P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 21 September Indeks

P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 21 September 2011

Indeks 1. PPATK Periksa Rekening Anggota DPR Bila Diminta 2. Ada Transaksi di Atas Rp 500 Juta di Banggar DPR 3. Korupsi Kemsos Amrun Daulay didakwa rugikan negara Rp 15 miliar 4. KPK Belum Terima 21 Transaksi Mencurigakan Tidak ada laporan ke KPK soal 21 transaksi mencurigakan itu 5. Dugaan Suap Kemenakertrans

KPK Periksa Pimpinan Badan Anggaran

6. Kasus Bank century

Periksa Robert Tantular, KPK Dalami Kasus Century 7. KPK Selidiki Mekanisme di Badan Anggaran DPR 8. KPK Bidik Proyek Nazar di Kementrian Lain 9. Divonus 2,5 Tahun, Rosa Terisak

Mediaindonesia.com

Rabu, 21 September 2011 PPATK Periksa Rekening Anggota DPR Bila Diminta KUALA LUMPUR--MICOM: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan, pihaknya siap pemeriksaan rekening para

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bila ada permintaan untuk itu. "Kalau sebagai upaya penegakan hukum, tentulah kami siap melaksanakannya," kata Yunus saat melakukan pertemuan dengan para pejabat dan staf di lingkungan

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (20/9). Pernyataan Yunus tersebut menanggapi pemberitaan sejumlah pihak yang menginginkan adanya pemeriksaan terhadap anggota DPR. Menurut dia, bila ada keinginan agar semua rekening anggota DPR diperiksa merupakan sesuatu yang bagus. "Bagi saya itu bagus. Tapi apa berani buka semua? Bisa jadi ramai nanti," ucapnya.

Permintaan pemeriksaan rekening itu dilontarkan anggota Badan Anggaran DPR RI

Wa Ode Nurhayati yang meminta rekening seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI ditelusuri untuk mengetahui ada atau tidaknya transaksi mencurigakan.

Hal itu terkait tudingan adanya dugaan korupsi yang dilakukan di Badan Anggaran DPR, seperti yang terungkap di kasus wisma atlet SEA Games dan kasus di Kemenakertrans. (Ant/OL-2)

Mediaindonesia.com

Rabu, 21 September 2011

Ada Transaksi di Atas Rp500 Juta di Banggar DPR KUALA LUMPUR--MICOM: Pimpinan DPR menyebutkan ada 21 transaksi

mencurigakan dari seorang anggota Badan Anggaran DPR RI yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun PPATK lebih memilih

menyatakan bukan transaksi mencurigakan, tetapi transaksi tunai jumlahnya di atas Rp500 juta.

"Saya bicara banyak. Nanti kalau saya sebutkan kaget," kata Kepala PPATK Yunus Husein saat melakukan pertemuan dengan para pejabat dan staf di lingkungan

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (20/9). Yunus menegaskan lagi, bukan transaksi mencurigakan, tetapi transaksi tunai jumlahnya di atas Rp500 juta. Transaksi

tunai dalam jumlah banyak itu belum tentu pidana. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, pimpinan dan anggota

DPR RI tidak perlu takut jika dilakukan penelusuran rekening seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI. "Saya kira tidak perlu ada ketakutan," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (19/9).

Pramono Anung mengatakan hal itu menanggapi pernyataan anggota Badan

Anggaran DPR RI Waode Nurhayati yang meminta rekening seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI ditelusuri untuk mengetahui ada atau tidaknya transaksi mencurigakan. Menurut Pramono, usulan Waode Nurhayati yang meminta ada penelusuran rekening seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI masih dalam batas kewajaran.

Pramono juga menegaskan, pernyataannya soal adanya 21 transaksi mencurigakan dari seorang anggota Badan Anggaran DPR RI yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR RI, bukan untuk mengincar pihak tertentu di DPR RI.

"Pernyataan soal 21 transaksi mencurigakan itu hanya ingin memberikan peringatan kepada semua anggota anggota DPD RI," katanya. (Ant/OL-2) Suarakaraya-online.com

Rabu, 21 September 2011 KORUPSI KEMSOS

Amrun Daulay Didakwa Rugikan Negara Rp 15 Miliar JAKARTA (Suara Karya): Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemsos), yang juga merupakan politikus dari Partai Demokrat,

Amrun Daulay didakwa bersalah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor tahun 2004-2006 lalu.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor

Jakarta, Senin, menyebutkan Amrun baik sendiri maupun bersama-sama dengan

mantan Menteri Sosial dan beberapa rekanan Kemsos telah melakukan perbuatan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Selaku Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, saat itu Amrun diduga telah

menggelembungkan harga 6.000 unit mesin jahit senilai Rp 19,5 miliar. Tidak hanya itu, ia juga diduga menggelembungkan harga 4.615 unit mesin jahit lainnya dengan total harga Rp 14,99 miliar.

Tindakan terdakwa menurut JPU telah merugikan negara hingga Rp 15,13 miliar.

Sementara dari hasil penggelembungan dana proyek tersebut, jaksa menyebutkan aliran dana yang ditujukan ke Yayasan Insan Cendikia milik Bachtiar Chamsyah Rp

800 juta, Musfar Rp 12,77 miliar, Iken (almarhum) Rp 324 juta, Joner Rp 641 juta, dan Tony Djajalaksana Rp 1,5 miliar.

Sedangkan untuk proyek pengadaan sapi potong, politikus yang juga menjadi

anggota dewan ini diduga melakukan penunjukan langsung terhadap PT Atmadhira Karya milik Iken (almarhum). Penggelembungan harga 2.800 ekor sapi telah merugikan negara sekitar Rp 2,2 miliar.

Sementara itu mantan General Manager (GM) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Disjaya, Margo Santosa mengakui tidak mengetahui adanya aliran dana kepada terdakwa Eddie Widiono terkait perkara korupsi proyek outsourcing Customer

Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006.

"Saya tidak tahu ada dana dari proyek itu kepada Pak Eddie," ujar Margo dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, kemarin (20/9).

Saksi juga membantah dirinya ikut menerima aliran dana sebagaimana tertuang dalam BAP terdakwa Eddie Widiono. Namun Margo mengakui Eddie meminta supaya PT Netway Utama ditunjuk langsung sebagai pemenang proyek tersebut. Atas dasar itulah, Margo kemudian membentuk tim untuk mengurus proses penunjukan langsung. "Itu saya tafsirkan sebagai perintah penunjukan langsung dari Dirut," kata Margo.

Namun, katanya melanjutkan, kebetulan hanya PT Netway saja yang mengajukan proposal untuk tender ini. Perusahaan tersebut juga sudah berpengalaman menangani proyek serupa. Margo menuturkan, Eddie menjelaskan jika proyek ini sangat penting untuk PLN. Namun jika dilakukan tender, Eddie menyatakan butuh mekanisme yang rumit.

Dalam dakwaan, Eddie bersama dengan Margo Santoso dan Fahmi Mochtar serta

bersama-sama pula dengan Gani Abdul Gani didakwa melakukan korupsi. Margo

Santoso dan Fahmi Mochtar merupakan General Manager PLN Disjaya Tangerang. Sedangkan Gani Abdul Gani adalah Direktur Utama PT Netway Utama.

Menurut jaksa, Eddie telah membuat negara merugi hingga Rp 46,18 miliar. Itungitungannya, Eddie mendapat jatah Rp 2 miliar, Margo Rp 1 miliar, Fahmi Rp 1 miliar dan PT Netway Utama sebanyak Rp 42,18 miliar.

Perintah penunjukan langsung Eddie tersebut dinilai tak sesuai Keppres 80/ 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai proyek outsourcing tahun 2004-2006

semestinya hanya Rp 92,2 milliar bukan Rp 137,1 miliar. Selisih nilai proyek sebanyak Rp 46,1 miliar dinilai telah memperkaya Gani Abdul Gani.

Kuasa hukum terdakwa, Maqdir Ismail, usai sidang menyatakan keterangan saksi yang berbeda dengan BAP membuktikan penyidik KPK melakukan tebang bambu dalalm penyidikan.

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh KPK, menurut Maqdir, juga terindikasi dengan tidak dijadikannya Sungguh Anwar Aritonang sebagai tersangka. Padahal

dalam BAP disebutkan Sunggu juga ikut proses pengadaan outsorcing sejak awal. (Nefan Kristiono/Ant)

Vivanews.com

Rabu,21 September 2011 KPK Belum Terima 21 Transaksi Mencurigakan Tidak ada laporan ke KPK soal 21 transaksi mencurigakan itu. VIVAnews - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah

menyerahkan laporan 21 transaksi mencurigakan milik satu orang anggota Badan Anggaran DPR kepada pimpinan DPR. Tetapi temuan itu belum diterima Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau yang 21 transaksi saya belum tahu," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 September 2011.

Nama anggota Badan Anggaran yang memiliki transaksi mencurigakan itu sudah ada di tangan pimpinan DPR. Laporan ini dikeluarkan PPATK berdasarkan permohonan pimpinan DPR yang diminta oleh Badan Kehormatan.

Busyro menegaskan bahwa tidak ada laporan ke KPK soal 21 transaksi mencurigakan milik satu anggota Badan Anggaran DPR. "Sampai sekarang belum memperoleh laporannya," kata mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Padahal, laporan transaksi mencurigakan ini sudah disampaikan PPATK kepada

pimpinan DPR pada Kamis 15 September 2011. Pimpinan DPR menggelar keterangan

pers keesokan harinya.

"Hasil rapat dengan PPATK, sekarang sedang ditelusuri 21 transaksi melibatkan anggota Badan Anggaran," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 16 September 2011.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati, mendapat kabar bahwa dirinya disebut-sebut pemilik 21 transaksi

mencurigakan yang disebut dalam laporan PPATK. Wa Ode membantah keras dan siap buka-bukaan.

"Kalau ternyata itu punya saya, ini artinya benar bahwa ini adalah rentetan dari kasus kemarin," kata Wa Ode Nurhayati dalam perbincangan dengan VIVAnews.com di

Jakarta, Minggu 18 September 2011. Cetak.kompas.com

Rabu, 21 September 2011

DUGAAN SUAP KEMNAKERTRANS KPK Periksa Pimpinan Badan Anggaran Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengakui kenal baik dengan Acos atau Iskandar Pasajo. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu

diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (20/9), bersama pimpinan

Banggar lain, Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng, dalam kasus dugaan suap terkait dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ”Bukan (staf), tetapi saya kenal baik. Saya kenal sebagai teman lama sejak lama,

sejak tahun 80-an, sama-sama aktivis mahasiswa di Makassar,” kata Linrung seusai diperiksa. Acos disebut sebagai konsultan Banggar DPR di Kemnakertrans.

Linrung juga mengatakan, ia kerap bertemu Acos dalam sejumlah kegiatan. ”Acos pernah minta bertemu untuk masalah tenaga kerja ke Selandia Baru dan untuk pekerjaan-pekerjaan lain,” katanya. Komitmen ”fee” Namun, Linrung membantah soal komitmen fee 10 persen dari nilai proyek di

Kemnakertrans tersebut. ”Itu tidak ada. Silakan dilihat, diinvestigasi. Kalau ada terbukti melakukan itu, ya ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Linrung juga menyebutkan, ia dimintai klarifikasi terkait mekanisme pembahasan APBN-P 2011.

Sementara Melchias M Mekeng menolak menanggapi soal tudingan adanya aliran

dana ke Banggar. ”Itu kan pernyataan Anda, saya tidak mau komentar,” kata politikus Partai Golkar tersebut seusai diperiksa.

Oleh penyidik, kata Mekeng, ia ditanya apakah mengenal para tersangka dalam kasus ini. Mekeng juga mengatakan bahwa kepada penyidik ia menjelaskan perihal

fungsi Banggar terhadap kasus di Kemnakertrans. ”Jadi, prosesnya itu sudah sesuai dengan aturan karena apa yang dilakukan tersangka kami tidak tahu,” ujarnya.

Pimpinan Banggar lain, Olly Dondokambey dari Fraksi PDI-P, menyebut bahwa ia

menjelaskan soal mekanisme pemutusan anggaran buat daerah-daerah transmigrasi kepada penyidik KPK. Sementara Mirwan Amir dari Fraksi Partai Demokrat hanya bungkam saat keluar dari gedung KPK. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Sekretaris Dirjen di

Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemnakertrans I Nyoman Suisnaya; Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan; dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. (RAY)

Cetak.kompas.com

Rabu, 21 September 2011

KASUS BANK CENTURY Periksa Robert Tantular, KPK Dalami Kasus Century Jakarta, Kompas - Robert Tantular, terpidana kasus Bank Century, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (20/9). Ia diperiksa dalam pengembangan terkait

penyelidikan kasus dana talangan atau bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Robert diperiksa untuk mendalami

sejumlah informasi baru dalam penyelidikan kasus ini. ”KPK sedang memperdalam kasus ini. Dalam pendalaman itu, ada informasi baru sehingga KPK membutuhkan keterangan dari Robert Tantular,” kata Johan.

Penyelidikan kasus Century, kata Johan, masih terus dilakukan oleh KPK. ”Jadi, proses penyelidikan kasus ini (bailout Century) tak berhenti, kami masih terus mendalami,” ujarnya.

Seusai diperiksa, Robert mengatakan, ia dimintai klarifikasi terkait penanganan dana bailout. ”Jadi beberapa yang perlu diklarifikasi sekitar 15 pertanyaan,” ujarnya.

Robert juga mengungkapkan, dana bailout sebenarnya masih tersisa. ”Bahwa

sebetulnya dana bailout yang Rp 6,7 triliun itu masih ada Rp 2,8 triliun di Bank

Mutiara yang tidak terpakai. Nah, mestinya sekarang kondisi likuiditas itu sudah membaik. Seharusnya dana itu bisa dikembalikan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” ujarnya.

Menurut Johan, pemeriksaan Robert Tantular tidak ada kaitannya dengan kunjungan sejumlah anggota tim pengawas kasus Bank Century DPR, Senin. Pemeriksaan itu juga tak ada kaitannya dengan rencana rapat dengar pendapat KPK dengan tim pengawas Century di DPR, Rabu ini.

Sementara itu, anggota tim pengawas kasus Bank Century Fahri Hamzah, seusai bertemu KPK, Senin, menyatakan, jika KPK menemukan persoalan-persoalan yang

rumit di dalam regulasi terkait kasus ini, KPK boleh menunjukkannya kepada Dewan. ”Jadi, kami meminta KPK untuk melakukan terobosan regulasi yang diusulkan kepada Dewan. Dengan demikian, Dewan bisa mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa dalam kasus Century ini, ini ada korupsi atau tidak,” kata Fahri. Menyatakan pendapat Menurut Fahri, DPR ingin kejelasan karena kasus ini sudah berlarut-larut. Mengenai proses politik di DPR, Fahri mengungkapkan, pembicaraan saat ini mengarah pada permintaan hak menyatakan pendapat.

”Kesulitan KPK itu karena sebagian teman-teman di KPK menganggap ini ranah tata

negara, ada korupsi, tetapi tidak bisa diinvestigasi dengan hukum pidana umum dan khusus. Karena Dewan yang memulai lewat angket, Dewan pun yang harus

mengakhirinya lewat hak menyatakan pendapat. Nah, mungkin diskusinya akan mengarah ke hak menyatakan pendapat itu,” ujar Fahri. (RAY)

Tempointeraktif.com

Rabu, 21 September 2011

KPK Selidiki Mekanisme di Badan Anggaran DPR TEMPO Interaktif, Jakarta - Empat pemimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat kemarin memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (ketua), dan tiga wakil ketua, yakni Mirwan Amir, Olly

Dondokambey, serta Tamsil Linrung. Melchias berasal dari Fraksi Partai Golkar, sedangkan Olly adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pemanggilan pemimpin Badan Anggaran

DPR itu dilakukan untuk mengetahui mekanisme penganggaran di Badan Anggaran. "Justru itu supaya kita tidak main asumsi, kami undang beliau-beliau untuk

menjelaskan manajemen di sana (Badan Anggaran) seperti apa. Jadi kami tetap

mencari masukan-masukan," ujarnya di gedung DPR, Selasa 20 September 2011.

Busyro memastikan pemanggilan empat pemimpin Badan Anggaran tidak terkait dengan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi yang sekarang sedang

ditangani KPK. "Kami panggil bukan karena kecurigaan atau keterlibatan, tapi untuk minta penjelasan manajemen," ujarnya. "Pokoknya bermula dari kasus Sesmenpora dan Kemenakertrans." Kasus Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga adalah proyek wisma atlet SEA

Games 2011, serta kasus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: dugaan suap pejabat kementerian itu terkait dengan proyek di kawasan transmigrasi Indonesia

timur senilai Rp 500 miliar. Adapun dugaan adanya aliran commitment fee 10 persen dari total nilai proyek belum masuk materi pemeriksaan.

Setelah diperiksa, keempat pemimpin Badan Anggaran kompak menyanggah

tudingan telah menerima fee dari proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi sebesar 10 persen dari total nilai proyek. "Oh, saya enggak tahu. Saya sudah menyampaikan kepada penyidik soal

mekanismenya, bagaimana keputusan anggaran untuk daerah-daerah transmigrasi,"

kata Wakil Ketua Banggar dari PDIP, Olly Dondokambey, setelah diperiksa penyidik di kantor KPK.

Senada dengan Olly, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Melchias Marcus Mekeng juga tidak membenarkan tudingan pihaknya kecipratan 10 persen dari total nilai proyek. "Yang sebenarnya tidak ada itu. Tidak ada commitment fee. Silakan dilihat,

diinvestigasi. Kalau ada terbukti melakukan itu, ya, ditindak sesuai hukum yang berlaku," Tamsil menegaskan.

l MAHARDIKA SATRIA HADI | ISMA SAVITRI

Tempointeraktif.com Rabu, 21 September 2011

KPK Bidik Proyek Nazar di Kementerian Lain

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mengungkap kasus dugaan korupsi dengan tersangka Muhammad Nazaruddin di kementerian lainnya. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan komisi antikorupsi membuka peluang

mengusut kasus-kasus di kementerian lain yang melibatkan Grup Permai, induk

perusahaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. "Pokoknya, prinsip kami

sederhana sekali. Sepanjang investigasi proaktif ada kementerian lain, itu waiting list

saja," katanya kemarin di DPR. Ia menghadiri diskusi tentang penguatan dan

pembangunan kapasitas kelembagaan DPR di ruang Fraksi Partai Amanat Nasional, lantai 20 Gedung Nusantara I MPR/DPR.

Grup Permai diduga mendulang duit melalui perusahaan Nazaruddin beserta

sejumlah koleganya. Yulianis, juru catat keuangan Grup Permai, menyebutkan ada banyak perusahaan yang berafiliasi di Grup Permai. Namun ia hanya hafal 12

perusahaan, seperti PT Anugrah Nusantara, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Panahatan, dan PT Berkah Alam Berlimpah.

Perusahaan itu di antaranya menggarap proyek-proyek pemerintah yang dirancang sejumlah kementerian. KPK menduga perusahaan Nazaruddin "mengawal" proses

penganggaran hingga pemenangan proyek tersebut. Dalam proses itu pula banyak kalangan mencurigai adanya berbagai suap, seperti yang terungkap dalam proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sejumlah nama disebut dalam kasus dugaan korupsi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka berasal dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, ataupun

pengusaha dan politikus partai. Mereka yang disebut antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng; Ketua Umum Partai Demokrat Anas

Urbaningrum; anggota DPR, Angelina Sondakh; Mirwan Amir; I Wayan Koster, dan M.

Nazaruddin. Kecuali Nazaruddin, semuanya membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Adapun kasus ini sudah menyeret pengusaha Mindo Rosalina Manulang dan Mohammad El Idris, yang hari ini akan divonis oleh hakim pengadilan korupsi. Nama pejabat penting dan pengusaha diseret pula dalam kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri Muhaimin dan politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, misalnya, juga disebut. Keduanya sudah membantah

tudingan terlibat dalam suap itu. Namun orang yang dianggap berada di lingkaran Muhaimin sudah dicekal ke luar negeri, yakni Ali Mudhori, Sindu Malik Pribadi,

Muhammad Fauzi, dan Dhanny Nawawi. Mereka dijadikan saksi untuk tersangka

pejabat kementerian I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan serta pengusaha

Dharnawati. Di luar dua kementerian yang disebut di atas, dalam dokumen penggerebekan KPK

disebutkan sejumlah dokumen laporan keuangan perusahaan Nazaruddin. Dokumen

itu berisi jumlah duit yang dialirkan untuk sejumlah proyek kementerian lain, seperti

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, Busyro enggan menyebutkan kementerian mana yang sedang dibidik

untuk diusut oleh KPK. "Kalau kami beri tahu sekarang, nanti lari mereka," tuturnya. MAHARDIKA SATRIA HADI | PURWANTO Vivanews.com

Rabu, 21 September 2011

Divonis 2,5 Tahun, Rosa Terisak

Putusan hakim juga disambut tangisan keluarga Rosa yang hadir di persidangan. VIVAnews - Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana 2 tahun, 6 bulan pada tersangka kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang.

Hakim juga memerintahkan Rosa Membayar uang sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan pada Rosa. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan hakim yang dipimpin Suwidya disambut tangisan keluarga Rosa yang hadir di persidangan. Rosa yang duduk menunduk di kursi terdakwa juga terisak.

Setelah berkonsultasi dengan pengacaranya, Rosa memutuskan pikir-pikir. "Eh, saya pikir-pikir, sama pengacara," kata Rosa, dengan suara lirih. di Pengadilan Tipikor, Rabu 21 September 2011.

Sebelumnya hakim menyatakan, Rosa terbukti menyuap dua penyelenggara negara, Muhammad Nazaruddin dan Wafid Muharram.

"Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara," kata Ketua Majelis Hakim, Suwidya saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 21 September 2011.

Rosa terbukti bersama saksi Mohamad El Idris memberikan 3 lembar cek senilai

Rp3,2 miliar kepada Sesmenpora Wafid Muharam untuk mengikutsertakan PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai pelaksana dalam proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu Rosa bersama Idris juga terbukti melakukan kesepakatan mengenai adanya

komitmen fee sebesar 14 persen kepada anggota DPR Muhammad Nazaruddin dalam bentuk pemberian 4 lembar cek BCA senilai Rp4,3 miliar atas ditetapkannya PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. (adi)

Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.