P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 22 September 2011
Indeks 1. Putusan Suap Wisma Atlet Imbalan dibagikan kepada anggota DPR 2. Anas Dipanggil dalam Kasus Proyek Listrik 3. Pemeriksaan Rekening Dewan Tunggu Ijin 4. Warga Iran Seludupkan Sabu Senilai Rp 18 Miliar 5. PT Alam jaya Papua Ketahui THR untuk Muhaimin 6. Mantan Dirut Keuangan Merpati Resmi Dicekal 7. Korupsi PLTS Kemenakertrans
Saan : PT Anugrah Nusantara bukan punya Anas
8. Kasus Suap Wisma Atlet Mohammad El Idris divonis dua tahun penjara
9. Anggota DPRD Jambi Serahkan Diri Untuk Dibui 10. Empat Orang Sindikat Narkotika Malaysia Dibekuk, Ekstasi Rp 15 Miliar Disita
Cetak.kompas.com Kamis, 22 September 2011
PUTUSAN SUAP WISMA ATLET Imbalan Dibagikan kepada Anggota DPR Jakarta, Kompas - Muhammad Nazaruddin, (saat itu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, mengupayakan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, atas permintaan petinggi perusahaan tersebut. Nazaruddin melakukannya demi mendapatkan imbalan sebesar 14 persen dari nilai proyek. Imbalan itu mengalir pula ke sejumlah anggota DPR dan pejabat di daerah. Fakta tersebut terungkap dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, yang dipimpin Suwidya, Rabu (21/9), terhadap terdakwa Mindo Rosalina Manulang. Rosalina adalah Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, perusahaan yang pernah dimiliki Nazaruddin. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi, dengan menyuap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, serta dihukum selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Menurut majelis hakim, Nazaruddin berupaya PT Duta Graha Indah (DGI) menggarap proyek wisma atlet atas permintaan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris (Manajer Pemasaran PT DGI). Dalam sidang terpisah, El Idris juga dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan dihukum selama 2 tahun penjara. Rosalina, El Idris, dan Wafid ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 21 April lalu, karena diduga terlibat penyuapan terkait dengan proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Dalam penangkapan itu, KPK menemukan uang tunai 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta. KPK juga menemukan cek senilai Rp 3,2 miliar. Menurut majelis hakim, Nazaruddin menginginkan imbalan dengan membantu PT DGI. Padahal, pembangunan wisma atlet bukan menjadi kewajibannya sebagai anggota DPR. Imbalan itu, lanjut majelis hakim, juga mengalir ke sejumlah anggota DPR. Selain itu, ada jatah bagi pejabat daerah, pimpinan proyek, serta pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rosalina menanggapi putusan tersebut dengan menyatakan pikir-pikir. Ditanya soal Nazaruddin, Rosalina menyerahkan hal itu kepada KPK. ”Saya serahkan semua ke pengadilan dan KPK. Mereka tahu yang terbaik. Kalau masalah hukuman, saya tidak punya kapasitas,” ujarnya.
Majelis hakim menyebutkan, Rosalina terbukti menyuap Wafid dan Nazaruddin. Wafid disebutkan menerima suap berupa tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar. Nazaruddin menerima fee sebesar Rp 4,34 miliar. Suap untuk Wafid diberikan Rosalina bersama-sama dengan Dudung dan El Idris terkait dengan terpilihnya PT DGI dalam proyek wisma atlet SEA Games yang nilainya Rp 191 miliar. Dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet, selain Rosalina, El Idris, dan Wafid yang sudah diadili, KPK juga menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa sejumlah orang, termasuk anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, Dudung, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Dalam sidang terpisah, El Idris setelah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara meminta majelis hakim memberi dirinya kesempatan untuk bicara. Ia sepakat, korupsi harus diberantas. Ia menyebutkan, di Indonesia orang yang berperan seperti Nazaruddin itu tidak cuma satu. (ray)
Tempointeraktif.com
Kamis, 22 September 2011
Anas Dipanggil dalam Kasus Proyek Listrik TEMPO Interaktif, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat akan
memanggil Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pemanggilan itu terkait dengan penyidikan kasus proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Belum pasti kapan, tapi kami sedang menjadwalkan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin.
Menurut Johan, Anas dimintai keterangan sebagai saksi setelah namanya disebutsebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Sewaktu
diperiksa penyidik KPK, Nazar, yang menjadi tersangka kasus suap proyek wisma atlet, mengungkapkan bahwa Anas termasuk salah satu anggota pimpinan PT Anugrah Nusantara.
PT Anugrah merupakan perusahaan di bawah Grup Permai yang ikut tender proyek
pembangkit listrik tenaga surya pada 2008. Nazar juga mengatakan, posisinya sama dengan Anas ketika mengelola PT Anugrah, yaitu sebagai anggota pimpinan. "Direktur keuangannya adalah Yulianis," ucap Nazar.
Namun Johan belum tahu apakah Anas akan dikorek mengenai posisinya sebagai
pemilik saham di PT Anugrah. "Soal itu sudah masuk materi pemeriksaan, saya tidak tahu," kata dia.
Denny Kailimang, kuasa hukum Anas Urbaningrum, mengatakan kliennya tak mau meladeni tuduhan Nazar. "Kami tidak perlu bantah. Ini kan ranah hukum. Jangan berpolemik di luar," kata dia. "Silakan (Nazaruddin) ngomong apa saja. Apa pun perkataannya, kami serahkan kepada KPK," kata dia. Ditanya soal rencana
pemanggilan oleh KPK, Denny menyatakan Anas selalu siap untuk datang. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya, KPK
menetapkan dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen Timas Ginting dan Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Timas sudah ditahan oleh KPK. Adapun
Neneng masih dalam pelarian. Neneng kabur ke luar negeri bersama Nazar pada 23 Mei lalu dan sempat ikut ke Kolombia, negara tempat Nazar ditangkap.
KPK menduga kuat Neneng terlibat dalam kasus tersebut. Perannya, dia diduga mensubkontrakkan proyek dari pemenang tender PT Alfindo Nuratama Perkasa
kepada PT Sundaya Indonesia. Praktek inilah yang menimbulkan kerugian negara Rp 3,6 miliar.
PT Mahkota Negara, yang dimiliki Nazar bersama saudaranya bernama M. Nasir, juga memenangi proyek itu. Dalam perjalanannya, proyek itu disubkontrakkan kepada PT
Sundaya. Manajemen PT Sundaya membantah tudingan melakukan subkontrak.
Sedangkan Direktur Utama PT Alfindo, Arifin Ahmad, dalam pemeriksaan KPK pada Juni lalu membenarkan perusahaannya dipinjam Marisi Matondang, Direktur Utama
PT Mahkota. Atas peminjaman tersebut, Arifin Ahmad diduga mendapat fee 20 juta dari Marisi Matondang.
ATMI PERTIWI | RIRIN AGUSTIA
Tempointeraktif.com Kamis, 22 September 2011
Pemeriksaan Rekening Dewan Tunggu Izin TEMPO Interaktif, Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki dasar hukum kuat untuk memeriksa rekening anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pemeriksaan itu akan terlaksana setelah ada izin dari pemimpin
lembaga legislatif. "Permintaan informasi harus ditandatangani pimpinan lembaga.
Informasi itu sangat rahasia," kata Direktur Kepatuhan PPATK Subintoro kepada Tempo kemarin.
Sesuai dengan aturan, PPATK akan meminta laporan kepada lembaga penyedia jasa
keuangan, barang, atau jasa perihal laporan transaksi keuangan mencurigakan, yang jumlahnya lebih dari Rp 500 juta. "Bila dari analisis terdapat dugaan atau indikasi
pencucian uang, laporan transaksi akan diteruskan kepada penyidik," ujar Subintoro. Ketua PPATK Yunus Husein menambahkan, mengingat jumlah anggota Dewan
mencapai 560 orang, penelusuran sebaiknya memakai asas prioritas. Apalagi jumlah industri keuangan, seperti bank umum, asuransi, dan perusahaan efek, mencapai ratusan. "Sebaiknya pakai prioritas, yang diduga bermasalah saja," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyambut baik usulan pemeriksaan rekening
milik semua anggota Dewan. "Selaku pimpinan, secara terbuka saya menyampaikan, silakan saja kalau rekening saya ditelusuri," ujarnya.
Penelusuran transaksi keuangan mencurigakan sebetulnya dapat dijadikan upaya
klarifikasi terhadap tudingan bahwa semua anggota Dewan berpotensi tersangkut korupsi. Namun, menurut Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding, tidak semua anggota Dewan yang terindikasi korupsi dapat diketahui dari transaksi keuangannya yang mencurigakan.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan, untuk
meminimalkan potensi korupsi yang menjurus ke Badan Anggaran, semestinya kewenangan badan itu dibatasi. Praktek korupsi, kata dia, jauh lebih canggih
ketimbang penyelidikan kasusnya sendiri. "Modusnya sering kali tidak melalui transaksi perbankan yang bisa dilacak PPATK," ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo sependapat, PPATK berhak menelusuri
rekening siapa pun yang diduga mencurigakan, termasuk rekening anggota Dewan. "Tanpa diminta siapa pun, PPATK bisa membuka semua rekening yang dicurigai, bukan hanya anggota DPR," kata Tjahjo.
FERBRIANA FIRDAUS | MAHARDIKA SATRIA HADI | FEBRIYAN | AGUNG SEDAYU
Suarapembaruan.com
Kamis, 22 September 2011 Warga Iran Selundupkan Sabu Senilai Rp 18 Miliar
[TANGERANG] Seorang warga Iran menyelundupkan sabu seberat 9 kg dalam dua buah tabung oksigen berwarna kunig. Sabu yang berkukalitas baik dan ditaksir
senilai Rp 18 miliar itu dikirim melalui paket kargo dan diambil oleh pelaku pada 17 September lalu.
Pelaku Rosul Sarlakian (40) akhirnya diringkus petugas Bea dan Cukai Bandara
Internasional (BSH). Dia nekad melakukan pekerjaan ini karena dijanjikan upah sebesar US$ 10000. Kepala bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Oza Olivia mengatakan, sabu dalam
bentuk kristal bening itu dikirim melalui paket kargo pada 10 September. Sedangkan Rosul yang sehari-hari bekerja sebagai maintenance peralatan diving itu tiba di
Indonesia menggunakan pesawat Emirates (EK-356) rute Iran-Dubai-Jakarta, pada 17 September lalu. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai berkoordinasi dengan BNN dilakukan pengembangan (controlled delivery).
Pelaku ditangkap di sebuah hotel yang ada di daerah Mangga Dua, Jakarta. Setelah diikuti dari kargo impor Bandara, petugas kami dan BNN mengikutinya sampai ke hotel. “Rosul kami tangkap pada 19 September lalu. Dia melakukan pengurusan sendiri atas barang selundupannya dengan personal effect dengan dokumen
kepabeanan dan telah mendapatkan pendaftaran PIBK nomor 503965,” ujarnya. Menurut Oza, hasil pemeriksaan atas barang kiriman Rosul ditemukan kristal bening yang setelah dilakukan uji laboratorium positif metamfetamine atau Sabu-sabu.
Kepada petugas, Rosul mengaku dijanjikan imbalan sebesar US$ 10.000 setelah barang berhasil diterima di Indonesia.
“Dia mengaku bersedia melakukan pekerjaan itu, untuk persiapan dana pensin dari
pekerjaanya. Saat ini, tersangka dan barang bukti segera kami serahkan ke BNN guna pengusutan lebih lanjut,” kata Kepala Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Gatot Sugeng Wibowo menambahkan. [132]
Mediaindonesia.com
Kamis, 22 September 2011 PT Alam Jaya Papua Ketahui "THR untuk Muhaimin" JAKARTA--MICOM: Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dharnawati menyatakan pemberian uang demi memenuhi tunjangan hari raya (THR) Menakertrans Muhaimin Iskandar sudah diketahui PT Alam Jaya Papua.
Pernyataan itu sekaligus membantah klaim bos perusahaan kontraktor itu, Syamsu Alam yang mengatakan pemberian uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu merupakan inisiatif dari Dharnawati.
"Pemberian uang diketahui perusahaan dan juga seizin perusahaan," ujar Dharnawati seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/9).
Perempuan yang disebut-sebut menjabat selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua
itu sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka I Nyoman Suisanaya, pejabat di Kemenaketrans yang menerima uang suap dari Dharnawati pada 25 Agutus lalu. Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa bos PT Alam Jaya Papua, Syamsu Alam sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati. Syamsu yang dicecar 17 pertanyaan menyebut Dharnawati bermain sendiri di dalam tender program percepatan
pembangunan infrastruktur daerah (PPID) bidang transmigrasi. Menurut Syamsu,
Dharnawati hanya meminjam bendera perusahaan kontraktor itu untuk berhubungan dengan orang-orang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (SZ/OL-2)
Mediaindonesia.com
Kamis, 22 September 2011 Mantan Dirut Keuangan Merpati Resmi Dicekal JAKARTA--MICOM: Kejaksaan Agung (Kejagung) telah resmi melakukan pencekalan
terhadap mantan Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) Guntur Aradea yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat Boeing jenis 737-400 dan 737-500.
Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Edwin Pamimpin Situmorang ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (22/9). Edwin mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah dicekal sejak Rabu (21/9) malam.
"Yang bersangkutan sudah dicekal dari Rabu malam dengan surat keputusan
No.Kep-243/D/Dsp.3/09/2011 tertanggal 21 September 2011. Guntur akan dicekal selama enam bulan ke depan," ujar Edwin.
Tidak hanya itu, Kejagung juga sebelumnya sudah melakukan pencekalan terhadap
mantan Direktur Utama PT MNA Hotasi Nababan. Pencekalan itu dimaksudkan untuk memudahkan jalannya pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Kasus tersebut berawal pada 2006, saat Direksi PT Merpati Nusantara Airlines
menyewa dua pesawat Boeing 737 dari perusahaan TALG di Amerika Serikat, seharga
US$500 ribu untuk tiap pesawat. Setelah dilakukan pembayaran sebesar US$1 juta ke rekening Hume & Associates, lawyer yang ditunjuk TALG melalui transfer Bank
Mandiri, namun hingga kini pesawat tersebut belum pernah diterima PT Merpati Nusantara Airlines.
Tim Jaksa Penyidik kemudian menilai terdapat indikasi tindak pidana korupsi
sebesar US$1 juta dalam kasus tersebut. Karenanya, penyidik meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Ditingkatkan ke tahap penyidikan, untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
Kejaksaan sendiri telah melakukan pemeriksaan mantan Dirut Merpati Cucuk
Suryosuprojo dan Hotasi Nababan. Selain itu, kejaksaan juga telah memeriksa
Presiden Direktur (Presdir) Merpati Sardjono Jhoni sebagai saksi dalam kasus Merpati tersebut. Kasus dugaan penggelembungan pembelian pesawat Merpati mencuat setelah Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan dugaan praktek
penggelembungan harga pesawat Merpati tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FA/OL-12)
Mediaindonesia.com
Kamis, 22 September 2011 Korupsi PLTS Kemenakertrans
Saan: PT Anugrah Nusantara bukan Punya Anas JAKARTA--MICOM: Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa hari ini, Kamis (22/9), menjelaskan PT Anugrah Nusantara itu bukan milik Anas sebagaimana tudingan
Muhammad Nazaruddin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
"Yang jelas (PT Anugrah Nusantara) bukan punya Mas Anas. Itu tidak ada Mas Anas
sebagai pemilik dan sebagainya," kata Saan, saat ditemui di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).
Hari ini, Kamis, Saan mendampingi ketua umumnya, Anas Urbaningrum, menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus itu.
Meski demikian, Saan tak memungkiri kalau ketua umumnya itu pernah duduk dalam jajaran PT Anugrah Nusantara.
Namun, ia menegaskan kalau sejak lama Anas sudah keluar dari perusahaan tersebut.
"Anas sudah keluar. Sudah lama. Lihat saja di aktenya," tandasnya. Hingga berita ini diturunkan, Anas masih menjalani pemeriksaan penyidik KPK.
Dalam kasus ini Anas akan dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Timas Ginting, pejabat pembuat komitmen di Ditjen Pembinaan Pengambangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).
Timas diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat
komitmen dalam pengadaan pekerjaan supervisi PLTS yang dimenangi PT Alfindo. (*/OL-10)
Mediaindonesia.com
Rabu, 21 September 2011 Kasus Suap Wisma Atlet
Mohammad El Idris Divonis Dua Tahun Penjara JAKARTA--MICOM: Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaansuap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang.
Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.
"Menyatakan terdakwa Mohammad El Idris terbukti secara sah dan menyakinkan
bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berbarengan," kata ketua
majelis hakim Suwidya saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/9).
Menurut hakim, Idris terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Putusan pidana penjara dalam persidangan kali ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 3 tahun 6 bulan. Sedangkan pidana dendanya bertambah dari Rp150 juta menjadi Rp200 juta.
Majelis hakim menjelaskan kalau Idris terbukti memberikan sesuatu kepada
penyelenggara negara berupa cek kepada Seskemenpora Wafid Muharram sebesar
Rp3,28 miliar dan mantan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nazaruddin sebesar Rp4,34 miliar.
Hakim anggota Sujatmiko mengatakan petinggi PT DGI itu menghubungi mantan
anggota komisi III DPR RI Muhammad Nazaruddin, Seskemenpora Wafid Muharram
dan Ketua Komite Rizal Abdullah agar perusahaannya diikutsertakan dalam proyek pembangunan wisma atlet.
Hal yang memberatkan adalah perbuatan Idris menghambat asas umum pemerintahan yang baik dan tidak mendukung reformasi birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan hal yang meringankan ia berlaku sopan, kooperatif, belum pernah
dihukum dan perbuatannya tidak terbukti mengakibatkan pelaksanaan wisma atlet di Palembang menjadi terhenti.
Kemudian menanggapi putusan tersebut, baik Idris ataupun jaksa penuntut umum
yang diwakili oleh Rachmat Supriadi sama-sama menyatakan akan pikir-pikir selama 7 hari terhadap putusan tersebut. (*/OL-9)
Mediaindonesia.com
Rabu, 21 September 2011 Anggota DPRD Jambi Serahkan diri untuk Dibui JAMBI--MICOM: Anggota DPRD Provinsi Jambi Sabaruddin menyerahkan diri ke
lembaga pemasyarakatan (LP) untuk menjalani hukuman satu tahun penjara sesuai keputusan kasasi Mahkamah Agung sebagai terpidana kasus korupsi Rp2,7 miliar. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarasabak
Fauzan saat dihubungi, Rabu (21/9), mengatakan Sabaruddin yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyerahkan diri ke LP Kuala Tungkal pada Selasa (20/9) malam.
Ia tersandung kasus korupsi dana rutin APBD pada pos Sekretariat DPRD Tanjung
Jabung Timur tahun anggaran 2002/2003 sebesar Rp 2,7 miliar. Korupsi dilakukan Sabaruddin bersama anggota DPRD lainnya.
Fauzan mengatakan, setelah menyerahkan diri ke LP, terpidana langsung menjalani
registrasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarasabak sebagai eksekutor. "Tersangka Sabaruddin menyerahkan diri baik-baik ke lapas dan langsung melengkapi bekas administrasinya," katanya.
Hingga kini masih ada dua mantan anggota dewan lainnya yang belum dieksekusi karena buron, yaitu Revolren Simanjuntak dan Syamsul Bahri. Fauzan berharap
keduanya juga menyerahkan diri untuk dieksekusi mengikuti jejak Sabaruddin. "Bagi kedua tersangka yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya diharap
bisa menyerahkan diri. Bagi warga yang mengetahui mereka, bisa menginformasikan kepada kejaksaan," kata Fauzan.
Dalam kasus itu, selain Sabaruddin dan dua orang yang masih buron, juga terdapat 12 orang mantan anggota DPRD Tanjung Jabung Timur yang sudah lebih dulu mengghuni LP Kualatungkal. (Ant/OL-01) Detik.com
Rabu, 21 September 2011
4 Orang Sindikat Narkotika Malaysia Dibekuk, Ekstasi Rp 15 M Disita Jakarta - Empat tersangka sindikat narkotika jaringan Malaysia ditangkap aparat
Kepolisian. Barang bukti 51.729 butir ekstasi senilai Rp 15,5 miliar dan 1 kilogram sabu senilai Rp 2,8 miliar disita.
"Selama satu minggu terakhir ini, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya secara
berturut-turut mengungkap narkotika di tiga lokasi dengan pelakunya ada empat orang," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/9/2011).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Nugroho Aji mengatakan empat tersangka yang ditangkap yakni SK alias AT (WNI keturunan
Cina) dan SN alias AND (WN Malaysia). Mereka ditangkap di Jalan Raya Lautze, Pasar Baru, Jakarta Pusat pada 2 September.
"Tersangka mengaku sebagai kurir. Tapi pada kenyataannya ada timbangan di situ sehingga dapat diindikasikan kalau mereka adalah pengedar," kata Nugroho. Dari penangkapan dua tersangka itu, dikembangkan hingga ditangkap tersangka
seorang perempuan berinisial DPA alias AND (WNI) di Apartemen Green Park View Jakarta pada 10 September pukul 20.00 WIB. DPA kemudian 'bernyanyi' sehingga menyebut tersangka lainnya yakni ABD (WN Malaysia).
"Dari keterangan DPA mengaku kalau barang itu didapat dari ABD. ABD ini masih DPO," kata Nugroho.
Penangkapan itu dikembangkan sehingga ditangkap tersangka RND di Komplek Arco, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada 13 September pukul 09.00 WIB.
Menurut Nugroho, para tersangka memiliki jaringan ke seorang napi berinisial TK di LP Nusakambangan.
"TK ini yang mengendalikan peredaran narkotika jaringan ini dari LP. TK juga berperan sebagai donatur," kata dia.
TK telah divonis 10 tahun penjara atas kasus serupa. Ia kini tinggal menjalani masa penahanan tiga tahun lagi. Nugroho menjelaskan, ekstasi jaringan ini merupakan produk Belanda yang berlogo
banteng dan huruf 'M' berwarna abu-abu, orange, merah dan hijau. "Kualitas barang ini paling bagus," kata dia.
Barang tersebut kemudian dipasok ke Indonesia setelah sebelumnya ditransitkan di Malaysia. Dari Malaysia kemudian dibawa ke Medan melalui jalur laut. "Dari Medan dibawa menggunakan jalur darat ke Jakarta," kata dia.
Nugroho mengatakan, pihaknya menyita 51.729 butir ekstasi senilai Rp 15,5 miliar. Sementara sabu seberat 1,5 kilogram senilai Rp 2,8 miliar.
Jaringan ini ditengarai telah lama beroperasi. Adapun, narkotika tersebut telah dipasarkan ke sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Polisi kini masih mengembangkan jaringan ini untuk menangkap 2 DPO yakni ABD dan TG. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto pasal
132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. (mei/aan)
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
