P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 11 Oktober 2011
Indeks 1. Sofyan Djalil Bantah Terlibat kasus Korupsi Eddie Widiono 2. Terorisme Polisi tangkap 3 tersangka teroris 3. Korupsi Mobil Pemadam Tanda tangan Hari Sabarno jadi dasar 4. Korupsi Kadis Bina Marga Kudus disorot
5. Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangkap Penyeludup Sabu
Republika.co.id
Selasa, 11 Oktober 2011
Sofyan Jalil Bantah Terlibat Kasus Korupsi Eddie Widiono
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono, Selasa (11/10), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menghadirkan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.
Dalam kesaksiannya, Sofyan membantah terlibat dalam kasus korupsi pengadaan
outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)
di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006. Menurut Sofyan, yang pada waktu menjabat sebagai Komisaris PT PLN periode 1999-2002 itu, Dewan Komisaris pada masa itu belum sempat memberikan persetujuan supaya proyek tersebut diadakan.
"Sampai saya keluar tahun 2002, proyek ini belum berjalan dan persetujuan komisaris belum kami berikan. Termasuk izin penunjukan langsung (PT Netway Utama)," katanya di Pengadilan Tipikor, Selasa (11/10).
Pada waktu itu, kata Sofyan, ia pernah diminta oleh Eddie Widiono untuk
mendengarkan pemaparan terkait tujuan pengadaan proyek tersebut. Setelah Eddie memaparkan, Sofyan meminta hasil pemaparan itu agar diajukan secara resmi. Selain itu, ungkap Sofyan, Eddie juga pernah meminta persetujuannya untuk
menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai rekanan pengadaan proyek itu. "Tapi
sampai saya berhenti sebagai Dewan Komisaris, persetujuan itu belum kami berikan karena masih ada perbedaan antara Direksi dan Dewan Komisaris," katanya. Sofyan bersaksi untuk Eddie dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris PT PLN periode 1999-2002. Eddie sendiri didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada
proyek outsourcing CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006. Eddie diduga telah memerintahkan penunjukan langsung kepada PT Netway Utama pada proyek yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp 46,1 miliar tersebut.
Eddie didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.
Cetak.kompas.com
Selasa, 11 Oktober 2011
TERORISME Polisi Tangkap 3 Tersangka Teroris Jakarta, Kompas - Polisi antiteror menangkap tiga orang yang diduga merupakan jaringan kelompok terorisme di Banjar, Jawa Barat. Ketiga orang itu ditangkap
berdasarkan hasil pengembangan penangkapan tersangka sebelumnya yang diduga dari jaringan kelompok pelaku bom bunuh diri di Cirebon.
”Ada tiga orang yang ditangkap karena diduga merupakan jaringan pelaku yang
ditangkap sebelumnya,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) Ansyaad Mbai di Jakarta, Senin (10/10). Namun, ia belum dapat menyebutkan identitas ketiga orang itu.
Setelah menangkap Heru Komarudin di Jakarta, Sabtu, aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri memburu dua orang yang diduga anggota jaringan bom di Cirebon. Mereka adalah Yadi al Hasan alias Abu Fatih dan Nanang Irawan.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, di Jakarta,
mengatakan, Heru ditangkap di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu, sekitar pukul
01.00. Polisi lalu menangkap empat orang di Perumahan Pondok Cipta, Bintara, Bekasi, Jawa Barat, sekitar pukul 05.00. Mereka adalah B dan Y, berikut istri masingmasing (Kompas, 9/10).
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ketut
Untung Yoga Ana, Senin, terkait penangkapan empat orang itu, polisi punya waktu 7 x 24 jam. Polisi masih melakukan cek silang terhadap B dan Y, termasuk istri-istri mereka.
Bawa sisa bom Yadi al Hasan alias Abu Fatih alias Vijay diyakini masih membawa sisa bom yang
digunakan untuk bom bunuh diri di masjid Kepolisian Resor Kota Cirebon, April lalu. Ia membawa delapan bagian bom yang berpotensi dirangkai menjadi satu bom lagi. Kepala Polresta Cirebon Ajun Komisaris Besar Asep Edi Suheri, Senin, menyebutkan, ada 15 bagian bom yang dibawa lari komplotan M Syarif, pelaku bom bunuh diri Cirebon. ”Tujuh bagian sudah digunakan Hayat dalam bom bunuh diri di Solo. Sisanya dibawa Yadi,” kata Asep.
Seperti Hayat, Yadi diduga telah disiapkan menjadi ”pengantin” atau calon pelaku
bom bunuh diri. Selain Yadi, polisi juga memburu Nanang Irawan alias Nang Ndut alias Gendut. Setelah penangkapan Beni Asri di Solok, Sumatera Barat, dan Heru Komarudin di Jakarta, tersisa Yadi dan Nanang yang dikejar.
Sesuai informasi yang dikumpulkan dari lingkungan rumah Yadi di Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Yadi pernah pulang
menengok ibunya yang sedang sakit setelah ditetapkan sebagai buronan. Saat pulang, Yadi menyamar sebagai perempuan.
Ketua RW 1 Desa Pasindangan Heru Kudinar (55) menuturkan, ibu Yadi adalah guru
mengaji di lingkungannya. Ketua Gerakan Antipemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas)
Cirebon Andi Mulya menuturkan, Yadi bukanlah anggota Gapas. Namun, ia mengaku mengenal Yadi dalam sejumlah pengajian dan kegiatan keagamaan. (EKI/REK/FER)
Cetak.kompas.com Selasa, 11 Oktober 2011
KORUPSI MOBIL PEMADAM Tanda Tangan Hari Sabarno Jadi Dasar Jakarta, Kompas - Tanda tangan Menteri Dalam Negeri (saat itu) Hari Sabarno pada
secarik kertas kecil berwarna hijau menjadi dasar pengiriman radiogram oleh mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi ke kepala daerah agar membeli mobil pemadam kebakaran dari perusahaan milik Hengky Samuel Daud.
Tanda tangan itu digunakan untuk meyakinkan Oentarto bahwa radiogram tersebut sudah disetujui Menteri Dalam Negeri.
Soal tanda tangan itu muncul dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan terdakwa Hari Sabarno di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi di Jakarta, Senin (10/10). Dalam kesaksiannya, Oentarto mengungkapkan
ada tanda tangan dari Hari Sabarno di secarik kertas berwarna hijau. Tanda tangan itu untuk meyakinkan Oentarto mengirim radiogram ke kepala daerah agar
mengadakan mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi tertentu yang hanya bisa dipenuhi oleh PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara. Kedua perusahaan itu milik Hengky.
”Samuel lebih dulu meminta surat edaran, lantas saya meminta konfirmasi kepada menteri karena alasannya dengan petunjuk dan persetujuan menteri. Ada yang
bersifat lisan, ada yang disposisi. Ada yang langsung, ada yang tidak. Yang tidak
langsung antara lain adalah sekretaris menteri, tetapi bisa juga dipesankan kepada siapa pun yang ditemui beliau untuk disampaikan kepada saya,” kata Oentarto.
Menurut jaksa penuntut umum I Ketut Sumedana, tanda tangan di secarik kertas warna hijau itu memang digunakan secara internal untuk meyakinkan Oentarto bahwa surat edaran itu atas persetujuan Hari Sabarno.
Namun, Hari Sabarno membantah telah membubuhkan tanda tangan dalam secarik
kertas berwarna hijau. ”Dalam pengabdian saya bertahun-tahun, tidak mungkin saya seceroboh itu, memberikan tanda tangan di atas kertas yang tidak jelas,” katanya.
Dalam persidangan juga terungkap kedekatan Hari Sabarno dengan Hengky Samuel Daud. Saksi lain, Suroso, mantan sekretaris pribadi Mendagri, mengungkapkan,
Hengky hampir selalu mendampingi Hari Sabarno saat bepergian ke luar daerah atau bertemu kepala daerah. Menurut Suroso, sebelum pergi, dirinya selalu
mengonfirmasi keikutsertaan Hengky kepada Hari Sabarno. Oentarto juga
membenarkan hal itu. Namun, Hari Sabarno mengatakan tidak pernah sekali pun
memberikan instruksi atau persetujuan agar Hengky selalu mengikuti kunjungannya. (BIL/FAJ)
Cetak.kompas.com
Selasa, 11 Oktober 2011
KORUPSI Kadis Bina Marga Kudus Disorot KUDUS, KOMPAS - Sembilan Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Kudus, Senin (10/10).
Mereka menuntut kejaksaan menahan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi
dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus Arumdyah Lienawati yang kini berstatus terpidana kasus korupsi.
Mereka juga mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen yang ditandatangai Arumdyah, padahal statusnya telah menjadi terpidana.
Dalam aksi itu mereka memberikan bunga mawar merah sebagai simbol harapan masyarakat agar kejaksaan tidak tebang pilih. Rp 978,7 juta Koordinator Sembilan Aliansi LSM Kabupaten Kudus, Achmad Fikri, mendesak Kejari
Kudus harus segera melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung. Melalui amar itu ditegaskan, terdakwa Arumdyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama atas dana normalisasi Kali Gelis dari APBD 2008 senilai Rp 978,7 juta. Arumdyah juga dihukum penjara selama 18 bulan.
”Kami ingin Kejari Kudus tidak tebang pilih. Laksanakan amar putusan MA karena putusan itu telah sebulan lebih diterima PN Kudus dan berada seminggu di Kejari Kudus,” kata dia.
Kepala Kejari Kudus Bambang Hariyanto mengemukakan, kejaksaan telah mengirim
surat panggilan kepada Arumdyah Lienawati pada Jumat pekan lalu. Dalam surat itu, kejaksaan meminta Arumdyah datang pada Selasa (11/10).
”Kami juga meminta terpidana membayar denda Rp 50 juta dan kerugian negara Rp
160 juta. Kalau tidak mampu, harta benda akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Apabila harta benda tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun,” kata dia. DPRD ancam Sementara itu, DPRD Kabupaten Kudus mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus segera menonaktifkan dan mengganti Arumdyah Lienawati. Kalau tidak segera diganti, pembahasan APBD Perubahan 2011 serta pengadaan barang dan jasa menjadi terganggu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nur Khabsyin mengatakan, penonaktifan itu bisa segera dilakukan karena ada dasar hukumnya. Terkait desakannya itu, ia menunjuk
UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian terutama Pasal 23 Ayat 3.
Dalam UU itu ditegaskan, pegawai negeri sipil dapat diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus Ali Rifai mengaku belum mengambil tindakan apa pun. Alasan dia karena pihaknya hingga kini belum menerima salinan putusan MA.
”Nanti setelah mendapat putusan itu, BKD baru akan membahasnya bersama Bupati Kudus,” tutur Ali Rifai di Kudus, Senin. (HEN)
Mediaindonesia.com
Selasa, 11 Oktober 2011 Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyelundup Sabu TANGERANG--MICOM: Dua orang asal Bireun, Aceh, Rizka Putra Pratama Ibrahim (RPPI), 20 dan M, 38, ditangkap petugas Bea dan Cukai di Terminal 2-D Bandara Soekarno-Hatta.
Keduanya berupaya menyelundupkan sabu seberat 160 gram atau senilai Rp320 juta dengan cara dimasukkan ke dubur.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Oza Olivia di Tangerang, Banten, mengatakan keduanya ditangkap, Senin (10/10) malam.
Awalnya, dari hasil analisa intelijen, Rizka, penumpang pesawat Air Asia (AK-388) rute Kuala Lumpur-Jakarta nampak mencurigakan.
Pemeriksaan barang bawaan lelaki tersebut tidak ditemukan apa-apa. Namun, ketika dironsen di sekitar usus RPPI terlihat ada benda-benda asing. (OL-11)
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
