P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 22 November 2011
Indeks 1. Jaksa Tertangkap KPK Tangani Kasus Penipuan KPK menyita Rp 99,9 juta yang diduga uang suap 2. Dugaan Korupsi Ironis, jaksa ditangkap di kejaksaan 3. Korupsi BUMN Wakil Menteri BUMN di periksa KPK 4. Kasus Korupsi Pengadailan Tipikor kembali bebaskan terdakwa 5. Jaksa Sis dan 2 Pengusaha jadi Tersangka Suap
6. Gubenur Babel Diduga Menyalahgunakan Izin dan Korupsi Vivanews.com
Selasa, 22 November 2011
Jaksa Tertangkap KPK Tangani Kasus Penipuan
KPK menyita Rp99,9 juta yang diduga uang suap. VIVAnews - Oknum kejaksaan kembali tertangkap tangan saat menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oknum jaksa berinisial Sis dari Kejaksaan Negeri
Cibinong itu diduga menerima suap Rp99,9 juta dari orang yang kasusnya tengah dia tangani.
Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Suripto Widodo, Selasa 22 November 2011,
mengakui anak buahnya itu ditangkap KPK pada Senin 21 November malam. Saat ini, Jaksa Sis tengah menangani perkara penipuan dan penggelapan dalam proyek
pembangunan hanggar dan kios di pasar pestival Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Suripto menceritakan, kasus penipuan tersebut berawal pada 28 Maret 2011 bertempat di rumah terdakwa Edward di Kampung Kebon Jahe RT 1/3, Kelurahan
Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kab Bogor, Edward sebagai Direktur PT Triduta Bangun
Perdana telah menyerahkan 4 lembar cek Bank BTN senilai Rp5.630.611.957 kepada pelapor Teguh Werdiningsih. Uang itu untuk pelunasan pembayaran pekerjaan pembangunan hanggar dan kios pasar Festival Cisarua yang telah selesai pengerjaannya.
Selain itu Edward juga menyerahkan surat pernyataan dengan no. 005/DAL-
DIRUT/TDP/III/2011 yang isinya menjamin bahwa 4 lembar cek yang diberikan kepada Teguh tersebut bisa dicairkan pada 14 April 2011.
Sebagai konsekuensinya, jika keempat cek tersebut tidak dapat dicairkan, maka terdakwa berjanji akan mengganti pembayaran tagihan dengan menyerahkan
sepenuhnya bangunan hanggar dan kios sesuai SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tanggal 19 April 2010 dan surat perjanjian kontrak no. 008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tanggal 19 April 2010.
Namun saat hendak dicairkan 14 April 2011, ternyata keempat cek tersebut tidak
bisa dicairkan. Pihak Bank menolaknya dengan alasan tanda tangan nasabah tidak sesuai spesimen. Edward pun tidak menepati janjinya untuk menyerahkan bangunan kios dan hanggar. Akhirnya, Teguh pun melaporkan Edward ke Polres Bogor.
Saat persidangan masih berlangsung, KPK menangkap tangan Jaksa Sis yang diduga tengah bertransaksi dengan terdakwa tersebut. KPK menemukan uang Rp99,9 juta dari mobil Nissan X Trail milik jaksa itu. Uang dimasukkan dalam amplop coklat. Selain Sis dan Ed, KPK juga menangkap AB dan seorang sopir.
Pemberian uang tersebut diduga karena E yang merupakan seorang pengusaha
tengah terlibat kasus pidana umum yang ditangani di Kejari Cibinong. Diduga uang diberikan agar Jaksa Sis meringankan tuntutan kepada terdakwa. Selain uang, KPK juga menyita mobil Avanza berplat nomor F. Untuk diketahui S adalah Sistoyo oknum jaksa, E adalah Edward seorang pengusaha dan Anton Bambang rekan Edward. Cetak.kompas.com
Selasa, 22 November 2011
DUGAAN KORUPSI Ironis, Jaksa Ditangkap di Kejaksaan Jakarta, Kompas - Ironis. Jaksa Sistoyo, yang menjabat Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cibinong, Jawa Barat, Senin (21/11), ditangkap Komisi
Pemberantasan Korupsi. Sistoyo dan dua orang lainnya—berasal dari kalangan
swasta—ditangkap sesaat sebelum meninggalkan halaman kantor Kejaksaan Negeri Cibinong sekitar pukul 18.15.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah, yang dihubungi semalam, membenarkan
Jaksa Sistoyo dan kedua rekannya ditangkap di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari)
Cibinong. ”Mereka masih diperiksa. Perkaranya terkait dugaan suap senilai Rp 100 juta,” kata Busyro.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi menjelaskan, jaksa yang ditangkap
KPK adalah Sistoyo. Dia ditangkap sebab diduga menerima suap terkait penanganan kasus penipuan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong. Sistoyo tak
tertangkap tangan saat menerima suap, tetapi saat hendak pulang. Ketika ditangkap, KPK mendapatkan tas berisi uang milik Sistoyo yang saat itu dibawakan orang lain. Ketiga orang yang ditangkap KPK itu sekitar pukul 19.30 tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan, barang bukti uang yang disita KPK berjumlah Rp 99,9 juta.
Saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Sistoyo masih mengenakan pakaian dinas jaksa. Dia dikawal penyidik KPK. Ketiganya tak mau menjawab
pertanyaan wartawan dan hanya menutupi wajahnya saat memasuki gedung KPK. KPK belum mengumumkan nama orang yang ditangkap bersama Sistoyo. Namun, salah seorang di antaranya adalah sopir.
Menyikapi berulangnya kasus jaksa yang tertangkap KPK karena diduga menerima suap, Marwan menegaskan, yang tertangkap adalah jaksa yang mentalnya sudah
tidak bisa diperbaiki lagi. ”Jaksa sudah mendapatkan remunerasi. Dalam rapat kerja, saya juga mengingatkan agar jaksa jangan lagi melakukan hal-hal menyimpang,” katanya. Langkah KPK juga akan membuat jaksa lain jera. (faj/ray/tra)
Cetak.kompas.com
Selasa, 22 November 2011
KORUPSI BUMN Wakil Menteri BUMN Diperiksa di KPK Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Menteri Badan
Usaha Milik Negara Mahmuddin Yasin, Senin (21/11). Mahmuddin diperiksa sebagai saksi menyangkut kasus korupsi di PT Barata Indonesia, BUMN yang bergerak di bidang manufaktur.
”Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka MH (Mahyuddin Harahap),” kata Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Senin. KPK
mengumumkan penetapan Mahyuddin, Direktur Pemberdayaan Keuangan dan
Sumber Daya Manusia PT Barata Indonesia, sebagai tersangka kasus korupsi Maret lalu. Kerugian negara dalam kasus itu diperkirakan Rp 40 miliar.
”Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan tersangka MH diduga menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi terkait
penjualan tanah milik PT Barata Indonesia pada tahun 2004,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK.
Johan memaparkan, tindak pidana korupsi kasus ini dilakukan dengan cara
menurunkan nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah milik PT Barata Indonesia tahun
2004. Tanah yang dijual berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Diungkapkan, harga tanah yang seharusnya Rp 132 miliar kemudian dijual kepada swasta dengan harga hanya Rp 82 miliar.
Setelah diperiksa, Mahmuddin mengatakan, soal penjualan aset menjadi wewenang
tim penjualan direksi. ”Penjualan itu masuk domainnya direksi, bukan kementerian,” katanya.
Saat ditanya apakah kementerian mengetahui bahwa penjualan aset itu di bawah
nilai sebenarnya, Mahmuddin menyatakan tidak tahu. ”Tetapi, nanti kita lihat apa
yang dilakukan oleh penegak hukum. Intinya, kementerian akan mendukung semua penyelesaian masalah-masalah hukum di masalah ini,” ujarnya.
Korupsi di BUMN menjadi salah satu incaran KPK, sebagian telah disidangkan.
Contohnya korupsi di PT PLN. Kasus itu di antaranya dalam pengadaan rencana induk sistem informasi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. (RAY) Suarakarya-online.com
Selasa, 22 November 2011
KASUS KORUPSI
Pengadilan Tipikor Kembali Bebaskan Terdakwa SAMARINDA (Suara Karya): Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, Kaltim,
kembali membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi dana operasional dewan pada 2005 senilai Rp 2,6 miliar, Senin (21/11), yakni Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif, Marwan. Majelis hakim yang diketuai oleh I Gede Suarsana membebaskan satu lagi terdakwa kasus kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kukar (Kutai Kartanegara)
setelah sebelumnya Hakim Tipikor Samarinda membebaskan 14 anggota dewan Kutai Kartanegara dalam kasus yang sama.
I Gede Suarsana pada pembacaan putusan menyimpulkan bahwa Wakil Ketua DPRD Kukar (Kutai Kartanegara) nonaktif itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan JPU (jaksa penuntut umum).
"Meski terdakwa telah menerima uang akan tetapi itu bukan merupakan tindak
pidana dan lepas dari segala tindakan melawan hukum karena penggunaan uang
tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) No. 180.188/HK-149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga keempat
terdakwa harus segera dibebaskan dari jeratan hukum," ujar I Gede Suarsana saat membacakan putusan itu.
Atas putusan hakim tersebut, JPU Hadi Purnomo mengatakan pikir-pikir. Sidang Tipikor dengan agenda pembacaan vonis tersebut sedianya digelar pada Kamis (3/11), namun karena Marwan tengah menjalankan ibadah haji sidang putusan ditunda hingga Senin (21/11).
Tidak seperti pada sidang Tipikor 14 anggota DPRD Kukar yang sebelumnya telah divonis bebas, sidang putusan yang Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara hanya dihadiri beberapa orang pendukung Marwan.
Usai pembacaan putusan, Marwan langsung disambut teriakan takbir dari beberapa pendukungnya yang menunggu sejak awal persidangan.
"Saya merasa sangat bersyukur atas keputusan ini sebab ternyata pengadilan masih layak bagi orang untuk mencari keadilan,"kata Marwan usai mengikuti pembacaan vonis di Peng-adilan Tipikor Samarinda.
Ia mengaku puas dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. "Majelis
hakim sudah mengambil keputusan terbaik namun jika JPU akan melakukan upaya
hukum lain kami juga siap mengikuti aturan hukum," kata Marwan. (Lerman S/Ant)
Vivanews.com
Selasa, 22 November 2011
Jaksa Sis dan 2 Pengusaha Jadi Tersangka Suap
"Uang yang disita ini adalah uang muka dan itu terus dikembangkan." VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Jaksa Sis dari
Kejaksaan Negeri Cibinong sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan 2 pengusaha sebagai tersangka suap.
"Setelah melakukan pemeriksaan kepada Jaksa S, pengusaha E dan AB, jadi
diputuskan untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan
menetapkan mereka sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 22 November 2011.
Johan menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pengusaha E dan AB sebagai pihak yang memberikan Rp99,9 juta yang diduga suap kepada Jaksa S. Suap
diberikan terkait dengan perkara yang sedang ditangani Jaksa S di Pengadilan Negeri Cibinong. "Di mana salah satu terdakwa adalah pengusaha E itu," jelasnya.
Menurut Johan, KPK masih terus menelusuri apakah uang suap sebesar Rp99,9 juta hanya diberikan kepada Jaksa S saja ataukan ada janji atau rencana pemberian
terhadap pihak lain. "Uang ini uang muka dan itu terus dikembangkan," ujarnya.
"Namun yang pasti, pada saat dilakukan penangkapan tangan, barang bukti yang disita sejumlah Rp99,9 juta."
Atas dasar itu, KPK pun menjerat tiga tersangka itu dengan UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Untuk Jaksa S dijerat dengan Pasal penerimaan suap dan pengusaha E dan AB dijerat dengan pasal pemberian suap. (umi)
Bangka.tribunnews.com
Selasa, 22 November 2011 Gubernur Babel Diduga Menyalahgunakan Izin dan Korupsi
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Bangka Belitung (Babel), di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (22/11/2011).
Koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa tersebut, La Ode Kamaludin, dalam orasinya mengatakan, dugaan korupsi Gubernur Bangka Belitung (Babel) Eko Maulana Ali semakin menjadi-jadi. La Ode menyatakan, Eko diduga melakukan praktik penyalahgunaan izin dan korupsi dana pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial.
"Hingga kini posisi kasus itu sendiri belum terjamah oleh aparatur penegak hukum termasuk KPK. Masyarakat Babel sudah muak melihat perilaku dan ketertutupan
kasus tersebut. Apalagi melihat peyimpangan wewenang kekuasaan politik yang
dilakukan Eko Maulana Ali. Rekam jejaknya penuh dengan kasus korupsi," kata La Ode kepada bangkapos.com melalui rilis, Selasa (22/11/2011).
Ditambahkannya, saat menjabat Bupati Bangka, Eko diduga kuat mengambil
keuntungan dari proyek infrastruktur Pelabuhan Jelitik di Sungailiat, serta penerbitan izin kegiatan eksplorasi d kawasan hutan produksi di daerah Bangka.
"Kami memperhatikan secara seksama posisi kasus korupsi Eko Maulana Ali bertali
temali dengan sejumlah pengusaha kelas kakap yang ingin mendulang keuntungan di Babel," ujarnya.
Isi Aksi KAPAK di KPK
1.Gubernur Propinsi Babel Eko Maulana Ali terkait dugaan korupsi
a.Dugaan penyalahgunaan izin kegiatan eksplorasi di kawasan hutan produksi tetap (HP) kepada PT BBIM (Bangka Buana Integrity Metinol)
b.Di Kabupaten Bangka saat menjabat sebagai Bupati Bangka
2.Dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Jelitik di Sungailiat yang sekarang menjadi lautan pasir (saat menjabat Bupati Bangka) 3.Dugaan Pembangunan RSUD Provinsi di Airanyir
4.Pembangunan Jembatan Baturusa II di Kabupaten Bangka
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922
(F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
