P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 28 September 2011
Indeks 1. Dugaan Korupsi KPK didesak usut kembali kasus PT Semen Baturaja 2. Terorisme Pemasok senjata divonis 11 tahun penjara 3. Korupsi Kemendiknas 4. Korupsi di Kemenakertrans Tamsil membantu realisasi program
5. Korupsi di Kementrian Sosial
Berkas Yusrizal Dinyatakan lengkap
6. Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi di Kemendiknas
Suarakarya-online.com
Rabu, 28 September 2011 DUGAAN KORUPSI KPK Didesak Usut Kembali Kasus PT Semen Baturaja JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera
mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi di PT Semen Baturaja Palembang, Sumatera Selatan, yang diduga melibatkan Ketua DPR Marzuki Alie saat menjadi salah satu petinggi di perusahaan BUMN tersebut.
Desakan itu disampaikan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Laskar
Nazaruddin saat melakukan unjuk rasa di dua tempat yang berbeda di Kejaksaan Agung dan gedung KPK, Selasa (27/9).
Koordinator Laskar Nazaruddin, Karnoto menjelaskan, ada dua hal yang menjadi alasan mereka agar kasus tersebut dibuka kembali.
Pertama, Kejaksaan Agung harus segera mencabut surat penghentian penyelidikan perkara (SP3) kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab, Marzuki sudah ditetapkan
sebagai tersangka oleh salah satu kejaksaan di Sumatera Selatan, namun kasusnya dihentikan karena intervensi Kejaksaan Agung dengan mengeluarkan SP3," ujar Karnoto.
"SP3 yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait kasus Marzuki Alie, tidak sah dan harus dibatalkan karena menyakiti rasa keadilan dan merugikan negara ratusan
miliar rupiah. Karena itu, kami dari Laskar Nazaruddin, menuntut Kejagung untuk mencabut SP3 dan mengusulkan agar kasus ini diproses oleh KPK," kata Karnoto kepada wartawan.
Karnoto menjelaskan, kasus korupsi pada proyek optimalisasi pabrik PT Semen
Baturaja itu, diduga terjadi pada priode 1997-2001. Terkait kasus tersebut, Kejati Sumsel sudah menetapkan tiga tersangka, di antaranya Marzuki Alie yang saat itu menjabat Direktur Komersial PT Semen Baturaja.
Tersangka lain adalah, Kepala Departemen Niaga, Azam Azman Natawijaya dan Direktur Teknik PT Semen Baturaja Darusman. Ketiganya diduga melakukan korupsi sebesar 20 persen dari total anggaran Rp 600 miliar dalam proyek tersebut.
Kedua, lanjut Karnoto, KPK harus segera mengambil alih kasus tersebut. Oleh karena harus diakui bahwa KPK lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding Kejaksaan dan Kepolisian.
"Jangan hanya Nazaruddin yang dihukum, karena banyak petinggi Demokrat yang
terkait kasus hukum. Kalau Nazaruddin dihukum, Marzuki Alie juga harus dihukum," tegasnya.
Karnoto mengatakan, sejumlah aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil yang
tergabung dalam Laskar Nazaruddin, tidak menyangka bahwa Marzuki Alie seorang yang tersangkut masalah hukum. "Namun ternyata dia diduga bermasalah korupsi
juga. Itu makanya kami memutuskan untuk melaksanakan demonstrasi ini," jelas dia. Karnoto juga mengatakan bahwa pihaknya mendesak Presiden SBY untuk memecat
Marzuki dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan menonaktifkannya dari jabatan apa
pun di Partai Demokrat karena ada potensi penyalahgunaan jabatan demi
meloloskan diri dari kasus hukum. Menurut Karnoto, janggal jika sebuah kasus
seperti PT Semen Baturaja yang berpotensi merugikan negara sangat besar, dapat di-SP3-kan begitu saja.
Dia menduga, Kejagung mendapat tekanan politik dari Marzuki yang saat itu
menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan mantan Ketua Umum Hadi Utomo. Karnoto menyatakan, pihaknya menduga Marzuki Alie sengaja menjadikan Partai
Demokrat sebagai bungker perlindungan dari penyelidikan kasus korupsi. "Presiden SBY seharusnya mendorong dia turun dari posisi Ketua DPR supaya jangan berlindung di Partai Demokrat," ujar Karnoto.
Keinginan masyarakat mendesak KPK agar segera mengambil alih kasus dugaan korupsi yang melibatkan Marzuki Alie, juga sudah pernah disuarakan Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I).
Bermula dari sepucuk surat yang dilayangkan Direktur Eksekutif KP3-I, Tom Pasaribu ke Kejaksaan Agung pada 1 Februari 2010 untuk meminta penjelasan ihwal penerbitan SP3 atas nama tersangka Marzuki Alie.
Sayangnya, hingga saat ini surat tersebut tak berbalas. Menurut Tom Pasaribu, ada indikasi SP3 yang dikeluarkan Kejagung, sarat dengan nuansa politik.
"Harus dijelaskan mengapa SP3 dikeluarkan. Sebab, kejaksaan sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Setelah jadi tersangka, tiba-tiba kasusnya ditarik Kejagung, saat itulah keluar SP3. Kejagung harus menjelaskan kenapa sampai dikeluarkan
SP3,"kata Tom. (Sugandi)
Cetak.kompas.com
Rabu, 28 September 2011
TERORISME Pemasok Senjata Divonis 11 Tahun Penjara Medan, Kompas - Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum terdakwa Fadli Sadama dengan hukuman 11 tahun penjara karena dinilai terbukti terlibat dalam jaringan teroris yang menyerang Bank CIMB Niaga dan kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.
”Kami memberi waktu tujuh hari kepada terdakwa untuk banding, pikir-pikir, atau
menerima amar putusan ini,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Rumekso sebelum menutup sidang di PN Medan, Selasa (27/9).
Hakim menjerat Fadli dengan Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Nur Ainun Siregar, yakni 15 tahun penjara. Fadli didakwa ikut merancang penyerangan Bank CIMB Niaga dan memasok senjata dari Malaysia.
Penasihat hukum Fadli, Erwin Asmadi, menyarankan agar Fadli banding atas putusan tersebut. Alasannya, belum ada fakta jelas di pengadilan yang membuktikan Fadli terlibat permufakatan jahat atau terorisme. Fadli menyatakan masih pikir-pikir. Aktivis KMI Fadli Sadama, yang juga kerap dipanggil Acin alias Zaid alias Fernando alias Buyung alias Ade, lahir di Dai Lingga, Kepulauan Riau, 29 tahun lalu. Laki-laki lulusan SMA
ini terakhir tercatat tinggal di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Terdakwa merupakan penasihat Kelompok Mujahidin Indonesia wilayah Medan. Organisasi ini berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah.
Dia kenal baik Taufik Hidayat (tewas di Dolok Masihul) yang memimpin perampokan CIMB Niaga dan kantor Polsek Hamparan Perak. Fadli juga ikut mengatur
perampokan yang menewaskan seorang anggota Brimob Polda Sumut. Fadlilah yang membeli dan memasok senjata pesanan Taufik cs dari Malaysia.
Fadli pernah ditangkap Polisi Diraja Malaysia saat hendak ke Indonesia membawa dua senjata. Dia ditahan di Malaysia dan kemudian dideportasi ke Indonesia pada 4 Desember 2010.
Sebelum memvonis Fadli, majelis hakim PN Medan memvonis 13 rekan Fadli dengan
hukuman 5 tahun hingga 12 tahun penjara. Mereka adalah Khairul Ghazali alias Abu Yasin (5 tahun penjara), Nibras alias Arab (6 tahun), Agus Sunyoto (6 tahun), Suriadi alias Adi (6 tahun), Anton Sujarwo (7 Tahun), Jaja Miharja (7 tahun), Jumirin, (7
tahun), Beben Khairul Banin (8 tahun), M Choir alias Butong (9 tahun), Pamriyanto (10 tahun), Pautan (10 tahun), Abdul Gani (10 tahun), dan Marwan alias Wak Geng (12 tahun). (MHF)
Detik.com
Rabu, 28 oktober 2011
Korupsi Kemendiknas Wamendiknas Fasli Djalal Diperiksa Mabes Polri Jakarta - Wakil Kementerian Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal
memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Fasli diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas.
Fasli tiba pukul 09.35 WIB menggunakan mobil dinasnya. Ia lalu berjalan santai
sambil meladeni pertanyaan wartawan. Pria yang mengenakan baju safari abu-abu ini datang sendiri dan langsung menuju gedung Bareskrim.
"Pertanyaan umum-umum saja, apa tugas pokok fungsi dirjen, SKnya. Jadi nanti mudah-mudahan sore sudah selesai, dan nanti kita bisa berdialog. Kemudian hubungan dengan struktur dan nama-nama staf saya," kata Fasli di Gedung Bareskrim, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (28/9/2011).
Fasli masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Saat proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar, Fasli masih menjabat sebagai Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
"(Pertanyaan minggu kemarin) Mengenai tata cara penganggaran hubungan dengan perencanaan strategis hubungan dengan rencana kerja pemerintah dan kerja
kementerian sampai bagaimana sebuah rencana itu disetujui bersama DPR," kata Fasli.
Berapa nilai proyek itu, Pak? "Itu total nanti kita minta kepada aparat yang lebih jelas," jawab Fasli.
Fasli membenarkan proyek tersebut terdistribusi di 30 Provinsi. "Memang distribusinya kan di semua lembaga dan PMTK, pusat pengembangan dan pemberdayaan," papar dia.
"Tersangkanya siapa?" cecar wartawan. "Itu nanti Bareskrim yang memberikan (penjelasan). Saya masih saksi ya," kata Fasli. Belum diketahui total proyek dan total kerugian negara dalam kasus ini. Polri menyebut ada satu calon tersangka, meski identitasnya belum diungkap. Sebelumnya, Fasli juga pernah diperiksa Rabu (21/9). (ape/aan)
Suarapembaruan.com
Rabu, 28 September 2011
Korupsi di Kemnakertrans Tamsil Membantu Realisasi Program
[JAKARTA] Saksi dalam kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah Bidang Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Ali Mudhori mengatakan bahwa realisasi program tersebut atas bantuan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari
Fraksi PKS, Tamsil Linrung. "Program Kemenakertrans atas bantuan Pak Tamsil," kata Ali Mudhori di kantor KPK, Jakarta, Selasa (27/9).
Ali menjelaskan program tersebut berawal dari permintannya kepada Tamsil untuk membantu. Dikarenakan, banyak masyarakat di daerah transmigrasi yang masih menderita. Permintaan tersebut supaya tahun 2012 infratruktur di daerah
transmigrasi bisa ditingkatkan. Sehingga, perekonomian di daerah transmigrasi juga meningkat. "Kebetulan keluarga dan teman-teman saya di daerah transmigrasi," ungkap Ali.
Hanya saja, Ali mengaku tidak mengetahui mengenai komitmen fee 10 persen yang
dikatakan untuk memuluskan turunnya anggaran PPDIT sebesar Rp 500 miliar ke 19 Kabupaten. "Saya tidak paham mengenai itu (fee 10 perse)," ujar Ali.
Selain itu, Ali juga mengaku tidak mengetahui keterkaitan program PPDIT dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar.
Namun, Ali mengaku mengenal Iskandar Pasojo alias Acos. Acos mengaku sebagai
staf ahli dari Tamsil Linrung. "Dulu saya pernah di tim asistensi untuk Menakertrans selama setahun dari 1 Januari - 31 Desember 2010," ungkap Ali.
Seperti diketahui, salah satu kuasa hukum tersangka Dharnawati, Rahmat Jaya
mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 Kabupaten. Rahmat menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat. Nama-nama yang disebut oleh Rahmat tersebut mulai dari staf pribadi Menakertrans Muhaimin Iskandar hingga orang dekat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR
RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung. Menurut Rahmat, ada tiga nama yang diduga aktif berperan dalam proses
permintaan dana kepada PT Alam Jaya Papua. Dimana, dua diantaranya staf
Muhaimin, yaitu Ali Mudori dan Fauzi. Ali disebut sebagai staf khusus Menakertrans dan Fauzi menjabat staf ahli Menakertrans. Kemudian, Acoz yang diduga sebagai tangan kanan Tamsil. "Ali Mudori merupakan staf khusus 'Mentra 1'. Fauzi staf pribadi 'Mentra 1'. Acoz orang dekat Tamsil," ungkap Rahmat. [N-8]
Suarapembaruan.com
Rabu, 28 September 2011
Korupsi di Kementerian Sosial Berkas Yusrizal Dinyatakan Lengkap [JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan berkas penyidikan atas nama mantan Kepala Sub Bidang Kemitraan Usaha Departemen Sosial, Yusrizal, P21 (lengkap). Kasus itu siap naik ke tahap penuntutan. "Berkas pak Y sudah dinyatakan lengkap," kata Juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (27/9).
Johan menambahkan, dengan lengkapnya berkas tersebut, maka dalam waktu sekitar dua minggu Yusrizal akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Yusrizal ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan mantan atasannya Amrun Daulay yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial (dirjen banjamsos) sejak 8 April lalu. Dimana, politikus Partai Demokrat tersebut telah lebih dahulu menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Amrun sendiri diduga telah melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan Depsos dalam pengadan sapi impor dan mesin jahit tahun 2004. Sehingga,
dikatakan merugikan keuangan negara sekitar Rp 15,138 miliar. Sedangkan, Yusrizal disebut-sebut turut membantu penunjukkan tersebut.
Atas perbuatannya, Yusrzal dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [N-8]
Detik.com
Rabu, 28 September 2011
Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi di Kemendiknas Jakarta - Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan dua tersangka dalam
kasus dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas. Dua tersangka tersebut sudah menjalani pemeriksaan.
"Tersangkanya dua. Tapi, saya tidak bisa jelaskan siapa-siapanya karena masih
dalam penyidikan," kata Kabareskrim Komjen Pol Sutarman kepada detikcom usai menghadiri rapat Timwas Century di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Menurut Sutarman, Bareskrim terus melakukan investigasi terkait kasus tersebut.
Namun Sutarman tidak bisa menjelaskan berapa nilai proyek dan kerugian negara dalam kasus itu.
"Itu masih dalam investigasi tim auditor. Jadi (nilai proyek dan kerugian negara), saya tidak bisa jelaskan dulu," imbuh mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Wakil Kementerian Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal sebelumnya
memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Fasli diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas. (her/aan)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
