P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 13 September 2011
Indeks 1. Dugaan Korupsi Mantan direktur utama Merpati dicekal 2. Suap Wisma Atlet Yulianis akui ada uang Rp 30 miliar ke kongres 3. Taufik, Mantan Kabag Keuangan Langkat Divonis 1,4 Tahun Penjara
Suarakarya-online.com
Selasa, 13 September 2011 DUGAAN KORUPSI
Mantan Direktur Utama Merpati Dicekal JAKARTA (Suara Karya): Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines
berinisial HN, resmi dilarang berpergian ke luar negeri menyusul keluarnya surat pencekalan yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen.
"Jamintel sudah menandatangani pencekalan mantan Dirut Merpati,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Jakarta, Senin.
HN menjadi tersangka dugaan korupsi penyewaan dua pesawat Boeing 737-400 dan 737-500. Pencekalan tersebut melalui nomor surat Kep 233/D/DSP.3/ 09/2011 tanggal 12 September 2011.
Ia menjelaskan, pencekalan itu untuk kepentingan penyidikan dan pencekalannya berlangsung selama 6 bulan ke depan.
Satu tersangka lagi, yakni mantan Direktur Keuangan PT Merpati berinisial GA, belum dicekal. "Untuk GA belum ada permintaan dari Pidsus yang menyidik kasus itu," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto,
menyatakan kasus Merpati tersebut sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan. Dari Semarang dilaporkan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) masih
terus memburu Lurah Desa Jatirunggo, Indra Wahyudi, tersangka kasus raibnya uang ganti rugi 99 bidang tanah pengganti tol Semarang-Solo.
Yang bersangkutan kabur, sehingga Kejati masih kesulitan untuk menahannya.
"Kami sangat berharap, siapa saja yang mengetahui keberadaan Indra Wahyudi agar bisa menginformasikan kepada penyidik," kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Suhardi, kemarin.
Semenjak dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO), keberadaan Indra
Wahyudi seolah hilang ditelan bumi. Guna memburu orang yang disebut-sebut ikut mengatur rekayasa pemindahanbukuan rekening 99 warga Jatirunggo tersebut, aparat kejaksaan harus mengejanya ke berbagai tempat.
Indra Wahyudi, merupakan saksi kunci dalam membongkar keterlibatan pihak lain, terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pengganti tol Semarang- Solo. Sebelumnya, Indra sudah berulang kali mangkir dan tidak memenuhi panggilan Kejati.
Dalam sidang mantan Ketua Tim Pembebasan Tanah Suyoto, dua broker tanah Agus Sukmaniharto dan Hamid, tersangka Indra juga gagal dihadirkan.
Kasus ini mencuat akibat raibnya uang di rekening warga Jatirunggo Kecamatan
Pringapus Kabupaten Semarang, di Bank Mandiri KCP Tembalang. Total uang yang hilang mencapai Rp 13,2 miliar. Uang itu untuk membayar gantirugi lahan seluas 27,8 hektare milik 99 warga. Lahan tersebut sedianya dipakai untuk mengganti lahan PT Perhutani yang terkena proyek Tol Semarang- Solo. (Pudyo Saptono/Lerman S)
Cetak.kompas.com
Selasa, 13 September 2011
SUAP WISMA ATLET Yulianis Akui Ada Uang Rp 30 Miliar ke Kongres Jakarta, Kompas - Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah
Hehamahua mengutarakan sejumlah fakta hasil pemeriksaan mereka. Di antaranya pengakuan Yulianis, mantan anak buah tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Nazaruddin.
Abdullah menuturkan, Yulianis mengakui adanya aliran uang untuk kongres Partai
Demokrat di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum
Partai Demokrat, juga mengakuinya. Namun, jumlah yang diakui keduanya berbeda. ”Yulianis bilang uang perusahaan yang dibawa ke Bandung itu Rp 30 miliar, tunai. Dari perusahaan 3 juta dollar AS dan dari sponsor 2 juta dollar AS. Nazaruddin menuturkan uang yang dibawa ke Bandung Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS.
Nazaruddin mengakui yang mengetahui keuangan itu Yulianis,” kata Abdullah di kantor KPK, Jakarta, Senin (12/9).
Menurut Abdullah, perbedaan angka itu menjadi satu bukti kejanggalan keterangan Nazaruddin kepada Komite Etik. Keterangan Nazaruddin dinilai banyak tidak sesuai dengan keterangan saksi lain. Kejanggalan keterangan Nazaruddin lainnya, kata Abdullah, adalah soal status
mantan anak buahnya, Yulianis. Nazaruddin menyebutkan staf keuangannya, yakni Yulianis, diberhentikan dari Grup Permai, induk perusahaan milik Nazaruddin.
”Yulianis mundur dari perusahaan Nazaruddin setelah dua bulan bekerja sebab
macam-macam ulah Nazaruddin. Namun, Nazaruddin mengancam Yulianis delapan kali. Yulianis takut keluarganya kenapa-kenapa. Ia kerja kembali. Logikanya karena Yulianis mengerti keuangan perusahaan. Kalau Yulianis keluar, berbahaya,” kata Abdullah.
Namun, Abdullah mengakui, ada sejumlah keterangan Nazaruddin yang bisa dipercayai. (ray) Eksposnews.com
Selasa, 13 September 2011 Taufik, Mantan Kabag keuangan Langkat Divonis 1,4 Tahun Penjara MEDAN(EKSPOSnews): Mantan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten
Langkat, Sumatera Utara, Taufik divonis 1,4 tahun penjara di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Medan, Senin, 12 September 2011, dalam kasus korupsi pematangan lahan perumahan korban banjir Bukit Lawang senilai Rp1,7 miliar. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan itu, jauh lebih ringan delapan bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dua tahun penjara.
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai, Erwin Mangatas Malau, dalam amar putusannya mempersalahkan terdakwa melanggar pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ke-1 KUHPidana.
Selain itu, terdakwa juga membayar denda Rp50 juta atau subsider dua bulan
penjara.
Hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa, karena tidak mendukung program
pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah merugikan keuangan negara. Sedangkan, hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan perkara dan tidak pernah mempersulit jalannya persidangan.
Dituntut dua tahun Sebelumnya, JPU dari Kejati Sumut, Rehulina Purba dalam
tuntutannya menyebutkan, terdakwa Taufik dituntut dua tahun penjara dalam kasus korupsi pematangan lahan perumahan korban banjir bukit lawang senilai Rp1,7 miliar.
Terdakwa melanggar pasal 2 jo Pasal 18 Undang -Undang (UU) Nomor 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 ayat 5 ke -1 KUHPidana.
Terdakwa juga membayar denda sebesar Rp510 juta, dan kalau tidak dibayar maka terdakwa akan dihukum tiga bulan penjara.
Dugaan korupsi mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Langkat, Taufik dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur CV Surya Nusantara Indah (SNI) Richard Tamil.
Terdakwa menunjuk Richard untuk mengerjakan proyek pembuatan parit dan pematangan lahan untuk pemukiman korban banjir bandang Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Langkat.
Kemudian, dibuat berita acara penyelesaian pengerjaan proyek yang ditanda tangani terdakwa, Richard Tamil dan Haryanto selaku Direktur CV Indah Nusantara Konsultan.
Pada tahun 2006 terdakwa mengajukan permohonan kepada Bupati Langkat untuk melakukan pembayaran, namun tidak ditanggapi.
Sedangkan mata anggaran tersebut tertampung dalam KUA PPAS, PAPBD 2007 tanpa melalui proses pembahasan.
Sehingga pada Desember 2007 dicairkan dana tersebut tanpa proses pembahasan dan dokumen pendukung pembayaran yang sah.(an)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
