P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 23 November Indeks

P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 23 November 2011

Indeks 1. Suap di Kejaksaan KPK usut keterlibatan jaksa lain 2. Penyuapan Jaksa Sidang tuntutan itu lima kali di tunda 3. Kasus Jorupsi Sejumlah pejabat daerah ditahan 4. Jaksa Sistoyo Diduga Terima Suap Rp 2,5 Miliar 5. Kasus Korupsi, Mantan Kadis Pariwisata Medan Syarifuddin Divonis 2 Tahun Penjara

6. Sesmenpora Wafid Dituntut Hari ini 7. KPK Usut Dugaan Keterlibatan Atasan Jaksa Sistoyo

8. Jaksa Sistoyo Terima Suap Kasus Penipuan Kios Pasar Festival Cisarua

Cetak.kompas.com

Rabu, 23 November 2011

SUAP DI KEJAKSAAN KPK Usut Keterlibatan Jaksa Lain

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut keterlibatan jaksa atau pihak lain terkait kasus suap di Kejaksaan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Tiga orang

yang ditangkap penyidik KPK, yaitu jaksa Sistoyo serta pengusaha Edward dan Anton Bambang, sudah ditetapkan menjadi tersangka.

”Kami masih telusuri apakah hanya berhenti di jaksa S atau ada pemberian ke pihak lain,” kata Johan Budi, Juru Bicara KPK, Selasa (22/11), di Jakarta.

Selain tiga orang yang tertangkap, KPK memeriksa sejumlah saksi, termasuk jaksa dan anggota staf di Kejaksaan Negeri Cibinong. KPK tidak menutup kemungkinan memeriksa atasan Sistoyo di Kejaksaan Negeri Cibinong.

Saat ditanya apakah uang yang disita KPK dari Sistoyo itu hanya uang muka dari suap senilai Rp 2,5 miliar, Johan mengakui, kemungkinan itu masih didalami. Informasi awal, dana yang diserahkan kepada Sistoyo adalah Rp 100 juta. Namun, setelah dihitung hanya Rp 99,9 juta.

Jaksa Sistoyo bersama Edward dan Anton dinilai melanggar Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edward dan Anton diduga adalah pemberi uang kepada Sistoyo.

Johan menjelaskan, pemberian uang diduga terkait kasus yang ditangani Sistoyo, yang salah satu terdakwanya Edward. Edward diduga menipu mitra bisnisnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Suripto Widodo menyatakan akan memeriksa

semua pihak yang terkait dengan kasus dugaan suap itu. Kasus dengan terdakwa

Edward ditangani Sistoyo dan jaksa Epiyarti. Pembacaan tuntutan dalam perkara itu sudah lima kali ditunda di Pengadilan Negeri Cibinong karena jaksa belum siap membacakan tuntutan dan terdakwa sakit.

Padahal, kata Suripto, rencana tuntutan sudah ada. Oleh karena itu, ia juga akan

memeriksa Epiyarti. Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong juga merasa terpukul dengan kasus itu. Apalagi, Sistoyo sebenarnya akan dipromosikan.

Kejaksaan Agung akan memeriksa atasan Sistoyo pula. Bahkan, Suripto bisa dicopot

dari jabatannya. ”Atasan harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya,” ujar Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi, Selasa, di Jakarta.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, Sulardi, meminta jaksa yang menerima suap dihukum berat. Jaksa seharusnya menegakkan hukum. (ray/faj/gal/ody)

Cetak.kompas.com

Rabu, 23 November 2011

PENYUAPAN JAKSA Sidang Tuntutan Itu Lima Kali Ditunda Sidang tuntutan atas kasus dugaan penipuan dan pemalsuan yang ditangani Jaksa

Sistoyo di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah lima kali ditunda. Dua kali dengan alasan terdakwa sakit, dua kali karena jaksa belum siap membacakan tuntutan, serta sekali karena terdakwa dan jaksa tak hadir.

Sidang kelima untuk pembacaan tuntutan seharusnya dilakukan pada Selasa (22/11), tetapi hingga pukul 17.00, baik terdakwa maupun jaksa tak ada yang hadir. Sehari sebelumnya, Senin petang, Sistoyo ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman kantornya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong.

Sistoyo, yang menjabat Kepala Subbagian Pembinaan Kejari Cibinong, diduga menerima suap hampir Rp 100 juta dari E, pengusaha konstruksi, yang juga

terdakwa dalam kasus penipuan dan pemalsuan yang ditanganinya itu. Uang itu diduga terkait dengan penuntutan kasus yang melibatkan E.

Kasus itu awalnya ditangani Polres Bogor. E dilaporkan rekan bisnisnya, Ny R, karena dugaan pemalsuan dan penipuan pada pertengahan 2011. Keduanya sebelumnya

bekerja sama dalam pembangunan hangar, kios, dan los di Pasar Festival Cisarua, Kabupaten Bogor, April 2010.

E mengerjasamakan pembangunan 455 kios berbagai ukuran dan 153 los di atas lahan seluas 3.714,87 meter persegi itu dengan pendanaan dari Ny R. Semula dijanjikan pembayaran bertahap, yakni 45 persen saat progres pengerjaan 50

persen, 50 persen saat sudah 100 persen, dan sisa 5 persen jika sudah ada serah terima. Namun, empat cek yang diterima dengan nilai Rp 5,6 miliar tidak bisa dicairkan. Kasus itu bergulir ke kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

”Kami mulai menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan pada 7 September 2011.

Terdakwa lalu dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota pada 26 September,”

tutur Emanuel Ari B dari bagian Humas Pengadilan Negeri Cibinong, Selasa. Kasus itu ditangani majelis hakim yang beranggotakan Sudaryadi, Agustina, dan Emanuel Ari B. Jaksa yang menangani, selain Sistoyo, adalah Epiyarti. Namun, dalam setiap persidangan hanya Epiyarti yang hadir.

Sidang untuk pembacaan tuntutan pertama kali berlangsung 10 November 2011.

Saat itu, kata Ari, jaksa mengaku belum siap. Pada 15 November dan 17 November, giliran terdakwa yang tidak hadir. Pada sidang 21 November, atau saat Sistoyo

ditangkap, Epiyarti menuturkan belum siap membacakan tuntutan. ”Sidang waktu itu sekitar pukul 16.00. Kami jadwalkan dilanjutkan Selasa,” tutur Ari.

KPK menangkap Sistoyo hanya sekitar dua jam setelah persidangan yang ditunda itu. Kepala Kejari Cibinong Suripto Widodo mengaku akan memeriksa semua pihak yang

terkait kasus itu, termasuk Epiyarti. ”Rencana tuntutan sudah ada,” tuturnya. Kompas yang hendak menemui Epiyarti dicegah perempuan petugas di bagian penerimaan tamu.

Suripto mengaku terpukul dengan penangkapan itu. Sistoyo adalah jaksa karier yang akan mendapat promosi dari eselon IV menjadi eselon III atau setara kepala kejari. Sulit mengubah tabiat ”Kami sangat prihatin atas kejadian yang mencoreng institusi kejaksaan saat kita

sedang membangun kepercayaan publik,” kata Jaksa Agung Basrief Arief. Padahal, kesejahteraan jaksa kini semakin diperhatikan.

Awal November 2011, pegawai kejaksaan, yang terdiri dari jaksa dan pegawai tata usaha yang berjumlah sekitar 21.000 orang di seluruh Indonesia, menerima remunerasi atau tunjangan kinerja. Total remunerasi yang digelontorkan

Kementerian Keuangan untuk kejaksaan selama sembilan bulan pertama 2011

mencapai Rp 609,5 miliar. Pegawai terendah menerima tambahan Rp 1,8 juta per bulan.

”Harapan kami, tentu saja remunerasi akan menjadi cambuk bagi seluruh warga

kejaksaan untuk mengoptimalkan kinerjanya, termasuk peningkatan disiplin,” ujar

Wakil Jaksa Agung Darmono beberapa waktu lalu. Namun, kisah Sistoyo menambah panjang deretan jaksa yang ditangkap karena diduga menerima suap. (gal/faj)

Cetak.kompas.com

Rabu, 23 November 2011 KASUS KORUPSI Sejumlah Pejabat Daerah Ditahan MAGELANG, KOMPAS - Sejumlah pejabat yang berstatus tersangka atau terpidana perkara korupsi terus ditangkapi di berbagai daerah.

Di Magelang, Wyi, Bendahara Pengadilan Negeri (PN) Magelang, tersangka

penyeleweng dana kredit pegawai PN Kota Magelang, melalui Bank Kredit Kecamatan (BKK) Windusari, ditahan Kejaksaaan Negeri setempat sejak Senin (21/11). Di

Kabupaten Kudus Jateng, Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Pengairan Kabupaten Kudus, Istianah, Senin, menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, dan langsung masuk ke

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kudus. Istianah adalah terpidana kasus korupsi normalisasi Kali Gelis dari APBD 2008, Rp 978,7 juta. Sementara di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), JS, pejabat

pembuat komitmen (PPK) program kerja; dan HRW, mantan Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi setempat, ditahan polisi atas dugaan penyelewengan proyek transmigrasi di Desa Wioi, Kecamatan Ratahan, senilai Rp 23 miliar.

Penahanan atas Wyi dilakukan karena Kejari khawatir tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mungkid, Kota

Magelang, Edius Manan, mengatakan, Wyi resmi ditahan sejak Senin (21/11) petang setelah pemeriksaan akhir.

Sesuai vonis Mahkamah Agung (MA), terpidana Istianah terbukti korupsi bersamasama dengan Arumdyah Lienawati, mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kudus. Kejari Kudus telah memenjarakan Arumdyah, 31 Oktober 2011, setelah

buron sepekan. Kepala Kejari Kudus Bambang Haryanto mengatakan, Istianah datang ke kejaksaan sekitar pukul 10.00 didampingi salah satu kerabat dan dua pengacara. Kapolres Minahasa Selatan Ajun Komisaris Besar Sumitro, di Manado, mengatakan, kedua tersangka diduga membuat pertanggungjawaban fiktif atas pembangunan 100 buah rumah transmigran. Mereka merugikan negara Rp 1,2 miliar. (GRE/HEN/ZAL) Mediaindonesia.com Rabu, 23 November 2011 Jaksa Sistoyo Diduga Terima Suap Rp2,5 Miliar

PRAKTIK jual beli hukum masih saja ada di kalangan penegak hukum. Buktinya

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap jaksa Sistoyo dari Kejaksaan Negeri

Cibinong, Jabar, karena diduga menerima suap terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) Marwan Effendy menegaskan duit sebesar Rp99,9 juta yang ditemukan KPK saat menangkap jaksa Sistoyo bersama dua orang swasta lainnya itu hanyalah uang muka.

"Itu hanyalah uang muka. Dari teman-teman KPK katanya diterima uang sekitar Rp2,5 miliar," tegas Marwan di Jakarta, kemarin.

Sistoyo, Kasubag Pembinaan Kejari Cibinong, ditangkap KPK bersama pengusaha

Edward Bunjamin dan Anton Bambang pada Senin (21/11). Sistoyo diduga menerima suap atas perkara yang ditanganinya yang melibatkan Edward.

Setelah memeriksa lebih dari 2O jam sejak Senin malam, kemarin KPK menetapkan

Sistoyo, Bambang, dan Edward sebagai tersangka. "KPK menetapkan jaksa S sebagai

tersangka bersama E dan AB," jelas juru bicara KPK Johan Budi di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Pemberian uang Rp99,9 juta kepada jaksa Sistoyo dilakukan menjelang penuntutan Edward, terdakwa kasus penipuan di PN Cibinong.

Saat ditanya mengenai pernyataan Marwan Effendy mengenai uang yang diterima

Sistoyo sebesar Rp2,5 miliar, Johan Budi mengatakan KPK masih terus menyelisik. "Pimpinan KPK dan Jaksa Agung terus berkoordinasi.'' Meski mendapat informasi

jaksa Sistoyo mendapat Rp2,5 miliar, Marwan mengaku belum mengetahui apakah uang sebesar itu hanya untuk Sistoyo ataukah ada pihak lain yang juga akan

menerima uang tersebut. ''Kalau Rp2,5 miliar hanya untuk jaksa, itu terbesar,'' kata Marwan lagi.

Marwan juga mengatakan akan memeriksa Kajari Cibinong Suripto Widodo. Di sisi lain, Widodo mengatakan Sistoyo tidak memiliki keistimewaan dan baru satu tahun bertugas di Kejari Cibinong. Ketika mengomentari penangkapan jaksa Sistoyo, Wakil Jaksa Agung Darmono berharap kasus itu yang terakhir dan menjadi bahan pembelajaran bagi jaksa lain.(FA/SZ/DD/Ant/X-4) Eksposenews.com

Rabu, 23 November 2011 Kasus Korupsi, Mantan Kadis Pariwisata Medan Syarifuddin Divonis 2 Tahun Penjara MEDAN(EKSPOSnews: Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan

Syarifuddin divonis 2 tahun penjara atas kasus korupsi dana retribusi senilai Rp772 juta lebih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Selasa 22 November 2011.

Selain itu, terdakwa harus membayar denda Rp50 juta subsider 1 bulan dan uang

pengganti sebesar Rp716.804.955 juta subsider 3 bulan.Vonis ini lebih rendah dari

tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Purba selama 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara. “Terdakwa dituntut 2 tahun denda Rp50 juta dan membayar uang pengganti,” kata Majelis Hakim yang diketuai Sugianto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

Sebelumnya Syarifuddin juga sudah divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait perkara korupsi dana Festival Budaya Islam (FBI) sebesar

Rp 7,5 miliar pada 25 November 2009. Kemudian,dia juga divonis 2 tahun 4 bulan

dalam perkara korupsi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) di Disbudpar Pemko Medan Tahun 2008 sebesar Rp2,9 miliar pada Kamis, 9 Juni lalu.

Majelis hakim dalam amar putusannya mengatakan, Syarifuddin terbukti bersalah

melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana

diubah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim mengatakan, Syarifuddin bersama-sama dengan terdakwa Maradoli,

mantan Kepala Seksi Hiburan Disbudpar Pemko Medan (berkas terpisah) dinyatakan

terbukti bersepakat mengutip retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin

HO (gangguan usaha) ke sejumlah tempat hiburan malam, panti pijat, dan lainnya di Kota Medan dengan besaran yang bervariasi. Mereka memerintahkan staf Disbudpar Pemko Medan, Matius Mendrofa dan Andrian untuk mengutipnya. Namun, uang tersebut tidak disetorkan ke kas daerah,melainkan kepada terdakwa.

“Unsur menyalahi kewenangan menyebabkan kerugian negara sudah tepat dikenakan kepada terdakwa,” kata Sugianto. Dia mengatakan, akibat pengutipan retribusi yang

menyalahi mekanisme tersebut, negara dalam hal ini Pemko Medan mengalami

kerugian sebesar Rp772 juta lebih sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengutipan ini dilakukan masing-masing pada 2007 sebesar Rp270 juta dan Rp415 juta pada tahun 2008.

Selain memerintahkan stafnya, terdakwa Syarifuddin juga melakukan pengutipan

retribusi hiburan malam dan hotel di Kota Medan secara langsung. Sementara itu,

Syarifuddin sendiri mengaku akan pikirpikir dulu atas putusan hakim tersebut. “Saya akan pikirpikir dulu ya,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui usai persidangan. Hal senada juga diungkapkan penasihat hukum terdakwa, Ilwa Pulita. Menurut dia, Syarifuddin masih akan pikir-pikir dulu.

Dirinya juga akan berkoordinasi dengan kliennya terhadap putusan hakim tersebut. Sementara itu, sidang dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Hiburan Disbudpar

Pemko Medan Maradoli ditunda karena terdakwa sakit.Sidang ditunda sampai pekan

depan dengan agenda putusan hakim. Apabila tidak hadir, maka majelis hakim akan menyampaikan sikapnya. (sindo) Republika.co.id

Rabu, 23 November 2011

Sesmenpora Wafid Dituntut Hari Ini REPUBLIKA, JAKARTA -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu(23/11), kembali menggelar sidang kasus suap wisma atlet. Kali ini,

Sesmenpora non aktif Wafid Muharam, terdakwa kasus suap tersebut akan menghadapi pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya agendanya pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum. Pak Wafid siap," ujar Kuasa Hukum Wafid, Erman Umar saat dikonfirmasi jadwal persidangan kliennya melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu (23/11).

Sidang pembacaan tuntutan untuk Wafid akan digelar pada sekitar pukul 14.00 WIB. Wafid berharap, jaksa meminta majelis hakim dapat melepaskannya demi hukum dalam amar tuntutannya.

"Harapannya semoga tuntutannya lepas demi hukum karena tidak terbukti menerima suap tetapi yang terbukti adalah menerima pinjaman," ucap Erman.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari tertangkap tangannya Seskemenpora Wafid

Muharram, Manager Marketing PT DGI Mohammad El Idris dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang. Wafid didakwa menerima sejumlah cek

senilai Rp 3,2 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet.

Detik.com

Rabu, 23 Novemebr 2011

KPK Usut Dugaan Keterlibatan Atasan Jaksa Sistoyo Jakarta - Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy mensinyalir uang

senilai Rp 2,5 miliar tidak hanya diperuntukkan untuk Jaksa Sistoyo saja. KPK saat ini melakukan pengembangan, termasuk kemungkinan keterlibatan atasan Jaksa Sistoyo.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan jika dari pengembangan 3 tersangka, ditemukan adanya keterlibatan atasan Sistoyo, maka KPK tak segan untuk melakukan pemeriksaan.

"Ini sedang kita kembangkan apakah hanya putus pada S, AB dan E saja. Kemungkinan itu terbuka kalau memang kita perlukan keterangan yang

bersangkutan," ujar Johan ketika dihubungi wartawan, Rabu (23/11/2011). Sebelumnya, Marwan Effendy mengatakan Jaksa Sistoyo diduga disuap sekitar Rp 2,5 miliar.

"Saya dapat informasi dari teman-teman KPK, katanya sekitar Rp 2,5 miliar. Tetapi, saya tidak tahu apakah itu untuk jaksa saja atau untuk pihak lain," kata Marwan di

Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (22/11) kemarin. Marwan menduga kemungkinan ada pihak lain yang juga disuap. "Kalau Rp 2,5 miliar untuk jaksa sendiri, itu kan yang terbesar atau mungkin juga

ada keterlibatan atasannya. Nanti, Kasie Pidumnya akan kita cek. Kasarnya Rp 100 juta ini baru DP," terang Marwan.

Marwan juga menyampaikan bahwa perlunya atasan Jaksa Sistoyo, Marwan Widodo yang menjabat sebagai Kajari Cibinong untuk di evaluasi.

Jaksa Sistoyo dari Kejaksaan Negeri Cibinong ditangkap KPK pada Senin

(22/11/2011), karena diduga menerima suap terkait perkara. Saat penangkapan, ditemukan barang bukti sebesar Rp 100 juta di dalam mobil Sistoyo. (fjr/gun)

Detik.com

Rabu, 23 November 2011

Jaksa Sistoyo Terima Suap Kasus Penipuan Kios Pasar Festival Cisarua Jakarta - Ketika ditangkap tim KPK pada Senin (21/11) malam di depan halaman parkir Kejari Cibinong, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembinaan Kejari Cibinong,

Sistoyo, tengah menangani kasus penipuan dan pemalsuan surat pembangunan kios dan hanggar Pasar Festival Cisarua, di Kabupaten Bogor.

"Kasus itu merugikan pelapor sebesar Rp 5,6 Milyar," kata Kepala Kejaksaan Negeri

Cibinong, Suripto Widodo, dalam jumpa pers di Kejari Cibinong, Selasa (22/11). Suripto mengatakan, kasus yang tengah ditangani Sistoyo bermula ketika Polres Bogor menerima laporan penipuan dari seorang pengusaha bernama Teguh Widiyaningsih kepada tersangka Edward. Teguh menuding Edward tidak

melaksanakan perjanjian kerjasama pembangunan kios dan hanggar pasar festivas Cisarua, Kabupaten Bogor seperti yang telah disepakati.

Ketika bukti-bukti untuk menjerat Edward dirasa telah cukup, tim penyidik Polres

Bogor lalu melimpahkan perkara tersebut ke Kejari Cibinong. Oleh Kajari Cibinong,

Suripto, Jaksa Sistoyo kemudian ditunjuk sebagai Jaksa Pertama dalam penanganan kasus ini. Sistoyo sendiri dibantu Jaksa Kedua, Eviyati.

Bermodal barang bukti empat lembar cek Bank BPN, kasus ini akhirnya sampai di

Pengadilan Negeri Cibinong. "Di Pengadilan Negeri Cibinong, kasus ini telah masuk dalam tahap penuntutan tersangka," kata Suripto.

Suripto sendiri mengaku terkejut dengan penangkapan anak buahnya ini. Pasalnya, Sistoyo baru saja menyelesaikan program pendidikan promosi jabatan sekitar dua

hari yang lalu. "Kami shock ada anggota Kejari Cibinong yang ditangkap KPK," ujar Suripto.

Suripto mengatakan dirinya akan memeriksa jaksa lain yang terlibat dalam kasus yang tengah ditangangi Sistoyo. Dia berjanji akan memberikan pelatihan shock theraphy kepada para anak buahnya. Hal ini menurutnya agar para jaksa di

lingkungan Kejari Cibinong tidak lagi terkena persoalan serupa seperti yang dialami Sistoyo. "Saya akan kasih shock therapy kepada para jaksa agar mereka bekerja profesional dalam mengangani kasus hukum," terangnya. (fjp/gah)

Humas PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER:

Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.