P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 14 Oktober 2011
Indeks 1. Mafia Hukum Penyuap hakim dituntut 3 tahun 6 bulan penjara 2. Penyeludupan Polisi sita 45 kilogram sabu asal China 3. Kasus Suap Kurator Puguh Wirawan dituntut 3,5 tahun penjara
Cetak.kompas.com
Jumat, 14 Oktober 2011
MAFIA HUKUM Penyuap Hakim Dituntut 3 Tahun 6 Bulan Penjara Jakarta, Kompas - Puguh Wirawan, kurator PT Sky Camping Indonesia, dituntut hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Kamis (13/10). Jaksa penuntut umum menilai Puguh melakukan korupsi dengan menyuap hakim pengawas, Syarifuddin Umar.
”Kami, penuntut umum, menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa, Puguh Wirawan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana suap,” ujar jaksa Zet Tadung Allo.
Selain hukuman penjara, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan kepada Puguh.
Jaksa menyatakan, perbuatan Puguh merendahkan martabat hakim dan merusak
citra peradilan. Hal ini oleh jaksa dinilai sebagai hal yang memberatkan Puguh. Hal lain yang memberatkan, Puguh dinilai merugikan kreditor PT SCI, merusak citra kurator atau advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum. Puguh juga dianggap berbelit-belit di persidangan.
Hal yang meringankan, Puguh dinilai menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan punya tanggungan keluarga.
Berdasarkan fakta persidangan, ujar Zet, Puguh terbukti memberikan uang Rp 250
juta kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin. Pemberian uang itu dinilai jaksa bertentangan dengan kewajiban Syarifuddin selaku hakim pengawas dalam mengawasi harta pailit PT SCI.
Puguh ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Juni lalu. KPK juga menangkap Syarifuddin di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Seusai sidang, Puguh menyatakan bakal mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. (RAY)
Cetak.kompas.com
Jumat, 14 Oktober 2011
PENYELUNDUPAN Polisi Sita 45 Kilogram Sabu Asal China Kalianda, Kompas - Kepolisian Resor Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
menggagalkan upaya penyelundupan 45 kilogram sabu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Narkoba dalam jumlah besar ini diduga berasal dari China.
Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak, Kamis
(13/10), mengatakan, penggagalan penyelundupan sabu ke Jakarta ini terjadi Selasa lalu di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
Menurut Sulistyo, penggagalan penyelundupan narkoba jenis sabu melalui Lampung ini merupakan salah satu yang terbesar selama beberapa tahun terakhir. ”Nilainya mencapai Rp 90 miliar. Dengan asumsi 1 gram bisa dipakai 5 orang, maka kita
menyelamatkan total 2,5 juta orang kaum muda dari jerat narkoba,” ujarnya di Markas Polres Lampung Selatan, Kota Kalianda.
Sulistyo mengatakan, sindikat dan modus penyelundupan 45 kg sabu itu termasuk baru, sangat berbeda dari sebelumnya. ”Sebelumnya, sindikat kebanyakan dari
Malaysia. Kalau kali ini, diduga dari China. Ini terlihat dari kemasan dan barang bukti yang kami sita,” tutur Sulistyo.
Sebanyak 45 kg sabu ini dikemas dalam 45 bungkus plastik berwarna hijau dengan aksara China. Sekilas, kemasannya itu mirip teh kemasan. Barang haram ini lalu dibungkus lagi ke dalam kardus rokok.
Dari pengungkapan ini, polisi menangkap AY (36), warga Pekanbaru, Riau, yang
bertindak sebagai kurir pengantar. Dia mendapatkan upah senilai Rp 37 juta setiap kali mengantar sabu ke LKP.
Ia ditangkap di atas bus SAN yang mengantarkannya dari Pekanbaru, Riau. Dari keterangannya, AY mengaku sudah dua kali mengirim sabu dengan jumlah yang
sama ke penadah, LKP (39), di Jakarta. Namun, upaya pertamanya, pada dua pekan lalu, tidak berhasil digagalkan polisi.
”Sebetulnya, di bus, dia sudah diperiksa personel. Namun, dia lolos. Ya, beginilah, meskipun kami sering berhasil menggagalkan (penyelundupan narkoba), yang semacam ini tetap saja bisa terjadi,” kata Sulistyo.
Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap LKP di Season City, Jakarta Barat. Dari tangan warga negara Malaysia ini polisi lalu menyita 1.910 pil ekstasi, uang asing mata uang yuan, dan 20 buah kartu SIM telepon seluler.
Meskipun fasilitasnya terbatas, ungkap Kepala Polres Lamsel Ajun Komisaris Besar Bahagia Dachi, sepanjang 2011 ini, pihaknya telah menggagalkan 11 kali upaya
penyelundupan narkoba jenis sabu. Total setidaknya 74 kilogram sabu yang telah
berhasil diamankan sepanjang tahun ini. Biasanya sabu tersebut didatangkan dari Malaysia dan Aceh. (JON)
Suarakarya-online.com Jumat, 14 Oktober 2011 KASUS SUAP
Kurator Puguh Wirawan Dituntut 3,5 Tahun Penjara JAKARTA (Suara Karya): Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), kemarin, menuntut kurator PT Skycamping Indonesia Puguh Wirawan
3,5 tahun penjara. Dia dianggap terbukti menyuap hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar.
Menurut tuntutan yang diajukan JPU KPK, Zet Tadung Allo, di persidangan itu, Puguh terbukti menyuap hakim PN Jakarta Pusat tersebut sebesar Rp 250 juta sebagai komitmen awal persetujuan penjualan sebagian aset dari PT Skycamping yang
berstatus pailit. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa yang dianggap telah merendahkan martabat hakim dan merusak citra kurator dengan memberikan suap tersebut harus membayar denda Rp 150 juta yang bisa diganti dengan empat bulan kurungan.
JPU KPK menilai Puguh tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian selama
persidangan. Dia dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas alasan jaksa dalam tuntutannya tersebut, Puguh mengaku merasa keberatan mengingat tidak ada kerugian negara atas perbuatannya yang ia anggap hanya
sebagai ucapan terima kasih. Ia pun merasa keberatan disebut tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian.
Puguh mengaku kecewa dengan tuntutan JPU KPK tersebut. Dia menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Menurut Puguh, dirinya sama sekali tak memiliki motif menyuap hakim Syarifuddin Umar. "Sejak awal, memang saya memberi (Rp 250 juta) tidak ada motif. Itu hanya pertimbangan ekonomis saja," ucapnya.
Puguh juga menolak dianggap JPU berbelit-belit dalam menerangkan motif
pemberian uang ke hakim Syarifuddin. Puguh justru menilai, anggapan itu sengaja
dikedepankan lantaran JPU tak berhasil menemukan motifnya memberikan uang Rp 250 juta kepada hakim Syarifuddin.
"Itu ucapan terima kasih saja," ucap Puguh menjelaskan status uang Rp 250 juta untuk Syarifuddin.
Puguh ditangkap oleh KPK di seputar Pancoran setelah diduga memberikan Rp 250 juta kepada hakim Syarifuddin Umar di rumah hakim nonaktif tersebut di kawasan
Sunter. Saat ini, Syarifuddin Umar sedang mengajukan gugatan perdata kepada KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena menetapkan dirinya sebagai tersangka
dalam kasus dugaan suap tersebut. Syarifuddin meminta KPK membayar Rp 5 miliar sebagai ganti rugi imateriil dan Rp 60 juta sebagai ganti rugi materiil.
Sementara itu KPK, kemarin, memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Hardjowiryono selama
delapan jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Marwanto mengaku hanya dikonfirmasi ulang tentang proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Dilakukan rekonfirmasi saja tentang proses pembahasan di Badan Anggaran DPRI, kemudian bagaimana prosesnya. Itu kita jelaskan dengan baik kepada penyidik," kata Marwanto saat hendak meninggalkan Gedung KPK.
Marwanto mengaku terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) yang disepakati bersifat transfer ke daerah. Namun Marwanto menegaskan dirinya bukanlah satusatunya perwakilan pemerintah yang terlibat dalam pembahasan itu.
Dia juga membenarkan dirinya yang memimpin tim pemerintah saat menghadiri
rapat pembahasan bersama Banggar DPR RI saat dipimpin Olly Dondokambey dan
Tamsil Linrung. Tugas memimpin tim pemerintah dalam rapat pembahasan anggaran PPIDT tersebut, menurut Marwanto, karena dirinya dipercaya sebagai koordinator
Panitia Kerja (Panja) Pemerintah terkait kebijakan transfer dana anggaran ke daerah. Marwantomembenarkan merupakan pihak yang memberi masukan agar dana yang sedianya dimintakan untuk dialokasikan senilai Rp 1 triliun, diminimalisir menjadi Rp 500 miliar. Nama Marwanto disebut terlibat dalam proses pencairan dana PPIDT
tersebut awalnya diungkapkan oleh tersangka kasus dugaan suap pencairan dana PPIDT, I Nyoman Suisnaya.
Menurut Suisnaya, Dirjen Perimbangan Keuangan itu sangat aktif membahasnya. Setelah itu, baru Menkeu yang mengesahkannya. (Nefan Kristiono)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
