P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 04 Oktober 2011
Indeks 1. KPK Periksa Istri Anggota DPRD Seluma 2. Korupsi Kemenakertrans Diperiksa KPK, Muhaimin Bantah Terima Suap 3. KPK Telusuri Aliran Dana Eks Bos Century ke Pajabat BI
Mediaindonesia.com
Selasa, 4 Okober 2011 KPK Periksa Istri Anggota DPRD Seluma BENGKULU--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat istri
anggota DPRD Seluma, Bengkulu sebagai saksi terkait dugaan suap yang melibatkan Bupati Murman Effendi, di Mako Brimob, Selasa (4/10).
"Iya, kami mendapatkan surat pemeriksaan istri oleh KPK hari ini jam 09.00 WIB
untuk menghormati hukum kami datang," kata Jonaidi salah seorang anggota DPRD Seluma, Selasa.
Dari pantauan, pemeriksaan pertama dilakukan kepada Ratna Juwita istri Jonadi dan Lily istri Fauzan Inzami yang dimulai sejak pukul 09.00 pagi hingga kini,
pemeriksaan oleh KPK yang dipimpin oleh Ice Nababan masih berlangsung. Sementara itu dua istri anggota DPRD lainnya, Ny Junaidi dan Ny Zuhelda istri Mulyan
Lubis masih menunggu giliran untuk diperiksa. Diungkapkan Jonadi anggota Komisi III DPRD Seluma yang menemani istrinya ke Mako Brimob mereka mendapatkan undangan dari KPK sejak beberapa hari lalu.
"Sebagai anggota masyarakat yang baik dan patuh hukum kita datang memenuhi panggilan tersebut," tambahnya.
Ia menambahkan pemeriksaan masih terkait dengan aliran dana dugaan suap
pengesahan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu oleh Bupati Seluma Murman Efendi terhadap 17 orang anggota DPRD Seluma, Murman
Efendi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di LP Cipinang oleh KPK. Ia tidak mau menjelaskan apakah istrinya terlibat atau mengetahui adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi para wakil rakyat tersebut.
"Kita hanya akan bicara kepada KPK, jika mau tahu isi pemeriksaan tanya saja dengan mereka langsung," ujarnya. Hanya saja ia mengatakan, ia dan keluarga bersama sembilan orang lagi rekannya
yang melaporkan kasus ini ke KPK hingga kini terus mendapatkan teror dan ancaman yang diduga dari orang dekat Bupati Seluma Murman Effendi.
"Namun hingga kini masih ancaman via telpon saja, saat ini kita juga telah merasa lebih aman setelah mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu Kasat Brimob Polda Bengkulu Kombes Subendi membenarkan adanya
pemeriksaan tersebut. "Kita hanya diminta memberikan ruangan dan kita sediakan," ujarnya.
Mengenai mengapa dilakukan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Bengkulu, ia tidak mau banyak bicara karena mereka dalam hal ini hanya menyediakan ruangan. (Ant/wt/X-12)
Suarakarya-online.com Selasa, 4 Oktober 2011 KORUPSI KEMENAKERTRANS
Diperiksa KPK, Muhaimin Bantah Terima Suap JAKARTA (Suara Karya): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)
Muhaimin Iskandar menyatakan, program Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Daerah (PPID) Transmigrasi bukan merupakan inisiatif kementeriannya. Namun, dia tidak mengungkapkan inisiator yang sesungguhnya.
"Tidak ada kaitan dalam hal PPID karena bukan perintah dari Kemenakertrans," ujar
Muhaimin Iskandar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10). Muhaimin menegaskan telah menjelaskan segala hal yang diketahuinya tentang proyek di 19 pemerintah daerah tersebut kepada penyidik KPK. Dia juga menolak terlibat secara personal dalam proyek itu.
"Saya ingin menjelaskan semuanya kepada KPK bahwa kasus penyuapan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya dan tidak pernah ada perintah dari saya,"
kata Muhaimin sambil bergegas memasuki mobil dan segera meninggalkan gedung KPK.
Namun, pernyataan Muhaimin dikuatkan kuasa hukumnya, Waode Nurzaenab. Menurut dia, dana PPID adalah program Kemenakertrans yang diambil oleh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Jadi, tidak ada kaitan antara program PPID senilai Rp 500 miliar itu dan Kemenakertrans," kata Waode.
Waode menegaskan, Kemenkeu melakukan sinergi dengan Badan Anggaran
(Banggar) DPR dalam membahas dan menyetujui pengalokasian Rp 500 miliar untuk program di 19 daerah tersebut.
"Silakan teman-teman (media massa) tanya ke Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR. Silakan dipertanyakan kepada beliau-beliau," ujarnya.
Waode juga menolak mengklarifikasi uang Rp 1,5 miliar yang ikut disita saat dua
pejabat Kemenakertrans, I Nyoman Siusnaya dan Dadong Irbarelawan, ditangkap KPK bersama seorang pengusaha bernama Dharnawati. Dia juga menjelaskan hubungan kliennya dengan Nyoman dan Dadong yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus itu karena Kemenakertrans tidak terkait dengan tindakan kedua pejabat itu.
Hal senada diungkapkan Nyoman usai memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Menurut Nyoman, uang Rp 1,5 miliar itu tidak ada kaitannya dengan Muhaimin.
"Uang itu dari Ibu Dharnawati untuk Sindu Malik," kata Nyoman. Sindu Malik adalah mantan staf Kemenkeu yang memiliki jaringan di Kemenkeu dan Banggar DPR.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey,
mengaku bertanggung jawab bersama Kementerian Keuangan atas persetujuan
pemberian dana sebesar Rp 500 miliar yang dialokasikan untuk program PPID di kawasan transmigrasi pada Ditjen P2KT Kemenakertrans.
"Ya, sah (persetujuan anggaran) dong. Yang setujui saya, Menkeu (Agus
Martowardojo-Red) dan semua dong," ujar Olly usai diperiksa penyidik KPK.
Namun, Olly mengaku tidak mengetahui apakah Kementerian Keuangan turut
menerima jatah dari proyek program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
(PPID) Transmigrasi di 19 kabupaten di seluruh Indonesia. Pada penyidikan tersebut, Olly hanya ditanyai seputar mekanisme pembahasan anggaran di DPR.
Dia juga ditanya perihal ketiga tersangka kasus itu, Nyoman, Dadong, dan Dharnawati. Dia juga ditanya apakah pernah membuat pertemuan atau menerima uang dari ketiga tersangka tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung menegaskan, program PPID Transmigrasi merupakan usulan darinya. Pengusulan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Sayalah yang mengusulkan supaya dana tugas pembantuan secara bertahap
dialihkan menjadi dana transfer ke daerah. Program ini menjadi program dana
transfer ke daerah," ujar Tamsil usai diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pada pencairan dana PPID Transmigrasi untuk 19 pemerintah daerah di Indonesia.
Menurut Tamsil, pembahasan pencairan dana itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yaitu diawali melalui pembahasan panitia kerja (panja) asumsi yang dilanjutkan kepada pembahasan panja optimalisasi dana belanja.
Tamsil menegaskan, semua anggota panja, termasuk dirinya, mengusulkan agar
dana itu langsung dicairkan dan dialokasikan langsung ke daerah. Selain anggota panja, menurut Tamsil, pemerintah juga ikut menyetujuinya.
Sementara itu, Aliansi Rakyat untuk SBY (ARUS) kemarin melakukan demo di depan gedung KPK, menuntut agar Menakertrans Muhaimin Iskandar diadili dan dipecat dari Kabinet Indonesia Bersatu II. (Nefan Kristiono)
Tempointerakrif.com
Selasa, 4 Oktober 2011
KPK Telusuri Aliran Dana Eks Bos Century ke Pejabat BI
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah
menelusuri dugaan aliran dana dari bekas pemilik Bank Century, Robert Tantular, kepada sejumlah pejabat di lingkungan Bank Indonesia. Namun, juru bicara KPK,
Johan Budi S.P. belum mau menjelaskan lebih rinci mengenai langkah penelusuran yang tengah dilakukan komisi antikorupsi.
“Ini masih dalam penyelidikan, tapi yang pasti sudah kami telusuri,” ujar Johan saat dihubungi, Selasa, 4 Oktober 2011.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan aliran dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya. Temuan itu terungkap setelah BPK menggelar audit forensik terhadap bank yang sekarang bernama Mutiara ini.
Dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini disebutkan, aliran dana kepada Budi mengucur pada September 2008, menjelang Bank Indonesia memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek Rp 689 miliar kepada Century. Pendanaan diberikan pada pertengahan Oktober 2008.
Menurut sumber Tempo, BPK telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan. Hasilnya, lembaga antipencucian uang itu juga
mengendus jejak aliran dana yang sama. "Sudah tuntas semua. Bahan sudah di tangan auditor," kata dia. "Kami sekarang fokus membuktikan aliran dana pascapemberian dana talangan."
Atas temuan BPK inilah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi
Pemberantasan Korupsi segera mengusut peran Budi Mulya dalam pengucuran dana talangan kepada Bank Century. "Apakah dia salah satu pejabat yang berperan penting dalam membuat kebijakan atau tidak ketika kasus Century," kata
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah, Ahad lalu. Budi Mulya sendiri saat ditemui di rumahnya di Jalan Panglima Polim III, Ahad sore lalu menolak berkomentar. Pertanyaan yang diajukan tak dijawab. Dia hanya berucap, "Terima kasih, tapi mohon maaf."
Menurut Johan, KPK hingga kini terus melakukan penyelidikan terkait pejabat-
pejabat yang diduga mendapat aliran dana itu. Bahkan, penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap Budi Mulya, tetapi juga terhadap pejabat lainnya. Namun demikian, kata dia, saat ini KPK belum memiliki rencana untuk melakukan
pemeriksaan lebih lanjut terhadap beberapa pejabat BI terkait dugaan aliran duit dari Robert Tantular. “Belum ada, kami belum mengarah pada pemeriksaan,” ujar Johan. IRA GUSLINA
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
