IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 156/IV/KIP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi P usa l Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 156/1 V/Klt -1 SM-A/2012 yang diajukan oleh:

Nama

: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia

Alamat

: Jalan Bambu Hitam No. 28. Kecamatan Bambu Apus. Kota Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta.

di dalam persidangan diwakili oleh Parta Timbo selaku Ketua Umum DPP LSM Sarvodaya. selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap

Nama

: PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan l’angerang

Alamat

: Jl. M.I.R. RAIS No. 1 Jakarta Pusat, 10110

Moch. Sulastyo General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang melalui Surat Kuasa Nomor: 029/432/D1SJAYA/2012 tertanggal 2 Agutsus 2012 memberikan kuasa kepada : 1. Randi Rubiantoro. S.H 2. Mambang Hertadi, S.H 3. Demi Irfan, S.H

1

4. Astrid Margareth Siahaan, S.H 5. Galih Saptriono Nugroho, S.H 6. Muhammad Hillmy, S.H

Selanjutnya, Nur Pamudji, selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku atasan PPID melalui Surat Kuasa Nomor: 039.SKU/432/DIR/2013 tertanggal

18

Januari 2013

memberikan kuasa kepada: 1. Dedeng Hidayat, S.H., M.H 2. Hoetomo Sidharta 3. Baringin Nababan 4. Dedi Muhidin 5. Nurlely Aman, S.H., M.Kn 6. Indrasetiawati, S.H 7. Efrizon, S.E., S.H selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca/mendengar kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 April 2012, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor : 156/IV/KIP-PS/2012.

Kronologi [2.2] Pada tanggal 1 Februari 2012, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon melalui surat Nomor: 028/DPP.KPODI/II/2012. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 2

1. Salinan Dokumen Data Pelanggan PLN wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 2. Salinan Dokumen Penggunaan/Pengelolaan Dana Jaminan Pasang Baru Tahun 2010 dan 2011

[2.3] Pada tanggal 20 Februari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID/GM

PLN

Distribusi

Jakarta

dan

Tangerang

melalui

surat

Nomor:

127/DPP.KPODI/II/2012.

[2.4] Karena tidak mendapatkan tanggapan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi pada tanggal 18 April 2012.

[2.5] Telah diadakan mediasi namun mediasi dinyatakan gagal pada tanggal 6 September 2012 karena tidak tercapai kesepakatan selanjutnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui ajudikasi.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6] Sebagai kontrol sosial dari masyarakat

Petitum [2.7] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Permintaan Pemohon ini terkait dengan program kerja Pemohon di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemohon sering berkoordinasi dan melayangkan surat ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta ketika menanyakan dasar penetapan biaya penerangan daerah DKI Jakarta. Pada saat itu Dinas Pendapatan tidak bisa menjelaskan kepada Pemohon sehingga Pemohon meminta informasi ke PLN Distribusi Jakarta Tangerang khususnya yang ada di DKI. 2. Pemohon ingin memiliki data nama dan alamat untuk dilakukan sampling nantinya. Jika nama tidak dapat diberikan, setidaknya alamat dapat diberikan.

3

3. Sepengetahuan Pemohon di bawah tahun 2010, terhadap setiap pemasangan listrik PLN menagih uang jaminan. Namun, uang jaminan ini tidak pernah dikembalikan kepada pelanggan. Pemohon ingin mengetahui untuk apa saja uang jaminan tersebut. 4. Bahwa tujuan permintaan adalah untuk mengetahui apabila memang ada dana masyarakat sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, sebagai mitra pemerintah Pemohon ingin ikut memberikan dasar pertimbangan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan. 5. Bahwa permohonan informasi oleh Pemohon ada kaitanya dengan masalah penerangan jalan umum. 6. Bahwa terkait permohonan informasi poin 2, Pemohon membutuhkan salinan dokumen sejenis “realisasi penggunaan atau laporan keuangan.” 7. Bahwa Pemohon belum mengetahui secara pasti apakah dana jaminan tersebut dikelola atau tidak. Seandainya tidak digunakan, tentunya dana tersebut ada. Pemohon juga ingin mengetahui apakah jaminan tersebut bisa dikonversi kepada pelanggan yang menunggak. Selain itu, Pemohon ingin mengetahui apakah uang jaminan pelanggan lama yang berubah dari pasca bayar menjadi pra bayar dikembalikan kepada pelanggan. 8. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penjelasan dari Termohon tentang posisi dana jaminan tersebut, apakah di unit khusus atau ada di kas PLN secara keseluruhan. Atau apakah ada semacam dana pensiun? Dan mengenai mekanisme pengembalian dana jaminan pasca peralihan dari pasca bayar menjadi pra bayar. 9. Bahwa Pemohon memperbaiki permintaan mengenai uang jaminan langganan khusus tahun 2010 saja. 10. Bahwa nama dan alamat itu sangat diperlukan oleh Pemohon untuk investigasi ataupun untuk melakukan konfirmasi. Apakah benar dana yang diterima PJU yang diterima oleh Pemerintah daerah yangdiserahkan oleh PLN sudah sesuai atau belum. Pemda DKI Jakarta mengaku tidak punya data pelanggan, Pemohon tidak mengerti apakah DKI Jakarta yang berbohong atau PLN yang tidak mau memberikan.

4

Surat-Surat Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya (LSM

Bukti P-l

Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H. Bukti P-2

Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 119/1.824./XI/2011 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 9 November 2011.

Bukti P-3

Salinan Surat Permohonan

Informasi kepada PPID/GM PLN Distribusi

Jakarta Raya dan Tangerang dengan Nomor Surat: 028/DPP.KPODI/II/2012 tertanggal 1 Februari 2012. Bukti P-4

Salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID/GM PLN

Distribusi

Jakarta

dan

Tangerang

dengan

Nomor

Surat:

127/DPP.KPODI/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012. Bukti P-5

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 18 April 2012.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

5

1. Bahwa informasi data pelanggan tersebut dikuasai oleh Termohon, dalam bentuk softcopy. Namun merupakan informasi pribadi yang merupakan rahasia pelanggan sehingga tidak bisa diakses oleh publik 2. Terkait PPID, untuk PLN Distribusi sendiri belum ada karena peraturan internal baru dibentuk Oktober 2011 merupakan penetapan dari Direktur PT PLN Persero sehingga sekarang masih dijabat oleh Humas, pada prinsipnya PPID nanti akan diatur secara regional namun sampai saat ini belum ada. Namun, Termohon memiliki pedoman informasi apa saja yang dapat diakses publik. 3. Bahwa Termohon menguasai dokumen pengelolaan dana jaminan pasang baru, bentuknya laporan pembukuan nilai uang jaminan tahun 2011. Ada kategori yang tersedia sesuai dengan data yang diminta oleh pelanggan. Karena bentuknya uang jaminan maka bukan merupakan yang dikelola oleh Termohon. 4. Bahwa laporan PLN itu sebenarnya sudah masuk web PLN, bentuknya global, sudah dikeluarkan dan bisa dilihat namun tidak secara spesifik. 5. Bahwa setelah listrik terpasang uang jaminan tidak akan dikembalikan selama pelanggan masih jadi pelanggan, karena itu dipakai sebagai cadangan kalau teijadi tunggakan oleh pelanggan. Jika tidak ada tunggakan, uang jaminan akan kembali pada saat pelanggan berhenti berlangganan. 6. Bahwa pada tahun 2010 tidak ada uang jaminan karena ada kebijakan Direktur Utama Dahlan Iskan, lalu ada keputusan direksi karena pada waktu itu ada program listrik pra bayar yang dibayar di muka sehingga kecil kemungkinan ada tunggakan. Kalau sekarang pelanggan memasang prabayar sehingga tidak ada uang jaminan. 7. Terkait dengan mekanisme pembiayaan, setelah menerima dana dari masyarakat langsung terpusat sehingga kantor unit tidak menyimpan uang. Kantor unit hanya menyimpan data. Kantor unit hanya mengajukan anggaran, selebihnya diatur oleh pusat. Seluruhnya dimonitor oleh PLN Pusat. 8. Bahwa PLN ini bentuknya adalah PT tetap di bawah BUMN. Seperti biasanya, perusahaan ini berdasarkan UU Nomor 40. Keuangannya kembali ke sentral. Unit hanya membantu proses operasional. Unit hanya menerima anggaran sehingga tidak langsung berhubungan dengan pelanggan. 9. Bahwa yang dilaporkan ke pusat adalah laporan perkembangan dari pemasangan baru, teknik penyambungan baru, kejadian listrik padam seberapa banyak. 10. Bahwa mengenai pengambilan jaminan dapat diambil dengan syarat-syarat tertentu. 11. Bahwa PLN Distribusi tidak menguasai informasi laporan pelayanan. 6

12. Bahwa regulasi mengenai pemungutan Uang Jaminan Langganan diatur di dalam Permen ESDM No. 9 Tahun 2011. Direktur perseroan diberi kewenangan mengelola Uang Jaminan Langganan (UJL) secara profesional. Bahwa tahun 2011, UJL bukan dihentikan, tetap ada dengan nilai 0 yang didasarkan pada Keputusan Direksi. Peruntukannya tidak detail, hanya perseroan harus mengelola secara kontinu dan berkelanjutan. 13. Bahwa Peraturan Direksi 501.K/DIR/2011 mengatur mengenai laporan tahunan yang telah diaudit dapat diberikan. Bahwa laporan keuangan juga dapat diberikan. 14. Terkait pengelolaan, yang bisa disampaikan adalah pedoman tata kelola perusahaan. 15. Bahwa Termohon belum mengembalikan uang jaminan langganan bagi pelanggan yang beralih dari pasca bayar menjadi pra bayar. 16. Bahwa Kep Dir PLN Persero Nomor 617.K/DIR/201G tentang UJL. Pada intinya mengatur kepada calon pelanggan yang akan pasang baru dan penambahan daya tidak dikenakan UJL. Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2011. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2010 dan berlaku oada tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani ditandatangani oleh Direktur Utama, Dahlan Iskan. 17. Bahwa di ketentuan Permen ESDM No. 9 Tahun 2011, sebelumnya No.7 Tahun 2010 disebutkan bahwa Direksi berwenang untuk menetapkan UJL bagi pelanggan yang akan melakukan pasang baru. Disitulah kewenangan direksi ditetapka melalui Keputusan Direksi PT PLN Persero yang dibuat oleh Direktur Utama. Ditentukan bahwa untuk pelanggan yang akan pasang baru tidak dikenakan UJL atau sama dengan setara dengan nilainya 0. Pada pokoknya tertulis: “Kepada calon pelanggan yang mengajukan penyambungan baru dan pelanggan yang menambah daya tidak dikenakan biaya UJL”. 18. Bahwa ada peaturan mengenai migrasi dari pasca bayar menjadi pra bayar. 19. Bahwa data pelanggan yang ada di PLN itu berupa nomor, nama, alamat, ID pelanggan, daya terpasang dan Tarif. 20. Bahwa informasi tersebut tidak dapat diakses karena merupakan materi yang dikecualikan. Data induk yang termasuk informasi yang dikecualikan. Di dalamnya terdapat nama, alamat, id pelanggaran daya tersambung, tarif, bulan rotasi, tanggal sambung, UJL, PPJ, tagihan pelanggan, dan sebagainya. Alasan pengecualian adalah UU No, 14 th 2008 Pasal 17 huruf h, karena dampaknya apabila tidak tertutup maka akan mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi bisa disalahgunakan pihak-pihak

7

yang tidak bertanggung)awab. Untuk dapat mengaksesnya harus dengan seizin pribadi atau pelanggan itu sendiri. 21. Bahwa seluruh informasi pelanggan tersebut dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi dari tim uji konsekuensi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 027-1.K/DIR/2013. 22. Bahwa untuk mekanisme pengelolaan UJL pada prinsipnya seluruh dana masyarakat dikelola melalui Bank. Dari Bank nanti ke Bank unit dulu, dari kantor unit ke kantor distribusi. Dan dari distribusi di pooling ke pusat. Sejak tahun 2010 untuk pengelolaan UJL ditempatkan di rekening tersendiri. Ada rekening korannya khusus UJL. 23. Bahwa terkait pengelolaan UJL ini informasinya ada di dokumen laporan keuangan. 24. Bahwa sejak tahun 2010 UJL disimpan dalam rekening khusus, didiamkan saja. 25. Bahwa Termohon memilii data konversi pelanggan pasca bayar menjadi pelanggan pra bayar. 26. Bahwa di laporan keuangan, posisi dana UJL ada di dalam “hutang jangka panjang.”

Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l _ | Laporan Tahunan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang kepada PLN Pusat tahun 2009, 2010, dan 2011 (audited) Bukti T-2

Edaran General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Nomor:

007.E/087/GM.D.IV/2003 tentang Buku Pedoman

Akuntansi Keuangan di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Bukti T-3

Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 617.K/DIR/2010 tentang Uang Jaminan Langganan.

Bukti T-4

Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 50LK/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero).

Bukti T-5

Surat Kuasa Nomor: 029/432/DISJAYA/2012

Bukti T-6

Edaran Direksi PT PLN (Persero) No: 022.E/012/DIR/2010 tentang Pengaturan Transfer Dana Receipt Melalui Cash Pooling.

Bukti T-7

Edaran General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Nomor:

007.E/087/GM.D.IV/2003 tentang Buku Pedoman

8

Akuntansi Keuangan di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

[2.13] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIIIAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tertulis.

Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi, informasi yang hendak diperoleh oleh Pemohon sesuai Surat Pemohon Nomor: 028/DPP.KPODI/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 adalah permintaan salinan dokumen data pelanggan PLN wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 dan permintaan salinan dokumen penggunaan/pengelolaan dana jaminan pasang baru tahun 2010 dan 2011; 2. Bahwa sebagaimana terungkap dalam sidang ajudikasi, salinan dokumen data pelanggan PLN Wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 yang diminta oleh Pemohon memuat antara lain nama, alamat dan jumlah pelanggan guna menghitung rincian perolehan Pajak Penerangan Jalan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam sidang ajudikasi, Pemohon meminta salinan dokumen penggunaan/pengelolaan dana jaminan pasang baru tahun 2010 dan 2011 yang menurut Pemohon akan dipergunakan untuk kontrol terhadap dana masyarakat yanga da di Termohon;

9

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Termohon telah mengajukan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001/TUKKIP/2013 tanggal 18 Januari 2013 terhadap informasi yang ada di Instansi Termohon; 5. Bahwa berdasarkan Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013, terbukti bahwa salinan dokumen data pelanggan PLN Wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 yang diminta oleh Pemohon termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan untuk diakses, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; 4. Hasil-hasil Selain itu, sesuai ketentuan internal yang berlaku di instansi Termohon bahwa salinan dokumen data pelanggan PLN wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 juga termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan untuk diakses sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) Bab I Angka 1.2.5, 1.2.6, dan 1.2.9 dan yang menyebutkan: Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik meliputi: 1.2.5 Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi PLN baik dari sisi finansial maupun non finansial 1.2.6 Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan PLN 1.2.9 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). 10

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 11

1. Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Nomor 1120 tertanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H. (Bukti P-l) 2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada kepada PPID/GM PLN

Distribusi

Jakarta

Raya

dan

Tangerang

dengan

Nomor

Surat:

028/DPP.KPODI/II/2012 tertanggal 1 Februari 2012. (Bukti P-4) 3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon yang ditujukan kepada Atasan PPID/GM PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang dengan Nomor Surat: 127/DPP.KPODI/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012. (Bukti P-5) 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 18 April 2012. (Bukti P-6).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU YJPjuncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian Badan Publik Pusat yang merupakan Unit Bisnis dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Badan Usaha Milik Negara yang memiliki skala nasional, yang merupakan Badan Publik Pusat.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.9] dan [4.10] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyebutkan alasan permohonannya;

12

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.11] dan [4.12], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pokok Permohonan [4.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan

atas

keberatan

dari Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa Termohon menyatakan tidak dapat memberikan informasi salinan dokumen data pelanggan sebagaimana diminta oleh Pemohon karena merupakan informasi yang dikecualikan.

D. Pendapat Majelis [4.15] Menimbang bahwa dari perselisihan hukum yang ada, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[4.16] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Salinan Dokumen Data Pelanggan PLN wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 2. Salinan Dokumen Penggunaan/Pengelolaan Dana Jaminan Pasang Baru Tahun 2010 dan 2011

13

1. Salinan Dokumen Data Pelanggan PLN wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 [4.17] Menimbang bahwa dokumen data pelanggan yang dimiliki oleh Termohon adalah meliputi: nomor, nama, alamat, ID pelanggan, daya terpasang dan tarif.

[4.18] Menimbang bahwa Termohon menyatakan mengecualikan infromasi data pelanggan karena merupakan informasi yang bersifat pribadi, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. [4.19] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf h UU KIP pada pokoknya menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali (h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; . . . . 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan formal dan satuan pendidikan nonformal. [4.20] Menimbang selanjutnya di dalam Bab I tentang Pengungkapan Informasi Publik poin 1.2 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501.K/DIR/2012 menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik meliputi: (1.2.9) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

[4.21] Menimbang Majelis berpendapat bahwa apabila informasi nama, alamat, ID pelanggan, daya terpasang dan tarif yang merupakan informasi ‘Mata pelanggan” dibuka, dapat mengungkap kondisi keuangan seseorang. [4.22] Menimbang bahwa apabila informasi nama, ID pelanggan, dan alamat ditutup namun informasi daya dan tarif tetap dibuka, Majelis berpendapat tidak akan menunjukkan informasi yang bersifat pribadi karena tidak ditujukan terhadap orang tertentu. [4.23] Menimbang Pasal 21 ayat (7) huruf e UU KIP pada prinsipnya memungkinkan Badan Publik untuk memberikan informasi dengan menutup sebagian informasi yang dikecualikan. 14

[4.24] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.23], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi n quo karena merupakan informasi yang dikecualikan tidak relevan untuk sebagian. 2. Salinan Dokumen Penggunaan/Pengelolaan Dana Jaminan Pasang Baru Tahun 2010 dan 2011 [4.25] Menimbang bahwa Pasal 14 UU K1P menyatakan: Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah: „ a nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam b. c. d. e.

anggaran dasar; . . . . . „„ nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; . , , lanoran tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit, ^ hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; . . , , sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan

direksi; ( mekanisme penetapan direksi oleh komisaris/dewan pengawas, f. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; . . . - • h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transaparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang, penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; J^ k. perubahan tahun fiskal perusahaan; kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau, n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. [4.26] Menimbang Pasal 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 617.K/DIR/2010 tentang Uang Jaminan Langganan menyatakan: Kepada calon pelanggan yang mengajukan penyambungan baru dan pelanggan yang mengajukan penambahan daya tidak dikenakan Uang Jaminan Langganan (UJL).

15

[4.27] Menimbang bahwa Termohon juga menyatakan bahwa Uang Jaminan Langganan (UJL) sejak tahun 2010 disimpan di dalam rekening sendiri dan tidak dikelola melainkan didiamkan saja. [4.28] Menimbang bahwa Termohon menyatakan informasi terkait jumlah Uang Jaminan Langganan (UJL) ada di dalam dokumen laporan keuangan. [4.29] Menimbang bahwa dari data yang diperoleh

Majelis dari pemeriksaan tertutup,

memang benar di dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit terdapat laporan tentang jumlah Uang Jaminan Langganan. Bahwa diperoleh data ada perubahan jumlah Uang Jaminan Langganan per 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.414.030.328.946 menjadi sejumlah Rp 1.533.530.123.932 per 31 Desember 2010 dan kemudran menjadi Rp. 1.522.259.079.640 per 31 Desember 2011. [4.30] Menimbang bahwa perubahan jumlah Uang Jaminan Langganan tersebut dikarenakan adanya pelanggan yang berhenti berlangganan dan ada pelanggan baru sebelum Uang Jaminan Langganan ditiadakan per Januari 2011. [4.31] Menimbang Bab I tentang Pengungkapan Informasi Publik poin 1.1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501.K/D1R/2012 menyatakan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan meliputi: (1.1.3) laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial PLN yang telah diaudit. [4.32] Menimbang Pasal 9 UU Kl? j undo Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa informasi laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. [4.33] Menimbang Pasal 13 ayat (1) hruf c Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.34] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.33], Majelis berpendapat bahwa dahi Termohon semula yang menolak memberikan informasi a quo adalah tidak berdasarkan hukum. 16

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum Ilegal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Salinan dokumen a quo merupakan informasi yang terbuka.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Salinan Dokumen Data Pelanggan PLN Wilayah DKI Jakarta Tahun 2011 berupa: a. Nama, Alamat, dan ID Pelanggan adalah Informasi yang Dikecualikan. b. Daya, dan Tarif Pelanggan adalah Informasi yang Terbuka. 2. Salinan Dokumen Penggunaan/Pengelolaan Dana Jaminan Pasang Baru Tahun 2010 dan 2011 berupa dokumen laporan keuangan pada lembaran yang memuat laporan tentang Uang Jaminan Langganan berikut keterangannya, adalah informasi yang bersifat terbuka. [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] poin (1) huruf b dan poin (2) kepada Pemohon, dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari keija sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

17

Deudkian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny Sh Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, dan Abdul Rahman Ma mun a Amin Simboion masing-masing sebagai Anggota, pada hari i u m a , i Februar, 20 3 diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari

Senin, i i W ru a n 20,3 o

Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampmg, oleh Ram.an Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,

Ketua Majelis

(Henny S. Widyaningsih) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Ramly Amin Simboion) (Abdul Rahman Ma’mun) Petugas Kepaniteraan

(Ramian Achmad)

18

Unuik Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta. 11 Februari 2013. Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)

19