P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 November 2011
Indeks 1. Tiga Tersangka Suap Kemenakertrans Hadapi Dakwaan 2. Sidang Kasus Suap Kemenakertrans Nyoman didakwa korupsi bersama Menteri Muhaimin Iskandar 3. Korupsi Rp 1,5 M, Mantan Bupati Mentawai Dibui Kejati Sumbar juga telah mencegah Edison bepergian ke uar negeri sejak Juni 2011 4. Suap Kemenakertrans Dharnawati didakwa suap 4 Pejabat 5. Suap Kemenakertrans Diancam 20 Tahun Bui
Suap diberikan sebagai terimakasih karena Kemenakertrans memenuhi permintaan Dharnawati
Mediaindonesia.com
Selasa, 16 November 2011 Tiga Tersangka Suap Kemenakertrans Hadapi Dakwaan JAKARTA—MICOM: Tiga tersangka kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Kemenakertrans), Rabu (16/11), dijadwalkan menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
“Pak Nyoman Insya Allah siap,” kata kuasa tersangka Sesditjen P2KT, I Nyoman
Suisnaya saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (16/11).
Nyoman telah tiba di Pengadilan Tipikor sejak pukul 09.00 WIB. Ia mengenakan
kemeja batik lengan panjang berwarna coklat kemerahan. Saat berita ini diturunkan, persidangan perdana atas terdakwa Nyoman yang dipimpin oleh hakim Sujatmiko baru saja dimulai.
Selain Nyoman, hari ini, Pengadilan Tipikor juga menjadwalkan sidang pembacaan
dakwaan atas tersangka Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan P2KT Dadong Irbarelawan dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Namun keduanya belum hadir di Pengadilan Tipikor.
Kasus tersebut berawal dari tertangkapnya dua pejabat Kemenakertrans yaitu Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan
Pelaporan P2KT Dadong Irbarelawan dan seorang pengusaha bernama Dharnawati. Kedua pejabat Kemenakertrans tersebut diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar dari Dhanarwati selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua. Uang itu disebut-sebut digunakan sebagai percobaan suap untuk meloloskan dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPDIDT) dianggarkan dalam
Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011. (*/OL-12)
Mediaindonesia.com
Selasa, 16 November 2011 Sidang Kasus Suap Kemenakertrans
Nyoman Didakwa Korupsi Bersama Menteri Muhaimin Iskandar JAKARTA--MICOM: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang pembacaan dakwaan atas tersangka Sekertaris Direktorat Jenderal Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya, Rabu (16/11). Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (16/11), tersebut ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan
Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus kasus dugaan suap pencairan dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Saat membacakan dakwaan, Jaksa Zet Tadung Allo menyebutkan, dalam tindak
pidana itu terdakwa I Nyoman Suisnaya bertindak sendiri atau bersama-sama
dengan Dadong Irbarelawan, Abdul Muhaimin Iskandar, Jamaluddin Malik (masingmasing selaku penyelenggara negara).
Jaksa menyebutkan Nyoman telah menerima uang sejumlah Rp2.001.384.328 miliar dari pengusaha asal PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati.
Dalam uraiannya jaksa menjelaskan pejabat Kemenakertrans tersebut sebagai
penyelenggara negara telah membantu Dharnawati untuk menjadi kontraktor dalam proyek di empat kabupaten di Papua.
"Terdakwa bersama-sama dengan Dadong Irbarelawan, dan Abdul Muhaimin Iskandar selaku Menakertrans telah memenuhi permintaan Dharnawati yang
berkeinginan agar Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Wondama diusulkan sebagai penerima Dana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPPID) bidang Transmigrasi," jelasnya.
Atas perbuatan tersebut, Nyoman pun disangkakan Pasal 12 b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat 2 jo
Pasal 5 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Ia terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp1 miliar.
Menanggapi dakwaan tersebut, pria asal Tabanan yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu mengatakan akan mengajukan keberatan pada persidangan selanjutnya.
"Mengerti yang mulia. Kami akan mengajukan eksepsi," kata Nyoman singkat. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (23/11) pekan depan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. (*/OL-3)
Vivanews.com
Rabu, 15 November 2011
Korupsi Rp1,5 M, Mantan Bupati Mentawai Dibui
Kejati Sumbar juga telah mencegah Edison bepergian ke luar negeri sejak Juni 2011.
VIVAnews - Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Edison Saleleubaja,
ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Edison diduga terlibat kasus korupsi mencapai Rp1,5 miliar. Mantan bupati yang baru saja meletakkan jabatannya dua hari lalu, Senin, 14
November 2011, diduga menyelewengkan dana provisi sumber daya hutan Dinas Kehutanan Mentawai.
Dugaan korupsi ini terjadi sejak tahun 2003 hingga 2004. Edison sempat menjalani
pemeriksaan oleh penyidik di Kantor Kejati Sumbar jalan Pancasila tanpa didampingi pengacara. Edison menjalani pemeriksaan sekitar dua jam sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klass IIA Muaro Padang. Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Ikhwan Ratsudi, penahanan ini
untuk mempermudah pemeriksaan terhadap tersangka. "Alasan objektif saja, agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, seperti Pasal 21 KUHAP," kata Ikhwan Ratsudi pada VIVAnews.com, Rabu 16 November 2011.
Edison telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan dana upah pungut
sebesar Rp1,5 miliar--10 persen dari total anggaran Dana Provisi Sumber Daya Hutan Dishut Mentawai yang mencapai Rp15 miliar. Penetapan Edison sebagai
tersangka dilakukan sejak 8 Desember 2010 saat masih menjabat sebagai bupati. Menurut Ikhwan, pemeriksaan terhadap Edison masih sebatas pertanyaan awal.
"Belum masuk materi perkara, tersangka kan belum didampingi penasehat hukum, jadi kita tunggulah," tambah Ikhwan. 20 Hari Sebelumnya, Kejati Sumbar juga telah mencegah Edison untuk bepergian ke luar
negeri sejak Juni 2011. Penyidik telah mengirimkan surat panggilan ke Edison untuk menjalani pemeriksaan hari ini dua hari lalu.
Tersangka Edison untuk 20 hari ke depan akan menjadi tahanan kejaksaan yang dititipkan di LP Muaro Padang. Menurut Kepala LP Muaro Padang Elly Yuzar,
tersangka dititipkan di kamar masa perkenalan lingkungan (maapersnaling). "Bisa jadi seminggu atau lebih tersangka akan berada di sana untuk pengenalan lingkungan," kata Elly Yuzar. (ren)
Vivanews.com
Rabu, 15 November 2011 Suap Kemenakertrans Dharnawati Didakwa Suap 4 Pejabat
Dharnawati terancam dibui 5 tahun penjara VIVAnews - Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap. Dharnawati didakwa telah menyuap 4 pejabat
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memberikan hadiah berupa uang senilai Rp2.001.384,328.
Keempat pejabat yaitu Menakertrans Abdul Muhaimin Iskandar, Dirjen P2KT
Djamaluddin Malik, Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya, dan Kabag Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan.
"Terdakwa sengaja memberikan uang kepada nama-nama di atas karena mengetahui mereka memiliki kewenangan mengusulkan daerah penerima Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Transmigrasi dalam APBN-P
Tahun 2011," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Dwi Aries Sudarto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 16 November 2011.
Dharnawati meminta kepada Kemenakertrans agar mengusulkan empat Kabupaten di Papua yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Manokwari dan
Kabupaten Teluk Wodama sebagai daerah penerima dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun anggaran 2011.
"Terdakwa sengaja meminjam bendera PT Alam Jaya Papua untuk dapat mengerjakan proyek di empat kabupaten tersebut," tutur Dwi.
Dharnawati yang hadir dengan mengenakan baju muslim warna hitam berkali-kali meneteskan airmata. Ia mengaku memahami dakwaan JPU dan akan mengajukan eksepsi (nota keberatan) pada Rabu, pekan depan.
Dharnawati didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya Ia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp250 juta.(adi)
Vivanews.com
Rabu, 15 November 2011 Pejabat Kemenakertrans Diancam 20 Tahun Bui Suap diberikan sebagai terima kasih karena Kemenakertrans memenuhi permintaan Dharnawati.
VIVAnews - Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan
Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau gratifikasi berupa uang senilai Rp2 miliar. Uang diberikan oleh pengusaha Dharnawati.
"Pemberian itu patut diduga berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan
dengan jabatan dan kewenangannya terdakwa," ujar Jaksa Penuntut Umum Zet
Tadung Allo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 16 November 2011.
Jaksa Zet mengatakan uang tersebut diberikan Dharnawati (Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua) kepada terdakwa bersama-sama dengan Abdul Muhaimin Iskandar
selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemanakertrans), Jamaluddin Malik (Dirjen P2KT), dan Dadong Irbarelawan (Kabag Perencanaan dan evaluasi).
Pemberian dimaksudkan karena Kemenakertrans telah memenuhi permintaan Dharnawati yang berkeinginan agar Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Wodama diusulkan sebagai daerah
penerima dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun anggara 2011.
"Terdakwa telah mempertemukan Dharnawati dengan pengusaha PT Alam Jaya Papua dengan Bupati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dapat ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek pembangunan kota terpadu mandiri (KTM)," tuturnya.
Terdakwa diancam dengan dakwaan alternatif yaitu pertama, Pasal 12 b UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pasal 5 ayat 2 UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Ketiga Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya terdakwa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
