ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 001/I/KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1]
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 001/I/KIP-PS-MA/2012 yang diajukan oleh: Nama
: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia
Alamat
: Jalan Bambu Hitam No. 28, Kecamatan Bambu Apus, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
di dalam persidangan diwakili oleh Parta Timbo selaku Ketua Umum DPP LSM Sarvodaya KPODI didampingi oleh Swandi Togatorop. selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap
Nama
: Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta
Alamat
: Jl. Lapangan Tembak No. 75 Cibubur-Jakarta Timur
di dalam persidangan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: TU.01.01/1/816/12 tertanggal 23 Mei 2012 memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS., selaku Direktur Bina Kesehatan Jiwa Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
I
2. dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., M.S., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta; 3. Netty T. Pakpahan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 4. Heru Prastyo, S.H., MARS., selaku Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. dan Dr.drg. Nurshanty S. Andi Sapada, M.Sc, Sekretaris atas nama Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: TU.01.01/1.4/3776/2012 tertanggal 28 Juni 2012 memberikan kuasa kepada: 1. dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ,, M.S., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta; 2. Netty T. Pakpahan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Heru Prastyo, S.H., MARS., selaku Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 4. dr. Andi Ardjuna Sakti, S.H., MPH., selaku Kepala Sub Bagian Hukum Ditjen. Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 5. Rahmat, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; dan 6. R. Muhammad Kosim, S.KM., MPH selaku Kasie Bimev Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI. selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca/mendengar kesimpulan dari Termohon.
2
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 2 Januari 2012, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 001 /I/KlP-PS/2012.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 3 November 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Salinan Dokumen Lenakan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2010 dan 2011 Meliputi Kwitansi Penggunaan, yang selanjutnya di dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012 disepakati untuk diperbaiki menjadi: 1. Salinan Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011 2. Salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011.
[2.3]
Pada
tanggal
14
November
2011,
Termohon
melalui
Surat
Nomor:
TU.01.01/1/5287/2011 menyampaikan jawaban kepada Pemohon sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 10, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang meminta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. 2. RSKO Jakarta merupakan unit kerja yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, oleh karenanya setelah kami konsultasikan, jika Saudara masih membutuhkan kiranya dapat mengajukan surat resmi ke Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. [2.4] Tidak puas dengan jawaban dari Termohon, pada tanggal 17 November 2011 Pemohon menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Pemohon meminta kembali informasi sebagaimana permohonan sebelumnya.
[2.5] Termohon tidak menanggapi keberatan dari Pemohon sehingga pada tanggal 2 Januari 2012, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
3
[2.6] Telah diadakan mediasi namun mediasi dinyatakan gagal pada tanggal 2 Maret 2012 karena tidak tercapai kesepakatan selanjutnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui ajudikasi.
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] Sebagai kontrol sosial dari masyrakat
Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan informasi yang disampaikan Pemohon telah pernah dijawab oleh Termohon, namun tidak sesuai dengan substansi permohonan. 2. Bahwa apa yang Pemohon minta telah sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu bukan merupakan rahasia negara atau dirahasiakan atau dikecualikan, namun merupakan suatu dokumen terbuka untuk publik, sehingga Pemohon sebagai LSM memerlukan dokumen itu untuk kontrol sosial dari masyarakat. Masyarakat perlu berperan serta untuk mengontrol uang negara. 3. Bahwa seperti yg sebelumnya, kuitansi ini sudah menjadi yg sangat sulit dipenuhi oleh pengelola negara ini. Agar dapat dipenuhi, Pemohon dapat menerima seperti DI PA atau laporan yang telah diaudit BPK atau BPKP. 4. Bawa Termohon meminta DIPA dan laporan realisasinya itu tidak harus disertai dengan kuitansi. Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-l
Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H.
Bukti P-2
Surat Kuasa Khusus Parta Timbo, Ketua Umum DPP LSM Sarvodaya4
KPODI kepada Swandi Togatorop, Harapan Sinambela, dan David Erwin dengan Nomor Surat: 019/DPP.LSM.S.KPOD1/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012. Salinan Surat Permohonan
Bukti P-3
Informasi kepada Kepala Rumah Sakit
Ketergantungan Obat Jakarta dengan surat Nomor: 20/DPP-KPOD1/XI/2011 tertanggal 3 November 2011. Salinan Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi melalui surat
Bukti P-4
Nomor: TU.01.01 /1/5287/201 1 tertanggal 14 November 2011. Salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Dirjen Bina Upaya
Bukti P-5
Kesehatan
Kementerian
Kesehatan
melalui
surat
Nomor:
54/DPp-
KPODI/X1/2011 tertanggal 17 November 2011. Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi
Bukti P-6
Informasi Pusat tertanggal 2 Januari 2012.
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Terkait dengan kasus ini, Termohon setuju apabila ada laporan-laporan terbuka yang disampaikan. Bahwa APBN adalah milik masyarakat termasuk Pemohon sebagai LSM ini salah satu yang mengontrol. 2, Bahwa terkait UU 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksananya mengklasifikasi informasi, ada yang terbuka dan tertutup.
5
3. Adapun terkait kewenangan-kewenangan di Indonesia, sudah diatur habis oleh aturanaturan yang ada, sudah ada pejabat-pejabat, kewenangan-kewenangan dan unit kerja juga ada yang mengaturnya. Untuk APBN juga demikian sudah ada BPK, BPKP yang mengatur alur dari keuangan negara kita. 4. Bahwa di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah terbit Kepmen Nomor 182 Tahun 2012 terkait daftar informasi yang dikecualikan, ada beberapa hal juga yang dikecualikan disini, untuk saat itu kami sudah menjawab surat dari LSM ini dan terkait permintaannya kami menyatakan bahwa kami masih belum memberikan karena masuk informasi yang dikecualikan. 5. Bahwa salinan dokumen lengkap realisasi anggaran
belanja barang dan belanja
modal 2010-2011 di RSKO, dikuasai oleh Termohon. 6. Bahwa dokumen yang dimaksud saat ini telah selesai diaudit. Memang pada waktu permohonan informasi November 2011 itu masih dalam proses audit. Saat ini laporan telah sampai kepada Kementerian bukan dalam bentuk laporan lengkap realisasi lagi, melainkan LAKIP. 7. Bahwa laporan realisasi tahun 2010 dan 2011 juga telah selesai diaudit dan dapat diberikan. 8. Bahwa laporan keuangan memang sudah diaudit tapi masih ada di meja pimpinan. 9. Bahwa sebenarnya yang dilaporkan itu memang bisa diberikan, tapi bagaimanapun sebagai institusi Termohon harus melaporkan terlebih dahulu kepada atasan apakah memang posisinya seperti itu. Walaupun Termohon juga memegang kekuasaan atas dokumen itu ada hal-hal yang memang harus disampaikan yang terlebih dahulu sesuai dengan kewenangan. 10. Bahwa Termohon sangat setuju instansi Pemerintah itu harus mendapat pengawasan demi tercapainya suatu pemerintahan yang bersih. Oleh karenanya jika telah selesai di Kementerian dapat Termohon berikan. 11. Bahwa pada dasarnya informasi yang diminta oleh Pemohon bukanlah informasi yang dikecualikan, belum diberikan karena permasalahan teknis.
Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Salinan Surat Jawaban Termohon Atas Permohonan Informasi Pemohon dengan Surat Nomor: TU.01.01/1/5287/2011 tertanggal 14 November 2011
6
Salinan
Keputusan
Menteri
1625/Menkes/SK/VI 11/2011
Kesehatan
tentang
Republik
Pejabat
Indonesia
Pengelola
Nomor
Informasi
dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon tdak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tertulis.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang pada tanggal 28 Juni 2012 Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan perbaikan permohonan dan bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan. Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1, kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 7
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU YdV juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
[4.5] Menimbang bahw'a berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian Badan Publik Pusat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legai Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal I angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan 8
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: Bukti P-1 T Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H. Bukti P-2
Surat Kuasa Khusus Parta Timbo, Ketua Umum DPP LSM SarvodayaKPODI kepada Swandi Togatorop, Harapan Sinambela, dan David Erwin dengan Nomor Surat: 019/DPP.LSM.S.KPODI/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012.
Bukti P-3
Salinan Surat Permohonan
Informasi kepada Kepala Rumah Sakit
Ketergantungan Obat Jakarta dengan surat Nomor: 20/DPP-KPODI/XI/2011 tertanggal 3 November 2011. Bukti P-4
Salinan Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi melalui surat Nomor: TU.01.01/1/5287/2011 tertanggal 14 November 2011.
Bukti P-5
Salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan
Kementerian
Kesehatan
melalui
surat
Nomor:
54/DPp-
KPODI/XI/2011 tertanggal 17 November 2011. Bukti P-6
Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 2 Januari 2012.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Jegal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.12] Menimbang bahwa: 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
9
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila: a. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon utnuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik; 7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik; 8. Pasal 22 Perki SLIP menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyebutkan alasan permohonannya; [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.12] dan [4.13], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
D. Pokok Permohonan [4.15]
Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta
bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak
mendapatkan tanggapan
atas keberatan
dari Termohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa Termohon menyatakan informasi ataupun dokumen yang dimohon bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan dan bersedia memberikan informasi a quo kepada Pemohon.
D. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang bahwa meskipun Termohon telah bersedia memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Pemohon, Majelis akan tetap memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:
[4.17] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Salinan Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011; dan 2. Salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011.
[4.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 12 Juni 2012 Pemohon menyatakan memperbaiki permohonan, dengan mengganti permintaan terhadap kuitansi menjadi
11
permintaan salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSKO Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011. [4.19] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012 Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap perbaikan permohonan oleh Pemohon.
[4.20] Menimbang Termohon menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.17] dan paragraf [4.18] telah selesai diaudit dan dikuasai oleh Termohon. [4.21] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon juga menyatakan bahwa dokumen a quo bukanlah merupakan dokumen yang dikecualikan ataupun bersifat rahasia.
[4.22] Menimbang Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 1! ayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa informasi mengenai laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
[4.23] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
[4.24] Menimbang Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa DIPA merupakan bagian dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
[4.25] Menimbang Pasal 13 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
[4.26] Menimbang Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan
12
otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU K1P.
[4.27] Menimbang keterangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dokumen a quo merupakan informasi yang terbuka.
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Salinan dokumen a quo merupakan informasi yang terbuka.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Salinan Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal RSKO Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011; dan 2. Salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (D1PA) RSKO Jakarta Tahun 2010 dan Tahun 2011. adalah dokumen yang bersifat terbuka. [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
13
[6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudin selaku Ketua merangkap Anggota, dan Dono Prasetyo, Ramly Amin Simbolon masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu dan Kamis, 27 dan 28 Juni 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 28 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Petugas Kepaniteraan
(Ramlan Achmad)
14
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 28 Juni 2012
15
