ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 026/II/KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 026/II/KIPPS/20l2yang diajukan oleh:
Nama
: LSM Sarvodaya
Alamat
: Jalan Bambu Hitam No. 28A, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama
: Dinas Pekerjaaan Umum Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 8 Februari 2012yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 026/II/K1P-PS/20I2.
Kronologi [2.2] Pada tanggali 8 November 2011. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kasudin
PU
Jalan
Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan
melalui
surat
Nomor:
001/DPP.KPODI/XU/2011. Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah salinan dokumen dan kontrak oekeriaan peningkatan jembatan JhH Mnhasym dan .11. DDN Tahun
Amiearan 2011. [2.3] Karena tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, pada tanggal 5 Desember 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor: 001/DPP.KPODI/XII/2011 [2.4] Karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pada 8 Februari2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.
[2.5] Telah diadakan mediasi pada tanggal23 April 2012, 4 Mei 2012, 9 Mei 2012, dan 11 Mei 2012namun Pemohon menarik diri dari mediasi karena Termohon tidak bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta sehingga proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui ajudikasi. Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6] Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku kontrol sosial masyarakat. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.7] Termohon tidak menanggapi permohonan dan keberatan Pemohon.
2
Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon menegaskan membutuhkan informasibiodata perusahaan sebagai bagian dari dokumen lelang, yang sebelumnya telah disepakati bersama Termohon.
2.
Bahwayang dimaksud dengan Biodata Perusahaan yang dimaksud adalah biodata perusahaan yang dipakai untuk bekerja dilapangan karena didalam proses lelang ada
3.
kriterianya. Bahwa teknis pemberian dokumen yang telah disepakati dalam mediasi itu dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2012, namun kenyataannya pihak Termohon tidak memberikan dokumen tersebut.
4.
Bahwa alasan permintaan informasi adalah guna memenuhi hak rakyat dan memantau pelaksanaan pemerintahan.
5.
Bahwa Pemohon membutuhkan informasi biodata perusahaan yang terkait dengan nama karyawan untuk tujuan apakah perijinan perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang atau apakah izin yang ada masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Pemohon juga menengarai Biodata Perusahaan saat masuk tender karyawannya ada merangkap dengan beberapa perusahaan.Bahwa mengenai Kontrak Kerjasama Pemenang Lelang, informasi yang diminta yaitu berkaitan dengan sepesifikasi teknis pekerjaan. Pemohon ingin melihat apakah yang dikerjakan itu pantas dikatakan sebagai jembatan, atau hanya sebatas decker (jembatan kecil).
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-l
"~l Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H.
Bukti P-2
Salinan permohonan informasi secara kepada Termohon tertanggal 18
3
[2.U] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktiterlampir, Penrohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwadi persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan informasi berupa Biodata Perusahaan karena di dalam Biodata tersebut terdapat nama pengurus perusahaan, perijinan, akte pendirian, akte perubahan, foto copy KTP, Garansi Bank, Jaminan Penawaran, namanama karyawan sampai tingkat direktur. Selain itu ada jugapenawaran. Apabila penawaran itu diberikan, akan dapat dijadikan orang lain atau dicontoh mengenai teknik penawaran sehingga dalam hal ini akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. 2. Bahwa informasi izin usaha tidak merupakan informasi yang dikecuahkan misainyamengenai jenis kontruksi dapat dilihat di website LPJK. Informasi spesifikasi teknis juga dapat dibuka. 3. Bahwa Termohon belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta Pemohon. 4. Bahwa Termohon dapat memberikan kontrak, namun yang tidak bisa adalah biodata yang komplit dimana disana terdapat tawar menawar sehingga mendapatkan
4
penawaran yang memenuhi syarat bagi panitia, yang apabila diberikan akan menimbulkan persaingan tidak sehat, 5. Bahwa di dalam dokumen penawaran terdapat biodataperusahaan yaitu nama pegawat dari tingkat direktur sampai karyawan serta informasi perizinan. 6. Bahwa informasi perizinan tidak dikecualikan karena dapat dilihat juga di LPJK. 7. Bahwa Termohon dapat memberikan salinan kontrak, rencana kerja dan syarat serta dokumen lelang tapi tidak dapat memberikan biodata perusahaan sebagaimana diminta oleh Pemohon.
Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertuhs sebagai berikut:
Bukti T-l
Surat Tugas dari Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, 1 Tarjuki kepada Roedito Setiawan dengan surat kuasa Nomor: 3 1/-073.7 pada tanggal 10 Januari 2013, surat kuasa Nomor: 82/-073.7 pada tanggal 3! Januari 2013, dan surat kuasa Nomor: 125/-075 pada tanggal 15 Februari
Bukti T-2
2013. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomo. 579/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)
Bukti T-3
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor. 184/2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi j DKI Jakarta.
[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] MenimbangPemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan menyatakan tetap pada permohonannya.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahsva maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K\P)j,mc,o Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3ayat (3)huruf bPeraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaran Sengketa Informasi Publik (Perki PPS1P). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisionerakan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (legal standing) Termohon. 3. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU K1P juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat {1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLW) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPS1P, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa 6
Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya berdasarkan Salinan Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H. (Bukti P-l). 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 18 November 2011. (Bukti P-2). 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 5 Desember 2011. (Bukti P-3). 4. Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 8 Februari 2012. (Bukti P-4).
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID.
[4.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki SU ? juneto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.8]Menimbang bahwa Termohon adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sumber anggaran belanjanya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud di 7
dalam Pasal 3 ayat 2 huruf j juncto Pasal 156 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
[4.9] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud paragraf [4.7] dan paragraf [4.8], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP.
C. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.11] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.10] dan [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat,
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (5) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa di dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.
[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian dari Badan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan hukum di DKI Jakarta. 8
[4.16] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 8 Februari 2012 dan pemeriksaan pendahuluan selesai pada tanggal 12 Maret 2012.
[4.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta baru dilantik pada tanggal 15 Maret 2012.
[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.13] sampai dengan [4,17] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan
putusan
terhadap
permohonan
a
quo,
selanjutnya
Majelis
akan
mempertimbangkan pokok permohonan.
D. Pokok Permohonan [4.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon
tidak mendapatkan tanggapan
atas keberatan
dari
Termohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] dan diperbaiki di persidangan yaitu informasi salinan dokumen kontrak dan dokumen lelang peningkatan jembatan Jl. H. Muhasym dan Jl. DDN Tahun Anggaran 2011 yang meliputi: salinan dokumen kontrak dan salinan dokumen lelang yang meliputi spesifikasi teknis, biodata perusahaan (antara lain berisi informasi nama perusahaan peserta, informasi perizinan, serta nama karyawan hingga tingkat direktur). 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan 9
penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.
E. Pendapat Majelis [4.20] Menimbang Pemohon memohon informasi salinan dokumen kontrak dan dokumen lelang peningkatan jembatan Jl. H. Muhasym dan Jl. DDN Tahun Anggaran 2011 yang meliputi: salinan dokumen kontrak dan salinan dokumen lelang yang meliputi spesifikasi teknisdan biodata perusahaan yang antara lain berisi informasi nama perusahaan peserta. informasi perizinan, serta nama karyawan hingga tingkat direktur.
[4.21] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf i Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (i) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. [4.22] Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: (c) seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. [4.23] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat meliputi: perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
[4.24] Menimbang Pasal 2 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
[4.22] Menimbang Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyatakan bahwa: Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10
[4.23] Menimbang bahwa UU KIP membatasi bahwa pengecualian pemberian informasi hanya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.
[4.24] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyatakan: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi vans dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan [4.25] Menimbang Pemohon membutuhkan infonnasi biodata perusahaan yang terkait dengan nama karyawan untuk tujuanapakah perijinan perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang atau apakah izin yang ada masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Pemohonjuga menengarai Biodata Perusahaan saat masuk tender karyawannya ada merangkap dengan beberapa perusahaan.
[4.26] Menimbang Termohon mengecualikan informasi biodata perusahaanyang berisi penawaran atas alasan jika informasi dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 huruf b UU KIP.
[4.27] Menimbang kebutuhan Pemohon terhadap informasi biodata perusahaan pada khususnya adalah yang terkait dengan terkait dengan nama karyawan untuk tuiuan apakah perijinan perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang atau apakah izin yang ada masih berlaku atau sudah kadaluarsa serta untuk melihat nama-nama karyawan yang merangkap di beberapa perusahaan.
[4.28] Menimbang Termohon menyatakan bahwa informasi yang terkait dengan perizinan tidak dikecualikan dan dapat dilihat di LPJK. Termohon juga menyatakan bahwa spesifikasi teknis tidak dikecualikan.
[4.29J Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf g Perkl SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: (g) syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan. [4.30]Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan dapat memberikan salinan kontrak, namun tidak bisa memberikan biodata vans komplit dimana disana terdapat proses tawar menawar hingga mendapatkan penawaran vans memenuhi syarat bagi panitia, yang apabila diberikan akan menimbulkan persaingan tidak sehat.
[4.31] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.30], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi biodata perusahaan yang meliputi nama karyawan hingga tingkat direktur atas dasar perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 huruf b UU KIP adalah tidak relevan.
[4.32] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.31], Majelis akan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi yang ditimbulkan dengan diberikannya informasi yang diminta oleh Pemohon.
[4.33] Menimbang alasan permintaan Pemohon untuk melihat apakah ada karyawan yang juga merangkap di perusahaan lain.
[4.34] Menimbang bahwa satu-satunya alasan pengecualian yang mungkin relevan dengan informasi nama dan keahlian karyawan pada suatu perusahaan adalah terkait dengan informasi pribadi.
[4.35] Menimbang Pasal 17 huruf h UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali: (h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. 12
4. 5.
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
[4.36] Menimbang bahwa informasi nama dan keahlian kaiyawan bukanlah termasuk dalam rahasia pribadi karena tidak dapat mengungkap informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf h UU KIP.
[4.37] Menimbang bahwa meskipun informasi nama dan keahlian karyawan adalah informasi yang terbuka, Majelis memandang perlu mempertimbangkan informasi lain yang berkaitan dengan informasi nama. Menimbang
informasi nama dan keahlian karyawan seringkali
berada di dalam satu dokumen dengan curriculum vitae (CV) yang memuat informasi nomor K.TP, tanggal lahir, alamat, nomor telepon pribadi yang merupakan informasi yang bersifat pribadi karena tidak berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan seseorang, maka Majelis berpendapat informasi nomor KTP, tanggal lahir, alamat, nomor telepon pribadi tersebut adalah informasi yang wajib dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 huruf h UU KIP.
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisionerberkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusatberwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1 ] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa: 13
salinan dokumen kontrak peningkatan jembatan JL H. Muhasvm dan Jl. DDN Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang terbuka. 2- salinan dokumen lelang peningkatan jembatan Jl. H. Muhasvm dan Jl. DDN Tahun Anggaran 2011 termasuk: a- spesifikasi teknis adalah informasi yang terbuka, b. biodata perusahaan meliputi: 1) nama perusahaan peserta dan informasi perizinan adalah informasi yang terbuka. 2) nama dan keahlian karyawan hingga tingkat direktur yang tercantum di dalam biodata perusahaan adalah informasi yang terbuka.
[6.3] Memerintahkan Termohonuntuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dono Prasetyo selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Alamsyah Saragih dan Amirudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 15 April 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 April 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh Termohon,
Ketua Majelis
14
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Petugas Kepaniteraan
(Isnaneni)
15
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
16 April 2013 Petugas Kepaniteraan
(Isnaneni)
16
