P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 14 Juli 2011
Indeks 1. Korupsi Kas Daerah Mantan bupati Sragen dijebloskan ke penjara 2. Sidang Suap Kemenpora Nazarudddin dan Wafid Muharam terima suap dari El Idris 3. Terdakwa Korupsi Mesin Jahit Divonis 4 Tahun Bui 4. KPK Belum Cukup Bukti Alex Noerdin Tersangka 5. Korupsi PLN
Mantan Presdir PT Atelindo Karyamandiri di vonis 6 tahun
Suarakarya-online.com Kamis, 14 Juli 2011
KORUPSI KAS DAERAH
Mantan Bupati Sragen Dijebloskan ke Penjara SEMARANG (Suara Karya): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa malam,
menahan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang diduga terlibat korupsi dana kas daerah Pemkab Sragen 2003-2010 sebesar lebih Rp 42 miliar. Untung dijebloskan Kejati ke LP Kedungpane Semarang.
Untung diseret ke LP setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejati Jateng. Atas penahanannya itu Untung yang belum lama melepas jabatan bupati, mengaku akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
Untung yang dua periode menjabat bupati dengan menoreh banyak prestasi di
bidang investasi tersebut menegaskan, hingga ditahan Selasa malam dirinya belum ditanya penyidik terkait materi.
Mantan bupati yang juga dikenal sebagai pengusaha kaya ini, diperiksa delapan
orang jaksa diketuai Jaksa Rahmat. Setelah diperiksa Untung langsung dijebloskan ke LP Kedungpane Semarang, menggunakan mobil tanahan Kejati.
qMenurut Kajati Jateng Widyopramono, Untung terlibat dalam kasus penyalahgunaan kas daerah Pemkab Sragen 2003-2010. Selain Untung, Kejati juga menetapkan
tersangka lain yakni, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Kushardjono, serta mantan Bendahara BPKD Sri Wahyuni.
Kasus tersebut berawal, ketika Untung membutuhkan dana untuk kepentingan di luar kedinasan. Bersama Sekda dan bendahara BPKD, secara bertahap memindahkan
dana dari kas daerah untuk ditempatkan dalam bentuk deposito di BPR Djoko Tingkir dan BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Dana yang ditempatkan di BPR Djoko Tingkir sebesar Rp 29.334.500.000.
Dana tadi secara bertahap dijadikan agunan untuk mengajukan pinjaman dengan
mengatasnamakan pemerintah daerah, yang terbagi sebanyak 108 surat pinjaman
kredit dengan total pinjaman Rp 36.376.200.000. Sementara itu, untuk penempatan dana dari kas daerah ke BPR BKK Karangmalang juga dilakukan secara bertahap. Penempatan dana berlangsung mulai 2006 hingga 2010 terbagi dalam delapan sertifikat deposito.
Sertifikat deposito pun, juga digunakan Untung untuk mengajukan pinjaman atas nama pemerintah daerah, dengan total pinjaman Rp 6.134.000.000. "Dengan demikian seluruh pinjaman mencapai Rp 42.510.200.000," ungkap Widyo.
Kajati menambahkan, dana pinjaman itu seharusnya dimasukkan ke dalam kas daerah Kabupaten Sragen dan dikelola sesuai mekanisme APBD kenyataannya
digunakan untuk kegiatan di luar kedinasan. Akibat penyelewengan dana kas daerah itu, negara dirugikan Rp 40.003.2110.534. (Pudyo Saptono) Suarakarya-online.com Kamis, 14 Juli 2011
SIDANG SUAP KEMENPORA
Nazaruddin dan Wafid Muharam Terima Suap dari El Idris
JAKARTA (Suara Karya): Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad
Nazaruddin disebut bersama mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora) Wafid Muharam telah menerima uang suap dari mantan Manager Keuangan PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris.
Suap itu diberikan agar PT DGI menjadi pemenang proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
Hal tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang terdiri dari Agus Salim, Handarbeni Sayekti dan Rachmat Supriady saat membacakan surat dakwaan terhadap Mohammad El Idris di hadapan majelis
hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Suwidya, kemarin (13/7).
"Terdakwa Mohammad El Idris bersama-sama Dudung Purwadi dan Mindo Rosalina
Manulang melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan beberapa kejahatan dengan memberi tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar dan empat lembar cek senilai Rp 4,4 miliar kepada pegawai negeri, Wafid Muharam dan Muhammad
Nazaruddin selaku anggota DPR RI," kata Jaksa Agus Salim saat membacakan surat dakwaan itu.
Atas perbuatannya itu, Muhammad El Idris diancam dengan pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam uraian surat dakwaan diungkapkan peran Muhammad Nazarudin pada proyek tersebut.
Pembicaraan mengenai upaya agar PT Duta Graha Indah bisa mengikuti tender di
Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora) berawal dari pembicaraan antara
Idris, Dudung Purwadi (direksi PT DGI) dan Muhammad Nazarudin di kantor PT Anak Negeri (Permai Grup) antara bulan Juni dan Juli 2010. Pada pertemuan itu, menurut jaksa, pihak PT DGI menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dalam proyek yang tengah dikerjakan oleh Nazarudin.
"Terdakwa (Muhammad El Idris) bersama Dudung Purwadi sekitar Juni 2010
bertempat di kantor PT Anak Negeri (Permai Grup) mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin yang sudah dikenal terdakwa sebelumnya, berkaitan dengan proyek
pembangunan wisma atlet," kata Jaksa Agus Salim saat membacakan surat dakwaan tersebut.
Setelah maksud PT DGI disampaikan, seperti tertuang dalam surat dakwaan,
Nazarudin memanggil Mindo Rosalina Manulang selaku bagian pemasaran PT Anak Negeri untuk menindaklanjuti permohonan itu. Selanjutnya, kerja sama itu diserahkan kepada Rosa.
Kemudian, pertemuan itu dilanjutkan di sebuah rumah makan belakang Hotel Atlet
Century, Agustus 2010. Mereka yang melakukan pertemuan adalah Rosa, Nazarudin dan Wafid Muharam membicarakan pelibatan PT DGI dalam proyek persiapan Sea
Games ke-26 di Palembang. Saat itu, Nazaruddin menyampaikan kepada Wafid agar PT DGI dilibatkan dalam pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang.
"Mindo Rosalina Manulang yang akan mengawal," demikian ungkapan Nazaruddin saat itu yang dikutip jaksa dalam surat dakwaannya.
Permohonan itu pun akhirnya disanggupi oleh Wafid Muharram. Kemudian, ia pun berjanji untuk mempertimbangkan agar PT DGI menjadi pelaksana proyek dan mengarahkan untuk mengurus ke daerah karena proyek tersebut merupakan tanggung jawab Pemprov Sumatera Selatan.
Selanjutnya surat dakwaan tersebut mengungkapkan sepak terjang Muhammad El Idris dalam melakukan negosiasi dengan Nazaruddin dalam pemberian komisi kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa atas terpilihnya PT DGI menjadi pemenang tender pembangunan wisma atlet.
Setelah melalui tawar-menawar akhirnya disepakati Nazaruddin mendapat 13 persen dari nilai kontrak yang sekitar Rp 200 miliar, Komite Pembangunan Wisma Atlet 2,5 persen, panitia pengadaan 0,5 persen, dan untuk Sesmenpora, Wafid Muharam 2 persennya. Namun, dalam surat dakwaan yang terungkap ada penerimaan oleh sejumlah pegawai pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
Mereka yang didakwa menerimanya antara lain Rizal Abdullah selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet dan Kepala Dinas PU Sumsel memperoleh Rp 400 juta, Musni Wijaya selaku Sekretaris Komite Rp 80 juta, Amir Faizol selaku Bendahara
Komite Rp 30 juta, Aminuddin selaku Asisten Perencanaan Rp 30 juta, Irhamni selaku Asisten Administrasi dan Keuangan Rp20 juta, Fazadi Abdanie selaku Asisten
Pelaksana Rp 20 juta, M Arifin selaku Ketua Panitia Rp 50 juta serta anggota panitia pembangunan seperti Sahupi senilai Rp 25 juta, Anwar Rp 25 juta, Rusmadi Rp 50 juta, Sudarto Rp 25 juta, Darmayanti Rp 25 juta, dan Heri Meita senilai Rp 25 juta. (Nefan Kristiono) Detik.com
Kamis, 14 Juli 2011 Terdakwa Korupsi Mesin Jahit Divonis 4 Tahun Bui Jakarta - Rekanan Departemen Sosial (Depsos) dalam proyek pengadaan bantuan sosial berupa mesin jahit tahun 2004-2006, Musfar Aziz, divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Eks Direktur Utama PT Ladang Sutra Indonesia itu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, dan merugikan keuangan negara.
"Menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta," ujar Ketua Majelis Hakim Albertina Ho di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (15/7/2011).
Menurut Hakim, Terdakwa Musfar Azis telah terbukti secara sah meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana penjara, Musfar juga dihukum membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan.
Majelis hakim tidak bersepakat dengan Jaksa KPK mengenai uang pengganti. Majelis
hakim menilai uang pengganti yang dituntut oleh Jaksa KPK belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Musfar berupa biaya pelatihan, perjalan dinas, biaya survei, sosialisasi, gaji pegawai dan royalti. Seluruh biaya itu, kata majelis hakim berjumlah Rp 7 miliar.
"Maka uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah Rp 13,2 miliar," kata Albertina.
Jika satu bulan usai vonis hakim berkekuatan tetap, Musfar belum membayarkan uang pengganti ke negara, seluruh harta Musfar akan disita dan dilelang.
"Apabila tetap tak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara tiga tahun penjara," kata Albertina.
Dalam memutus perkara ini, Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal
meringankan, yaitu Musfar telah membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui proyek bantuan sosial di Depsos.
Sementara hal yang memberatkan hukuman Musfar adalah tidak mendukung program pemerintah mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. (rdf/ndr) Tempointeraktif.com Kamis, 14 Juli 2011
KPK Belum Cukup Bukti Jadikan Alex Noerdin Tersangka TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum memiliki cukup bukti untuk menjadikan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan anak
buahnya sebagai tersangka proyek wisma atlet SEA Games XXVI, Palembang. Meskipun pada dakwaan Muhammad El Idris, nama mereka disebutkan ikut
menerima jatah uang fee dari proyek itu. "Tentunya kita akan mengumpulkan bukti-
bukti yang lain yang sah menurut hukum," kata pimpinan KPK M Jasin, Kamis, 14 Juli melalui pesan singkat.
Pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Idris, Manajer Pemasaran PT Duta
Graha Indah, Rabu kemarin, sejumlah nama disebut telah menerima fee. Antara lain mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menerima sekitar 13 persen dari total nilai proyek sebesar Rp 191 miliar setelah memuluskan PT Duta Graha sebagai kontraktor wisma atlet. Duit itu diberikan oleh Idris melalui anak buahnya bernama Yulianis pada Februari lalu sebesar Rp 4,34 miliar.
Nazaruddin pun telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Idris, serta Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.
Di dalam dakwaan pun disebutkan bahwa total fee proyek wisma atlet untuk
beberapa pihak sebesar 20 persen atau Rp 39,2 miliar. Selain Nazaruddin, nama lain yang disebut dalam dakwaan adalah Gubernur Alex Noerdin mendapat jatah 2,5 persen, ketua komite pembangunan mendapat 2,5 persen, panitia pengadaan mendapat 0,5 persen, dan Wafid mendapat 2 persen.
Ketua Komite Pembangunan Rizal Abdullah juga disebut mendapat uang sebesar Rp 400 juta, Sekretaris Komite Musni Wijaya mendapat Rp 80 juta, Bendahara Komite
Amir Faizol mendapat Rp 30 juta, Asisten Perencanaan Aminuddin mendapat Rp 30 juta, Asisten Administrasi dan Keuangan mendapat Rp 20 juta, dan Asisten Pelaksana Fazadi Abdanie mendapat Rp 20 juta.
Selanjutnya, Ketua panitia M. Arifin menerima Rp 50 juta, anggota panitia Sahupi Rp 25 juta, Anwar Rp 25 juta, Rusmadi Rp 50 juta, Sudarto Rp 25 juta, Darmayanti Rp 25 juta, dan Heri Meita Rp 25 juta.
Dari beberapa nama tersebut, hanya Gubernur Alex Noerdin yang belum diperiksa oleh KPK. Jasin mengatakan, tidak menutup kemungkinan Alex Noerdin pun dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. RUSMAN PARAQBUEQ Suarakarya-online.com Rabu, 13 Juli 2011
KORUPSI PLN
Mantan Presdir PT Atelindo Karyamandiri Divonis 6 Tahun BANDARLAMPUNG (Suara Karya): Tedakwa kasus korupsi pengadaan customer
information system (CIS), mantan Presdir PT Atelindo Karyamandiri George Kumaat, Selasa, divonis enam tahun kurungan dan denda Rp 200 juta sunsider tiga bulan penjara.
Ketua majelis hakim, Ida Ratnawatidi PN Tanjungkarang Bandarlampung, Selasa, menyatakan terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana
korupsi, memperkaya diri sendiri, dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 42,3 miliar.
Vonis tersebut lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terhadap keputusan tersebut, penasehat hukum dan jaksa menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KMS
Roni, menuntut terdakwa delapan tahun penjara denda Rp 500 juta dan dibebankan penggantian kerugian negara sebesar Rp 1,001 miliar subsider kurungan tiga tahun. George dijerat dengan pasal 2 (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Semua proses hingga persetujuan kontrak dengan PLN Lampung saat itu dilakukan di luar prosedur yang lazim dilakukan untuk pengerjaan sebuah proyek.
Sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan, di antaranya proposal yang
diajukan oleh PT Atelindo tidak mendapat persetujuan dari PLN pusat, namun tetap dilaksanakan oleh PLN Wilayah Lampung pada Desember 2004.
Dalam sidang sebelumnya, salah satu saksi, Mariun Sanusi, Manager Operasi dan
Niaga PLN Wilayah Lampung periode 2002-2004 dan juga ketua panitia pelelangan
pengadaan barang dan jasa pada saat proposal tersebut masuk, menyatakan semua
aktivitas PLN yang melibatkan pihak ketiga pasti melalui dirinya, namun tidak untuk kasus PT Atelindo.
Menurut dia, proposal dan presentasi terkait pengadaan CIS langsung diarahkan kepada pimpinan tertinggi atau General Manager PLN Wilayah Lampung saat itu,
tanpa melibatkan dirinya. Dana pengadaan tersebut dibiayai sepenuhnya dari pos biaya administrasi pada angaran PLN tahun 2003 hingga 2008. (Lerman S/Ant)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922
(F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
