P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 7 November 2011
Indeks 1. Dugaan Korupsi Kejagung tahan dua pejabat BPOM 2. Penyeludupan Dua terdakwa dituntut 3 tahun penjara 3. Kasus Korupsi Dua pejabat kemenkes ditetapkan sebagai tersangka 4. Dua Terpidana Korupsi di Sumenep Belum Dieksekusi 5. Dua Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Lagi Keduanya diduga menggelapkan uang Rp 12 miliar
Suarakarya-online.com
Senin, 7 November 2011 DUGAAN KORUPSI
Kejagung Tahan Dua Pejabat BPOM JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung menahan dua pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad,
mengatakan keduanya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM pada 2008 senilai Rp 10 miliar.
Noor mengungkapkan, kedua pejabat itu adalah Irmanto Zamahir Ganin selaku ketua panitia lelang pengadaan alat laboratorium dan Siam Subagyo, pejabat pembuat
komitmen pengadaan alat laboratorium. "Keduanya ditahan di LP Salemba," ujar Noor dalam siaran persnya, Jumat malam.
Kasus ini bermula dari pengadaan alat laboratorium pengujian obat dan makanan
dengan pagu anggaran Rp 45 miliar untuk 66 jenis barang serta alat laboratorium riset obat dan makanan senilai Rp 19,5 miliar untuk 46 jenis barang pada tahun 2008. "Dana alat laboratorium itu berasal dari APBN di bawah satuan kerja Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM RI," kata Noor.
Kemudian, setelah dilakukan tender, pemenangnya adalah CV Masenda Putra Mandiri dengan nilai kontrak Rp 43 miliar dan PT Ramos Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp 13 miliar. Tapi, Noor melanjutkan, dalam pelaksanaannya kedua rekanan itu malah mensubkontrakkan kepada PT Bhineka Usada Raya. Ini menimbulkan selisih harga yang jauh di atas nilai kontrak alias kemahalan.
Akibat perbuatan tersebut, timbul kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 10,8 miliar. Para tersangka dijerat pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, yakni Siam Subagyo
selaku Kepala Pusat dan Makanan Nasional, Irman Zamahir Ganin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ediman Simanjuntak selaku Direktur CV Masenda Putera
Mandiri, dan Surung Hasibuan Simanjuntak selaku Direktur PT Ramos Jaya Abadi. Untuk dua nama terakhir, Kejagung belum melakukan penahanan atas yang bersangkutan. Kepala BPOM Kustantinah, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai
konfirmasi. Dihubungi melalui telepon, tak ada jawaban. Pesan pendek yang dikirim juga belum dibalas. (Jimmy Radjah)
Suarakarya-online.com
Senin, 7 November 2011 PENYELUNDUPAN
Dua Terdakwa Dituntut 3 Tahun Penjara JAKARTA (Suara Karya): Dua penjual jasa kepabeanan masing-masing Heri Afandi
dan Reno A Mahendra yang berusaha menyelundupkan kayu senilai miliaran rupiah ke China dituntut hukuman tiga (3) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Supriyanto dan Manto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, pekan lalu.
Selain itu, kedua terdakwa juga diharuskan membayar denda masing-masing Rp 200 juta atau menjalani kurungan selama tiga bulan.
"Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-
Undang (UU) tentang Kepabeanan," demikian JPU Manto saat membacakan requisitor. Barang bukti kayu yang hendak dikapalkan menuju negeri China dirampas untuk negara.
Sementara itu, pemilik kayu selundupan sebanyak dua kontainer tersebut, sampai
saat ini belum bisa dibekuk aparat Bea Cukai. Pemilik kayu yang disebut-sebut juga sebagai penyelundup kelas kakap itu sampai saat ini tak diketahui di mana keberadaannya.
Aksi penyelundupan itu, kata Manto, dilakukan setelah kedua terdakwa didatangi pemilik barang. "Pemilik barang tahu bahwa mengekspor kayu ke China bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.
Namun demikian, si pengusaha hitam tetap meminta kedua terdakwa untuk mengirimkannya dengan segala daya dan upaya. Termasuk biaya yang besar, siap ditanggungnya.
Mendengar keuntungan yang bakal didapat, kedua terdakwa pun mencari
perusahaan yang siap mengirimkan barang atau kayu tersebut. Namun semua dokumen menjadi tanggung jawab kedua terdakwa.
Untuk meloloskan kayu yang sesungguhnya dilarang ekspor itu, kedua terdakwa pun merekayasan dokumen kepabeanan. Kayu yang hendak diekspor di dalam dokumen pengirimannya ke China dituliskan semacam serabut. Atau suatu jenis barang yang diperkenankan diekspor ke mana saja negara membutuhkannya.
Tetapi rekayasa dokumen kepabeanan tersebut akhirnya terbongkar saat aparat Bea
Cukai memeriksa barang di dua kontainer yang hendak di ekspor ke China. Kayu itu pun akhirnya disita dan kemudian dirampas untuk negara oleh JPU Supriyanto dan Manto. (Wilmar P)
Kontan.co.id Minggu, 6 November 2011 KASUS KORUPSI
Dua pejabat Kemenkes ditetapkan sebagai tersangka korupsi
JAKARTA. Akhir pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menetapkan dua orang pejabat Kementrian kesehatan (Kemenkes), sebagai tersangka korupsi pelaksanaan tender pengadaan alat-alat kesehatan.
Kepala pusat penerangan dan hukum Kejagung Noor Rachmad menyebut, kedua pejabat itu adalah Siam Subagyo, Kepala Pusat obat dan makanan nasional, dan Irman Zamahir Ganin, pejabat pembuat komitmen. "Hari ini keduanya langsung ditahan," kata Noor, Jumat malam (4/11) kepada wartawan.
Noor mengklaim, penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah semua bukti menunjukan mereka orang yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.
Selain pejabat Kementrian kesehatan, Kejaksaan juga menyebut dua nama lainnya
sebagai tersangka. Mereka adalah Ediman Simanjuntak, Direktur CV Masenda Putera Mandiri, dan Direktur PT Ramos Jaya Abadi Surung Hasibuan Simanjuntak. Namun, keduanya belum ditahan oleh pihak kejaksaan.
Kasus ini terjadi pada 2008 silam, ketika Kementrian Kesehatan melakukan
pekerjaan pengadaan alat laboratorium, pada pusat pengujian obat dan makanan
nasional badan POM RI. Noor mengatakan, nilai pagu atas proyek ini mencapai Rp
19,5 miliar. Oleh panitia tender, proyek ini dibagi kedalam dua paket, di mana paket A nilai pagu nya sebesar 4,5 miliar, dan paket B sebesar 15 miliar. "Seluruh dananya dianggarkan dari APBN," ujar Noor. Namun, alih-alih berkurang dari nilai pagu, nilai realisasi tender ini malah
membengkak jadi Rp 56,5 miliar. Sementara itu yang menjadi pemenang tender
untuk paket A yaitu CV Masenda Putera Mandiri, dan paket B dimenangkan PT Ramos Jaya Abadi.
Dalam pelaksanaannya, diketahui kedua perusahaan tersebut mengoper
pekerjaannya kepada PT Bhineka Usada Raya (BUR). Dari pengoperan ini, penyidik kejaksanaan menemukan ada pembengkakan biaya yang merugikan negara. Noor bilang, jumlah kerugian yang ditanggung negara mencapai Rp 10,8 miliar,
kerugian ini terutama karena terjadi pembengkakan harga. "Karena terjadi kerugian negara maka semua tersangka harus mempertanggung jawabkannya," paparnya.
Karena perbuatannya, semua tersangka akan dijerat dengan Primer: pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999, yang diubah dengan UU nomor 20
tahun 2001, Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Subsidair: Pasal 3 UU nomor 31
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Mediaindonsia.com
Jumat 4, November 2011 Dua Terpidana Korupsi di Sumenep belum Dieksekusi SUMENEP--MICOM: Dua dari tiga terpidana kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum dieksekusi, meski Mahkamah Agung menolak kasasi yang mereka ajukan.
Kedua terpidana itu adalah Andreas Srijono, yang kini menjalani perawatan di rumah sakit dan Irwan Jayawangsa Gunawan, yang tidak diketahui keberadaannya. Satu
terpidana lainnya, yakni Prijonggo, masih menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Ketinganya diputus hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Sumenep. Ketiganya terlibat kasus koorupsi yang merugikan negara Rp3 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Teddy Romius, Jumat (4/11), mengatakan Andreas Srijono yang merupakan pelaksana kegiatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kondisinya belum memungkinkan untuk dieksekusi.
Sedangkan kontraktor proyek, Irwan Jayawangsa Gunawan, belum ditemukan. Saat tim kejaksaan mendatangi rumahnya di Jalan Sutorejo Utara, Surabaya, terpidana tidak ada. "Kami akan meminta surat keterangan dari lurah setempat dan akan
berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mencari terpidana Irwan Jayawangsa Gunawan," kata Teddy.
Ia juga mengatakan, pihaknya segera melakukan eksekusi jika sudah memungkinkan dilakukan, meski keduanya melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas kasus mereka ke MA.
Pembangunan Pelabuhan Rakyat yang didanai dari APBD Jawa Timur diketahui mengandung unsur korupsi setelah tim dari Institut Teknologi Surabaya (ITS)
melakukan pengukuran untuk sertifikasi. Pada pintu masuk ditemukan ada selisih 12,84 meter persegi. Kejanggalan lain ditemukan pada pekerjaannya, seperti
gorong-gorong dan kualitas campuran material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (MG/OL-01)
Vivanews.com
Jumat, 4 November 2011
Dua Pejabat Pajak Jadi Tersangka Korupsi Lagi Keduanya diduga menggelapkan uang Rp12 miliar.
VIVAnews - Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka kasus penyimpangan terhadap pengadaan peralatan Sistem Informasi Manajemen di Direktorat Jenderal Pajak. "Sudah ada dua tersangka, mereka ditetapkan kemarin," kata Juru Bicara
Kejaksaan Agung Noor Rachmad ketika dihubungi VIVAnews.com, Jumat 4 November 2011.
Kedua tersangka itu berinisial B yang menjabat sebagai ketua panitia proses pengadaan sistem informasi manajamen. B ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan no. 152/f2/fd1/11/2011, tertanggal 3 November 2011.
Tersangka lain berinisial PS, dia menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen. PS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan no.153/f2/fd1/11/2011, tertanggal 3 November 2011.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah empat tempat di
antaranya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gator Subroto dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Pajak di Jakarta Barat.
Selain itu, tempat lain yang tak luput di geledah Kejagung yaitu dua lokasi rumah
pejabat pajak yang berisial B di Jl Madrasah Gandaria, Jakarta Selatan dan Komplek Cinere, Depok, Jawa Barat. "Dalam penggeledahan ditemukan beberapa dokumen serta surat surat lain yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi yang disangkakan," kata Noor.
Kasus ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2006 dan nilainya kurang lebih Rp43 miliar. Dari temuan BPK ada kejanggalan sekitar Rp12
miliar dari nilai proyek Rp43 miliar. BPK juga menilai bahwa ada alat-alat yang tidak ada wujudnya dari pengadaan itu.
Atas perbuatan keduanya, Kejaksaan Agung akan menjerat tersangka dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan Keppres nomor 80 tentang pengadaan barang dan jasa. (eh)
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
