P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 20 Juli 2011
Indeks 1. 150 Perusahaan di Wisma Atlet 2. Rosa Juga Sebut Ada Aliran Dana ke Anas Itu kan hanya keterangan satu saksi, dan satu saksi itu bukanlah saksi 3. Kasus Wisma Atlet Fee 5 persen mengalir ke senayan 4. PPATK Periksa 11 Perusahaan Terkait nazaruddin 5. Dugaan Suap
PPATK : 144 transaksi mencurigakan di rekening Nazar
6. 144 Transaksi Mencurigakan Tak Cuma Soal Wisma Atlet
Cetak.kompas.com Rabu, 20 Juli 2011
150 Perusahaan di Wisma Atlet Jakarta, Kompas - Ada sekitar 150 perusahaan yang terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera
Selatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sedang mendalami dan menganalisis informasi tersebut. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (19/7). Penjelasan Yunus itu memperlihatkan perkembangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 yang diduga melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam dakwaan untuk terdakwa Manajer PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dari nilai proyek Rp 191 miliar, Nazaruddin diduga memperoleh 13 persen, Gubernur Sumatera Selatan (2,5 persen), Komite Pembangunan (2,5 persen), Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (2 persen), dan panitia pengadaan (0,5 persen). Ada juga komisi untuk anggota panitia, pegawai administrasi, dan pelaksana proyek di lapangan. Yunus mengatakan, 150-an perusahaan itu terkait dengan kasus tersebut. Kaitan itu bisa berupa hubungan transaksi atau orang-orang yang disebut dalam dakwaan itu menjadi pengurus, pemegang saham, atau ikut serta dalam proyek tersebut. ”Sebagian besar informasi berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu kami carikan data transaksinya. Kami menerima laporan untuk dipahami dan dianalisis. Kami belum membuat laporan resmi,” katanya. KPK pun didesak untuk mengusut siapa saja yang menerima aliran dana proyek tersebut, termasuk pemakaian dana dari Nazaruddin dalam lingkup partai untuk kepentingan politik. ”Kalau politik didanai dengan uang haram seperti itu, artinya itu akan menciptakan lingkaran setan korupsi,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki. Tender proyek pemerintah Belajar dari temuan banyak perusahaan terkait kasus Nazaruddin, Teten meminta pemerintah membatasi hubungan perusahaan milik politikus dengan proses tender dalam proyek pemerintah. Perusahaan milik politikus seharusnya dicegah mengikuti tender pemerintah karena berpotensi memiliki konflik kepentingan. ”Kalau tidak, tender proyek-proyek pengadaan di pemerintah akan terus dimenangi oleh perusahaan-perusahaan milik pejabat publik dan politikus. Ini praktik lama,” katanya. Tidak hanya dalam kasus Nazaruddin, Teten juga meminta pemerintah meneliti semua perusahaan milik politikus dalam kaitan dengan proyek pemerintah. Perlu
diatur agar perusahaan milik pejabat publik tidak boleh menjadi rekanan pemerintah. Kalau tidak dibatasi, korupsi dengan modus seperti itu akan terus berlangsung. Perihal keberadaan Nazaruddin, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, Polri serius mencari politikus Partai Demokrat yang meninggalkan Indonesia pada 23 Mei 2011 tersebut. ”Namun, perlu waktu, perlu koordinasi dan kerja sama dengan banyak pihak,” katanya. Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, secara teknis, Polri dapat melacak keberadaan Nazaruddin melalui nomor telepon yang digunakan Nazaruddin dalam wawancara dengan Metro TV. KPK akan memanggil para petinggi Partai Demokrat dan sejumlah anggota DPR yang disebut terkait kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang untuk dimintai keterangan terkait Nazaruddin. (FER/RAY/IAM)
Vivanews.com
Rabu, 20 Juli 20011
Rosa Juga Sebut Ada Aliran Dana ke Anas "Itu kan hanya keterangan satu saksi, dan satu saksi itu bukanlah saksi." VIVAnews - Terdakwa suap Mindo Rosalina Manulang mengaku dirinya hanya
sebatas karyawan yang dikorbankan oleh atasannya di PT Anak Negeri, Muhammad Nazarudin.
"Saya kan di situ (PT Anak Negeri) hanya karyawan, untuk menjalankan itu semua,
bukan kapasitas saya untuk memutuskan apapun. Saya dikorbankan," kata Rosa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 20 Juli 2011. Rosa kembali menegaskan bahwa dirinya hanya diperintahkan oleh atasannya untuk
melakukan sesuatu yang diputuskan Nazarudin. Termasuk adanya aliran dana wisma atlet kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Saat ditegaskan apakah Anas ikut menerima jatah hasil suap wisma atlet Rosa tak membantahnya. "Memang ada," imbuhnya. Namun Rosa tidak menyebut besaran
dana yang diterima Anas itu. Dihubungi terpisah, pengacara Anas, Patra M Zen, enggan berkomentar mengenai pernyataan Rosa itu. Menurutnya, pihaknya masih menunggu perkembangan
persidangan. "Itu kan hanya keterangan satu saksi, dan satu saksi itu bukanlah saksi. Jadi tunggu saja proses sidangnya," ujarnya.
Rosa didakwa bersama-sama dengan Muhammad El Idris, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah; dan Dirut PT DGI Dudung Purwadi telah melakukan memberikan
sesuatu kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Mereka memberikan tiga
lembar cek yang seluruhnya senilai Rp3,2 miliar kepada Sesmenpora Wafid Muharam dan empat lembar cek sejumlah Rp4,3 miliar kepada Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR. Uang diterima melalui dua orang staf keuangan Nazaruddin, Yulianis dan Oktarina Furi. (umi)
Kompas.com Rabu, 20 Juli 2011 Kasus Wisma Atlet
Fee 5 Persen Mengalir ke Senayan
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang, bersama mantan anggota Komisi VII DPR, M Nazaruddin, yang
merupakan atasannya menyepakati rencana kasar pembagian fee terhadap sejumlah pihak terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang dan gedung serbaguna Sumatera Selatan. Keduanya beserta karyawan PT Permai Group
(perusahaan milik Nazaruddin) sepakat untuk memberikan fee kepada DPR sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek, kepada daerah sebesar 4 persen, dan untuk Group Permai sebesar 9 persen.
Hal tersebut terungkap dalam dakwaan terhadap Rosa yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/7/2011). Rosa terdakwa dalam kasus
dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games bersama Nazaruddin, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah. "Terdakwa (Rosa) bertempat di Kantor Group Permai mengadakan
pertemuan yang dihadiri M Nazaruddin dan staf PT Permai Group, membicarakan pembagian fee," kata jaksa Agus Salim.
Namun, di dalam dakwaan tidak dijelaskan realisasi rencana pemberian fee tersebut.
Dakwaan Rosa hanya menyebutkan realisasi pemberian fee untuk Wafid, Nazaruddin, dan sejumlah anggota Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang. Menurut jaksa,
PT DGI memberikan fee sebesar dua persen dari nilai kontrak atau Rp 3,2 miliar
kepada Wafid setelah PT DGI memperoleh uang muka pembangunan proyek senilai Rp 33 miliar.
PT DGI juga memberikan fee sebesar Rp 4,3 miliar dalam bentuk cek kepada
Nazaruddin. "Keseluruhan cek diberikan kepada Nazaruddin sebagai bagian dari komitmen pemberian 13 persen," kata Agus.
Sementara Rosa, dijatahkan mendapat komisi 0,2 persen dari nilai proyek atas tugasnya mengawal pemenangan PT DGI.
Seusai persidangan, jaksa Agus Salim menjelaskan, rencana fee lima persen untuk
DPR tersebut merupakan rencana kasar yang dibahas di internal perusahaan Group Permai. "Siapa-siapa saja DPR itu, nanti kami buktikan di persidangan," kata Agus.
Rosa sendiri membantah isi dakwaan tersebut. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal rencana pembagian fee itu, termasuk fee ke anggota DPR. Rosa juga membantah
disebut mendapat jatah 0,2 persen dari nilai kontrak proyek. "Kan sudah saya bilang, saya nggak tahu soal persen-persen itu," kata Rosa.
Rosa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait
pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan Wisma Atlet. Dia
diduga turut serta dalam pemberian uang suap kepada Wafid dan Nazaruddin. Rosa lantas didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-
Undang Tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Kompas.com
Rabu, 20 Maret 2011 Dugaan Suap Wisma Atlet Rosa Didakwa Memberi Suap JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo
Rosalina Manulang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan turut serta dalam pemberian suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan anggota DPR, M Nazaruddin. Suap tersebut diduga berkaitan dengan pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek
pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Pembacaan dakwaan terhadap Rosa berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/7/2011).
"Terdakwa (Rosa) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Mohamad El
Idris (Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah/DGI) dan Dudung Purwadi (Direktur
Utama PT DGI) melakukan beberapa perbuatan sejenis yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
memberi," ujar jaksa penuntut umum, Agus Salim, saat membacakan dakwaan. Menurut jaksa, Rosa selaku anak buah Nazaruddin diperintah atasannya itu untuk
mengawal PT DGI agar mendapatkan proyek di Kementrian Pemuda dan Olahraga. Setelah Wafid selaku pengguna anggaran memutuskan untuk mengucurkan bantuan dana Rp 199 miliar ke pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan,
Rosa memperkenalkan Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi selaku perwakilan PT DGI kepada Wafid Muharam.
"Terdakwa memperkenalkan El Idris dan Dudung sebagai pihak dari PT DGI kepada Wafid. El Idris dan Dudung mnyampaikan agar DGI bisa berpartisipasi sekaligus memberikan penjelasan company profile," ungkap Agus.
Dalam perkanalan tersebut, PT DGI meminta agar diikutsertakan dalam proyek pembangunan wisma atlet. Permintaan tersebut, kata Agus, disanggupi Wafid. "Wafid menyanggupi, akan mempertimbangkan, akan mengurusnya ke daerah," kata Agus.
Hingga akhirnya, PT DGI memenangkan proyek dan Rosa dijatahkan menerima fee
sebesar 0,2 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar. Atas perbuatannya, Rosa didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang tentang
Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Menanggapi dakwaan tersebut, Rosa melalui kuasa hukumnya, Djufri Taufik, akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, majelis hakim yang
dipimpin Suwidya memutuskan untuk melanjutkan sidang pada Jumat (22/7/2011). Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games menjerat empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rosa, El Idris, Wafid, dan Nazaruddin
Tempointeraktif.com Rabu, 20 Juli 2011
PPATK Periksa 11 Perusahaan Terkait Nazaruddin TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menyatakan masih menelisik 11 nama perusahaan terkait tersangka
kasus wisma atlet, Nazaruddin. Perusahaan tersebut diduga hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk memenangkan tender.
"Kita lagi cari 11 transaksi lagi. Itu dari jasa keuangan di bank saja," kata Yunus
kepada Tempo, Selasa, 19 Juli 2011. Yunus mengaku sudah melaporkan nama-nama
perusahaan tersebut, tapi belum ada jawaban hingga saat ini.
Perilaku perusahaan ini, kata Yunus, diduga hanya dipakai sebagai kendaraan untuk memenangkan tender. "Dia pakai vehicle company buat main itu," kata Yunus.
"Vehicle company itu kendaraan untuk ikut tender. Tender sana menang, tapi di belakangnya dia. Dugaan kita seperti itu."
Selanjutnya, lembaganya masih menelisik juga apakah perusahaan tersebut
termasuk perusahaan abal-abal. "Bisa saja, PT kan bisa dibeli juga kan. Ini ada duit, kita beli PT kita mau," ujar Yunus.
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan melaporkan transaksi
mencurigakan terkait tersangka dugaan kasus suap wisma atlet, Nazaruddin, yang mencapai 144 hingga saat ini. Transaksi ini disebut melibatkan kurang lebih 150 perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka
dalam kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu saat ini berada di Singapura sejak akhir Mei lalu. Dia beralasan sedang berobat. FEBRIANA FIRDAUS
Kompas.com
Selasa, 19 Juli 2011 Dugaan Suap
PPATK: 144 Transaksi Mencurigakan di Rekening Nazar
JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
membeberkan jumlah transaksi mencurigakan yang dimiliki politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games itu diketahui memiliki 144 transaksi keuangan. Sebelumnya,
PPATK menemukan jumlah transaksi mencapai 109. Ketua PPATK Yunus Husein menduga, transaksi itu bukan hanya terkait kasus wisma atlet SEA Games.
"144 transaksi itu ada di 16 bank. Saya tidak bisa sebutkan nama banknya. Sudah naik dari 109 menjadi 144, paling banyak perusahaan. Kami dengar dari sumber
kami, bukan hanya kasus wisma atlet saja yang mengalir ke 16 bank itu," ujar Yunus di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2011).
Nominal terbesar dari 144 transaksi Nazaruddin itu, lanjut Yunus, mencapai Rp 187 miliar. Sekitar Rp 67 miliar di antaranya dilakukan melalui transaksi antarbank.
Yunus juga menyebutkan, PPATK menemukan transaksi tunai sebesar Rp 54,7 miliar. Saat ini catatan 109 transaksi sudah diserahkan ke KPK. Menurut dia, pihaknya belum sampai menelusuri dana ke Partai Demokrat.
"Nilai transaksi terbesar 187 miliar. Ke partainya saya belum lihat," katanya. Seperti yang diketahui, Nazaruddin diduga mendapat dana fee dari PT DGI senilai Rp
25 miliar untuk kasus tersebut. Ia juga diduga terlibat dalam kasus di Kemendiknas.
Sampai saat ini KPK tengah melakukan penelusuran dana yang dimainkan pengusaha muda itu. Meskipun demikian, ia tak hadir dalam beberapa kali pemanggilan KPK.
Detik.com
Selasa, 19 Juli 2011 144 Transaksi Mencurigakan Nazaruddin Tak Cuma Soal Wisma Atlet Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 144 transaksi atas nama Muhammad Nazaruddin yang dinilai mencurigakan. Ternyata,
dari jumlah tersebut tidak semuanya berhubungan dengan kasus suap wisma atlet. "Kayaknya bisa terkait yang lain-lain juga, terbuka. Kami juga mendengar dari
sumber kami bukan hanya kasus itu saja," tutur Ketua PPATK, Yunus Husein, di sela workshop 'Perlindungan Whistleblower sebagai Justice Collaborator' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (19/7/2011).
Yunus mengatakan, dari 144 transaksi tersebut dilakukan melalui 16 bank. Namun mengenai perkara lain apa yang menyangkut Nazaruddin, Yunus enggan memberi tahu. "Silakan tanyakan ke KPK," tutur Yunus. PPATK kembali menemukan transaksi mencurigakan terkait Muhammad Nazaruddin. Dari jumlah awal 109 transaksi, kini meningkat menjadi 144 transaksi.
"Saya belum lihat detailnya, baru tadi saya di BBM, sudah naik dari 109 menjadi 144, paling banyak perusahaan," tutur Yunus Husein kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakpus, Selasa, (19/7/2011).
Yunus mengatakan, nilai transaksi terbesar dari transaksi-transaksi tersebut adalah 187 miliar di mana 67 miliar di antaranya lewat transaksi antar Bank. Juga terdapat transaksi tunai 54,7 miliar. "Tapi saya tidak bisa menyebutkan bank-nya," terang Yunus.
(fjp/lh)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
