P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 1 Juli 2011
Indeks 1. Kasus Dugaan Suap Sesmenpora Nazaruddin: Uang mengalir ke Andi dan Anas 2. Dugaan Suap KY minta MA berhentikan sementara Hakim ID 3. KPK Tangkap Hakim di Bandung 4. SBY Perintahkan Kapolri Tangkap Nazaruddin Kapolri diperintahkan membawa pulang Nazaruddin
5. Paspor Ditarik, Nazar Ilegal di Singapura
Imigrasi akan menyiapkan dokumen-dokumen pemulangan, bekerjasama dengan Singapura
Kompas.com
Jumat, 1 Juli 2011 Kasus Dugaan Suap Sesmenpora Nazaruddin: Uang Mengalir ke Andi dan Anas
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali buka suara. Ia menuding, uang suap terkait pembangunan
wisma atlet Sea Games di Palembang juga mengalir ke kantong Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Nazaruddin menyampaikan hal ini kepada pengacaranya OC Kaligis. "Dia
(Nazaruddin) mengatakan kalau dia itu tidak pernah menerima sepeser uang pun dari kasus Menpora itu. Makanya dia itu bingung dan menilai itu semua rekayasa," kata OC Kaligis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/7/2011).
Kaligis mengungkapkan, dalam beberapa hari ini dirinya berkomunikasi intensif dengan Nazaruddin. Dalam komunikasi tersebut, menurut Kaligis, Nazaruddin menuturkan ke mana saja dana itu mengalir.
"Dia bilang pada saya, yang mengantarkan uang itu namanya Paul. Sama Paul diserahkan ke anggota DPR namanya I Wayan Koster. Dari Wayan Koster dan
Angelina Sondakh diserahkan ke Mirwan Amir. Dan Rp 8 miliar yang sama Mirwan
Amir, dibagikan ke pimpinan Banggar (badan anggaran) yang lain dan Mirwan (juga) menyerahkan ke Anas sebesar Rp 2 miliar dan Menpora (Andi Malarangeng) Rp 4 miliar," ungkapnya.
Seperti diberitakan, Kamis (30/6/2011), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto menyampaikan, Nazaruddin disangka melanggar tiga pasal
penerimaan suap yaitu Pasal 5 Ayat 2 dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Namun, Bibit belum dapat mengungkapkan peran Nazaruddin dalam kasus tersebut. Menurut Bibit, penetapan Nazaruddin sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti, baik berupa keterangan saksi maupun bukti dokumen.
Kasus ini melibatkan tiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan tiga pemanggilan pemeriksaan terhadap Nazaruddin dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus itu. Namun, Nazaruddin mangkir dari tiga kali pemanggilan tersebut. Ia mengaku berada di Singapura untuk berobat jantung.
Kompas.com
Jumat, 1 Juli 2011 Dugaan Suap
KY Minta MA Berhentikan Sementara Hakim ID
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung (MA) untuk
segera memberhentikan sementara hakim ID, hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang diduga menerima suap senilai Rp 200 juta.
Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar menyampaikan hal tersebut melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada media pagi ini, Jumat (1/7/2011). "Sebagaimana aturan yang berlaku, sebaiknya diberhentikan sementara secepatnya oleh MA untuk mempermudah proses hukum yang dilakukan KPK," kata Asep.
Semalam, KPK menangkap ID di kawasan Cinunu, Bandung, Jawa Barat karena diduga menerima suap dari seorang karyawan PT OI berinisial OJ. Baik ID maupun OJ menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta.
Terkait penangkapan tersebut, Asep mengatakan bahwa KY selaku institusi
pengawas eksternal hakim merasa prihatin. Apalagi, kata Asep, penangkapan ID hanya berselang sebulan dengan penangkapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar yang juga diduga menerima suap. KPK menangkap Syarifuddin di rumahnya.
"Peristiwa yang terjadi relatif berurutan ini benar-benar harus diperhatikan dan direspon secara serius khususnya oleh MA agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dan tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan," ujar Asep.
Selanjutnya, tuturnya, KY berharap dalam waktu dekat bisa duduk bersama MA guna membicarakan berbagai permasalahan di lembaga peradilan, khususnya terkait perilaku hakim.
Kompas.com
Jumat, 1 Juli 2011 KPK Tangkap Hakim di Bandung
AKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang hakim wanita Pengadilan Hubungan Industrial Bandung berinisial ID, Kamis (30/6/2011)
malam. Dia diduga menerima uang suap senilai Rp 200 juta dari seorang karyawaan
perusahaan PT OI berinisial OJ. Baik ID maupun OJ lantas digelandang ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa.
"KPK melakukan pendalaman atas peristiwa tersebut," kata Kepala Bidang
Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (30/6/2011) malam.
Menurut Priharsa, hakim ID ditangkap sekitar pukul 19.30 di kawasan Cinunu, Bandung, Jawa Barat. Ia tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 22.45.
Belum lama ini, KPK juga menangkap seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernama Syarifuddin. Dia ditangkap di rumahnya, di kawasan Sunter Jakarta Utara
sesaat setelah diduga menerima suap dari seorang kurator bernama Puguh Wirawan. KPK menyita barang bukti suap berupa uang senilai Rp 250 juta saat penangkapan.
Selain itu, KPK menemukan sejumlah mata uang asing yang nilainya mencapai lebih dari Rp 2 miliar di rumah Syarifuddin.
Tahun lalu, KPK juga menangkap seorang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
bernama Ibrahim yang diduga menerima suap Rp 300 juta dari pengacara Ardner Sirait. Vivanews.com
Jumat, 1 Juli 2011 SBY Perintahkan Kapolri Tangkap Nazaruddin
Kapolri diperintahkan membawa pulang Nazaruddin.
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Polisi RI, Jenderal Timur Pradopo mencari dan menangkap mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Presiden telah memerintahkan secara langsung kepada Kapolri untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin di Singapura," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, 1 Juli 2011 Julian mengatakan, perintah tersebut dikeluarkan agar Nazaruddin bisa memenuhi
proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Julian, sebelumnya
Presiden telah meminta kepolisian untuk berkoordinasi dengan KPK -- setelah KPK resmi menetapkan status Nazaruddin sebagai tersangka.
Dia menambahkan, perintah tersebut, juga untuk meluruskan penafsiran yang
berkembang di masyarakat selama ini. "Bahwa presiden tidak memperhatikan kasus ini," kata dia
Seperti yang diketahui, KPK kemarin resmi menetapkan Nazaruddin sebagai
tersangka dalam kasus pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang.
Nazaruddin disangkakan dengan tiga pasal sekaligus yakni, pasal suap, gratifikasi dan tindak pidana korupsi.
Untuk diketahui, selama pergi ke Singapura -- pada Senin 23 Mei 2011 --
Nazaruddin belum pernah sekalipun pulang. Ia bahkan mangkir tiga kali dari panggilan KPK untuk bersaksi.
Pengacaranya, OC Kaligis, memastikan kliennya tidak mungkin kembali ke Indonesia dalam waktu singkat. Ia enggan pulang ke tanah air. Menurut dia, ada beberapa hal yang membuat Nazaruddin enggan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat.
Pertama, Nazaruddin sudah dicekal sebelum dijadikan tersangka. Kedua, Nazaruddin merasa diperlakukan sebagai tersangka, padahal statusnya masih sebagai saksi dalam kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang. KPK baru Kamis 30 Juni 2011 menetapkan Nazar sebagai tersangka.
Meski demikian, Nazaruddin terus melancarkan serangan dari Singapura. Dalam BBM-nya yang terakhir setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nazar kembali
'bernyanyi'. Dia antara lain menuding Partai Demokrat menerima aliran dana suap pembangunan wisma atlet tersebut, sebesar Rp9 miliar.
Namun, jatah dana politik itu tak mengalir melalui dirinya yang saat itu menjabat
sebagai Bendahara Umum. Uang itu, menurut Nazar, mengalir dari I Wayan Koster (anggota Komisi X dari Fraksi PDIP), Angelina Sondakh (anggota Komisi X dari Demokrat) dan Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir. (umi) Vivanews.com
Jumat, 1 Juli 2011 Paspor Ditarik, Nazar Ilegal di Singapura
Imigrasi akan menyiapkan dokumen-dokumen pemulangan, bekerja sama dengan Singapura.
VIVAnews - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan telah menarik paspor Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang saat ini berada di Singapura.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan soal tindakan imigrasi pasca penetapan
Nazaruddin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Paspornya kami tarik ketika dicegah," ujar Dirjen Imigrasi Bambang Irawan saat dihubungi, Jumat, 1 Juli 2011. Penarikan dilakukan setelah ada permintaan cegah dari KPK.
Bambang mengungkapkan Imigrasi baru mendapat informasi Nazaruddin naik status menjadi tersangka dari media. "Kami perlu mendapat penegasan dari instansi yang menetapkannya sebagai tersangka," tuturnya.
Dijelaskan Bambang, penarikan paspor akan berdampak pada status Nazaruddin di Singapura. Dengan demikian, dia kini sudah dianggap sebagai penduduk ilegal di
Singapura. "Tetapi, untuk memulangkannya kan orangnya harus ada. Imigrasi nanti terkait dengan penyiapan dokumen-dokumen pemulangannya. Untuk itu kami akan bekerjasama dengan negara yang bersangkutan," jelasnya.
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka pada Kamis kemarin terkait kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di
Pelembang. Nazaruddin disangkakan dengan tiga pasal sekaligus yakni suap, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi.
"Dia disangkakan melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, kemarin.
Dengan penetapan Nazaruddin sebagai tersangka, KPk dalam kasus ini sudah
menetapkan empat tersangka. Tiga lainnya adalah Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad El Idris. (kd)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
