Clipping Service Anti Money Laundering 9 Juni 2011
Indeks 1. Dugaan Korupsi KPK Akan Panggil Nazaruddin dan Istrinya 2. Diperiksa Kasus Kemendiknas Lalu, Bagaimana Kaitan Nazar-Kasus Sesmenpora? 3. Nazaruddin Terkait Proyek Kemendiknas Rp 142 M Pengadaan prasarana untuk pendidikan, seperti bangku dan alat peraga
4. Korupsi di Kemenakertrans KPK Panggil Atasan Istri Nazaruddin di PT Alfindo Cetak.kompas.com Kamis, 9 Juni 2011
DUGAAN KORUPSI KPK Akan Panggil Nazaruddin dan Istrinya Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (10/6). Namun, Partai Demokrat tidak dapat
memastikan Nazaruddin dan istrinya, yang terakhir diketahui berada di Singapura, akan memenuhi panggilan itu. Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Rabu (8/6), di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD menuturkan, Nazaruddin diperiksa terkait penyelidikan kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. KPK menyelidiki proyek pada 2007 itu sejak Maret 2011. Sementara itu, Neneng diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam proyek di P2MKT itu, KPK telah menahan Timas Ginting yang merupakan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal P2MKT. ”Sebagai rekanan,” kata Chandra saat ditanya peran Neneng dalam proyek yang diduga merugikan negara Rp 8,9 miliar itu. Ketua KPK Busyro Muqoddas menuturkan, KPK masih mendalami keterlibatan Nazaruddin dalam kasus proyek wisma atlet di Palembang dan pemberian uang sebesar 120.000 dollar Singapura kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar. Dalam dua kasus itu KPK belum memanggil Nazaruddin. ”Namun, KPK sudah ke MK,” kata Busyro. KPK akan bergerak sendiri mencari Nazaruddin dan Neneng jika mereka tidak memenuhi panggilan KPK. ”Kami tidak akan minta bantuan partai politik,” ujar Busyro. Kemarin, KPK menggeledah Kantor Dinas Pembangunan Umum Cipta Karya Sumatera Selatan terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet untuk mencari bukti-bukti. Empat anggota KPK dibantu anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penggeledahan selama delapan jam. Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengaku tidak mengetahui pemanggilan Nazaruddin pada Jumat besok. Namun, ia mempersilakan KPK memeriksa Nazaruddin. Jafar tidak dapat memastikan Nazaruddin akan datang ke KPK Jumat besok. ”Saya tidak akan katakan Jumat akan datang. Yang pasti ia akan datang ke KPK,” ucapnya. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, KPK tak memiliki kepentingan politis atas pemanggilan Nazaruddin dan istrinya. ”Kami memeriksa Neneng bukan sebagai istri Nazaruddin, tetapi sebagai pihak swasta terkait pengadaan PLTS di Kemennakertrans. Kasus ini sudah dalam tahap penyidikan,” ujar Johan. Nazaruddin juga pernah disebut-sebut terlibat perkara di kepolisian. Namun, Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Herry Rudolf Nahak
memastikan perkara Nazaruddin pada 2005 itu sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. ”Pelapornya hanya melapor saja, tetapi tidak menyerahkan dokumen pendukung,” kata Nahak. (BIL/IRE/RTS/NWO)
Kompas.com
Kamis, 9 Juli 2011 Diperiksa Kasus Kemdiknas
Lalu, Bagaimana Kaitan Nazar-Kasus Sesmenpora?
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjadwalkan
pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin pada Jumat, 10 Juni, besok. Namun, Nazaruddin bukan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet yang menjerat
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, seperti yang pernah
diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi. Ia justru akan diperiksa terkait penyelidikan kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan
Nasional. Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan, keputusan KPK ini memang mengejutkan. Dalam kasus apa pun Nazaruddin diperiksa, ia menekankan, KPK harus menjelaskan kepada publik.
"Kalau alasan pemanggilan dalam kasus tertentu, KPK yang paling tahu. Pemanggilan
pasti berdasarkan sesuatu yang dia (KPK) yakini ketika memanggil seseorang. Tetapi, dalam perspektif lain, jangan sampai timbul asumsi publik bahwa KPK seolah mengambil jarak dari kasus dugaan suap Sesmenpora," ujar Donal kepada
Kompas.com, Kamis (9/6/2011).
Menurutnya, harus ada penjelasan yang transparan dari KPK mengenai dugaan
keterlibatan Nazaruddin dalam kasus dugaan suap Sesmenpora. "Simpul utamanya, kasus Sesmenpora, juga harus diurai. Selama ini publik menunggu aksi KPK dalam
kasus itu. Apalagi, ada indikasi aliran dana yang mengalir ke rekening Nazaruddin.
Tapi, ternyata kok dipanggil dalam kasus lain. Bagaimanapun, KPK harus menjawab tanda tanya publik bagaimana sebenarnya keterlibatan Nazar dalam kasus Sesmenpora," tutur Donal.
Namun, jika ada indikasi keterlibatan Nazar dalam kasus lain, tetap harus dilakukan
penyelidikan. "Tetapi tidak dengan mengesampingkan dugaan keterlibatannya dalam kasus yang sebelumnya. Kejelasan ini ditunggu publik. Harus tuntas. Nazar sebenarnya terlibat atau tidak," kata Donal.
Dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus dugaan suap Sesmenpora mencuat setelah Kamaruddin Simanjuntak, mantan pengacara salah satu tersangka Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkan bahwa kliennya menemui Wafid setelah diperintahkan oleh atasannya. Atasan Rosa di PT Anak Negeri diduga adalah
Nazaruddin. Dugaan keterlibatan Nazaruddin terus bergulir. Namun, Rosa mencabut segala keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan dugaan keterlibatan Nazaruddin.
Vivanews.com
Kamis, 9 Juni 2011 Nazaruddin Terkait Proyek Kemendiknas Rp142 M
"Pengadaan prasarana untuk pendidikan, seperti bangku dan alat peraga."
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, pekan ini, terkait
pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007. Adapun nilai proyek pengadaan ini Rp142 miliar.
"Pengadaan prasarana untuk pendidikan, seperti bangku dan alat peraga," jelas juru bicara KPK Johan Budi SP saat dihubungi, Kamis 9 Juni 2011. Meski demikian, Johan menegaskan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan
sehingga pemeriksaan Nazaruddin sebatas meminta keterangan untuk pengumpulan bahan.
Informasi yang dikumpulkan VIVAnews.com, Nazaruddin diperiksa karena satu perusahaan miliknya ikut dalam pengadaan ini. Namun, apa nama perusahaan Nazaruddin yang ikut dalam pengadaan masih belum terungkap.
Selain kasus ini, KPK pun berencana memanggil yang bersangkutan dalam kasus lain, dugaan suap pengadaan wisma SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Namun sehari sebelum KPK mengirimkan surat permohonan cekal atas Nazaruddin ke Kementerian Hukum dan HAM, Nazar terbang ke Singapura untuk berobat. Selain akan memanggil Nazaruddin pekan ini, KPK juga akan memanggil istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, terkait kasus suap yang berbeda. “Neneng
dipanggil untuk kasus pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia diduga menerima suap,” kata Ketua KPK Busyro
Muqoddas. Saat ini, Neneng juga berada di Singapura untuk menemani Nazaruddin. (umi)
• VIVAnews
Detik.com
Kamis, 9 Juni 2011
Korupsi di Kemenakertrans
KPK Panggil Atasan Istri Nazaruddin di PT Alfindo Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Direktur PT Alfindo, Arifin Ahmad, terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Berdasarkan penelusuran, Arifin merupakan atasan Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum DPP PD, Muhammad Nazaruddin.
"Direktur PT Alfindo Arifin Ahmad diperiksa sebagai saksi," tutur Jubir KPK Johan Budi SP melalui telepon, Kamis (7/6/2011).
Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Neneng tercatat sebagai seorang petinggi di PT Alfindo yang merupakan rekanan dalam proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans. Dia menjadi bawahan dari Arifin Ahmad. Namun sampai pukul 12.30 WIB, Arifin Ahmad belum tiba di gedung KPK. Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya akan memanggil
istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTS di Kemenakertrans. KPK menyebut, Neneng adalah rekanan Kemenakertrans dalam proyek tersebut.
"Posisi detil saya tidak tahu. Tapi kemungkinan dia (Neneng) itu rekanan," ungkap Ketua KPK Busyro Muqoddas saat ditemui wartawan sebelum rapat dengan tim
pengawas DPR untuk kasus Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2011).
Busyro mengatakan, Neneng diduga menerima sejumlah uang dari proyek
pengadaan PLTS tersebut. Namun, untuk total nilai proyek secara keseluruhan, ia mengaku lupa.
"Kalau nggak salah itu tahun 2008 atau 2010," katanya
(fjp/lh)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
