P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 15 November 2011
Indeks 1. Pencegahan Korupsi KPK Temukan Ribuan Tambang Bermasalah 2. Korupsi Citibank Tanda tangan dipalsukan 3. KPK Periksa Miranda Goeltom utnuk Kasus Century 4. KPK Panggil Anak Buah Nazaruddin di Permai Grup 5. Sidang Kasus PT SCI Hakim sempat ancam usir penasehat hukum dan jaksa 6. Sidang Kasus Suap Hakim
Intai Hakim Syrifuddin, penyelidik KPK sewa kamar kos
7. Pengadilan Tipikor
Mantan dirjen KA dituntut 5 tahun
8. Selundup Narkoba, 2 WNA Dibekuk Petugas Keduanya ditangkap setelah kedapatan membawa narkotika jenis methamphetamine
9. Mahyudin Pasrah Jika jadi Tersangka Korupsi
Cetak.com
Selasa, 15 November 2011
PENCEGAHAN KORUPSI KPK Temukan Ribuan Tambang Bermasalah Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan lebih dari 4.000 izin
tambang batubara bermasalah di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu menyebabkan negara dirugikan hingga triliunan rupiah.
”Ada lebih dari 4.000 pengusahaan tambang batubara yang tak clean and clear.
Banyak masalah, dari perizinan yang tumpang tindih hingga soal penyerapan pajak yang tak maksimal,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Senin
(14/11). Kajian dilakukan di sejumlah daerah penghasil batubara, seperti di kawasan Kalimantan.
Jasin memaparkan, sesuai dengan kajian KPK itu, dari keseluruhan izin usaha
pertambangan batubara, sebanyak 54 persen dari sekitar 9.000 izin usaha masih bermasalah. ”Itu tahun 2011. Jadi, lebih banyak yang masih bermasalah daripada yang sudah berstatus clean and clear,” ungkap Jasin. KPK, kata Jasin, menemukan potensi kerugian keuangan negara akibat permasalahan di tambang batubara itu. Target penerimaan negara dari pertambangan batubara per tahun memang meningkat. Pada 2008 sebesar Rp 9,9 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 15,4 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 15,5 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 21,5 triliun, dan target 2012 sebesar Rp 27,2 triliun. Namun, masih banyak potensi penerimaan negara yang belum terpungut karena pertambangan batubara tak clean and clear. Jasin mencontohkan, ada perusahaan yang tidak menyerahkan rencana kerja
anggaran biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada pemerintah. ”Misalnya, soal
kepatuhan laporan RKAB hanya 55 persen dan laporan tahunannya 15 persen oleh pemegang izin usaha pertambangan di Banjar (Kalimantan Selatan),” katanya.
Kepatuhan penyampaian laporan produksi tahunan di Kutai Timur, Kalimantan
Timur, hanya sekitar 35 persen. Jasin juga mengakui, di kabupaten ini, sebanyak 46 dari 146 perusahaan tidak membayar iuran tetap.
”Ada lagi perusahaan yang tak membayar kewajiban iuran tetap dan iuran produksi kepada pemerintah di Tanah Laut (Kalimantan Selatan). Total pengiriman 370.530 ton dengan nilai royalti Rp 4,5 miliar sampai Rp 25,3 miliar. Ini yang belum membayar kewajiban iuran tetap,” ujarnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, permasalahan izin yang tumpang tindih terjadi karena banyak yang dikeluarkan
kepala daerah. Dalam satu wilayah, misalnya, ada sejumlah kuasa pertambangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menurut dia, menghentikan
sementara pengeluaran izin penambangan batubara hingga permasalahan yang ada bisa dibereskan. Dengan moratorium itu, kepala daerah dilarang mengeluarkan izin penambangan batubara hingga ada pemberesan masalah. (ray)
Cetak.com
Selasa, 15 November 2011 KORUPSI CITIBANK Tanda Tangan Dipalsukan Jakarta, Kompas - Inong Malinda Dee, mantan Relationship Manager Citibank, diduga memalsukan tanda tangan nasabah saat mengisi formulir transfer rekening milik nasabah. Pasalnya, sejumlah nasabah tidak mengenali tanda tangan yang tertera di formulir transfer itu. Manajer Investigasi Internal Citibank Espandiary Akbar mengatakan hal tersebut saat menjadi saksi dalam persidangan lanjutan Malinda Dee di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/11). Espandiary mengatakan, transfer dana tanpa seizin pemilik rekening dilakukan Malinda dengan dua cara. Pertama, Malinda menyodorkan formulir transfer kosong kepada nasabah untuk ditandatangani. Alasannya, jika ada keperluan transfer dan nasabah tak sempat mengisi formulir dan menandatanganinya, nasabah tinggal memerintahkan Malinda melengkapi formulir yang sudah bertanda tangan itu. Kedua, Malinda mengisi formulir dan memalsukan tanda tangan nasabah. Espandiary mengatakan, dari 33 nasabah yang dananya ditransfer tanpa izin oleh Malinda, sebagian mengaku menandatangani formulir kosong. Formulir bertanda tangan tersebut digunakan Malinda untuk mentransfer dana tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Sebagian nasabah lagi mengaku tidak mengenali tanda tangan yang tertera di formulir transfer rekening milik mereka. Tanda tangan nasabahnasabah inilah yang diduga dipalsukan Malinda. Saksi lainnya, Head Citibank Landmark Meliana Sutikno, mengatakan, Malinda mengelola dana 235 nasabah Citigold atau nasabah kaya. Berdasarkan hasil investigasi internal Citibank, dari jumlah nasabah tersebut, sekitar 33 orang mengonfirmasi ada transaksi-transaksi yang tidak mereka ketahui. Total transaksi transfer yang dilakukan Malinda tanpa izin pemilik mencapai 117 transaksi, dengan nilai Rp 44 miliar. (faj)
Detik.com
Selasa, 15 November 2011
KPK Periksa Miranda Goeltom untuk Kasus Century Jakarta - Hari ini mantan Deputi Gubernur Senior Bank Inddonesia Miranda Goeltom
hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Miranda tidak diperiksa terkait kasus cek pelawat sebagaimana biasanya, namun untuk penyelidikan kasus Bank Century.
"Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam penyelidikan Century," tutur Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (15/11/2011).
Miranda telah hadir di gedung KPK pukul 10.15 WIB. Mengenakan terusan warna krem, sosialita yang ditemani salah seorang koleganya itu tidak berkomentar banyak.
Ini merupakan pemeriksaan pertama Miranda dalam penyelidikan kasus Century. Sebelumnya dia sudah beberapa kali menyambangi kantor KPK dan Pengadilan Negeri Tipikor untuk diperiksa sebagai saksi untuk para politisi terdakwa cek pelawat.
KPK sampai saat ini memang terus berupaya mengembangkan penyelidikan kasus Century. Sebelumnya lembaga antikorupsi ini memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.
KPK menuai banyak kecaman karena dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Bahkan beredar kabar kasus yang bermula dari bailout 6,7 triliun ke Bank Century ini menjadi alat 'tawar menawar' utama untuk pemilihan capim KPK periode mendatang. (fjr/lrn)
Detik.com
Selasa, 15 November 2011
KPK Panggil Anak Buah Nazaruddin di Permai Grup
Jakarta - Meski berkas M Nazaruddin sudah dinyatakan lengkap, jajaran mantan
pegawai Permai Grup milik mantan Bendahara Umum Demokrat itu masih sering bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini misalnya, KPK memanggil Gernaha Sianipar, mantan pegawai di Permai Grup.
Namun Gerhana tidak diperiksa terkait kasus wisma atlet, dipanggil sebagai saksi
untuk kasus PLTS di Kemenakertrans. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi kasus pembangunan PLTS
Kemenakertrans," tutur Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dihubungi, Selasa (15/11/2011).
Gerhana sendiri memegang peranan yang cukup penting di Permai Grup. Dalam
persidangan dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang pada kasus wisma atlet, terungkap peranan dari Gerhana Saksi Yulianis, Wakil Direktur PT Permai Grup,
mengungkapkan Gerhana merupakan orang yang menulis pengajuan angaran untuk anggota DPR, Wayan Koster dan Angelina Sondakh. Yulianis menyatakan pengajuan anggaran disusun atas permintaan Mindo Rosalina
Manulang, bekas anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri. "Yang menulis
pengajuannya memang Bu Gerhana, tapi saat saya konfirmasi ke Bu Gerhana, yang mengajukannya itu Bu Rosa," kata Yulianis.
Sampai pukul 10.40 WIB, Gerhana belum juga datang di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (fjr/anw)
Mediaindonesia.com
Selasa, 15 November 2011 Sidang Kasus Suap PT SCI
Hakim Sempat Ancam Usir Penasihat Hukum dan Jaksa JAKARTA--MICOM: Persidangan kasus dugaan suap pengurusan aset kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI) dengan terdakwa hakim PN Pusat Syarifuddin hari ini sempat diwarnai dengan teguran ketua majelis hakim Gusrizal atas perdebatan
antara jaksa Zet Tadung Allo dan kuasa hukum Syarifuddin, Hotma Sitompul.
"Ini sidang bukan warung kopi. Majelis berhak menyuruh Anda keluar," kata hakim Gusrizal, di tengah persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta
Selatan, Selasa (15/11). Gusrizal bersikap demikian karena terjadi perdebatan sengit antara Hotma Sitompul dan ketua tim jaksa penuntut umum (JPU).
Pihak kuasa hukum mencecar saksi penyelidik KPK Ani Susanti perihal apakah ia
mengetahui bungkusan berwarna merah yang ditinggalkan kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan, itu berisi uang atau tidak. Namun, cara bertanya kuasa hukum itu membuat tim JPU keberatan, sehingga menimbulkan perdebatan antara keduanya.
Setelah peringatan hakim tersebut, perdebatan pun terhenti dan sidang pun dilanjutkan kembali.
Tak hanya JPU, saksi pun juga sempat terlihat berang dengan pertanyaan tim kuasa
hukum. Saksi Ani yang hari itu mengenakan kerudung berwarna abu-abu itu sampai menjawab pertanyaan dengan nada tinggi. "Itu pertanyaan BAP dari penyidik saya hanya menjawab dan saya tidak tahu
jumlahnya," ujar Ani, saat kuasa hukum bertanya apakah saksi tahu apa isi tas merah.
Hingga berita ini diturunkan, persidangan yang rencananya akan mendengarkan
keterangan saksi ini masih dihentikan sementara hingga pukul 13.00 WIB. Setelah
istirahat, persidangan akan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi Arif Abdul Halim (penyelidik KPK), Bambang Tertianto (penyidik), dan Puguh Wirawan (kurator PT Skycamping Indonesia). (*/OL-10) Mediaindonesia.com
Selasa, 15 November 2011 Sidang Kasus Suap Hakim
Intai Hakim Syarifuddin, Penyilidik KPK Sewa Kamar Kos JAKARTA—MICOM: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (15/11), kembali menggelar persidangan kasus dugaan suap pengurusan aset kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI) dengan terdakwa hakim PN Pusat Syarifuddin.
Dalam persidangan tersebut terungkap, guna menyelidiki kasus tersebut, penyelidik KPK menyewa kamar kos di depan rumah Hakim Syarifuddin.
"Rekan tim saya mencarikan tempat kos. Katanya saya kost di situ sebulan tapi
faktanya hanya satu hari," kata penyelidik KPK Ani Susanti saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Selasa (15/11).
Ani menuturkan setelah mendapat penugasan untuk melakukan pemantauan
terhadap Syarifuddin dan kurator PT Skycamping Indonesia Puguh Wirawan, ia hanya diperintahkan untuk melakukan pemantauan dengan menyewa kamar di depan rumah Syarifuddin.
Namun meski telah dibayar untuk sewa selama sebulan, kenyataannyan ia hanya
menempat kos tersebut sejak siang hari hingga malam penangkapan. Bahkan kepada pemilik kos, ia menutupi identitasnya dengan menyebut dirinya adalah mahasiswa S2.
Dalam kesempatan tersebut ia pun mengungkapkan melihat Puguh dua kali keluar masuk rumah Syarifuddin. Pertama karena tidak dibukakan pintu, Puguh pun kembali ke mobil, selang 15 menit setelahnya ia kembali datang dan tampak membawa tas kertas berwarna merah.
"Ketika melihat Puguh tidak membawa tas (saat keluar rumah), saya menelepon penyidik Pak Bambang," paparnya.
Dalam kasus ini Hakim Syarifuddin didakwa menerima suap sebesar Rp250 juta dari kurator PT Sky Camping Indonesia Puguh Wirawan terkait pengurusan aset pailit perusahaan tersebut.
Ia terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun kurungan dan denda paling banyak sebesar Rp1 miliar. (*/OL-3)
Suarakarya-online.com
Selasa, 15 November 2011 PENGADILAN TIPIKOR
Mantan Dirjen KA Dituntut 5 Tahun JAKARTA (Suara Karya): Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun kepada mantan Direktur Jenedral Perkeretaapian Soemino Eko Saputro.
JPU yakin terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pada pengiriman kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang itu telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan
keuangan negara. Dalam pertimbangannya, JPU menyatakan Soemino pada Oktober
2006 telah memerintahkan panitia pengiriman KRL hibah dari Jepang agar menunjuk langsung Perusahaan Jepang Sumitomo sebagai pelaksana pengiriman. Biaya angkut KRL dari Jepang ke Indonesia itu ditetapkan Rp 48,7 miliar. Dalam penyidikannya, KPK menemukan penggelembungan ongkos kirim.
"Kerugian keuangan negara seluruhnya ditaksir senilai 195,086 juta Yen Jepang atau
setara dengan Rp 20,5 miliar," ujar JPU Sayekti Handarbeni di hadapan majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan, Senin. Karenanya, JPU meminta majelis menyatakan Soemino bersalah dan dihukum. "Agar majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini, menyatakan terdakwa
bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Meminta majelis hakim
menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada terdakwa dan denda Rp 150 juta subsidair enam bulan kurungan," ujar JPU Agus Salim.
Hal yang dianggap memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, selain itu sebagai pejabat negara tidak memberi teladan dengan melakukan praktik korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, karena Soemino memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
JPU juga meminta majelis memerintahkan pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu untuk membayar kerugian negara. Di antaranya adalah Sumitomo Corp sebesar Rp
1,8 miliar, KOG Jepang sebesar Rp 15 miliar, Maya Panduwinata dari KOG Indonesia
sejumlah Rp 1,9 miliar, Awing Asnawi sejumlah Rp 1,3 miliar, dan Veronica Harjanti senilai Rp 108 juta.
Sementara itu, JPU meminta kepada majelis hakim agar menyatakan barang bukti dalam perkara itu dirampas oleh negara. "Perampasan dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," ujar JPU.
Atas tuntutan itu, Soemino bersama tim pengacaranya akan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). "Saya mengajukan pembelaan pribadi. Tim penasihat hukum
saya juga akan mengajukan pembelaan yang sama," ucap Soemino. (Nefan Kristiono)
vivanews.com Selasa, 15 November 2011
Selundup Narkoba, 2 WNA Dibekuk Petugas
Keduanya ditangkap setelah kedapatan membawa narkotika jenis methamphetamine ke Indonesia.
VIVAnews - Warga negara Turki berinisial KY, 38 tahun, dan warga negara China
berinisial LW, 37 tahun, ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang.
Keduanya ditangkap setelah kedapatan membawa narkotika jenis methamphetamine ke Indonesia.
"Keduanya ditangkap terpisah, saat masuk di Terminal II kedatangan," kata Oza Olavia, Kepala Bea dan Cukai Bandara Soetta kepada VIVAnews.com, Selasa 15
November 2011.
Dari tangan keduanya diamankan barang bukti kristal bening seberat 2,066 gram
senilai Rp4,132 milyar dan kristal bening seberat 1,048 gram senilai Rp2,096 milyar. "Modusnya, sabu disembunyikan di dinding koper dan satunya dikemas dalam kotak nasi goreng instan," jelasnya.
Kronologis penangkapan terjadi pada Jumat, 11 November 2011, pukul 08.30 WIB. Berawal dari kecurigaan petugas terhadap KY, penumpang Singapore Airlines rute Singapura-Jakarta, SQ-950. KY mengaku sebagai akuntan dan diembeli imbalan berbelanja ke Singapura.
"Setelah dilakukan pemeriksaan x-ray dalam koper ditemukan barang mencurigakan di dinding koper. Hasilnya positif methamphetamine," katanya. Sementara, pelaku lainnya LW, juga ditangkap atas kecurigaan petugas yang melihat gerak-geriknya mencurigakan saat turun dari pesawat Chatay Pacific,
nopenerbangan CX-797, rute Hongkong Jakarta. LW ditangkap pada Senin 14 November 2011.
"Petugas memutuskan untuk memeriksa kopernya. Ternyata ditemukan methamphetamine dalam kotak nasi goreng instan," ujarnya.
Pelaku diancam hukuman, dengan pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman 5 sampai 20 tahun atau denda 1 Milyar. (eh) Tempointeraktif.com
Selasa, 15 November 2011
Mahyudin Pasrah Jika Jadi Tersangka Korupsi TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Olahraga DPR RI, Mahyudin, mengaku tak bisa berbuat apa-apa jika dinyatakan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi Wisma Atlet Seagames XXVI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyerahkan semua kepada lembaga pemberantas korupsi itu.
"Silahkan saja jika KPK memang menyatakan seperti itu. Sebagai warga negara yang baik saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi prosedur hukum yang ada," ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin 14 November 2011.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqodas mengumumkan akan adanya tersangka baru dalam kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai
Demokrat, M Nazaruddin ini. Dalam kasus ini terdapat empat anggota DPR yang pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah Mahyudin.
Selain Mahyudin, ketiga anggota DPR lain yang sudah diperiksa adalah Angelina Sondakh dan Wayan Koster, keduanya adalah anggota Badan Anggaran dari Komisi Olahraga dan juga M Nasir yang merupakan saudara dari Nazaruddin.
Mahyudin mengakui dirinya memang sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi. "Saya memang sudah pernah diperiksa sekitar sebulan dua bulan yang lalu," ujarnya. Namun ia enggan menjelaskan pertanyaan KPK mengenai keterlibatannya dalam proyek ini. "Silahkan anda tanya ke KPK saja soal itu."
Anggota DPR asal Sumatera Selatan ini juga mengatakan dirinya siap jika memang KPK memanggilnya kembali. Ia berjanji akan memenuhi panggilan KPK sekalipun usai pemeriksaan itu dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. "Sebagai warga negara yang baik kan tidak mungkin saya kemudian sehabis ini langsung
kabur. Saya akan memberikan keterangan kepada KPK jika memang dibutuhkan," ujarnya.
FEBRIYAN
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
