P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 07 September 2011
Indeks 1. Uang Rp 1,5 M Hadiah Lebaran Untuk Muhaimin? 2. Korupsi di Kemenakertrans Dadong ungkap aliran dana ke Muhaimin dan Banggar 3. Tersangka Sebut Peran Orang Dekat Muhaimin 4. Tamsil Bantah Terima Duit Kemenakertrans 5. Suap di Kemenakertrans KPK jadwalkan pemeriksaan pejabat Kemenkeu dan Dirjen P2KT
6. Suap Wisma Atlet
Didakwa tiga pasal, Wafid Muharam terancam 20 tahun penjara
7. KPK Punya Bukti Dugaan Keterlibatan Muhaimin Tersangka Dharnawati mengungkapkan sejumlah nama baru
8. Orang Orang Dekat Muhaimim Minta Rp 4 Miliar
Uang disebut-disebut untuk Muhaimin itu diminta seseorang yang biasa mendampingi Menakertrans
9. Hari Sabarno Didakwa Memperkaya Diri Rp 1,2 Miliar
Vivanews.com Rabu, 7 September 2011
Uang Rp1,5 M Hadiah Lebaran untuk Muhaimin?
"Ini kaitannya dengan anggaran, semua dimintai sepuluh persen, tapi tidak berhasil." VIVAnews - Kuasa Hukum Dharnawati, pengusaha yang diduga terkait kasus pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah di bidang
transmigrasi, Farhat Abbas, mengatakan uang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp1,5 miliar semula ditujukan sebagai hadiah Lebaran untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Sekretaris Direktur Direktorat Jenderal Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans I Nyoman Suwisna dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi di Kemenakertrans Danong Irbarelawan. Selain itu, KPK juga menangkap pengusaha bernama Dharnawati.
Penangkapan dilakukan pada 25 Agustus 2011 lalu di lokasi yang berbeda.
Sementara uang senilai Rp1,5 miliar ditemukan KPK di salah satu gedung milik Kemenakertrans di Kalibata, Jakarta. Uang itu diduga terkait pencairan dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di bidang transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011.
"Ini kaitannya dengan anggaran, semua dimintai sepuluh persen, tapi nggak berhasil karena proyek itu belum jalan," kata Farhat saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 1 September 2011.
Farhat menjelaskan, pada awalnya Muhaimin meminta hadiah Lebaran kepada
Dharnawati melalui Dadong dan Nyoman. Namun karena tidak berhasil, Muhaimin berniat meminjam uang tersebut.
Permintaan uang sendiri terjadi beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan sebelum penangkapan ketiganya dilakukan oleh KPK. "Kepada KPK, dua pejabat Menakertrans sudah menyatakan dana itu untuk Pak Menteri," kata Farhat.
Ketika dikonfirmasi, Kamis 1 September 2011, Juru Bicara Menaketrans Dita Indah Sari kepada VIVAnews mengatakan pihaknya memilih untuk menunggu proses
hukum yang kini sedang berjalan di KPK.
"Saya pikir kita tunggu saja proses hukum dari KPK. Jadi kami tidak akan
menanggapi lebih jauh lagi," kata Dita. "Itu kan yang ngomong dari pengacara salah satu tersangka, sedangkan KPK sendiri belum bicara."
Dita menilai, dugaan korupsi yang mengatasnamakan menteri saat ini mudah saja
dilakukan berbagai pihak. Apalagi hal itu pernah juga dialami oleh KPK. Pihak Menakertrans sendiri mengaku siap jika KPK berencana untuk meminta
keterangan dari Muhaimin Iskandar. "Tapi kalau spekulasi seperti ini, kami enggan menanggapi, supaya tidak terjadi polemik," kata dia.
Dalam keterangan sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, kecurigaan lembaganya berawal dari laporan masyarakat bahwa akan terjadi penyerahan uang. Sehingga, penyidik yang telah terbagi dalam beberapa tim langsung bergerak bersamaan.
Uang senilai Rp1,5 miliar diperkirakan diambil dari rekening milik DNW pada Kamis 25 Agustus 2011 jam 13.00 WIB. Kemudian, oleh seseorang berinisial S yang juga
pegawai di Kemenakertrans dibawa ke lantai 2. Di sana, sudah ada INS. Lalu, uang dimasukkan ke dalam kardus bekas durian. Tidak lama, penyidik langsung menangkap tiga orang yang diduga kuat terkait. (umi) Suarapembaruan.com
Rabu, 7 September 2011
Korupsi di Kemenakertrans Dadong Ungkap Aliran Dana ke Muhaimin dan Banggar [JAKARTA] Tersangka kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 Kabupaten,
Dadong Irbarelawan melalui kuasa hukumnya, M Syafri Noer mengatakan bahwa ada aliran dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Syafri seusai mendampingi kliennya diperiksa oleh
penyidik KPK pada Selasa (6/9). "Ya ada sangkut pautnya ke sana (DPR). Ada sekitar tiga orang (Banggar)," kata Syafri ketika ditanya apakah uang dari Dharnawati ada kaitannya dengan Banggar DPR RI, Selasa (6/9).
Bahkan, dari pernyataan Syafri diduga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Menakertrans) Muhaimin Iskandar juga terkait dengan kasus PPIDT tahun 2011 tersebut. Syafri mengatakan bahwa di hadapan penyidik KPK, Dadong ada membenarkan dugaan keterlibatan Menakertrans.
Walaupun, Syafri mengatakan kebenaran dugaan keterlibatan Menakertrans,
Muhaimin Iskandar masih dalam pendalaman penyidik KPK. "Ada arahnya ke sana (keterlibatan menteri). Tetapi, masih pendalaman penyidik," ungkap Syafri.
Hanya saja, Syafri menegaskan kliennya yang merupakan Kabag Perencanaan dan Evaluasi pada Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanyalah menerima
perintah dari atasannya, yaitu I Nyoman Suisanaya yang merupakan Sesditjen P2KT. "Diperintahkan untuk menerima uang itu, informasi dari Pak Dadong. Dalam BAP, ini uang titipan untuk dibagikan kepada beberapa orang, ada dari dalam dan diluar," jelas Syafri. Lebih lanjut Syafri menjelaskan bahwa memang ada transaksi pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut yang dititipkan kepada kliennya. Tetapi, kemudian akan diserahkan Nyoman untuk disimpan ke brankas.
Sementara itu, Dadong usai diperiksa mengatakan bahwa dirinya dicecar dengan 25 pertanyaan oleh penyidik KPK terutama terkait uang Rp 1,5 miliar dalam kardus bekas durian.
"Saya sebagai pejabat eselon tiga, tentunya segala sesuatu ada penangungjawabnya, yaitu pak Sesditjen P2KT," ungkap Dadong sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/9).
Tetapi, ketika ditanya tentang keterlibatan Menakertrans, Dadong enggan menjawab. Dia hanya meminta pertanyaan itu diajukan kepada pengacaranya saja. "Tidak tahu, tanya kuasa hukum saja," ujar Dadong.
Dadong ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengusaha PT Alam Jaya Papua, Dharnawati danI Nyoman Suisanaya pada tanggal 25 Agusstus lalu. [N-8]
Tempointeraktif.com
Rabu, 7 September 2011
Tersangka Sebut Peran Orang Dekat Muhaimin TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengacara dan tersangka kasus suap di Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus membawa-bawa nama Menteri Muhaimin
Iskandar. Tersangka Dharnawati, misalnya, kemarin mengungkapkan empat nama baru dalam kasus suap Rp 1,5 miliar tersebut.
Karyawan PT Alam Jaya Papua itu menyatakan keempat orang tersebut adalah orang dekat menteri dan politikus Senayan. "Klien kami menyebutkan empat nama itu saat diperiksa penyidik," kata salah seorang pengacara Dharnawati, Rahmat Jaya, saat
dihubungi setelah mendampingi kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Dikatakannya, Dharnawati menyebutkan tiga orang berinisial AM, Fa, dan SM sebagai staf Muhaimin. "Mereka punya ruangan khusus di dalam ruangan Pak Menteri," ujar Rahmat mengutip Dharnawati, yang ditangkap KPK pada 25 Agustus lalu.
Adapun seorang berinisial Ac, kata Rahmat, disebut Dharnawati orang dekat salah satu Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Lewat keempat perantara itu, Dharnawati terhubung dengan dua tersangka lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I
Nyoman Suisnaya serta Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Dadong Irbarelawan. "Pak Dadong juga mengakui itu kepada kami," ujar Rahmat.
Farhat Abbas, pengacara Dharnawati lainnya, mengatakan perantara berinisial SM meminta Dharnawati menyisihkan 10 persen dari dana proyek di 19 kabupaten
wilayah transmigrasi itu. Bila tidak, SM memastikan PT Alam Jaya Papua tak akan memenangi tender bernilai Rp 500 miliar itu. Kepada penyidik, menurut Farhat, Dharnawati juga menyebutkan uang Rp 1,5 miliar yang disita KPK merupakan jatah Muhaimin. "Masalah sampai atau tidak sampai, klien saya tidak mengetahuinya," ucapnya.
Nama Muhaimin, kata Farhat, juga disebut-sebut dalam pesan pendek yang beredar di antara sesama tersangka. KPK, menurut dia, sudah mengantongi rekaman pesan pendek itu. "Semua bukti sudah di tangan KPK," katanya tanpa memerinci isi pesan tersebut. Senada dengan Farhat, pengacara Dadong, M. Syafri Noer, mengatakan bahwa
kliennya menyebutkan duit Rp 1,5 miliar akan dibagikan kepada empat orang, termasuk Muhaimin dan politikus di Badan Anggaran DPR. "Itu memang akan diarahkan ke sana," katanya tadi malam.
Sebaliknya, pengacara Nyoman, Danardono, mengatakan kliennya tidak tahu-
menahu urusan duit Rp 1,5 miliar itu. "Klien saya juga tidak tahu akan dialirkan ke mana," ujarnya.
Kemarin Muhaimin kembali membantah tudingan terlibat. "Anggaran itu di daerah, tender juga di daerah," katanya sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Presiden. "Semua itu masih jauh dari saya." TRI SUHARMAN | MUNAWWAROH
Vivanews.com
Rabu, 7 September 2011
Tamsil Bantah Terima Duit Kemenakertrans
Dia juga siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. VIVAnews - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung menegaskan, akan menuntut Acoz karena telah menyebut namanya dalam kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans.
"Coba cek kalau itu benar itu berarti ya salah. Akan saya laporkan kalau dia itu
mencatut-catut nama saya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu di gedung DPR, Jakarta, 7 September 2011.
Sebelumnya, usai pemeriksaan di KPK, Selasa 6 September 2011, tersangka
Dharnawati menyebutkan sejumlah nama yang meminta jatah proyek. Disebutkan
Dharnawati, Acoz yang mengaku sebagai utusan dari Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung. Selain Acoz, pihak lain yang disebut yakni, Staf Ahli Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Tamsil tak pungkiri, dirinya mengenal Acoz. Tamsil menjelaskan, kenal Acoz
sebagai sesama aktivis mahasiswa. Acoz dikenalnya kemudian menjadi aktivis LSM. Terakhir berkomunikasi dengan Acoz sekitar tiga bulan lalu.
"Acos itu teman di Makasar. Tahun 80an. Dia dulu pernah kerja di New Zealand itu yang saya tahu. Saya kenal," katanya.
Namun, dia membantah menerima duit dari Acoz. Dia juga membantah punya
hubungan bisnis. "Tidak. Karena dia bukan bisnisman, tapi aktivis. Dia cuma bilang ke saya waktu pulang dari New Zealand usahanya kurang berhasil sehingga dia kembali," kata Tamsil.
Tamsil mengaku tidak tahu soal proyek kemenakertrans. Posisinya sebagai pimpinan banggar memang turut membahas anggaran. "Itu memang kita setujui, saya dukung
itu yang namanya proyek transmigrasi itu kelanjutan dari apa yang sudah djalankan," ujarnya.
Walau begitu, Tamsil menegaskan, dirinya siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan. "Siap, kapan saja," ucapnya. (eh)
Detik.com
Rabu, 7 September 2011
Suap di Kemenakertrans KPK Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kemenkeu & Dirjen P2KT Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksisaksi dalam kasus suap Kemenakertrans untuk tersangka Dharnawati. Salah satu yang diperiksa adalah pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik dan Dirjen
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Jamaluddin Malik.
“Sindu Malik dan Jamaludin Malik,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan Dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Rabu (7/9/2011).
Jamaluddin Malik adalah atasan dua pejabat Kemenakertrans yang menjadi tersangka yaitu Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, Kepala Bagian Program dan Evaluasi di Ditjen P2KT.
Sedangkan dari pihak swasta, yaitu turut akan diperiksa adalah Dani Nawawi, dan Fauzi. "Semuanya sebagai saksi tersangka Dharnawati," jelasnya.
Sebelumnya Kuasa Hukum Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, Farhat Abbas mengatakan, bahwa Sindu Malik sebagai makelar dalam proyek percepatan
pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di 19 kabupaten di seluruh Indonesia.
Sindu berperan sebagai perantara antara PT Alam Jaya Papua dengan pejabat
pemerintah di daerah. Juga sebagai penghubung antara Kemenakertrans dengan Badan Anggaran DPR RI.
(mpr/mad) Detik.com
Rabu, 7 September 2011
Suap Wisma Atlet Didakwa Tiga Pasal, Wafid Muharam Terancam 20 Tahun Penjara
Jakarta - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam terancam mendekam di penjara selama 20 tahun. Wafid didakwa dengan pasal berlapis oleh penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.
Pembacaan surat dakwaan ini dilakukan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2011). Ketua JPU yang membacakan dakwaan adalah Agus Salim. Sidang ini diketuai oleh hakim Marsudin Nainggolan.
"Terdakwa telah mengupayakan agar PT Duta Graha Indah Tbk menjadi pemenang yang mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang diketahui pula oleh terdakwa bertentangan
dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden RI (Keppres) nomor 80 tahun 2003
tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Agus. Wafid diketahui mendapat tiga lembar cek senilai Rp 3.289.850.000 pada 21 April 2011 dari Manajer Marketing PT DGI, M El Idris. Rincian cek itu adalah dua BCA
nomor seri Ao 846567 senilai Rp 1.176.600.00, BCA nomor seri AO 846570 senilai Rp 1.203.750.000 dan Bank Mega nomor seri MH 694713 senilai Rp 909.500.000. Dalam dakwaan terungkap Wafid dianggap melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Wafid yang mengenakan batik lengan pendek berwarna cerah ini tampak duduk
tenang selama persidangan. Namun ia terus menyimak pembacaan dakwaan dari fotocopy yang dimilikinya. Usai mendengar pembacaan dakwaan, Wafid memutuskan tidak akan mengajukan
nota keberatan. Wafid berharap sidang dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan saksi. "Kami akan ajukan saksi, tapi akan kami evaluasi dulu mana yang akan diajukan lebih dahulu," jelas Agus. (nal/nal) Epaper.mediaindonesia.com Rabu, 7 September 2011
Tersangka Dharnawati mengungkapkan sejumlah nama baru.
MESKI Menakertrans Muhaimin Iskandar menegaskan kasus dugaan suap di
Kemenakertrans masih jauh menyentuh nya, Komisi Pemberantasan Ko rupsi malah sudah memegang buk ti dugaan keterlibatan Muhai min.
Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati, tersangka kasus du gaan suap di Kemenakertrans, di Jakarta, kemarin, mengatakan KPK sudah memiliki bukti
menyangkut dugaan ke terlibatan Muhaimin. Salah satunya pesan singkat (SMS). SMS itu berisikan per mintaan uang dari dua ter sang ka lainnya, yaitu Sekreta ris
Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya dan Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan, kepada Dharnawati, pengusaha PT Alam Jaya Papua. “Semua bukti sudah di KPK,” tutur Far hat seusai mendampingi pe meriksaan kliennya selama 8 jam di KPK. Menurut Farhat, Nyoman memaksa Dadong meminta uang ke kliennya. Setiap kali mengirim SMS, nama Muhaimin ditulis ‘Menakertrans One’.
Dharnawati, Nyoman, dan Dadong ditangkap pada 25 Agus tus bersama barang bukti uang Rp1,5 miliar.
Uang itu diduga untuk memuluskan pencairan dana percepatan pembangunan
infrastruktur proyek transmigrasi di 19 kabupaten dengan total anggaran Rp500 miliar dari APBN-P 2011 untuk Kemenakertrans.
Nama Muhaimin eksplisit di sebut dalam surat penahanan Dharnawati. Disebutkan, dana Rp1,5 miliar itu merupakan pinjaman untuk THR Muhaimin.
Namun, Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan kasus penyuapan di kementeriannya masih jauh menyentuhnya.
“Semua ini kan masih jauh dari kaitan saya,” ujar Muhaimin di Kantor Presiden, kemarin.
Alasannya, posisi anggaran untuk daerah dan proses tender di daerah. Muhaimin juga membantah semua tuduhan dan mengatakan itu fi tnah.
Nama baru Seusai diperiksa KPK, Dharnawati menyebut sejumlah nama baru yang
diduga mengetahui kasus tersebut. Melalui pengacara Rahmat Jaya dari tim hukum Farhat Abbas, Dharnawati menyebut empat nama.
Dua nama yang dekat dengan Muhaimin yaitu Ali Mudori dan Fauzi yang mengaku sebagai staf Muhaimin, serta Acoz yang disebut dekat dengan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung (F-PKS) dan Sindu Malik, pejabat di Kemenkeu. Fauzi mengetahui aliran dana ke Kemenakertrans.
Farhat menambahkan, Sindu adalah pejabat yang dikenalkan beberapa orang di Kemenakertrans kepada Dharnawati.
Sementara itu tersangka Dadong seusai diperiksa, tadi malam, mengaku mendapat perintah Nyoman untuk menerima uang dari Dharnawati.
Uang titipan itu rencananya diserahkan ke Nyoman untuk dibagikan kepada
beberapa orang. Namun, M Syafri Noer selaku kuasa hukum Dadong mengatakan tidak bisa menyebutkan siapa orangnya.
Syafri mengatakan ada sekitar tiga atau empat orang di Banggar DPR yang akan
kebagian uang itu. Saat ditanya apakah kliennya membenarkan Muhaimin juga akan menerima uang itu, Syafri mengatakan ada arah ke sana. “Tapi masih pendalaman penyidik.“ (Mad/ Wta/X-4)
[email protected]
Epaper.mediaindonesia.com Selasa, 6 September 2011
Orang Dekat Muhaimin Minta Rp4 Miliar
Uang yang disebut-sebut untuk Muhaimin itu diminta seseorang yang biasa mendampingi Menakertrans. MENTERI Tenaga Kerja dan Trans migrasi Muhaimin Iskandar berada di ujung tanduk
karena Istana tidak akan melindungi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu. KPK dan Komisi IX DPR pun sudah menjadwalkan pemanggilan Muhaimin terkait dengan kasus suap.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, kemarin, menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menghalang-halangi KPK untuk memeriksa Muhaimin.
Nama Muhaimin disebut secara eksplisit dalam surat penahanan tersangka kasus
suap, Dharnawati. Disebutkan bahwa uang Rp1,5 miliar yang disita KPK berstatus pinjaman untuk tunjangan hari raya Muhaimin.
Dharnawati ialah pengusaha PT Alam Jaya Papua yang ditangkap KPK pada 25
Agustus bersama dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Ditjen Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya dan Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin mengonfirmasi dana suap yang ditemukan
penyidik KPK mencapai Rp7,3 miliar. Duit itu diduga untuk memuluskan pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur proyek transmigrasi di 19 kabupaten dengan total anggaran Rp500 miliar dari APBN-P 2011 untuk Kemenakertrans.
Alokasi dana Berdasarkan hasil penelusuran KPK, menurut sumber Media Indonesia di Jakarta, kemarin, sebetulnya duit yang diminta dari Dharnawati sebesar Rp7,5 miliar. Alokasinya, Rp3 miliar-Rp4 miliar disebut kan untuk Muhaimin, sisanya dibagi-bagikan kepada pejabat Kemenakertrans.
Uang yang disebut-sebut untuk Muhaimin itu diminta seseorang yang biasa
mendampingi Muhaimin. Dia dan ketiga tersangka sudah dua kali bertemu untuk
membahas duit itu. Uang Rp1,5 miliar yang disita KPK itu diakui Dharnawati sebagai
persekot untuk Muhaimin. Namun, Muhaimin sudah membantah menerima suap dan mengatakan namanya dicatut. “Bisa saja yang menerima suap mengatasnamakan saya,“ kata Muhaimin.
Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin, mengatakan penyidik akan menindaklanjuti informasi apa pun, termasuk soal alokasi uang untuk Muhaimin. Namun, informasi itu tetap membutuhkan pengakuan dan alat bukti pendukung. Itulah sebabnya KPK segera memeriksa Muhaimin. M Jasin, kemarin, memastikan jadwal pemeriksaan untuk keseluruhan sudah disusun. Bahkan, menurut Kepala
Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, KPK tidak perlu meminta izin Presiden untuk memeriksa Muhaimin.
Komisi IX DPR juga akan memanggil Muhaimin. Menurut Wakil Ketua Komisi IX Irgan
Ch Mahfiz, Muhaimin harus mempertanggungjawabkan keterkaitan kedua pejabatnya dalam kasus suap. (Nav/*/X-3)
[email protected]
Epaper.mediaindonesia.com Selasa, 6 September 2011
Hari Sabarno Didakwa Memperkaya Diri Rp1,2 Miliar MANTAN Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno didakwa memperkaya diri sendiri dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah Indonesia.
Menurut jaksa penuntut umum Ketut Sumedana, Mendagri era Presiden Megawati
Soekarnoputri itu telah memperkaya diri sendiri sekitar Rp1,2 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp396 juta dan sebuah mobil Volvo senilai Rp808 juta.
“Menguntungkan terdakwa (Hari Sabarno) sebesar Rp396 juta dan ditambah dengan
satu unit mobil merek Volvo nomor polisi B 448 HR tahun 2005 seharga Rp808 juta,“ kata jaksa Ketut Sumedana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (5/9).
Jaksa Sumedana mengu raikan uang dan mobil tersebut diperoleh terdakwa dari
Hengky Samuel Daud selaku direktur PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara, setelah ditandatanganinya surat perjanjian kontrak pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk 22 wilayah di Indonesia.
Imbalan tersebut kemudian diberikan oleh istri Hengky bernama Cheny Kolodam
yang diberikan dalam 2 tahapan, yaitu pertama uang pada 17 April 2003 dan mobil pada 8 November 2004.
“(Uang) dipergunakan untuk biaya pengerjaan mebel di rumah terdakwa di
perumahan Kota Wisata cluster Virginia Blok L1 nomor 19 di kawasan Gunung Putri, Bogor,“ imbuhnya.
Selain memperoleh imbalan untuk dirinya sendiri, jenderal bintang empat itu juga
menguntungkan mantan Dirjen Otda, Oentarto Sindung Mawardi, sebesar Rp200 juta dan menguntungkan perusahaan milik Hengky sebesar Rp97,026 miliar.
Karena itu, Hari Sabarno akhirnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi
memperkaya diri sendiri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah Indonesia tahun 2003-2005. Ia terancam pidana penjara paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Oentarto selaku Dirjen Otonomi Daerah Depdagri dan mendiang Hengky telah lebih dulu divonis bersalah. Oentarto dihukum tiga tahun penjara dan Hengky dikenai hukuman 15 tahun penjara. (*/P-2)
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
