P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 14 September 2011
Indeks 1. PPATK Temukan 6 Laporan Mencurigakan di Suap Kemenakertrans 2. Penangkapan Pejabat Kemenakertrans PPATK: Ada transaksi mencurigakan oleh Ali Mudhori dan Fauzi 3. Penyelewengan Pajak Mantan atasan Gayus dituntut 4 tahun 4. Suap di Kemenakertrans
KPK bakal panggil paksa Ali Mudhori
5. Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK 6. PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Staf Khusus Muhaimin 7. Transaksi Mencurigakan di Rekening Tersangka Kasus Menakertrans
8. KPK Usust Keterlibatan Badan Anggaran dalam Kasus Korupsi 9. Segera Ditetapkan Tersangka kasus Kemenkes
Detik.com Rabu, 14 September 2011
PPATK Temukan 6 Laporan Mencurigakan di Suap Kemnakertrans
Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lagi dua laporan transaksi keuangan mencurigakan dalam kasus suap di Kemnakertrans. Total ada enam transaksi yang sudah ditemukan lembaga itu.
"Ada 6 (laporan transaksi keuangan mencurigakan)," ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein usai rapat rencana kerja dan
anggaran dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2011). Menurut Yunus, penemuan 6 transaksi itu rata-rata berkisar puluhan juta hingga Rp 1,5 miliar. Namun dia tidak mengetahui dari bulan apa laporan itu ditemukan oleh PPATK.
"Kan laporannya baru masuk," kata Yunus. Yunus menambahkan, laporan transaksi itu sudah ada yang masuk ke KPK. Ada juga yang masih proses.
Yunus membantah jika ada transaksi mencurigakan Menteri Menakertrans Muhaimin Iskandar. Transaksi itu menyangkut salah satu mantan staf Muhaimin yang sudah menjadi tersangka.
KPK sudah menetapkan 3 tersangka terkait kasus suap Kemnakertrans ini. 2 Berasal dari Kemnakertrans, Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya dan seorang pengusaha Dharnawati. KPK telah menyita uang suap Rp 1,5 miliar. Tribunnews.com Rabu, 14 September 2011 Penangkapan Pejabat Kemennakertrans PPATK: Ada Transaksi Mencurigakan oleh Ali Mudhori dan Fauzi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan
(PPATK) menemukan adanya transaksi mencurigakan di rekening tersangka kasus
suap kasus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Transaksi tersebut diduga dilakukan oleh staf khusus Menakertrans Ali Mudhori dan Fauzi. "Ada transaksi dari tersangka, yang tertangkap basah. Iya ada salah satunya
(stafsus Menteri), itu saja," ujar Kepala PPATK, Yunus Husein di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2011).
Meski begitu Yunus mengaku lupa mengenai jumlah persis dana transaksi tersebut.
Hanya saja ia menaksir nominalnya di antara puluhan juta hingga 1,5 Milliar Rupiah. "Saya lupa, tapi kalau anda tanya range dari puluhan juta sampai 1,5 miliar. Rangenya seperti itu tapi posisi persisnya seperti itu," jelasnya.
Lebih jauh Yunus menambahkan jumlah transaksi mencurigakan pun bertambah,
dari yang sebelumnya 4 kini diketahui ada 6 yang ditemukan. "Perkembangannya jumlah sudah menjadi 6. Itu saja," ujar Yunus.
Saat disinggung apakah ada ditemukan transaksi mencurigakan di rekening
Menakertrans Muhaimin Iskandar beserta istrinya, Yunus menegaskan hal itu tidak ada. "Muhaimin tidak ada, istrinya tidak ada," tegas Yunus.
Yunus juga mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya baru menyerahkan 1 LHA
(Laporan Hasil Akhir) dari transaksi mencurigakan tersebut ke KPK. "Baru 1 LHA kita laporkan ke KPK," pungkasnya.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Yudie Thirzano
Suarakarya-online.com
Rabu, 14 September 2011 PENYELEWENGAN PAJAK Mantan Atasan Gayus Dituntut 4 Tahun JAKARTA (Suara Karya): Mantan atas Gayus Halomoan P Tambunan, Bambang Heru Ismiarso, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) empat tahun kurungan karena tidak
memberi contoh baik kepada bawahannya saat melakukan pemeriksaan keberatan pejak dari PT Surya Alam Tunggal.
Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan RI,
Subkhan, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Jupriadi, kemarin (13/9).
"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara ditambah denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan," kata Subkhan.
Menurut jaksa, tindakan Bambang itu tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan pemerintah saat ini. Sedangkan hal yang
meringankan bagi Bambang adalah ia belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.
Jaksa menuntut Bambang dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pembacaan nota tuntutan tersebut seharusnya dilakukan Senin (12/9) kemarin, namun jaksa beralasan tidak siap.
Bambang didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya tersebut sehingga terjadi kerugian keuangan negara. Menurut JPU, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian keuangan sekira Rp 570 juta.
Dalam dakwaan JPU, Bambang Heru Ismiarso telah melakukan tindak pidana korupsi
bersama-sama dengan Gayus Tambunan, Humala SL Napitupulu, Maruli Pandapotan Manurung, dan Johny Marihot Tobing.
Eksepsi Ditolak Sementara itu, pada persidangan lainnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Tjokorda Rai Suamba menolak keberatan atas dakwaan (eksepsi) yang
diajukan mantan Dirut PLN Eddie Widiono selaku terdakwa perkara tindak pidana korupsi pada proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk
Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006.
Atas penolakan itu, pihak Eddie Widiono berencana mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi. "Kami masih optimistis bahwa langkah awal kita dalam eksepsi ini membuka fakta-fakta, kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam dakwaan," kata Eddie.
Eddie juga berharap pada pembuktian di persidangan terkait perkara korupsi
tersebut. "Mudah-mudahan kita diberi kesempatan cukup dalam pembuktian untuk membuktikan kejanggalan dakwaan," tutur Eddie.
Seharusnya sidang dapat langsung dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi, namun JPU mengaku belum siap.
Eddi juga 'bernyanyi' dengan meminta KPK juga menjerat pejabat PLN lainnya yang diduga terlibat. "Mengapa JPU tidak menyeret dan menjadikan Sunggu Anwar
Aritonang sebagai terdakwa? Padahal dia berperan menentukan dalam melahirkan perjanjian kerjasama yang jadi pokok perkara," kata pengacara Eddie, Rudjito.
Apalagi, fakta dalam surat dakwaan menunjukkan besarnya peran Sunggu dalam negosiasi kontrak, bersama GM PLN Disjaya dan Tangerang Fahmi Mochtar, dan Direktur Utama PT Netway, Gani Abdul Gani.
Rudjito juga melihat JPU mengabaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang
merangkum keterangan Margo dan Fahmi. Dalam BAP, lanjut Rudjito, keduanya berkali-kali menyebut peran dan keterlibatan Sunggu. (Nefan Kristiono)
Cetak.kompas.com
Rabu, 14 September 2011
SUAP DI KEMNAKERTRANS KPK Bakal Panggil Paksa Ali Mudhori Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memanggil paksa politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Mudhori, jika dia terus mangkir dari panggilan KPK. Ali, mantan anggota tim asistensi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. ”Jika terus mangkir tanpa keterangan, dapat dipanggil paksa,” kata Johan Budi SP,
Juru Bicara KPK, Selasa (13/9), di Jakarta. Ali dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus suap yang melibatkan dua pejabat Kemnakertrans.
Ali dipanggil oleh KPK, pekan lalu dan Senin lalu. Namun, ia tak datang tanpa
memberikan keterangan. Johan mengatakan, pada pemanggilan pertama, surat yang dilayangkan ke alamat Ali diduga tidak sampai sehingga masih dianggap baru sekali dipanggil. ”Ia akan kembali dipanggil,” ujarnya.
Nama Ali terseret kasus suap di Kemnakertrans setelah KPK menangkap Kepala
Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kemnakertrans Dadong Irbarelawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman
Suisnaya, dan pengusaha Dharnawati di tiga tempat berbeda di Jakarta. Mereka
ditangkap atas dugaan suap dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). KPK menyita uang Rp 1,5 miliar yang disimpan di dalam kardus bekas bungkus durian.
Sebaliknya, mantan pegawai Kementerian Keuangan, Sindu Malik, Selasa, akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Selain Sindu, saksi lain yang diperiksa
KPK, terkait dengan dugaan suap di Kemnakertrans, adalah Muhammad Fauzi dan Jamaluddin Malik.
Secara terpisah di Jakarta, Selasa, Lily Chadijah Wahid, anggota Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa DPR, mengaku lama mengenal Sindu Malik, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang diduga ikut merancang proyek,
mempersiapkan proposal dan blangko, serta meminta 10 persen dari Dharnawati sebagai tanda jadi.
”Saya tidak ingat lagi di mana mengenal Sindu. Yang jelas, dia memang sering
menawarkan anggaran dan proyek untuk daerah, tetapi dipotong sekitar 7,5 persen. Itu sejak dari zaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden. Namun, saya tidak pernah main begitu-begitu,” kata Lily, yang juga adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid.
Lily juga menambahkan, Sindu baru saja pensiun sebagai pejabat negara. Hormati proses hukum Di Bogor, Jawa Barat, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK
terkait dengan dugaan korupsi dana PPIDT di kementeriannya. Dia juga berharap kasus itu tak sampai mengganggu kinerja Kemnakertrans.
”Kita tunggu proses hukum dan kita hormati proses hukum,” ujar Muhaimin saat ditanya soal dugaan keterkaitan Ali Mudhori dengan kasus di kementeriannya tersebut. (NWO/RAY/ham)
Infobanknews.com
Rabu, 14 September 2011
Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK Meningkatnya tren transaksi tunai diduga antara lain dengan maksud untuk
memutus pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana
kepada pihak penerima dana (beneficiary) yang pada akhirnya akan mempersulit tugas PPATK dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.
Palembang–Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), terdapat pergeseran kebiasaan transaksi perbankan dan non bank oleh
sebagian masyarakat. Transaksi pemindahan dana yang umumnya dapat dilakukan secara non tunai, yakni transfer dana, baik transfer dana antarbank atau
antarpenyelenggara transfer dana maupun pemindahbukuan antarrekening di suatu bank, mulai bergeser menuju transaksi tunai.
“Terjadi pergeseran kebiasan transaksi perbankan dan non perbankan oleh sebagian
masyarakat menjadi transaksi tunai”, ujar Kepala PPATK Yunus Husein, saat menjadi pembicara Seminar Nasional Sistem Pembuktian Terbalik dan Transaksi Non Tunai: Strategi Baru Memberantas Korupsi, yang diselenggarakan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 12 September 2011.
Seperti dikutip pada website PPATK, Yunus menjelaskan, semakin meningkatnya tren transaksi tunai diduga antara lain dengan maksud untuk memutus pentrasiran atau
pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary) yang pada akhirnya akan mempersulit tugas PPATK
dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.
Beberapa modus transaksi tunai yang diduga untuk memutus pelacakan transaksi keuangan antara lain: pertama, setoran tunai dalam jumlah besar dari bukan
nasabah suatu bank (walk in customer) untuk pihak ketiga yang merupakan nasabah
di suatu bank berbeda. Kedua, setoran tunai dalam jumlah besar dari pihak penyetor untuk pihak ketiga, dimana baik pihak penyetor maupun penerima setoran merupakan nasabah di bank yang sama.
Ketiga, transaksi tarik tunai dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu yang
sebenarnya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana, misalnya,
untuk pembayaran pembelian properti, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Keempat,
rransaksi tunai dilakukan oleh penerima suap dengan menggunakan kartu ATM milik penyuap.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, pembatasan transaksi tunai merupakan strategi yang yang diterapkan di beberapa negara seperti Perancis, Belgia dan Armenia,” ujar Yunus.
Ia menambahkan, dalam Evaluasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ketiga (Per 25 Februari 2011), adanya ketentuan yang memperluas larangan
dari membuat pembayaran secara tunai di Perancis dinilai sebagai bagian dari upaya yang memperkuat pencegahan penggunaan sistem keuangan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris. Sementara di Belgia, lanjutnya, ketentuan ini diatur dalam Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering And
Terrorist Financing (as amended by the Law of 18 January 2010 and as amended by
the Royal Decrees of 6 May 2010 and of 3 March 2011, unofficial consolidated text – 1 April 2011).
Semetara itu, pada Negara Armenia, pembatasan transaksi tunai pun menjadi bagian dari strategi yang memiliki nilai signifikan dalam mendukung program Anti
Pencucian Uang. Walaupun pembatasan transaksi diberlakukan pada perusahaan saja dan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Law on Cash Transactions yang berlaku
Januari 2009, sejak 2009 semua transaksi perusahaan melebihi AMD 3 Juta yang
akan direalisasikan cashless, atau harus melalui pembayaran bank. Sejak 2010 batas tersebut harus diturunkan ke AMD 2 Juta dan sejak 2011 menjadi AMD 1 Juta.
Pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Transfer Dana pada 13 Januari 2011 lalu, PPATK telah menyampaikan usulan kepada Pimpinan DPR dan Panja Pembahasan RUU tentang Transfer Dana.
Selain karena adanya pergeseran transaksi yang diduga dengan maksud untuk memutus pentrasiran atau pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus
pelacakan aliran dana, pergeseran tersebut juga dirasakan tidak sejalan dengan less cash society yang dilakukan dalam jumlah besar (biasanya di atas Rp500 Juta), kurang aman, serta mengarah kepada non bank channel.
“Melalui usulan tersebut juga, PPATK mendorong masyarkat untuk lebih
mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa lainnya,” jelas Yunus. (*)
Mediaindonesia.com
Rabu, 14 September 2011
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Staf Khusus Muhaimin JAKARTA--MICOM: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
menemukan adanya transaksi mencurigakan di rekening tersangka kasus suap kasus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diduga rekening itu milik staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bernama Ali Mudhori dan M Fauzi.
"Ada transaksi dari tersangka yang tertangkap basah. Iya salah satunya adalah staf
khusus menteri, itu saja," kata Kepala PPATK Yunus Husein di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/9). Soal jumlahnya, Yunus mengaku lupa. Hanya saja, ia menaksir nominalnya di antara puluhan juta hingga Rp1,5 milliar.
"Saya lupa, tapi kalau Anda tanya rentangnya dari puluhan juta sampai Rp1,5 miliar. Rangenya seperti itu," jelasnya.
Yunus menjelaskan, jumlah transaksi mencurigakan pun bertambah, dari yang sebelumnya empat kini menjadi enam buah. Meski demikian, Yunus Husein
memastikan tidak ada aliran dana mencurigakan ke rekening Muhaimin Iskandar, istrinya ataupun keponakannya.
"Muhaimin tidak ada, istrinya tidak ada," tegas Yunus.
Yunus juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya baru menyerahkan 1 LHA (Laporan Hasil Akhir) dari transaksi mencurigakan tersebut ke KPK.
"Baru 1 LHA kita laporkan ke KPK," pungkas Yunus. (metrotvnews.com/OL-12)
Beritasatu.com
Rabu, 14 September 2011
Transaksi mencurigakan di rekening tersangka kasus Menakertrans
Namun PPATK belum menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening Muhaimin Iskandar dan istrinya.
Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [PPATK], mengatakan terdapat laporan transaksi mencurigakan menyangkut tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun Yunus tidak mau menyebutkan nama. "Menyangkut orang lain ada, iya ada salah satunya," kata Yunus, hari ini, di gedung DPR, Senayan
Jumlah transaksi mencurigakan dari rekening-rekening tersebut sekitar Rp 1,5 miliar. "Rangenya ya seperti itu (Rp 1,5 miliar)," kata salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tersebut.
KPK, kata Yunus, sudah memegang sebagian laporan transaksi mencurigakan
tersebut. Sementara sebagian rekening yang harus diidentifikasi masih dalam proses.
PPATK belum menemukan adanya transaksi mencurigakan dalam rekening Muhaimin Iskandar dan istrinya. "Saya tidak tahu persis kemana saja, tapi menyangkut beliau (Muhaimin) sama istri dan keponakannya memang transaksi mencurigakan tidak ada," kata Yunus.
Tempointeraktif.com
Rabu, 14 September 2011
KPK Usut Keterlibatan Badan Anggaran dalam Kasus Korupsi TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan melacak aliran dana proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, yang diduga sampai ke Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami tentu akan melakukan
pelacakan sampai ke sana (Banggar) juga," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di
kantornya, Rabu, 14 September 2011.
Menurut Busyro, ada dua kasus yang sedang ditangani KPK, yang diduga melibatkan Banggar DPR. Pertama, kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games dan kasus
dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah di kawasan transmigrasi yang
berbiaya Rp 500 miliar. "Ditengarai ada kaitannya (dengan) manajemen yang ada di Banggar sana," kata dia.
Pada kasus korupsi wisma atlet, KPK telah menetapkan empat tersangka, di
antaranya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin,
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.
Nama anggota Banggar dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Nazar, ketika dalam pelariannya di luar
negeri, menyebut beberapa koleganya di DPR ikut menerima uang dari proyek itu. Nama yang disebutnya antara lain anggota Komisi Olahraga Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir.
Nazar menyebut ada uang sebesar Rp 9 miliar yang mengalir ke DPR. Uang itu
diterima oleh Angelina dan Koster kemudian dibagi-bagikan lagi kepada Mirwan, Anas, dan Fraksi Demokrat. Baik Anas, Angelina, Koster, Mirwan, dan Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa telah membantah semua tuduhan Nazar ini.
Adapun Nazar setelah tertangkap di Cartagena, Kolombia, pada 7 Agustus lalu,
justru memilih bungkam di hadapan penyidik. Tapi belakangan ini, Nazar melalui pengacaranya berjanji akan membuka semuanya kepada KPK.
Ucapan Nazar itu sejalan dengan keterangan Rosa dan maupun Yulianis, staf keuangan Grup Permai, ketika diperiksa di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rosa dan Yulianis membenarkan adanya aliran dana ke DPR yang diterima
oleh Angelina dan Koster. Pada dakwaan jaksa penuntut untuk terdakwa Rosa dan
Idris pun disebut ada dana sebesar lima persen dari proyek wisma atlet berbiaya Rp 191 miliar itu yang mengalir ke Senayan.
Angelina akan dipanggil KPK, Kamis, sebagai saksi untuk tersangka Nazaruddin.
"Pemeriksaan terhadap Angie tetap dijadwalkan besok," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P.
Adapun dalam kasus suap Kemenakertrans, KPK menetapkan tiga tersangka, antara lain Sekretaris Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, serta
perwakilan dari PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Ketiganya dicokok KPK pada 25 Agustus lalu bersama uang suap sebesar Rp 1,5 miliar.
Banggar terseret pusaran kasus Kemenakertrans ini setelah para tersangka
membeberkannya kepada penyidik. Ada beberapa nama yang mereka sebut bermain dalam proyek ini, termasuk yang diduga dari Banggar. Di antaranya Sindu Malik,
Muhammad Fauzi, Ali Mudhori, dan Iskandar Pasojo alias Acos. Ali, Sindu, dan Fauzi disebut sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin
Iskandar. Adapun Acos disebut sebagai staf Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung.
Namun semua keterangan itu dibantah oleh Menteri Muhaimin, Tamsil Linrung,
Sindu, dan Acos. Tamsil pernah mengatakan bahwa Acos hanya teman dekatnya, namun bukan sebagai stafnya di Banggar. Inilah.com
Rabu, 14 September 2011 Segera Ditetapkan Tersangka Kasus Kemenkes
Jakarta - Penyidikan Kepolisian RI terkait dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan mengarah pada dua oknum di kementerian tersebut.
"Sudah mengarah pada dua tersangka, dari Kementerian Kesehatan, inisialnya nanti," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/9/2011).
Kedua oknum ini disangka dengan pasal korupsi. Namun sutarman masih enggan mengungkapkan nilai kerugian dari dugaan korupsi itu. Kasus korupsi yang
dimaksud adalah pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) pendidikan dokter
atau dokter spesialis, di RS Pendidikan dan RS Rujukan tahun 2010 di Kementerian Kesehatan yang disebut-sebut menyeret nama M Nazaruddin.
Selain kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan, Polri juga tengah
menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan, yang juga disebutsebut melibatkan nama Nazaruddin. Lagi-lagi, Polri belum menemukan adanya dugaan keterlibatan tersangka kasus
korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, Sumatra Selatan itu. Kedua kasus ini sebelumnya turut diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), namun Sutarman menegaskan kasus tersebut tetap ditangani Polri, dengan alasan proses penyidikan tengah berlangsung. [ndr]
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
