IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 167/V/KIP-PS-A/2014 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 167/V/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh: Nama

: Purwa

Alamat

: Brambang, RT 02 RW 01, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah IstimewaYogyakarta

yang dalam hal ini mewakili: 1. Sukasno 2. Parjo Wiyono 3. Harwanto 4. Supamo 5. Lanjariyanto 6. Wanto Harsino Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII (UIP VII)

Alamat Kantor

Jl. Ketintang Baru No. 1-3 Surabaya.

1

yang di dalam persidangan diwakili: 1. Herry Zulkamain 2. Budi Susetyo 3. Bambang Widj anarko 4. Ratna Winasih

semuanya adalah pegawai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII (UIP VII) berdasarkan dengan Surat Kuasa Nomor: 026.Sku/432/TJlP VII/2014 tertanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh Roberton Manurung selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII (UIP VII), selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 Mei 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor: 167/V/KIP-PS/2014. Kronologi [2.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Unit Induk Pembangkit (UIP) VII PLN Surabaya tertanggal 27 Februari 2014, dan diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama dengan permohonan. Adapun Informasi yang dimohonkan yaitu: 1. Gambar ukur tanah yang dilewati proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004.

2

2. Perhitungan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman pada lokasi yang dilalui jaringan SUTET pada proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004. 3. Penjelasan perbedaan harga tanaman yang mendapat kompensasi pada lokasi proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004. [2.3] Menimbang bahwa karena tidak ada tanggapan atas permohonan informasi maka Pemohon mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Unit Induk Pembangkit (UIP) VII PLN Surabaya pada tanggal 20 Maret 2014.

[2.4] Menimbang bahwa pada 23 Mei 2014, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2014.

[2.5] Menimbang bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan sidang pada tanggal 20 November 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.6] Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2014 telah dilakukan mediasi dan mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan proses ajudikasi non litigasi pada tanggal 21 November 2014.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] Menimbang bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk melihat gambar ukur pembuatan SUTET oleh Termohon yang melewati Desa Semoyo dan informasi mengenai penghitungan kompensasi atas tanah dan tanaman yang dilewati oleh pembangunan SUTET.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.8] Menimbang bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi yaitu karena Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon dan keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petitum [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik a quo. 3

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon merupakan orang yang diberi kuasa oleh masyarakat Desa Semoyo yang tanahnya dilewati pembangunan SUTET. 2. bahwa Pemohon menjelaskan yang dimaksud dengan gambar ukur tanah yang diminta adalah peta situasi inventarisasi. 3. bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah untuk mengetahui peta situasi inventarisasi yang dibuat oleh PLN di lokasi Desa Semoyo. 4. bahwa peta situasi inventarisasi SUTET di Desa Semoyo tidak pernah dilihat selama Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa Semoyo pada tahun 1996-2008. Sedangkan sewajarnya perangkat desa akan selalu diminta koordinasi dalam hal pembebasan lahan dan pembayaran kompensasi pembuatan SUTET, 5. bahwa selama ini Pemohon hanya ditunjukan data berupa hasil ukuran tanah yaitu panjang di kali lebar, bukan peta situasi inventarisasi hasil survey para petugas surveyor dari PLN. 6.

bahwa bagi Pemohon informasi yang dimohonkan sangat penting dimiliki oleh Pemohon untuk melihat besaran perbedaan harga jual tanah dan tanaman dan kompensasi yang dibayarkan.

7.

bahwa Pemohon menyatakan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi langsung kepada pihak PLN karena selama permintaan informasi sampai keberatan tidak pernah mendapatkan respon dari Termohon.

Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Surat P-l

Salinan surat Permohonan Informasi tertanggal 27 Februari 2014, yang ditujukan kepada PPID Unit Induk Pembangkit (UIP) VII PLN Surabaya.

Surat P-2

Salinan surat Pengajuan Keberatan tertanggal 20 Maret 2014 ditujukan kepada PPID Unit Induk Pembangkit (UIP) VII PLN Surabaya

Surat P-3

Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 23 Mei 2014,

Surat P-4

Salinan tanda terima pengiriman surat permohonan informasi dan surat keberatan ke Termohon.

Surat P-5

Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2013. 4

Surat P-6

Salinan Identitas Diri Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403040808630001

Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. bahwa nomenklatur di PLN untuk Unit Induk Pembangkit (UIP) VII Surabaya adalah Unit Induk Pembangunan VII (UIP VII) yang meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dengan berkantor pusat di Surabaya. 2. bahwa benar telah terjadi pembangunan SUTET yang melewati beberapa desa yang ada di daerah Jogjakarta. 3. Bahwa benar telah terjadi perubahan organisasi dalam hal pembebasan tanah di PLN yaitu dahulu pembebasan lahan berada di kewenangan Manager Unit, sedangkan sejak tahun 2013 pembebasan lahan berada di kewenangan Manager Induk 4. bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berada di penguasaan kantor regional yang berada di Semarang sehingga perlu di koordinasikan dengan pihak kantor tersebut. 5. bahwa benar mengenai peta situasi inventarisasi PLN merupakan hasil survey oleh tim surveyor yang kemudian setelah disurvey akan di inventarisir untuk di data dan terakhir pembayaran pergantian kompensasi ke masyarakat. 6. bahwa mengenai survey data tanah yang di lewati oleh SUTET pasti berkoordinasi dengan perangkat desa. 7. bahwa dalam penentuan harga tanaman yang dilalui SUTET pihak PLN berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian, sehingga pihak PLN tidak mengetahui dalam penentuan harga tanaman. 8. bahwa benar mengenai peta situasi inventarisasi yang diminta oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon, dan bersifat rahasia dan khusus sehingga menjadi hal yang bertentangan ketika ada pihak yang mempunyai gambar ukur tanah pembuatan SUTET. 9. bahwa memang benar mengenai peta situasi inventarisasi merupakan hal rahasia akan tetapi oleh Termohon belum pernah dilakukan uji konsekuensi. 10. bahwa Termohon timbul rasa kekhawatiran jika informasi mengenai gambar ukur tersebut diberikan kepada Pemohon akan disalahgunakan.

5

11. bahwa gambar ukur yaitu peta situasi inventarisasi merupakan lampiran pembayaran kompensasi, sehingga dengan adanya gambar tersebut mengakibatkan pada jumlah nominal kompensasi yang dikeluarkan oleh PLN. Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Surat T-l

Salinan

surat

kuasa

khusus

tertanggal

20

November

2014

yang

ditandatangani oleh Roberton Manurung selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII (UIP VII), yang beralamat di Jalan Ketintang Baru I No 1-3 Surabaya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 20 November 2014 secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap meminta informasi yang di mohonkan.

Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 20 November 2014 dan 21 November 2014, secara lisan bahwa informasi mengenai peta situasi inventarisasi merupakan informasi yang rahasia dan khusus sehingga tidak boleh di akses oleh Pemohon. 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

6

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3]

Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu

kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada UU KIP: Pasal 1 angka 4 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pasal 1 angka 5 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) huruf a Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

7

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Unit Induk Pembangkit (UIP) VII PLN Surabaya tertanggal 27 Februari 2014 2. Pemohon mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Unit Induk Pembangkit (UIP) VII PLN Surabaya pada tanggal 20 Maret 2014. 3. Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi pada tanggal 23 Mei 2014

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa a quo,

Kewenangan Relatif [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk, [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan: Angka 1 8

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Angka 2 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Angka 10 Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya. [4.11] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dijabarkan dalam profil BUMN sektor 7 (tujuh) yaitu Sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin yaitu mengenai Listrik bahwa; II. Listrik PLN merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang menjalankan Public Service Obligation terhadap ketersediaan listrik di Indonesia, hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan listrik masyarakat maupun industri. [4.12] Menimbang bahwa Termohon dikenakan kewajiban sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4,7] sampai dengan paragraf [4.12], Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7 Perki 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

9

[4.15] Menimbang ketentuan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.16] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.15] Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

[4.17] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Surat P-6).

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII (UIP VII) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif’ (paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.13]). Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo. 10

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.6] (Bagian Kronologi)

[4.22] Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: Pasal 22 ayat (1) UU KIP Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Pasal 22 ayat (7) UU KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Pasal 22 Ayat (8) UU KIP “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

11

Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; [4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai paragraf [4.24] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan [4.26] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. bahwa Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

12

2. bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. bahwa pada proses mediasi dinyatakan gagal karena para pihak tidak menemui kata sepakat, maka para pihak melanjutkan proses ajudikasi non litigasi. F. Pendapat Majelis [4.27] bahwa atas penolakan permohonan informasi oleh Termohon, Majelis Komisioner akan menguraikan berdasarkan pernyataan sebagai berikut:

Objek sengketa informasi yang diakui oleh Termohon harus dipenuhi Termohon [4.28] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan mengenai: 1. Gambar ukur tanah yang terlewati proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. 2. Perhitungan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman pada lokasi yang dilalui jaringan SUTET pada proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. 3. Penjelasan perbedaan harga tanaman yang mendapat kompensasi pada lokasi proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. [4.29] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyatakan sebagai berikut: 1. bahwa terkait pemohonan informasi mengenai gambar ukur tanah yang terlewati proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004, terhadap hal ini Termohon tidak bersedia memberikan karena merupakan informasi yang rahasia. 2. bahwa terkait dengan informasi perhitungan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan pada lokasi yang dilalui jaringan SUTET pada proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. Termohon bersedia memberikan informasi tersebut dalam bentuk regulasi kepada Pemohon yaitu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975.K/47/MPE.1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk

Penyaluran Tenaga Listrik. 13

3, bahwa terkait permintaan penjelasan perbedaan harga tanaman yang mendapat kompensasi pada lokasi proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004, Termohon menjelaskan terdapat regulasi yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan/Pertanian dan informasi tersebut tidak dikuasai oleh Termohon.

[4.30] Menimbang bahwa dalam persidangan di ketemukan fakta Pemohon menyatakan sebagai berikut 1. bahwa Pemohon meminta informasi mengenai gambar ukur tanah yang dibuat oleh PLN adalah untuk melihat besaran ukuran tanah dalam pembuatan SUTET. 2. bahwa gambar ukur yang dimaksud oleh Pemohon yaitu Peta Situasi Inventarisasi. 3. bahwa terkait perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman pada lokasi yang dilalui jaringan SUTET, Pemohon bertujuan untuk mengetahui besaran perbedaan harga jual tanah dan tanaman. [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas yang pada pokoknya Termohon bersedia memberikan

informasi

yang

diminta oleh

pemohon,

maka

Majelis

Komisioner

memerintahkan untuk memberikan informasi a quo.

Status dokumen gambar ukur tanah yang terlewati proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004.

[4.32] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan yang dimaksud objek sengketa informasi gambar ukur tanah yang terlewati proyek pembangunan jaringan SUTET di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 adalah Peta Situasi Inventarisasi di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. Sedangkan tujuan atas permohonan informasi tersebut untuk melihat ukuran tanah-tanah yang dibuat oleh PLN.

[4.32] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan permohonan terkait dengan Peta Situasi Inventarisasi di Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 merupakan informasi rahasia dan khusus, sehingga untuk memperolehnya harus mendapat persetujuan dari pimpinan.

14

[4.33] Menimbang bahwa Termohon dalam menyatakan kerahasian atas informasi tidak dapat menjelaskan secara khusus dasar hukum kerahasian atas dokumen tersebut dan Termohon tidak melakukan uji konsekuensi terhadap Peta Situasi Inventarisasi.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan : Pasal 9 ayat (1) huruf b (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; Pasal 11 angka (1) huruf c UU KIP: (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. b. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik. Pasal 14 huruf c UU KIP Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah: a. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; Pasal 13 angka (1) huruf c dan huruf o Perki SLIP: (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Huruf c seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Huruf o Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; [4.35] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta paragraf diatas yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa: 1.

informasi yang dimohon oleh Pemohon hanya dikuasai oleh Termohon.

2. untuk memenuhi tujuan dari permohonan informasi Pemohon hanya bisa diperoleh dari Termohon 3. informasi yang dimohon bukan merupakan informasi publik yang dikecualikan 15

sehingga Majelis Komisoner berpendapat bahwa informasi sebagaimana di maksud dalam paragraf [2.2] merupakan informasi yang terbuka dan sudah seharusnya memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo.

5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Termohon informasi dalam perkara a quo. [5.4] Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah memenuhi dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai: 1) Gambar ukur tanah yang terlewati proyek pembangunan jaringan SUTET di desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004. 2) Perhitungan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan pada lokasi yang dilalui jaringan SUTET pada proyek pembangunan jaringan SUTET di desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004. 3) Penjelasan perbedaan harga tanaman yang mendapat kompensasi pada lokasi proyek pembangunan jaringan SUTET di desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004. merupakan informasi yang terbuka.

16

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [6.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon. [6.4] Membebankan seluruh biaya penggandaan yang timbul atas diperolehnya informasi a quo kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo D dan Rumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 21 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 21 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldirano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

(John Fresly) Anggota Majelis

Panitera Pengganti

(Aldirano Sianturi)

17

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sidoarjo, 21 November 2014 Panitera Pengganti

(Aldirano Sianturi)

18