P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 Agustus 2011
Indeks 1. Dugaan Kasus Korupsi KPK Selidiki 7 Kasus Keterlibatan Nazaruddin 2. Korupsi di Kemenpora Atasan Sesmenpora mengetahui proses proyek wisma atlet dan Hambalang
Cetak.kompas.com
Selasa, 16 Agustus 2011
DUGAAN KASUS KORUPSI KPK Selidiki 7 Kasus Keterlibatan Nazaruddin Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki tujuh kasus korupsi
yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Kasus-kasus itu belum termasuk beberapa kasus yang masih dalam tahap pengumpulan bahan.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Senin (15/8), mengungkapkan, tujuh kasus yang diselidiki KPK berada di dua kementerian dengan total proyek lebih dari Rp 2 triliun. Pertama, di Kementerian Pendidikan Nasional, menyangkut kasus dugaan
korupsi pengadaan peralatan riset dan pengembangan ilmu untuk laboratorium di
lima universitas, yakni Universitas Negeri Malang; Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto; Universitas Negeri Jakarta; Universitas Sriwijaya, Palembang; dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (2009-2010).
Dua kasus lainnya ada di Kementerian Kesehatan, yakni pengadaan alat bantu mengajar dokter spesialis di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia (2009) serta pengadaan vaksin flu burung Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (2008-2010).
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto membenarkan, saat ini KPK memang menyelidiki lima sampai enam kasus dugaan korupsi terkait Nazaruddin. Menurut Johan, jumlah kasus dugaan korupsi yang diselidiki itu belum termasuk
yang sedang dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Johan mengatakan, salah satu kasus yang masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan
adalah dugaan korupsi dalam pengadaan kompleks olahraga Hambalang di Bogor,
Jawa Barat. ”Hambalang salah satu yang masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan,” katanya.
Johan menuturkan, kasus yang masuk tahap penyidikan baru suap ke Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. KPK menetapkan empat
tersangka, yakni Nazaruddin, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina
Manulang, Wafid, dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris. PT Anak Negeri adalah perusahaan Nazaruddin yang menjadi calo berbagai proyek
yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PT Duta Graha Indah adalah perusahaan yang mengerjakan proyek wisma atlet. Dalam kasus ini, Nazaruddin dan perusahaannya menjadi perantara. Modus yang sama digunakan Permai Grup—
perusahaan yang juga milik Nazaruddin—untuk membeli proyek wisma atlet, untuk kemudian dialihkan ke perusahaan lain.
Johan menuturkan, temuan kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin ini
kebanyakan setelah KPK menemukan bukti saat menggeledah kantor Permai Grup. ”Selain itu, ada juga pengembangan KPK dari kasus suap Sesmenpora,” katanya.
Ketua KPK Busyro Muqoddas setelah menerima penyerahan Nazaruddin mengatakan, setidaknya ada tiga klasifikasi kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin. Pertama,
kasus yang telah memasuki tahap penyidikan dengan nilai proyek Rp 200 miliar dan terjadi di dua kementerian. Salah satu kasus itu diduga suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang dilaksanakan Kementerian Pemuda dan
Olahraga. Dalam kasus ini, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kedua adalah kasus yang memasuki tahap penyelidikan. Kelompok ini terdiri atas
kasus di dua kementerian dengan nilai proyek Rp 2,64 triliun. Ketiga, terdiri atas 31
kasus, yang masih memasuki tahap pengumpulan data dan bahan di KPK. Total nilai proyek dari kasus Nazaruddin ini Rp 6,037 triliun.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo
berharap ”kemeriahan” pemulangan Nazaruddin diikuti pengusutan kasus itu secara transparan dan obyektif. Banyak kasus ”heboh” di awal, tetapi tidak jelas
penyelesaiannya, mirip kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan.
Ditemui DPR Kemarin, lima anggota Komisi III DPR menemui Nazaruddin di Markas Komando
Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi III Aziz
Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar) serta anggota Komisi III, Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar), Herman Hery (Fraksi PDI-P), dan M Nasir (Fraksi Partai Demokrat).
Menurut Yani, awalnya rombongan Komisi III dihalang-halangi menemui Nazaruddin. Setelah sempat bersitegang, akhirnya mereka bisa bertemu Nazaruddin. ”Ketemu sebentar saja. Saya lihat Nazar masih linglung, belum stabil. Apakah karena lelah setelah perjalanan panjang atau karena apa, kami tidak tahu,” tuturnya.
Selain melihat kondisi Nazaruddin, Komisi III memastikan apakah benar Nazaruddin tidak bersedia didampingi pengacara. Yani berpesan agar Nazaruddin tetap menggunakan haknya untuk didampingi pengacara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie secara terpisah mengatakan, Nazaruddin berhak didampingi tim pengacara sejak proses awal penjemputan
sampai proses hukum selesai karena merupakan hak asasi manusia tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP.
OC Kaligis mengatakan, jika mendampingi Nazaruddin, dirinya akan mendorong
Nazaruddin menjelaskan semua hal terkait perkara wisma atlet, termasuk siapa saja yang terlibat.
M Nasir yang juga sepupu Nazaruddin meminta Nazaruddin membuka seluruh informasi dan data yang dimiliki. Ia berharap penyelidikan dilakukan seadiladilnya.(BIL/ato/why/nta/faj/iam)
Suarakarya-online.com
Selasa, 16 Agustus 2011
KORUPSI DI KEMENPORA
Atasan Sesmenpora Mengetahui Proses Proyek Wisma Atlet dan Hambalang JAKARTA (Suara Karya): Atasan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga
(Sesmenpora) mengetahui proses proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, dan proyek pemusatan pelatihan di Hambalang, Bogor.
Hal tersebut diungkapkan mantan Sesmenpora, Wafid Muharram, saat bersaksi untuk Mindo Rosalina Manulang, terdakwa pada perkara kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Jakabaring di Pengadilan Tipikor, kemarin (16/8).
Saat itu, Rosa mengingatkan Wafid akan pertemuan mereka dengan Muhammad
Nazaruddin, di Restoran Arcadia, April 2011. Rosa mengungkapkan saat itu, mantan atasannya, Nazaruddin, sudah membicarakan beberapa proyek di Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
"Saya dengar waktu itu memang dibahas ada beberapa kegiatan. Saya dengar salah satunya ada Proyek Hambalang, terus ada proyek untuk SEA Games," kata Rosa mengingatkan Wafid.
Sebelumnya, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Suwidya, Wafid membenarkan pernah bertemu Rosa dan Nazaruddin di sebuah restoran di
Belakang Hotel Atlet Century. Di hadapan majelis hakim, Wafid mengaku pertemuan itu hanya berisi perkenalan semata.
Namun, Rosa membantahnya. Dia menegaskan pada pertemuan itu juga dibahas permintaan Nazaruddin agar Wafid membantu PT Duta Graha Indah dan beberapa BUMN untuk menjadi rekanan dalam proyek-proyek di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) senilai Rp 1,52 triliun dan wisma atlet.
Kepada Wafid, Nazaruddin mengungkapkan bahwa Rosa yang akan ikut
mengaturnya. Saat itu, Rosa mengaku siap melaksanakan perintah Nazaruddin asalkan dukungan pejabat sudah siap.
Saat itu, Rosa mengingatkan lagi, Wafid mengungkapkan kepada Nazaruddin bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan seperti yang
diharapkan anggota DPR RI tersebut yaitu pada proyek wisma atlet dan proyek Hambalang. Waktu itu, menurut Rosa, Wafid menyatakan perlu persetujuan atasannya untuk memenuhi keinginan Nazaruddin.
"Waktu itu Bapak bilang oke. Pokoknya dia siap menjalankan perintah, kalau
pimpinan-pimpinan (atasan Wafid--Red) sudah oke dan 'sebelah-sebelah'(anggota DPR) sudah oke juga, dia siap," ujar Rosa.
Wafid mengungkapkan bahwa dia tidak bisa langsung menyetujui permintaan tersebut. Alasannya, perlu persetujuan atasannya.
"Saya bukan pengambil keputusan. Saya punya pimpinan juga. Saat itu, Pak Nazar bilang, nanti dia yang bilang ke Pak Menteri," ujar Wafid di hadapan persidangan. (Nefan Kristiono)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
