P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 09 Agustus 2011
Indeks 1. Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Dharmasyara Kejati Sumbar antre untuk periksa Nazaruddin 2. Korupsi Wisma Atlet Menpora pernah terima Nazaruddin 3. Penyimpangan Dana Kejati panggil saksi korupsi Bank Jateng Syariah
Mediaindonesia.com
Selasa, 9 Agustus 2011
Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Dharmasraya Kejati Sumbar Antre untuk Periksa Nazaruddin
JAKARTA--MICOM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) siap memeriksa Nazaruddin, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dharmasraya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejati (Kajati) Sumbar Bagindo Fahmi kepada Media Indonesia, Senin (8/8), setelah mengetahui tertangkapnya pria yang diduga kuat Nazarudin oleh pihak Interpol Kolombia di Kartagena, Minggu (7/8).
"Setibanya beliau di Jakarta, kita akan meminta izin kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini akan memudahkan proses penanganan kasus korupsi RSUD Dharmasraya yang melibatkan mantan Bupati Dharmasraya," ujarnya.
Sebelumnya, pembangunan RSUD Dharmasraya sudah tujuh bulan terbengkalai
akibat kasus mark-up tanah, dengan tersangka mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua. Selain itu, dua perusahaan yang diduga milik Nazaruddin yakni, PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan PT Anak Negeri, juga terlibat dalam kasus ini, dengan proyek land clearing senilai Rp19 miliar.
Mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua menjadi tersangka mark up tanah dengan menjual tanah seharga Rp4,8 miliar. Padahal, harga tanah tersebut semestinya Rp360 juta.
"Dalam proyek land clearing, PT DGI mendapat 66,4 persen dan PT Anak Negeri mendapat 33,6 persen," jelasnya.
Bagindo menambahkan, dalam proyek tersebut, PT DGI diwakili oleh direkturnya, Dudung Purwadi, sedangkan PT Anak Negeri diwakili oleh Mindo Rosalina.
"Tanpa ada laporan kemajuan serta termen 1, 2, dan 3, total uang land clearing senilai Rp19 miliar tersebut, dicairkan ke rekening Mindo Rosalina tanggal 17
Desember 2009. PT Anak Negeri dapat tender hanya cuma 33,6 persen, tetapi dapatnya kok 100 persen," tandas Bagindo.
Selain menunggu Nazarudin, Bagindo mengaku juga sedang menunggu lampu hijau dari KPK untuk memeriksa Mindo Rosalina Manulang. "Kita telah mengajukan surat untuk memeriksa Rosalina kepada KPK hari ini. Kita berharap dapat memeriksanya tanggal 18 Agustus nanti," ujar Bagindo yang tersisih dalam seleksi pemilihan pimpinan KPK.
Bagindo Fahmi merupakan salah satu nama yang disebut oleh Nazaruddin. Fahmi
dituding telah menyerahkan uang Rp1 miliar kepada petinggi Partai Demokrat, dalam upaya merebut posisi sebagai orang nomor satu di KPK. Namun pengakuan Nazaruddin itu dibantah oleh Fahmi. (YH/OL-2)
Cetak.kompas.com
Selasa, 9 Agustus 2011
KORUPSI WISMA ATLET Menpora Pernah Terima Nazaruddin di Kantornya Jakarta, Kompas - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut pernah
menerima Muhammad Nazaruddin di ruangan kerjanya di Lantai 10 Kantor Menpora. Selain Nazaruddin, ada sejumlah anggota DPR, yakni Ketua Komisi X Mahyudin dan anggota Komisi X, Angelina Sondakh, yang diterima Menteri.
Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam mengatakan hal itu saat bersaksi di persidangan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/8).
Sidang dengan terdakwa Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris itu juga menghadirkan saksi staf Wafid, Poniran, dan pengusaha Paulus Iwo.
”Betul,” kata Wafid saat dikonfirmasi hakim soal pertemuan di Lantai 10 Kantor
Menpora. Dari keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Wafid yang dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Wafid, dinyatakan saat Wafid datang ke ruangan kerja Menpora, selain Andi ada pula anggota DPR Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Ketua Komisi X DPR Mahyudin.
Namun, saat Wafid datang, pertemuan yang terjadi tahun 2010 itu hampir selesai sehingga ia tidak tahu isi pembicaraan dalam pertemuan itu.
Seusai sidang, saat ditanya wartawan soal pertemuan di ruangan kerja Menpora,
Wafid tetap menyatakan tidak tahu isi pembicaraan itu. Namun, ia mengaku dipesan sesuatu oleh Andi dalam pertemuan itu. ”Tindak lanjuti,” kata Wafid menirukan
perintah Andi. Namun, Wafid mengaku tidak paham apa maksud perintah Andi itu. Terkait cek senilai Rp 3,2 miliar yang diterimanya dari El Idris, Wafid bersikukuh itu adalah dana talangan untuk keperluan Kemenpora. Dana yang dihimpun dari
sejumlah pengusaha dan juga pribadi itu digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengiriman atlet ke luar negeri.
Poniran, saat bersaksi dalam sidang, mengatakan, dana talangan tersebut salah satunya juga digunakan untuk jamuan makan menteri.
Di Padang, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Fachmi mengatakan, Kejati
Sumbar akan memeriksa mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan
Rumah Sakit Umum Daerah Dharmasraya pada 2009. Kasus ini terkait juga dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Mindo masih menjalani persidangan dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet.
”Mindo kami butuhkan kehadirannya untuk diperiksa karena ini kasus lain yang sekarang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Fachmi.
Ia mengatakan, Mindo diduga kuat terlibat korupsi karena aliran dana proyek
sebesar Rp 19 miliar langsung dikucurkan pada tanggal 17 Desember. Padahal, Mindo dengan PT Anak Negeri semestinya hanya berhak atas 33,6 persen nilai aliran dana itu.
Fachmi mengatakan, pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar diizinkan memeriksa Mindo. (RAY/INK)
Suarakarya-online.com Senin, 8 Agustus 2011 PENYIMPANGAN DANA
Kejati Panggil Saksi Korupsi Bank Jateng Syariah SEMARANG (Suara Karya): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah segera memanggil beberapa saksi, sehubungan kasus dugaan korupsi dana di Bank Jateng Syariah (BJS) Cabang Semarang dan BJS Cabang Solo senilai Rp 94 miliar.
Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Setia Untung Arimuladi, tim pidana khusus sudah mengirim surat panggilan kepada para saksi."Pekan depan mereka akan kita periksa," ujarnya, kemarin.
Saat ditanya nama-nama saksi yang akan menjalani pemeriksaan, dia belum
bersedia mengungkap identitas demi kelancaran penyelidikan. Langkah tim pidana khusus melakukan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana BJS demi mengungkap ada tidaknya unsur pidana korupsi.
"Kami pasti mengusut kebenarannya sampai tuntas," kata Untung.
Sebagaimana diberitakan, Staf Ahli Gubernur Jateng, Jarot Nugroho, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di BJS Cabang Semarang dan BJS Cabang Solo senilai Rp 94 miliar.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng, Prajoko Haryanto, menjelaskan modus operandi yang digunakan, pejabat bersangkutan meminjam uang ke BJS Cabang Semarang dan BJS Cabang Solo dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu, SK pegawai fiktif, dan mark up jaminan. Setelah pinjaman cair, yang
bersangkutan tidak mengangsur pembayaran setiap bulan. Uang tadi sebagian justru digunakan untuk keperluan pribadi dan kepentingan usahanya.
Dugaan kasus korupsi ini bukan hanya melibatkan pejabat Pemprov Jateng, namun juga melibatkan orang-orang internal Bank Jateng Syariah lantaran nilainya sangat besar. Sementara jumlah penyimpangan dana di BJS ternyata bukan cuma Rp 94 miliar, melainkan sekitar Rp 100 miliar.
"Berbagai informasi yang kami dapat menyebutkan, penyimpangan dana di BJS mencapai Rp 100 miliar bukan Rp 94 miliar," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Dwi Yasmanto.
Dia memaparkan, dari data tahun 2010-2011 penyimpangan dana bukan hanya
terjadi di BJS Cabang Semarang dan BJS Cabang Solo. Bank Jateng cabang lainnya juga mengalami kasus serupa. Seperti Bank Jateng Cabang Pembantu Baturetno,
Wonogiri senilai Rp 5 miliar. Bank Jateng Cabang Karangpandan, Karanganyar senilai Rp 5 miliar. (Pudyo Saptono)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
