P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 24 Oktober 2011
Indeks 1. Lengser Sebulan, Bekas Bupati Ditahan 2. Penangkapan Pejabat Kemenakertrans Dadong siap buka-bukaan dipersidangan 3. Penangkapan Pejabat Kemenakertrans Berkas pemeriksaan Dharnawati, Nyoman, Dadong Rampung
Tempointeraktif.com
Senin, 24 Oktober 2011 Lengser Sebulan, Bekas Bupati Pati Ditahan TEMPO Interaktif, Semarang - Bekas Bupati Pati Tasiman yang baru lengser dari
jabatannya pada 27 September 2011 lalu ditahan penyidik Polda Jawa Tengah, Senin, 24 Oktober 2011 siang tadi.
Kader PDI Perjuangan Pati itu langsung ditahan di tahanan Mapolda Jawa Tengah
karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 2003 pada pos dana bagi hasil sebesar Rp 1,7 miliar.
Sebelum ditahan, Tasiman diperiksa di markas Ditreskrimsus Polda Jateng mulai
pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB. Usai diperiksa, Tasiman digelandang ke sel tahanan dengan menggunakan mobil Ford Ranger bernomor polisi H 8214 PQ dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Para wartawan yang ingin
mewawancarai Tasiman pun tak bisa mendekat. “(Penahanan) ini untuk memudahkan proses penyidikan,” kata Direktur Reserse
Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Didid Widjanardi, Senin, 24 Oktober 2011. Penahanan Tasiman adalah untuk mempercepat proses penyidikan kasus korupsi tersebut.
Didid menjamin proses penahanan mantan Tasiman selama dua periode itu sudah
sesuai dengan pertimbangan hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta buktibukti yang ada.
Penyidik Polda Jawa Tengah akan secepatnya melengkapi berkas pemeriksaan
Tasiman agar bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sehingga bisa segera disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dengan
ditahannya Tasiman ini, kata Didid, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut.
Jumat, 21 Oktober 2011 lalu, Tasiman menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah. Saat itu, Tasiman menjawab 104 pertanyaan seputar riwayat pekerjaan dan
kronologis yang bersangkutan menyalurkan dana APBD Kabupaten Pati 2003 pada pos dana bagi hasil. Saat itu, Tasiman tidak ditahan.
Tasiman ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Tengah sejak Maret 2008 lalu. Saat masih menjabat Bupati Pati, Tasiman sempat sudah diperiksa Polda
tapi masih berstatus sebagai saksi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Polda tak
juga memeriksa Tasiman karena terkendala tidak adanya izin pemeriksaan Presiden. Tasiman diduga bekerja sama dengan Mantan Wakil Bupati Kotot Kusmayanto dan Mantan Ketua DPRD Pati Wiwik Budi Santoso menyalahgunakan dana Laporan
Pertanggungjawaban Bupati 2002 dan Dana Bantuan Pihak Ketiga 2003. Total dana yang diduga disimpangkan mencapai Rp 1,9 miliar.
Penyidik Polda mencecar Tasiman soal mengapa pada pos LPJ Bupati yang sudah dianggarkan pada APBD murni tahun 2002 kembali dianggarkan pada APBD
perubahan 2003 senilai Rp 250 juta. Dana diduga dibagi-bagi untuk Tasiman sendiri Rp 8 juta, Wakil Bupati Kotot Kusmanto Rp 7 juta, Sekda Slamet Prawiro Rp 6 juta,
Ketua DPRD Wiwik Rp 7 juta, Wakil Ketua DPRD Sarno Rp 6 juta, Wakil Ketua DPRD Mundir Syarif Rp 6 juta dan 45 anggota dewan masing-masing Rp 5 juta.
Penyidik juga menanyakan soal dugaan penyimpangan pos bantuan pihak ketiga senilai Rp 750 juta. Sebab, dana yang seharusnya diberikan pada yayasan panti asuhan dan sosial itu malah dibagi-bagikan untuk sejumlah pejabat, yakni 45
anggota Dewan masing-masing Rp 10 juta, sekretariat 7 partai politik Rp 175 juta,
Bupati Tasiman Rp 70 juta dan Wakil Bupati Rp 55 Juta. Pada APBD Perubahan 2003, pos ini kembali dianggarkan senilai Rp 900 juta yang dibagikan untuk 45 anggota dewan, masing-masing Rp 20 juta.
Sebelumnya, pengacara Tasiman, Kastubi, menyatakan kliennya hanya melaksanakan Peraturan Daerah (perda) Pati No 1 Tahun 2003 tentang APBD yang sudah disetujui Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, uang Rp 70 juta pada pos bantuan pihak ketiga
yang diterima Tasiman pun diklaim bukan sebagai bupati, namun mewakili partainya PDI Perjuangan. Saat anggaran itu diketahui bermasalah, Tasiman juga sudah mengembalikannya. ROFIUDDIN Tribunnews.com
Senin, 24 Oktober 2011 Penangkapan Pejabat Kemennakertrans Dadong Siap Buka-bukaan Dipersidangan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu tersangka kasus suap program percepatan
pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) Dadong Irbarelawan siap buka-bukaan di persidangan, menguak keterlibatan Sindu Malik Cs dalam praktek korupsi yang dituduhkan kepadanya.
"Iya (kita akan buka-bukaan). Insya Allah," tutur Dadong di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/10/2011).
Dadong mengaku, hingga saat ini, dirinya masih tetap ingin Sindu Malik Cs
ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus hukum yang menderanya tersebut. "Iya dong, Sindu Malik dan Acoz saya berharap karena dia inisiatornya," katanya. Untuk mencapai niatan itu, katanya, baik dirinya maupun dua tersangka lain, yaitu I Nyoman Suisnaya dan Dharnawati telah memberikan keterangan dan bukti terkait keterlibatan Sindu Malik Cs kepada penyidik.
Penasihat hukum Dadong, Syafrie Noer menilai bukti-bukti untuk menjerat Sindu
Malik Cs sebagai tersangka dalam kasus ini, sudah cukup. "Bukti sudah cukup. Kami juga punya bukti, KPK juga punya, rekaman telepon juga sudah ada, surat-surat juga," ungkapnya.
Sementara menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, hingga kini, Sindu Malik masih
berstatus saksi terkait kasus tersebut. Bisa tidaknya Sindu dijadikan tersangka dalam kasus ini, imbuhnya, sangat tergantung hasil persidangan.
Tribunnews.com
Senin, 24 Oktober 2011 Penangkapan Pejabat Kemennakertrans Berkas Pemeriksaan Dharnawati-Nyoman-Dadong Rampung TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik KPK sudah merampungkan berkas
pemeriksaan tiga tersangka kasus suap Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah
Transmigrasi di Kemenakertrans. Tiga tersangka tersebut, Dharnawati, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Prihasa Nugraha saat ditannya wartawan di kantor KPK, Senin (24/10/2011).
"Ya, ketiganya sudah P21, hari ini. Berkas mereka akan dilimpahkan," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Prihasa Nugraha, Senin (24/10/2011).
Adapun para tersangka, usai diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik I Nyoman Suisnaya maupun Dadong mengaku bahwa berkasnya sudah
P21 karena barang bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK kepada dirinya sudah cukup.
"Kalau bukti sih sudah lengkap, Maka hari Senin P21,” ujar I Nyoman. kemuadian
Dadong pun menyatakan hal yang serupa. "Sudah lengkap berkasnya, Senin P21, tapi datang lagi untuk pelimpahan berkas kata penyidik," kata Dadong usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/10/2011) lalu.
Sementara itu, satu tersangka lagi, Dharnawati juga telah mengisyaratkan
perampungan berkasnya hari ini saat ditannya wartawan usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Selasa (18/10) lalu.
"Minggu depan, Senin mungkin. mudah-mudahan sudah selesai," kata Dharnawati usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/10/2011).
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
