P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 27 Oktober 2011
Indeks 1. Korupsi Kudus Polisi bentuk tim pemburu Arumdyah 2. Tien
Tersangka
Kasus
Korupsi
Proyek
Pemutahiran
data
Ditunggu Penyidik 3. Kejati Lampung Resmi Kasasi Kasus Andi Satono 4. Dugaan Korupsi Kejati segara periksa kepala dinas PU DKI
Cetak.kompas.com
Kamis, 27 Oktober 2011
KORUPSI KUDUS Polisi Bentuk Tim Pemburu Arumdyah KUDUS, KOMPAS - Kepolisian Resor Kudus membentuk tim pemburu mantan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus, Arumdyah Lienawati. Langkah itu dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Kudus memasukkan Arumdyah dalam daftar pencarian orang (DPO).
”Kami tengah menunggu surat dari Kejaksaan Negeri Kudus. Jika surat itu diterima, tim akan dibentuk dan gambar Arumdyah akan disebar di wilayah Polres Kudus,” kata Kepala Polres Kudus Ajun Komisaris Besar R Slamet Santoso, di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (26/10).
Slamet menyatakan, akan berkoordinasi dengan polres-polres daerah lain di Jawa Tengah untuk melacak Arumdyah jika tidak berada di Kudus.
Arumdyah merupakan terpidana kasus dana normalisasi Kali Gelis dari APBD 2008 senilai Rp 978,7 juta. Arumdyah tiga kali tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kudus dengan alasan sakit. Kejari Kudus kesulitan melacak keberadaan perempuan itu sehingga ia dinyatakan sebagai buronan sejak Selasa lalu.
Kepala Kejari Kudus Bambang Haryanto mengemukakan, Arumdyah belum
menyerahkan diri hingga Rabu. Kejari juga kesulitan melacak keberadaan Arumdyah karena kuasa hukumnya belum memberitahu.
Adapun kuasa hukum Arumdyah, Agus Nurudin, mengaku tidak tahu keberadaan
kliennya. Dia telah menanyakan kepada kerabat Arumdyah, tetapi tidak diberitahu. Agus hanya mendapat informasi mengenai Arumdyah sedang sakit dan tertekan.
Sementara itu, situasi sempat memanas dalam proses penanganan kasus dugaan
korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Sikka tahun 2009 sebesar Rp 19,7 miliar, di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sempat terjadi unjuk kekuatan antara massa
pendukung Bupati Sikka Sosimus Mitang dan massa yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekitar 1.000 pendukung Sosimus Mitang yang tergabung dalam Aliansi Pendukung Pembangunan Sikka (APPS), Rabu, berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Sikka dan DPRD Sikka.
Aksi itu sebagai aksi tandingan setelah sebelumnya, Senin lalu, sedikitnya 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kabupaten Sikka
Menggugat (Alin Rakang), yang menghendaki kasus bansos ditangani oleh KPK. Secara terpisah, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto berpendapat, kian
merajalelanya praktik korupsi tidak lepas dari kegagalan pemerintah dalam
membangun karakter bangsa. Lemahnya kepemimpinan membuat pencurian uang rakyat terus menerus terjadi.
”Korupsi terjadi karena karakter yang keliru selama ini cenderung dipelihara,”
ungkap Herry dalam diskusi antikorupsi yang diadakan pengelola Bung Hatta AntiCorruption Award di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu. (SEM/RIZ/HEN)
Surabaya.tribunnews.com Kamis, 27 Oktober 2011
Tien Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pemutahiran Data Ditunggu Penyidik TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA- Satu persatu tersangka kasus Korupsi Proyek Pemutahiran Data dalam proyek Dinas Penduduk dan Catatan Sipil dipanggil Polda
Jatim. Kali ini giliran Tien Novita yang dijadwalkan akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jatim, Kamis (28/10). Sayangnya hingga kini Tien belum tiba.
Dari pantauan Tribunjatim.com, sejak pukul 08.00 WIB, suasana di ruang Tindak Pidana Korupsi sepi. Hanya ada beberapa petugas yang hilir mudik menghantar berkas ke ruangan lain.
"Belum ada yang namanya Tien," kata seorang petugas jaga di Polda Jatim. Tien merupakan staff Keuangan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil yang ditunjuk
sebagai sekretaris dalam proyek yang menelan dana hingga Rp 3,6 milyar. Karena
Polisi menduga ada tindak korupsi dalam proyek ini, oleh karenanya Tien dijadikan
tersangka dalam kasus ini. Tien dianggap mengatahui adanya tindak korupsi dalam kasus ini.
Antaranews.com
Kamis, 27 oktober 2011
Kejati Lampung Resmi Kasasi Kasus Andi-Satono Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi
Lampung yang diketuai Abdul Kohar resmi menyatakan kasasi terhadap vonis bebas dua terdakwa korupsi APBD bupati nonaktif Lampung Timur Satono dan mantan bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya.
"Kami resmi layangkan surat kasasi dan melayangkan surat akta pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang kamis pagi," kata ketua tim jaksa A Kohar, di Bandarlampung.
Akta pernyataan kasasi perkara Satono dicatat dengan nomor akta 304/Pid/Sus/2011/PN TK tanggal 27 Oktober 2011.
Sementara untuk Andy Achmad Sampurna Jaya, tertera dalam akta pernyataan kasasi dengan no akta 434/Pid/Sus/2011/PN.TK tanggal 27 Oktober 2011.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut umum dalam dua persidangan kasus korupsi
penyimpanan dana APBD, masing-masing Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, di PN Tanjungkarang, A Kohar menyatakan akan
melakukan langkah kasasi terkait bebasnya dua tersangka korupsi dalam kasus tersebut.
"Kita akan melakukan langkah kasasi pada kedua kasus tersebut, termasuk yang
terakhir dengan terdakwa Andi Achmad yang baru saja diputus bebas oleh majelis hakim," kata dia.
Khusus untuk kasus Andi Achmad, dia menegaskan, terjadi inkonsistensi dengan
putusan pengadilan sebelumnya, yang memvonis mantan bendahara dan Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah, Herman Hasbullah dan Musawir Subing, bersalah. (ANT)
Suarakarya-online.com
Rabu, 26 Oktober 2011 DUGAAN KORUPSI
Kejati Segera Periksa Kepala Dinas PU DKI JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI telah merencakan pemeriksaan
terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Ery Basworo terkait kasus dugaan korupsi proyek pembersihan saluran dan kali di 5 wilayah DKI yang diduga merugikan negara Rp 109 miliar. "Jaksa penyidik yang melakukan penyelidikan telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PU dan lima orang lainnya yang diduga tahu masalah
tersebut," ujar Kasi Penkum Kejati DKI, Suhendra, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/10).
Suhendra membantah pihaknya lamban merespons pengaduan masyarakat terkait
dugaan korupsi pada proyek pembersihan saluran dan kali di DKI Jakarta. Menurut
dia, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemanggilan projustitia terhadap 12 orang, yang terdiri dari para pejabat di lingkungan DPU DKI, pelaksanan proyek, maupun konsultan pengawas.
Kendati demikian, dia membenarkan ada sedikit hambatan dalam pemeriksaan di tingkat penyelidikan tersebut. "Soal teknis yang jadi kendala, seperti tidak hadir
meski sudah dipanggil secara patut, atau datang tetapi tidak membawa dokumen yang kita perlukan, atau tidak datang dengan berbagai alasan," rinci Suhendra.
Suhendra menjamin, pihaknya pasti akan meningkatkan status perkara tersebut ke
penyidikan jika memang telah cukup bukti. "Tidak ada alasan untuk tidak menaikkan ke penyidikan," ucapnya tegas.
Menjawab pertanyaan mengapa Kejati DKI hanya mengusut dugaan korupsi tersebut
hanya pada tahun anggaran 2010, sementara laporan dari masyarakat disertai ddata sejak 2008-2011, Suhendra mengatakan bahwa pihaknya memiliki skala prioritas.
"Kami juga mendapat informasi bahwa laporan yang sama pada periode 2008-2009 sudah ditangani Kejkaksaan Agung," terang Suhendra.
Di hari saya sama, ratusan massa yang menamakan diri Masyarakat Jakarta Anti Korupsi berunjuk rasa di depan kantor Kejati DKI menuntut penuntasan kasus tersebut.
Menurut koordinator aksi Abdul Wahap, laporan kasus tersebut disertai data lengkap
telah diserahkan ke Kejati DKI sejak tiga bulan silam, tapi tidak jelas penanganannya. Dia menduga telah terjadi kongkalikong antara mafia anggaran di DPDR DKI dengan sejumlah oknum DPU DKI. (Jimmy Radjah)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
