P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 18 November 2011
Indeks 1. KPK Pastikan Usust Dugaan Korupsi Muhaimin 2. Tiga Tersangka Korupsi Kemenkes Terancam Dicekal 3. Jaksa Periksa Dua Camat Terkait Dugaan Korupsi Mantan Sekwan Bursel 4. Bupati di Sumatera Utara Bakal Jadi tersangka Korupsi 5. Nasib Muhaimin Tunggu Putusan Kasus Transmigrasi
Mediaindonesia.com
Jumat, 18 November 2011 KPK Pastikan Usut Dugaan Korupsi Muhaimin KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut keterlibatan
Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Kemenakertrans.
Pengusutan itu, kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, untuk menindaklanjuti disebutnya nama Muhaimin dalam dakwaan tiga tersangka kasus dugaan suap
tersebut. "Soal turut serta bersama-sama dalam dakwaan, yang turut serta pasti akan kita kerjakan," tukas Bibit dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.
Nama Muhaimin disebut-sebut dalam dakwaan tiga tersangka kasus suap
Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya, Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati. Surat
dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (16/11), itu menyebutkan Muhaimin bersama-sama Nyoman, Dadong, dan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Jamaluddien Malik, menerima uang Rp2 miliar dari Dharnawati.
Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menambahkan, pihaknya tidak menganggap angin lalu penyebutan nama Muhaimin pada persidangan kasus suap
Kemenakertrans. Menurut dia, KPK tengah mengumpulkan bukti keterlibatan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin. "Kita lihat dulu kajian dari tim KPK terhadap hasil sidang itu, sambil mencari bukti-bukti lain," ujar Jasin.
Sebelumnya, saat mengomentari dakwaan jaksa, Muhaimin mengatakan dakwaan itu keliru. Menurut Muhaimin, ia tidak pernah membicarakan, memerintahkan, dan
membahas soal program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dengan para terdakwa.
Kasus Angelina
KPK juga sedang memperdalam dugaan keterlibatan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Angelina Sondakh dalam kasus korupsi Wisma Atlet. "Mengenai Angelina yang diduga punya proyek, itu sedang kami dalami," kata Bibit. KPK sudah memeriksa Angelina dua kali.
Dalam kasus proyek Wisma Atlet senilai Rp191 miliar itu KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Mohammad El Idris dari PT Duta Graha Indah, rekanan proyek. Rosa dan Idris telah divonis bersalah. Wafid
masih menjalani sidang. Adapun berkas Nazar akan dilimpahkan ke pengadilan pekan depan.
Selama menyidik kasus itu, KPK juga telah memeriksa Angie dan anggota DPR
lainnya seperti Mahyuddin, Wayan Koster, Muhammad Nasir, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Meski sebelumnya Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut bahwa tersangka baru Wisma Atlet adalah anggota DPR, Bibit mengatakan KPK tidak akan buru-buru menetapkan tersangka baru.
Pada bagian lain, Bibit belum memastikan kapan pihaknya memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait dengan kasus pembangunan prasarana dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. (*/X-3)
Tempointeraktif.com
Jumat, 18 November 2011
Tiga Tersangka Korupsi Kemenkes Terancam Dicekal TEMPO Interaktif, Jakarta - Kejaksaan Agung belum menahan tiga tersangka korupsi pengadaan alat bantu belajar di rumah sakit pendidikan, proyek Kementerian Kesehatan. Kejaksaan lebih cenderung memilih langkah pencekalan. "Ini
kemungkinan mengarah ke pencekalan," kata juru bicara Kejaksaan Noor Rachmad melalui telepon selulernya, Jumat, 18 November 2011.
Noor mengatakan, penahanan tersangka disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Bila penahanan belum perlu dilakukan, penyidik sudah memiliki alasan yang kuat. "Tentunya untuk keberhasilan penyidikan," ujar dia.
Kejaksaan mengusut pengadaan alat bantu belajar bagi dokter di rumah sakit pendidikan dalam proyek Kementerian Kesehatan pada 2010. Diduga terjadi penggelembungan harga barang dalam proyek senilai Rp 417,72 miliar.
Modusnya dengan membuat penetapan harga perkiraan sendiri yang tidak mengacu pada aturan tender proyek. Sehingga ditemukan pula spesifikasi barang yang tak sesuai dengan kontrak kerja.
Akibatnya, kejaksaan menetapkan tersangka Widianto Aim, Kepala Bagian Program
dan Informasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Kemudian
Syamsul Bahri, Kepala Subbagian Program dan Anggaran (PA) Badan Pengembangan, serta Bantu Marpaung, Direktur Utama PT Buana Ramosari Gemilang.
Sejak ditetapkan tersangka pada 15 November lalu, kejaksaan belum menahan ketiganya. Berbeda dengan penetapan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat
laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Mereka langsung dijebloskan ke penjara 12 November lalu.
Noor mengatakan kejaksaan kini lebih fokus untuk mendalami penyidikan kasus ini. Caranya, yakni memeriksa saksi-saksi yang diduga mengetahui proyek tersebut.
Saksi-saksi itu berasal dari Kementerian Kesehatan dan pihak rekanan. "Siapapun bakal dimintai keterangan bila berkaitan dengan penyidikan," kata Noor menolak membeberkan identitas saksi yang bakal diperiksa.
Noor membenarkan alat bukti yang telah disita kejaksaan dari para tersangka juga
ditelusuri. Namun, penetapan tersangka baru dianggap terlalu dini. "Ini kan kasus yang baru."
TRI SUHARMAN
Siwalimanews.com
Jumat, 18 November 2011
Jaksa Periksa Dua Camat Terkait Dugaan Korupsi Mantan Sekwan Bursel Ambon - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (17/11), memeriksa dua camat di Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Camat yang diperiksa masing-masing Camat Ambalau dan Camat Waisama. Kedua camat ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi APBD Bursel tahun 2009 yang didalamnya menyangkut biaya operasional perjalanan dinas mantan Sekretaris
Dewan (Sekwan) DPRD Bursel, Abubakar Masbait yang kini menjabat selaku Sekda Bursel senilai Rp 1,3 milyar.
Kepala Seksi penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Kosasih kepada
wartawan di ruang kerjanya mengungkapkan, kedua camat ini diperiksa oleh penyidik sejak pagi hingga siang hari dengan dihujani puluhan pertanyaan.
Pemeriksaan kedua camat ini juga berkaitan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Masbait di kecamatan-kecamatan di Bursel. Selain itu, pemeriksaan keduanya
ini juga sebagai saksi atas tersangka mantan Bendahara Sekwan Kabupaten Bursel, Vence Lesnussa, yang telah ditahan oleh penyidik, Jumat (28/10).
Dalam kasus ini pula, belasan staf DPRD Kabupaten Bursel telah diperiksa masingmasing M Lesilawang, M Rada, Anwar Soulissa, Radinah Alhabsy, Bega Mirtha,
Radnah Alhabsy, Wendi J Waisapi, Arni Koja, Lanusa Tomanussa, Andi Ilham Husein, Yenti Rumra, Yusri Usbi, Yusuf Behuku, Karim Rumau, Sahidin Souwakil, Namur Ilyas , Kari Ramau, Usman Marasabessy dan Beli Lesnussa.
Mereka diperiksa oleh Ajit Latuconsina, Rozali Afifudin, Mien Saliama, Magie Parera, Junet Pattiasina, Mecy de Lima, dan Eka Hayer.
Sementara Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, M. Natsir Hamzah kepada wartawan, mengatakan, masih ada saksi-saksi lain yang diperiksa, dan kemungkinan akan ada penambahan tersangka.
Sedangkan menyangkut dugaan keterlibatan Sekda Bursel Abubakar Masbait
sementara didalami. “Tergantung pengembangan penyidikan yang masih sementara jalan,” jelas Aspidsus.
Selanjutnya, pada Rabu (2/11), penyidik Kejati Maluku kembali memeriksa lima orang staf DPRD Bursel. Mereka yang diperiksa masing-masing Belly Lesnussa,
Wendy J Waisapy, Lanusa Tomanussa, Yenti Rumra, Andi M Ilham dan Mirta Bega. (S27)
Tribunnews.com Jumat, 18 November 2011
Bupati di Sumatera Utara Bakal Jadi Tersangka Korupsi Sayang Busyro tak mengungkap siapa Bupati yang dimaksudnya itu. Saat ditanya
apakah Bupati itu adalah Bupati Simalungun JR Saragih, Busyro tak menjawabnya. Sebelumnya, Bupati Simalungun Sumatera Utara JR Saragih dilaporkan ke Komisi
Pmberantasan Korupsi (KPK). Politisi Partai Demokrat itu dilaporkan atas dugaan
melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (ABPD) Simalungun tahun anggaran 2010.
"Kita sudah berikan data-datanya ke KPK," ujar pelapor yang juga anggota DPRD
Kabupaten Simalungun Bernhard Damanik, ketika dihubungi, Sabtu (1/10/2011). Menurut Bernhard, JR Saragih diduga telah merugikan negara sekitar Rp 48 miliar lantaran tindakannya itu. Uang sebesar itu, dinikmatinya secara pribadi.
"Jumlah ini merupakan akumulasi dari berbagai proyek seperti pajak daerah, bantuan sosial dan retribusi daerah," imbuh Bernhard.
Dilaporkannya, JR Saragih merupakan kelanjutan dari berbagai kasus dugaan korupsi yang menjerat Partai Demokrat. KPK pun telah didesak untuk segera menangkap JR Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon. Desakan itu didasari dugaan keduanya telah
mengorupsi dana intensif guru non PNS senilai Rp 1.276.920.000. Dalam melakukan tindak kejahatannya, keduanya menggunakan modus mengalihkan dana intensif guru non PNS menjadi pembelian mobil anggota DPRD Simalungun.
Tempointeraktif.com
Jumat, 18 November 2011
Nasib Muhaimin Tunggu Putusan Kasus Transmigrasi TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samat Rianto
mengatakan, putusan hakim atas perkara kasus suap pejabat Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi akan menjadi satu bukti untuk menjerat Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Ya, putusan itu menjadi satu alat bukti,"
kata Bibit yang dikonfirmasi seusai berdialog dengan wartawan di kantor KPK, Kamis, 17 November 2011.
Dalam pembacaan dakwaan di pengadilan pada Rabu kemarin, jaksa penuntut
menyebut bahwa Muhaimin bersama-sama dengan Direktur Jenderal Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Jamaluddin Malik, Sekretaris Jenderal P2KT Nyoman Suisnaya, dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong
Irbarelawan menerima hadiah terkait proyek PPID pada anggaran perubahan 2011.
Nyoman dan Dadong pun didakwa bersalah menerima hadiah dari kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Dharnawati juga sudah didakwa bersalah.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP., mengatakan, penyebutan nama Muhaimin
berdasarkan keterangan yang diperoleh KPK dari saksi maupun tersangka pada
proses penyidikan. Namun keterangan itu belum cukup untuk menjerat Muhaimin. Kasus ini terbongkar kala KPK menangkap Nyoman, Dadong dan Dharnawati pada 25 Agustus lalu bersama uang dugaan suap sebesar Rp 1,5 miliar. Uang ini rencananya akan diberikan kepada Muhaimin. Adapun uang Rp 500 juta masih tersimpan di dalam rekening Dharnawati.
Jaksa penuntut di dalam dakwaannya menyebut bahwa Nyoman, secara sendiri
maupun bersama dengan Dadong, Muhaimin, dan Jamaluddin pada 19 Agustus lalu
di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan telah menerima uang sebesar Rp 2 miliar. "Patut diduga hadiah atau uang itu diberikan
karena jabatannya," kata Zet Tadung Allo, jaksa penuntut saat membacakan dakwaan Nyoman.
Alasan pemberian uang itu, kata jaksa, agar Dharnawati menerima proyek PPID untuk
Kabupaten Mimika, Teluk Wondana, Manokwari, dan Kerom berbiaya Rp 73 miliar. Dari proyek itu, Dharnawati berkewajiban mengeluarkan commitment fee sebesar sepuluh persen.
Bibit berujar, KPK menunggu hasil pemeriksaan di persidangan. Tapi Bibit tidak memastikan apakah akan menjadikan Muhaimin sebagai tersangka jika di
persidangan ke dua anak buahnya terbukti bersalah. "Kami lihat saja nanti," katanya. Muhaimin hingga berita ini diturunkan belum dikonfirmasi. Namun saat kasus ini terungkap, Muhaimin membantah terlibat. RUSMAN PARAQBUEQ
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
