P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 4 Juli Indeks

P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 4 Juli 2011

Indeks 1. Ada Aliran Dana Nazaruddin ke Jenderal Polisi? 2. Ito Sumardi : Saya Tak Terima Uang Nazaruddin 3. Satgas : KPK Bisa Usut Setoran Nazar ke Polisi 4. Sembunyikan Kokain Dimulut, Wanita Prancis Dibekuk di Bali 5. Terkait kasus Hakim Imas, Direktur PT Onamba Diperiksa KPK 6. Nazaruddin Tak Mau Hartanya Didita KPK 7. Kasus

Nazaruddin,

Mencurigakan

PPATK

Temukan

Ratusan

Transaksi

8. Bea Cukai Mataram Sita Sabu Rp 7,2 Miliar Kurir asal Malaysia bernama Cheam Chee Teng mendapat bayaran 6000 Ringgit

9. PPATK Telusuri Transaksi keuangan Nazaruddin 10. Dugaan Korupsi

Kejati Ajukan Pencekalan Mantan Bupati Sragen

11. Bea Cukai Gagalkan Penyeludupan 6 kg Sabu dari Singapura

Detik.com

Senin, 4 Juli 2011 Ada Aliran Dana Nazaruddin ke Jenderal Polisi?

Jakarta - Benarkah ada aliran dana dari Nazaruddin, mantan bendahara Partai

Demokrat (PD) ke jenderal polisi? Kabar sekaligus pertanyaan itu muncul ke publik belakangan.

Isu bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor milik Nazaruddin di

kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada malam 21 April 2011 lalu. Penggeledahan menyusul penangkapan atas Sesmenpora Wafid Muharam, Manajer Marketing PT

Duta Graha Indah M El Idris, dan Manajer PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Informasi yang dikumpulkan, tim dari yang dipimpin langsung seorang petinggi KPK, beberapa jam setelah penangkapan Wafid Cs di Kemenpora, itu, menggeledah 4

lantai gedung milik Nazaruddin. Salah satunya gedung yang dipakai PT Anak Negeri. Untuk melakukan penggeledahan itu, KPK sampai memanggil bantuan petugas

Brimob untuk mengusir sejumlah tenaga keamanan yang diduga sengaja gedung itu. Nah, saat penggeledahan itulah KPK menemukan berbagai dokumen, salah satunya dikabarkan kuitansi berisi pembayaran kepada jenderal polisi. Benarkah? Seorang petugas KPK saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu tidak membantah.

"Tapi kita kan tidak tahu itu untuk apa, belum ada kaitan " terang petugas yang enggan disebutkan namanya itu.

Informasi beredar juga bahwa seorang pajabat kepolisian, pada Senin 25 April pagi,

diam-diam datang bertandang menemui Deputi Penindakan KPK Ade Raharja. Entah apa yang diperbincangkan, namun diduga terkait dokumen kuitansi-kuitansi pembayaran yang ditemukan.

Sayangnya, Ade Raharja yang dikonfirmasi detikcom tidak memberikan respons.

Demikian juga pimpinan KPK yang lain, Busyro Muqoddas, Haryono Umar dan yang lain semuanya bungkam saat dikonfirmasi soal temuan itu.

Hanya pimpinan KPK M Jasin yang membalas pesan singkat detikcom. "Aku belum tahu mas," kata Jasin singkat, Minggu (3/7/2011).

Sementara Nazaruddin yang dikonfirmasi melalui BlackBerry Messenger (BBM) terkait

kebenaran kuitansi itu tidak memberikan jawaban. Pesan BBM yang dikirim hanya dia baca saja tanpa dibalas.

Nah, informasi yang diperoleh kuitansi itu sudah didata di dalam barang sitaan KPK. Namun hingga kini belum diketahui, apakah KPK sudah melakukan penyelidikan terkait kuitansi itu?

(ndr/irw)

Vivanews.com

Senin, 4 Juli 2011

Ito Sumardi: Saya Tak Terima Uang Nazaruddin

"Ini menyangkut harga diri, institusi, dan pribadi saya," kata Ito Sumardi VIVAnews - Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi, menyesalkan publikasi media yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Ito membantah tudingan itu.

"Saya tidak pernah menerima uang dari Pak Nazaruddin. Itu yang harus diluruskan," kata Ito Sumardi dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 4 Juli 2011.

Menurut Ito, tudingan itu harus diklarifikasi dahulu sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Karena, tuduhan itu telah menyerang langsung kepada pribadi dan lembaga Kepolisian tempatnya mengabdi. "Itu harus diklarifikasi dulu, tidak langsung dipublikasikan," kata Jenderal Bintang

Tiga yang juga mantan Kapolda Riau ini. Bagi Ito, tuduhan itu sangat tidak berdasar dan tanpa bukti.

Maka itu, Ito meminta agar pemberitaan yang menuduh ini sebaiknya jangan dulu

diberitakan. Ito merasa tidak pernah dikonfirmasi soal ini sebelum pemberitaan itu beredar.

"Itu kan harus diklarifikasi dulu dari media-media. Ini menyangkut harga diri,

institusi, dan pribadi saya," tegas perwira tinggi Polri yang baru melepaskan jabatan Kabareskrim pekan lalu ini. Polisi Tangani Nazaruddin? Ito Sumardi juga membantah adanya kabar yang beredar bahwa polisi ingin

mengambil-alih kasus-kasus Nazaruddin dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tuduhan ini muncul bersamaan dengan tudingan yang menyebut dirinya menerima dana dari Nazaruddin. "Tidak mungkinlah kami (polisi) mengambil-alih dari KPK," kata Ito.

Saat ini, Nazaruddin sudah menjadi tersangka dugaan suap dalam proyek

pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan, di

Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nazaruddin dijerat dengan pasal suap. Selain kasus di Kemenpora, Nazaruddin juga menjadi saksi dalam kasus pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp142 miliar tahun 2007. Selain itu, nama Nazaruddin juga mencuat dalam kasus dugaan suap Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri Gaffar.

Dalam kasus-kasus ini, Nazaruddin dalam keterangan kepada VIVAnews.com lewat

pesan BlackBerry Messenger, sudah membantah keras. "Kalau kasus ini disidik Polri, kami akan beritahu KPK. Kalau KPK menangani, ya silakan," tegas Ito. (ren) Tempointeraktif.com Senin, 4 Juli 2011

Satgas: KPK Bisa Usut Setoran Nazar ke Polisi TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum,

Denny Indrayana, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa bekerja-sama

dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri dugaan aliran duit Muhammad Nazaruddin ke kantong jenderal dan perwira polisi.

"Aliran dana melalui rekening akan bisa dilihat melalui PPATK, sebagaimana selama ini dilakukan," kata Denny dalam pesan pendeknya kemarin.

Menurut dia, bila dalam penelusuran KPK menemukan aliran dana ke polisi, hal itu

bisa dijadikan alat bukti yang kuat untuk menyingkap kasus-kasus yang melibatkan Nazar. "Harus dimaksimalkan untuk membongkarnya," ujar Denny.

Nazaruddin terseret kasus dugaan suap dan korupsi dalam proyek pengadaan di sejumlah kementerian. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu, misalnya,

menjadi tersangka dalam kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang.

Nazaruddin, yang pergi ke Singapura sehari sebelum dicekal, terus membeberkan

keterlibatan para koleganya di Partai Demokrat dan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia pun menyebutkan adanya aliran dana kepada para politikus itu.

Menurut penelusuran majalah Tempo, ada juga catatan pengeluaran yang dibuat Yulianis, salah seorang anggota staf di perusahaan Nazaruddin. Komisi

Pemberantasan Korupsi menyita catatan itu saat menggeledah kantor Nazaruddin di Tower Permai, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, April lalu.

Satu hal yang belum pernah diungkap Nazar adalah aliran dana kepada polisi.

Padahal, dalam catatan pengeluaran itu, antara lain tertulis nama Komisaris Jenderal Ito Sumardi, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, yang

mengakhiri jabatannya pekan lalu. Menurut catatan Yulianis, pengeluaran untuk sang jenderal berjumlah US$ 50 ribu. Ada pula bukti pengeluaran untuk Komisaris Besar Jacobs Alexander Timisela, Kepala Unit IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, yang ditulis memperoleh jatah US$ 30 ribu.

Selain itu, ada kuitansi untuk dua kali pengeluaran yang ditujukan buat "Bareskrim",

masing-masing bernilai US$ 75 ribu dan US$ 25 ribu. Totalnya setara dengan Rp 875 juta.

Semua setoran itu dikeluarkan pada awal tahun ini, sebelum perkara suap wisma

atlet terbongkar dengan penangkapan Mindo Rosalina, bekas bawahan Nazaruddin di PT Anak Negeri.

Kepada majalah Tempo, Timisela menyangkal jika disebut menerima uang dari

Nazar. "Apakah temuan catatan itu sudah diekspos KPK?" ia bertanya. "Saya malah belum tahu. Bisa saja orang mengarang-ngarang begitu."

Meski mengaku kenal, Ito Sumardi membantah pernah menerima uang dari Nazaruddin. Ia mengatakan bukan sekali ini saja menjadi obyek tudingan. "Kalau sekarang saya dibilang begitu lagi, ya, apa buktinya? Itu fitnah," kata Ito saat diwawancarai Y. Tomi Ariyanto dari majalah Tempo.

l RIRIN AGUSTIA | ISMA SAVITRI | RUSMAN PARAQBUEQ| JAJANG Detik.com

Senin, 4 Juli 2011 Sembunyikan Kokain di Mulut, Wanita Prancis Dibekuk di Bali Denpasar - Seorang perempuan WN Perancis Keita Ep Toureh (52) ditangkap karena menyembunyikan kokain di mulutnya seberat 3,17 gram di Bali. Tersangka yang

bekerja sebagai staf Kedutaan Besar Perancis di Thailand ini, terancam hukuman mati.

Keita dibekuk Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, pukul 11.30 Wita, Sabtu (2/7) kemarin.

Ia baru saja mendarat menggunakan pesawat Air Asia FD 3677 dalam perjalanan dari Bangkok-Bali.

"Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai mencurigai dan menangkap seorang penumpang perempuan yang akan melewati mesin X-Ray," kata Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, I Made Wijaya di kantornya, Jl Ngurah Rai, Kuta, Senin (4/7/2011).

Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dengan menggunakan alat ion scan. Melalui alat ini terdeteksi sebesar 27 persen kokain.

"Petugas memeriksa badan pelaku secara mendalam dan menemukan kokain yang disembunyikan di dalam mulutnya," kata Wijaya.

Kokain yang terdiri dari empat bungkus plastik bening kecil yang dilapisi tisu disembunyikan di rongga mulutnya. "Setelah dites dengan narcotics tes kit, diketahui serbuk putih jenis kokain seberat 3,17 gram," kata Wijaya.

Sebelum Bea dan Cukai Bali juga menangkap seorang pria WN Jepang Yao Noriyoshi (44) di Bandara Ngurah Rai pada 28 Juni 2011. Pemilik dealer mobil iyu dibekuk membawa ganja seberat lima gram dan empat gram hasis.

Kedua tersangka dijerat pasal 113 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kedua tersangka yang berencana berlibur ke Bali, kini mendekam di tahanan Polda Bali. (gds/fay) Mediaindonesia.com Senin, 4 Juli 2011

Terkait Kasus Hakim Imas, Direktur PT Onamba Diperiksa KPK JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dalam pengurusan kasasi gugatan serikat pekerja PT Onamba Indonesia.

Hari ini Senin (4/7) penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Onamba Indonesia Toshio Shiokana dan beberapa stafnya.

"Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini," kata

juru bicara KPK, Johan Budi dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Senin (4/7).

Toshio sendiri sudah hadir di kantor KPK sejak 09.45 WIB. Ia yang datang

mengenakan jas berwarna biru tua itu saat ini menjalani pemeriksaan penyidik. Selain Direktur PT Onamba Indonesia, KPK juga memeriksa beberapa stafnya yaitu Muhammad Mujalmin dan Eja Jubaidah. Sedangkan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Imas dan

Odi juga dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. Namun di antara keduanya baru Imas saja yang hadir di kantor KPK.

Ia yang mengenakan baju berwarna merah itu datang sekitar pukul 10.45. Seperti diketahui, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan melakukan serah terima sejumlah uang yang diduga sebagai suap untuk meloloskan gugatan serikat pekerja PT Onamba Indonesia. (*/OL-9) Detik.com

Minggu, 3 Juli 2011 Nazaruddin Tak Mau Hartanya Disita KPK Jakarta - Mantan bendahara umum PD yang sudah menjadi tersangka kasus suap

Kemenpora tak juga mau pulang ke Indonesia. Nazaruddin malah protes saat KPK mengutarakan niat untuk menyita hartanya dan memulangkan paksa dirinya dari Singapura.

"Kok harta saya mau dikejar KPK apa yang saya korupsi. Saya bingung lihat KPK, sampai sekarang satu rupiah pun saya tidak ada terima uang dari Menpora. Kan PPATK bisa cek ke rekening saya, karena begitu saya jadi anggota DPR pejabat negara tidak pernah terima uang," protes Nazaruddin.

Hal tersebut disampaikan Nazaruddin dalam pesan Blackberry Messenger kepada detikcom, Minggu (3/7/2011).

Nazaruddin mengaku pernah menjadi pengusaha besar sebelum menjadi anggota DPR. Ia mengklaim tak pernah menerima uang setelah menjadi anggota DPR.

"Kalau sebelum jadi anggota DPR saya memang pengusaha, kecuali harta saya mau dirampas dan dibekukan KPK. Habis itu saya diperas, kasian kita lihat kelakuan

munafik semua pejabat kita ngakunya miskin, padahal semua pejabat kita kaya-kaya

tetapi laporan miskin," protesnya lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menempuh segala cara untuk dapat

memulangkan Muhammad Nazaruddin. Salah satunya, KPK akan memblokir aset rekening Nazaruddin sebagaimana yang biasa mereka lakukan untuk tersangka korupsi yang lain.

"Tentu semua upaya kita lakukan termasuk blokir aset," tutur Wakil Ketua KPK M Jasin dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu, (2/7/2011).

Langkah KPK ini tampaknya tidak akan mendapat hadangan secara politis dari Partai Demokrat. Pasalnya partai berlambang bintang ini pun mempersilakan KPK melakukannya jika memang diperlukan.

"Kalau memang sudah waktunya, ada fakta hukum dan memang diperlukan ya

silakan saja (disita)," ujar Ketua Departemen Kominfo DPP, Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada detikcom, Jumat (1/7/2011).

Tempointeraktif.com Minggu, 3 Juli 2011

Kasus Nazaruddin, PPATK Temukan Ratusan Transaksi Mencurigakan TEMPO Interaktif, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

menemukan 109 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang dilakukan bekas Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin. "Total LTKM ada 109 dari 13

bank," ujar Kepala PPATK Yunus Husein kepada Tempo lewat pesan pendek kemarin. Jumlah tersebut melonjak dari yang dikemukakan sehari sebelumnya, yakni 19 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 11 bank. Kesebelas bank itu terdiri atas tiga bank milik pemerintah dan delapan bank swasta.

Kemarin Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro menyatakan ratusan transaksi keuangan mencurigakan itu berasal dari 13 bank yang terdiri atas 3 bank BUMN, 1 bank umum daerah, dan 9 bank swasta nasional. "Kami saat ini masih

memonitor terus dan menunggu laporan dari tiga bank lainnya," katanya. Subintoro menolak menyebut nama bank yang dijadikan tempat transaksi itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka pada Kamis lalu dalam kasus pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di

Jakabaring, Palembang. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu saat ini

berada di Singapura sejak akhir Mei lalu. Dia beralasan tengah berobat. Beberapa pejabat teras empat bank BUMN yang dihubungi Tempo tak bersedia

mengomentari temuan PPATK tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Sigit Pramono tidak mengangkat telepon ketika dihubungi.

Lebih jauh Subintoro menjelaskan, transaksi mencurigakan tersebut mencapai miliaran rupiah dengan nilai tertinggi melalui pemindahbukuan Rp 187 miliar. Transaksi per Desember 2010 itu disebut sebagai transaksi perusahaan.

Ada juga transaksi perusahaan bersifat tunai bernilai miliaran rupiah dengan nilai tertinggi Rp 54,7 miliar pada Februari 2011. Adapun transaksi individu tertinggi, mencapai Rp 2,5 miliar, dilakukan Mei 2011.

PPATK menolak menyebut nama-nama individu dan perusahaan yang bertransaksi

itu. "Lebih jelasnya tanyakan kepada penyidik KPK," ujar Subintoro. Hingga kini KPK belum berhasil memeriksa Nazaruddin meski sudah tiga kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

Tempo berusaha menghubungi pengacara O.C. Kaligis, pengacara Nazaruddin, untuk

meminta klarifikasi, tapi teleponnya tak bisa dihubungi. Beberapa waktu lalu O.C. Kaligis menyatakan kliennya hanya bersedia diperiksa di kantor pengacaranya di Singapura.

Secara terpisah, Wakil Ketua Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho mendesak KPK agar memblokir aset Nazaruddin di perbankan sehingga tak bisa lagi digunakan, sekaligus untuk membatasi ruang geraknya. "KPK harus menyita asetnya."

FEBRIANA FIRDAUS | RUSMAN PARAQBUEQ | TRI SUHARMAN | EVANA DEWI | RR ARIYANI

Vivanews.com

Minggu, 3 Juli 2011

Bea Cukai Mataram Sita Sabu Rp7,2 Miliar Kurir asal Malaysia bernama Cheam Chee Teng mendapat bayaran 6.000 ringgit. VIVAnews - Petugas kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram menangkap Cheam Chee Teng (46) di Bandara Selaparang, Mataram. Dari

warga Malaysia itu petugas menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,66 kilogram senilai Rp7,2 miliar.

Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, Danang Kuswidodo, penangkapan terhadap Cheam Chee Teng dilakukan saat pemeriksaan barang melalui mesin pendeteksi X-Ray.

Awalnya, petugas tidak menemukan barang mencurigakan dalam koper berwarna

hitam yang dibawanya. Analisis image yang tampak pada monitor mesin X-ray tidak muncul barang yang mencurigakan.

Selanjutnya, Cheam Chee Teng mengambil kopernya dan berjalan melalui jalur

pemeriksaan petugas bea dan cukai. Petugas yang curiga dengan gerak-gerik Cheam langsung menggiringnya ke ruang Pabean untuk diperiksa secara intensif.

"Semua barang dalam koper dan tas rangselnya kami periksa. Tapi tidak menemukan barang terlarang. Barang tersebut tampak setelah kami mengosongkan kopernya

untuk diperiksa kembali di mesin X-Ray," kata Danang kepada wartawan di Mataram, Minggu 3 Juli 2011.

Benda mencurigakan itu tampak disembunyikan di kedua sisi dinding koper

berbahan fiber. Petugas akhirnya memecah dinding koper di hadapan pemiliknya. Dari kedua sisi dinding koper, petugas menemukan dua kantong warna hitam

diselimuti isolasi plastik berwarna coklat. Kedua kantong itu terselip rapi didinding koper seolah telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak tampak pada monitor X-Ray.

Barang yang disembunyikan itu berbentuk kristal putih. Setelah diuji dengan

narcotest, diketahui bahwa itu adalah sabu (methapetamine) dengan kualitas baik.

Dari hasil pemeriksaan sementara, barang itu rencananya dibawa ke salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi untuk diserahkan pada pembelinya.

Sementara itu, menurut pengakuan Cheam, barang itu diberikan warga Vietnam

bernama Mike, sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Cheam masuk melalui jalur udara dari Vietnam menuju Singapura. Dengan pesawat Silk Air dengan nomor

penerbangan MI-128. Dia kemudian berangkat dari Singapura menuju Mataram. Cheam mengaku dibayar 6.000 ringgit Malaysia untuk menuntaskan pekerjaannya itu. Menurut dia, barang haram itu akan diserahkan kepada seseorang di kawasan wisata Senggigi.

"Saya tidak tahu apa isi koper itu, saya memperoleh uang muka 1.100 ringgit Malaysia dari total 6.000 ringgit yang dijanjikan," kata Cheam dengan logat

Melayunya. Menurut lelaki yang mengaku sebagai tukang masak di Malaysia itu, pekerjaan

tersebut diterimanya untuk menambah pendapatan. Meskipun dia mengaku tidak menikah dan tidak mempunyai anak, tapi pekerjaan itu diakuinya cukup menggiurkan.

"Saya baru pertama kali ke Indonesia. Rencananya saya berlibur dulu selama dua hari di sini untuk selanjutnya kembali ke Malaysia," ujarnya.

Kepala Badan Narkotika Provinsi NTB, Baharuddin mengatakan, tertangkapnya

Cheam membuktikan bahwa NTB menjadi daerah tujuan peredaran narkoba. Dia

menilai kejadian ini sebagai bukti nyata bahwa petugas di NTB harus memperketat pengawasannya.

"Ini bukti bahwa petugas di NTB harus memperketat pengawasannya,"ujar Baharuddin.

Kini kasus tersebut sudah diserahkan kepada kepolisian daerah NTB untuk diproses

lebih lanjut. Selain narkoba jenis sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti

lainnya seperti dua unit telepon genggam, satu set kunci, 10 ringgit Brunai, 42

ringgit Malaysia, 182 ribu dong Vietnam, 220 dolar Singapura dan uang logam 6,6 ringgit Malaysia. (art)

Laporan: Edy Gustan | Mataram Tempointeraktif.com Sabtu, 2 Juli 2011

PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Nazaruddin

Jakarta:Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein

menyatakan pihaknya kini lebih leluasa memeriksa transaksi keuangan terkait bekas bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, setelah dijadikan tersangka. “Tidak sesulit dulu,” kata Yunus, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka

pada Kamis lalu dalam kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games. Saat ini anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini masih berada di Singapura sejak akhir Mei lalu.

Sebelumnya, kata Yunus, Pusat Pelaporan kesulitan melakukan penelusuran transaksi

yang melibatkan Nazaruddin. Penyebabnya karena penyedia jasa keuangan menolak

memberikan laporan karena yang bersangkutan belum menjadi tersangka. Selain itu, penyedia jasa keuangan tidak koordinatif dengan alasan dilindungi Undang-Undang

Perbankan.

Pusat Pelaporan membeberkan terdapat 19 Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan (LTKM) pada 11 bank terkait kasus dugaan korupsi Wisma Atlet. Menurut Direktur Pengawasan Pusat Pelaporan, Subintoro, transaksi terjadi di tiga bank milik pemerintah dan delapan bank swasta. Sebelas bank ini sudah diminta memberikan laporan.

Namun, kata Subiantoro, tidak semua bank merespon permintaan Pusat Pelaporan.

Salah satunya adalah bank milik pemerintah. Namun, dia menolak memberikan nama bank tersebut. Yang pasti, sampai saat ini bank pelat merah tersebut belum melengkapi laporan yang diminta.

Dia meminta para pengelola penyedia jasa keuangan kooperatif. Sebab, tanpa adanya kerja sama, Pusat Pelaporan kesulitan menuntaskan penelusuran transaksi

mencurigakan dalam kasus ini. “Kami berharap jangan ada yang takut.” Sesuai Pasal 83-86 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 pelapor kasus pencucian uang dilindungi secara hukum.

Subiantoro berharap, pekan depan bank-bank sudah menindaklanjuti permintaan Pusat Pelaporan. “Sehingga akan ada perkembangan yang cukup signifikan (dari kasus korupsi Wisma Atlet).”

FEBRIANA FIRDAUS | ANANDA BADUDU Suarakarya-online.com Sabtu, 2 Juli 2011

DUGAAN KORUPSI

Kejati Ajukan Pencekalan Mantan Bupati Sragen SEMARANG (Suara Karya): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengajukan pencekalan terhadap mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang ditetapkan sebagai

tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan kas daerah terkait APBD 2003-2010 sebesar Rp 40 miliar.

"Surat pencekalan sudah saya ajukan ke kantor imigrasi untuk mencegah yang

bersangkutan melarikan diri ke luar negeri,"kata Kepala Kejati Jateng Widyopramono, di Semarang, Jumat.

Terkait dengan tanggapan Untung Wiyono yang merasa keberatan dengan penetapan sebagai tersangka karena belum pernah menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan,

Kajati mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Menurut dia, penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus korupsi tidak harus diperiksa penyidik terlebih dulu. "Jika alat bukti yang dimiliki sudah

cukup kuat maka penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka," ujarnya.

Meskipun telah menetapkan Untung Wiyono sebagai tersangka dalam kasus korupsi, Kajati belum dapat memastikan waktu pemeriksaan terhadap mantan Bupati Sragen tersebut.

"Dalam kasus ini kami melakukan penyidikan secara profesional, proporsional, dan

transparan sehingga ada kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah," katanya. Dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Sragen, Kejati Jateng juga menetapkan

mantan Sekretaris Daerah Kushardjono dan Kepala Bagian Kas Daerah Sragen Sri Wahyuni sebagai tersangka, Rabu (22/6).

Kasus korupsi ini bermula ketika tersangka Untung Wiyono membutuhkan dana

untuk kepentingan di luar kedinasan, dan akhirnya bersama dengan dua tersangka lain memindahkan dana dari kas daerah Kabupaten Sragen ke bentuk deposito di perusahaan daerah BPR Djoko Tingkir dan BPR Karangmalang.

Pemindahan dana secara bertahap di BPR Djoko Tingkir sebanyak 38 kali dengan

jumlah keseluruhan Rp 29 miliar yang terbagi dalam 38 lembar sertifikat deposito serta telah digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit atas nama pemerintah daerah setempat.

Dalam melakukan penyelidikan, tim jaksa penyidik Kejati yang diketuai Nurmulat

juga menemukan 108 surat perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp 36 miliar. (Lerman S/Ant) Tempointeraktif.com Sabtu, 3 Juli 2011

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6 Kilogram Sabu dari Singapura Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya Pabean Makassar, Sulawesi Selatan, menggagalkan penyeludupan narkotika golongan I

berupa sabu, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Barang tersebut dibawa pemiliknya dari Singapura yang menumpangi pesawat Air Asia, Jumat lalu, 1 Juli 2011.

"Sabu disimpan dalam tas ransel, paduan warna oranye dan hitam. Ditemukan oleh petugas saat memeriksa barang penumpang yang turun dari pesawat. Setelah

diperiksa, tas ini tak diambil oleh pemiliknya. Isinya ternyata 3 paket sabu yang

disimpan dalam dos makanan Cina yang bertulisan Chiken Soup," ujar Minhajuddin Naspah, Kepala KPPBC Madya Pabean Makassar, saat menggelar konferensi pers di kantornya, siang tadi. Minggu 3 Juli 2011.

Hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

(BPUP) Jakarta, kemarin. Dipastikan barang bukti seberat 6 kilogram itu adalah sabu. "Estimasi nilai diperkirakan Rp 12 miliar. Barang ini siap diedarkan di wilayah Sulawesi Selatan," kata Minhajuddin.

Hingga kini pemilik sabu tersebut belum dapat diidentifikasi. Menurut Minhajuddin, selama 2 hari petugas bea cukai menunggu informasi adanya orang yang

menghubungi pihak maskapai yang menanyakan tas ransel tersebut. Namun, hingga kini belum ada orang yang mencari tas tersebut.

Sore tadi, pihak Bea Cukai langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada

Direktorat Jenderal Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. "Kami akan bekerja sama dengan polisi untuk mencari pemiliknya," kata Minhajuddin.

Direktur Narkoba Polda Komisaris Besar Oneng Subroto mengatakan pihaknya akan melakukan pengembangan dan penyidikan. "Pemiliknya masih ada di wilayah

Makassar," katanya. Pelaku penyelundupan dikenai palanggaran Pasal 113 ayat i dan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp 10 miliar. SAHRUL

Humas PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER:

Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.