P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 20 September Indeks

P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 20 September 2011

Indeks 1. Kasus Dugaan Suap kemenakertrans Ali Mudhori Mengelak Lagi 2. Kasus Suap Kemenakertrans Dharnawati Akui Permintaan Uang untuk THR Muhaimin 3. Empat Pimpinan Banggar Hadapi Penyidik KPK KPK sudah memeriksa mantan staf khusus Menteri Muhaimin Iskandar

4. Tersangka Suap Ungkap Pejabat Daerah Minta Jatah 5. Suap Wisma Atlet

Idris hanya kasih uang keamanan ke Nazar 6. Kejahatan Perbankan

Suami Melinda kena tiga dakwaan

7. Duit Nazar Mengalir ke Banyak Politikus 8. Suap Wisma Atlet

Akhirnya, Nazaruddin buka-bukaan di KPK

9. Disebut, Dana Partai Demokrat dari Lima Proyek

10. Adik Ipar Melinda Dee Didakwa Lakukan Pencucian Uang 11. KPK Kantongi Bukti Indikasi Keterlibatan Muhaimin 12. Ini Dia Nasabah Citibank Korban Malinda Dee

Mediaindonesia

Selasa, 20 September 2011 Kasus Dugaan Suap Kemenakertrans Ali Mudhori Mengelak Lagi

JAKARTA--MICOM: Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Mudhori lagi-lagi mengelak terlibat dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Mudhori yang mantan staf asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar itu mengaku tidak paham

mengenai kasus suap terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) bidang transmigrasi.

"Enggak paham, enggak paham. Enggak ada, saya enggak tahu. Saya hanya sebagai

saksi, maka saya tidak tahu. Semua saksi tidak menyebut nama saya. Tersangka juga tidak menyebut nama saya," ujar Ali kepada wartawan saat meninggalkan Gedung KPK di Jakarta, Senin (19/9).

Sebelumnya, Ali Mudhori diperiksa penyidik lembaga antisuap itu sejak pukul 10.24 WIB. Ali meninggalkan ruang steril kantor KPK sekitar pukul 18.10 WIB.

Menurut Ali, dirinya tidak paham soal teknis PPID bidang transmigrasi. Bahkan,

mantan anggota DPR itu mengaku baru tahu mengenai program Kemenaketrans dari pemberitaan di media massa. Ali juga mengaku pasrah soal tudingan bahwa dirinya berperan sebagai kaki tangan Muhaimin dalam kasus tersebut. "Saya tidak tahu karena saya lebih banyak di daerah. Ya, silakanlah soal tudingan,

tetapi saya tidak paham urusan itu. Saya tahunya dari koran, sama dengan sampean. Saya enggak pernah bicara dengan Pak Dadong sama Nyoman," pungkas Ali yang kali ini dibonceng motor saat hendak meninggalkan KPK. (SZ/OL-2) Mediaindonesia

Selasa, 20 September 2011 Kasus Suap Kemenakertrans

Dharnawati Akui Permintaan Uang untuk THR Muhaimin JAKARTA--MICOM: Tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dharnawati, mengaku nama Menakertrans Muhaimin Iskandar

memang sering kali disebut-disebut oleh dua tersangka lainnya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya dan

Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan. Pengusaha dari PT Alam

Jaya Papua itu mengakui permintaan uang tersebut untuk memenuhi tunjangan hari raya (THR) Muhaimin.

Hal itu diutarakan Dharnawati usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Senin (19/9).

"Yang meminta memang Pak Dadong sama Pak Nyoman. Pinjamannya ya untuk THR. Sebenarnya saya tidak mau memberikan, tetapi didesak terus dengan ancaman

usulan saya dalam proyek dibatalkan semua kalau tidak memberikan. Akhirnya saya bantu dengan Rp1,5 miliar. Saya punya kuitansinya," ujar Dharnawati kepada para wartawan.

Menurut Dharnawati, Nyoman dan Dadong bersama mantan pejabat Kementerian

Keuangan Sindu Malik memang pernah meminta biaya commitment fee sebesar 10% dari total Rp500 miliar untuk program percepatan pembangunan infrastruktur

daerah (PPID) bidang transmigrasi. Lebih jauh, Dharnawati mengatakan Sindu Malik bahkan sempat memperlihatkan nama-nama perusahaan yang sudah membayar

commitment fee tersebut.

Pada saat pencairan dana Rp1,5 miliar yang kemudian disimpan dalam kardus

durian, Dharnawati mengaku sempat meminta bantuan kepada temannya bernama Dani untuk melakukan kroscek langsung kepada Menteri Muhaimin. Akan tetapi,

Dani (diduga Dani Nawawi, mantan anggota DPR dari Partai Hanura) tidak berhasil menemui Muhaimin.

"Waktu itu uang sudah ada di mobil, saya sudah menunggu terlalu lama tetapi Dani belum kunjung ketemu beliau. Terpaksa saya serahkan langsung," tutur Dharnawati. Saat ditanya mengenai dugaan aliran dana ke Badan Anggaran DPR, Dharnawati mengatakan hal itu mungkin lebih diketahui oleh Iskandar 'Acos' Prasojo. Acos

diduga sebagai orang dekat Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung dari Partai Keadilan Sejahtera.

Terakhir, Dharnawati mengaku sempat mengancam Sindu, Dadong, dan Nyoman

untuk melapor ke KPK mengenai tindak tanduk mereka. Menurut Dharnawati, pihak KPK yang akan dia lapori adalah Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin. (SZ/OL-3)

Vivanews.com

Selasa, 20 September 2011

4 Pimpinan Banggar Hadapi Penyidik KPK

KPK sudah memeriksa mantan staf khusus Menteri Muhaimin Iskandar. VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini mengagendakan memeriksa

pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah Ketua Badan

Anggaran Melchias Marcus Mekeng beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 20 September 2011.

KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan, serta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.

Dalam kasus ini KPK menjerat ketiga tersangka dengan sangkaan melakukan percobaan penyuapan terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin

Iskandar. Ketiganya tertangkap beberapa waktu lalu dengan alat bukti suap berupa

uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian yang disita KPK dari gedung P2KT.

KPK juga sudah memeriksa mantan staf Menteri Muhaimin Iskandar Ali Mudhori, serta mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik.

Nama Mudhori terungkap dari pernyataan kuasa hukum Dharnawati, Rahmat Jaya. Mudori bersama Fauzi yang juga staf Menakertrans diduga sebagai pihak yang

berperan aktif dalam upaya permintaan sejumlah uang kepada PT Alam Jaya Papua. Mereka mengaku staf Muhaimin dengan kode istilah 'Mentra 1'.

Selain itu, ada satu nama lagi yang muncul yaitu Acoz. Acoz merupakan orang yang

mengaku dekat dengan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung.

Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono juga ikut membenarkan, Ali Mudhori pernah menjadi tim asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar. Namun kata

Suhartono, tim asistensi itu sudah dibubarkan sejak tahun 2010 lalu dan hingga kini katanya, Muhaimin tidak pernah lagi berhubungan dengan Ali baik secara personal maupun sebagai Menakertrans.

Sementara Sindu Malik merupakan mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVc di Ditjen Pajak Kemenkeu. Kuasa Hukum Dharnawati adalah makelar dalam proses pencairan anggaran tersebut di Kemenkeu. (umi)

Epaper.korantempo.com

Selasa, 20 September 2011 Tersangka Suap Ungkap Pejabat Daerah Minta Jatah Fulus dari proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah di kawasan transmigrasi ternyata juga diberikan kepada pemerintah daerah. Sebelumnya

disebutkan bahwa uang kompensasi hanya dibagikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

Kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, mengungkapkan hal itu setelah

diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.Tersangka kasus suap Rp 1,5 miliar ini mengaku sejumlah pemerintah daerah minta jatah.“Dharnawati tahu bahwa daerah juga minta,“ ujar Farhat Abbas, pengacara Dharnawati. Menurut Farhat, semua pengusaha yang terlibat dalam proyek percepatan

pembangunan infrastruktur untuk kawasan transmigrasi di 19 kabupaten, kecuali

Dharnawati, telah menyetor fee 10 persen dari nilai proyek Rp 500 miliar. “Datanya sudah ada di KPK,“katanya.

Dharnawati menjadi tersangka dalam kasus ini bersama Sekretaris Jenderal

Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kementerian Transmigrasi, I

Nyoman Suisnaya, dan Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dadong Irbarelawan. Ketiganya membeberkan kepada penyidik KPK bahwa alokasi fee 10 persen akan dibagikan kepada anggota Badan Anggaran serta Kementerian.

Bukti alokasi dana 10 persen ataupun hadiah uang Rp 1,5 miliar, kata Farhat, berupa

pesan pendek yang diterima kliennya dari beberapa orang. Di antaranya dari Ali

Mudhori dan Sindu Malik, keduanya orang dekat dan menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Ada juga bukti catatan yang sudah disita KPK.“Di situ ada pembagian wajib kepada pengusaha,“ujarnya. KPK juga telah memeriksa sejumlah orang dekat Menteri Muhaimin. RUSMAN PARAQBUEQ | RIKY FERDIANTO

Vivanews.com

Selasa, 20 September 2011 Suap Wisma Atlet Idris Hanya Kasih Uang Keamanan ke Nazar

Idris menegaskan tidak melakukan penyuapan. VIVAnews - Perkara suap wisma atlet dengan terdakwa Mohammad El Idris sudah

memasuki tahap akhir. Manajer Marketing PT Duta Graha Indah itu tetap bersikukuh dirinya dipaksa Direktur Pemasaran Permai Group Mindo Rosalina Manulang untuk memberikan uang ‘keamanan’ kepada Seskemenpora Wafid Muharam.

"Kalau tidak diberikan, PT DGI tidak boleh ikut lagi proyeknya Permai Group. Ya udah kita ikutin saja," kata pengacara El Idris, Tommy Sihotang, dalam keterangan kepada VIVAnews.com, Selasa 20 September 2011.

Menurutnya, sudah ada kesepakatan antara kliennya dengan Rosa untuk

menyerahkan sejumlah uang ketika proyek didapatkan. "Ibaratnya PNS yang sudah sepakat menyerahkan uang kalau berhasil. Karena sudah deal, ya sudah," ujarnya. Tommy menjelaskan, Idris dan Rosa akhirnya menyetujui pemberian dana kepada Wafid. Dan pada 21 April 2011, Idris bersama Rosa akhirnya menemui Wafid di kantornya. "Dan saat itu KPK menangkap tangan mereka," ujarnya. Sementara pengacara Idris lainnya, Muhammad Assegaf, menegaskan unsur penyuapan yang didakwakan jaksa salah sasaran. Menurutnya, penyuapan merupakan tindakan memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu.

Padahal, kata dia, kliennya telah mendapatkan dan menjalankan proyek yang telah selesai 60 persen. "Kami berpendapat tidak ada suap. Nazaruddin dan perusahaannya yang begitu," ujarnya.

Seperti diketahui, Idris dituntut 3,5 tahun penjara dan denda Rp150 juta. Jaksa

menyatakan dia bersama dengan Rosa menyuap Wafid Muharram dan Muhammad Nazaruddin. (umi)

Cetak.kompas.com

Selasa, 20 September 2011

KEJAHATAN PERBANKAN Suami Malinda Kena Tiga Dakwaan Jakarta, Kompas - Andhika Gumilang alias Juan Ferrero, suami siri tersangka Inong Malinda Dee, didakwa melakukan tiga tindak kejahatan, yaitu dua terkait pencucian uang dan satu terkait pemalsuan kartu tanda penduduk.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana Andhika dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Helmi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/9). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Yonisman. Jaksa mengatakan, Andhika terlibat pencucian uang yang diduga dari hasil kejahatan Malinda dengan menjebol dana sejumlah nasabah Citibank. Andhika dinilai mengetahui uang yang diterimanya dari Malinda berasal dari hasil kejahatan, mengingat sejak awal Andhika tahu Malinda Dee hanya pegawai pada Citibank dengan jabatan sebagai relationship manager. Jaksa mengatakan, Andhika diduga menerima atau menguasai transfer dana dari Malinda, Visca Lovitasari, dan Ismail bin Janim (adik ipar Malinda). Andhika memiliki rekening tabungan di Bank BCA cabang Sudirman Park. Rekening itu antara lain menerima setoran tunai sekitar Rp 140 juta dari Malinda dalam 24 kali transaksi. Andika juga menerima kliring Rp 75 juta dari Malinda dalam 6 kali transaksi dan transfer dari ATM sebesar Rp 5 juta. Pada perkara ketiga, kata Helmi, Andika diduga menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening di bank. ”Terdakwa menggunakan KTP atas nama Juan Farrero,” katanya. Devi Waluyo, kuasa hukum Andhika, keberatan jika kliennya didakwa melakukan pencucian uang. Menurut dia, perbuatan Andhika menerima uang dari Malinda merupakan hal biasa sebagai suami-istri. (faj)

Tempointeraktif.com

Selasa, 20 September 2011

Duit Nazar Mengalir ke Banyak Politikus TEMPO Interaktif, Jakarta - Selain aliran ke Tamsil Linrung dan Yasti Soepredjo

Mokoagow, dalam laporan keuangan Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, tercatat setoran duit ke politikus lain. Dalam laporan PT Anugrah Nusantara, salah

satu perusahaan dalam grup ini yang banyak menggarap proyek pemerintah,

disebutkan adanya aliran uang ke Jhonny Allen Marbun dan Izedrik Emir Moeis. Laporan keuangan tertanggal 25 Januari 2008 itu, seperti dilansir

situs Gresnews.com, dibeberkan bahwa Nazar meneken pemberian uang kepada politikus Partai Demokrat dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

tersebut. Saat itu Jhonny anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Emir menjabat Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan.

Keduanya memperoleh jatah dari perusahaan Nazar terkait dengan proyek di Kementerian Perhubungan. Jhonny memperoleh kucuran Rp 350 juta dan Rp

46.950.000 (dalam dolar AS). Adapun Emir ditulis kebagian Rp 422.550 (dalam dolar AS).

PT Anugrah antara lain menggarap pengadaan 18 pesawat latih dan 2 simulator sayap pesawat untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang Selatan. Nilai proyek Rp 114,59 miliar dari empat proyek di Kementerian Perhubungan, yang nilai totalnya mencapai Rp 298,1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengendus aliran duit tersebut dari terdakwa perkara suap proyek wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang. Sewaktu diperiksa penyidik pada 16 September lalu atas kasus proyek pembangkit listrik tenaga surya, Rosa ditanya perihal peran Jhonny dan Emir.

Proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu bernilai Rp 8,9 miliar. "Ditanya yang DPR-DPR, ya. Ya, Emir Moeis, Jhonny Allen Marbun, dan lain-lain,"

ucap Rosa waktu itu. Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, informasi dari Rosa menjadi petunjuk bagi KPK.

Jhonny membantah tudingan menerima duit dari Nazar. "Itu tak benar, saya tak

pernah ada urusan dengan proyek perhubungan," ujarnya ketika dihubungi kemarin. Adapun Emir Moeis tak mengangkat telepon. Ia hanya membalas via pesan pendek bahwa posisinya sedang di Korea . "Kenal saja belum, bagaimana terima (uang)? Tahu saja juga baru sekarang."

Pengakuan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, memperkuat soal adanya kucuran dana perusahaan milik bekas Bendahara Umum Demokrat itu kepada

sejumlah politikus lintas partai. "Pelangilah, ada merah, kuning, hijau, biru. Sebut

saja warna apa. Putih juga ada, kok," tuturnya kepada Tempo pada Selasa pekan lalu.

Yulianis adalah saksi kunci kasus wisma atlet. IRA GUSLINA | JOBPIE S Kompas.com

Selasa, 20 September 2011 Suap Wisma Atlet

Akhirnya, Nazaruddin Buka-bukaan di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet Muhammad

Nazaruddin tak lagi tutup mulut di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Di hadapan penyidik, ia mengungkap sejumlah nama yang diduga menerima uang terkait proyek tersebut di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, uang Rp 9 miliar terkait proyek wisma atlet mengalir ke sejumlah

anggota Badan Anggaran DPR, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Djafar Hafsah.

Hal itu disampaikan Nazar seusai menjalani pemeriksaan hampir 10 jam di Gedung

KPK Jakarta, Senin (19/9/2011) malam. "Ditanyakan soal wisma atlet yang tidak

dimasukkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan), penjelasan soal Angelina yang waktu menjelaskan di depan ruangan ketua fraksi," kata Nazaruddin. Angelina, menurut Nazaruddin, pernah menjelaskan soal aliran dana tersebut di

ruangan Djafar Hafsah sebelum pertemuan dengan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Partai Demokrat pada 11 Mei.

Nazaruddin memaparkan, uang wisma atlet senilai Rp 9 miliar semula diterima

anggota Banggar DPR Wayan Koster (Fraksi PDI-Perjuangan) dan Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat). Keduanya kemudian menyerahkan kepada pimpinan Banggar, Mirwan Amir, sebesar Rp 8 miliar.

"Uang dari Mirwan diserahkan ke pimpinan Banggar lainnya," kata Nazaruddin. Lalu, uang diserahkan kepada Anas yang tidak disebutkan jumlahnya, dan kepada Djafar sebesar Rp 1 miliar. Anas Urbananingrum Selain itu, Nazar mengaku, ia ditanya soal sumber dana ke kongres Partai Demokrat yang berlangsung di Bandung tahun lalu. Menurut dia, biaya untuk kongres Partai Demokrat berasal dari proyek di kementerian dan BUMN, antara lain proyek

Hambalang, proyek e-KTP, proyek bantuan operasional sekolah, serta pembangkit listrik PLN di Riau dan di Kalimantan Timur.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga mengaku ditanya soal

keterlibatan Anas Urbaningrum terkait PT Anugrah Nusantara dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Tadi ditanyakan soal bagaimana peran Anas di PT Anugrah (PT Anugrah Nusantara), jadi lebih pada peran Anugrah, soal posisinya Anas," katanya.

Nazar mengatakan, Anas menjadi pimpinan perusahaan tersebut bersama dirinya. Dalam kasus PLTS, PT Anugrah merupakan salah satu perusahaan peserta tender proyek senilai Rp 8,9 miliar itu.

Selain PT Anugrah, tender diikuti PT Mahkota Negara, PT Sundaya Indonesia, dan PT Alfindo Nuratama. Lalu, tender dimenangi PT Alfindo Nuratama yang kemudian disubkontrakan ke PT Sundaya Indonesia.

Diduga terjadi penggelembungan harga dalam pelaksanaan proyek yang

disubkontrakan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp 3,8 miliar.

Selain itu, diduga PT Alfindo hanya dipinjam benderanya oleh PT Mahkota Negara

yang disebut-sebut sebagai anak perusahaan PT Anugrah. Di PT Mahkota Negara, nama Nazaruddin dan Nasir pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisarisnya.

Kompas.com

Selasa, 20 September 2011 Disebut, Dana Partai Demokrat dari Lima Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan, sejumlah proyek di Kementerian dan BUMN menjadi sumber dana kongres Partai Demokrat yang berlangsung di Bandung tahun lalu.

Proyek tersebut di antaranya proyek Hambalang, proyek pengadaan e-KTP, proyek Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dua proyek pembangkit listrik PLN. Hal

tersebut disampaikan Nazar seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin (19/9/2011) malam. Menurutnya, pertanyaan soal sumber dana Kongres Partai Demokrat itu ditanyakan penyidik KPK kepada dia. "Kalau Januari-Februari 2010 sampai awal Mei, biaya

kongres itu yang mengelola namanya Eva. Tapi waktu hari H, uang kan dibawa ke

Bandung, Anas (Anas Urbaningrum) waktu itu mengatakan supaya uang itu dipegang Yulianis," kata Nazar.

Dia memaparkan, dana dari proyek Hambalang diserahkan ke Yulianis dari seorang

pengusaha bernama Mahfud. Namun Nazar tidak menyebutkan jumlahnya. Kemudian dari proyek e-KTP menurut dia mengalir Rp 40 milliar yang diserahkan pengusaha bernama Andi.

"Terus dari proyek BOS diserahkan oleh pengusaha langsung dari Yulianis," lanjutnya.

Lalu dari proyek pembangkit listrik PLN, Nazar juga tidak menyebutkan jumlah

uangnya. Dia hanya mengatakan dana berasal dari proyek pembangkit listrik PLN di dua daerah yakni di Riau yang dimenangkan PT Rekin (Rekayasa Industri) dan di Kalimantan Timur.

"Waktu itu yang menyerahkan Mahfud juga melalui Adhi Karya. Waktu itu yang serahkan ke Yulianis namanya Bu Wila," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengutip keterangan Nazaruddin yang mengakui adanya dana sekitar Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS untuk Kongres Partai Demokrat. Keterangan Yulianis Sebelumnya, saat ditemui Kompas, Selasa (13/9/2011), Yulianis menuturkan, ada

tiga jenis uang atas perintah Nazaruddin yang dia catat saat Kongres Partai

Demokrat di Bandung. Pertama, uang dari perusahaan Grup Permai sebesar Rp 30 miliar. Kedua ,uang 2 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari perusahaan, dan ketiga uang 3 juta dollar AS yang berasal dari sumbangan. Ia tidak menyebut asal sumbangan.

Dari sejumlah uang itu, uang Rp 30 miliar dari perusahaan hanya dipakai sekitar Rp 600 juta. Uang 2 juta dollar AS dari perusahaan masih utuh dan uang dari sumbangan dipakai 1,8 juta dollar AS.

Yulianis mengaku mengembalikan sisa uang perusahaan sebesar Rp 29,4 ke kas

perusahaan. Uang perusahaan sebesar 2 juta dollar AS dibawa oleh Nazaruddin dan sisa uang sumbangan senilai 1,2 juta dollar AS dibawa oleh Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin.

Dengan perhitungan ini, menurut Yulianis, sebenarnya Nazaruddin justru mengambil untung dalam Kongres Partai Demokrat. Pasalnya, meski kehilangan Rp 600 juta,

istrinya membawa sisa uang sumbangan sebesar 1,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 10,2 miliar dengan kurs 1 dollar AS sama dengan Rp 8.500.

Mediaindonesia.com

Senin, 19 September 2011 Adik Ipar Melinda Dee Didakwa Lakukan Pencucian Uang

JAKARTA--MICOM: Ismail, 36, adik ipar Inong Malinda alias Melinda Dee didakwa

menjadi penampung uang nasabah Citibank yang digelapkan Melinda Dee. Terdakwa Ismail menampung uang nasabah hingga Rp21,4 miliar sejak bulan Januari 2010 hingga Oktober 2010 dalam 51 kali transaksi.

"Dana transfer yang masuk ke rekening terdakwa merupakan dana hasil tindakan pidana yang dilakukan Inong Malinda," kata jaksa penuntut umum Helmi saat membacakan dakwaan di Jakarta, Senin (19/9).

Dalam dakwaan, diduga Malinda memperoleh uang itu dengan memalsukan tanda tangan nasabah. "Inong Malinda tanpa seizin nasabah Citigold pada Citibank

melakukan transfer dengan cara mengisi formulir transfer yang telah dipalsukan," jelas Helmi.

Atas perbuatannya, terdakwa Ismail diancam dengan pasal pencucian uang. "Maksimal 15 tahun penjara," sebutnya.

Pengacara Ismail, Januardi S Hariwibowo, mengatakan kesiapannya dalam

menanggapi dakwaan dengan eksepsi yang telah disiapkan. "Tidak akan kita

ungkapkan pembelaan kita sekarang, nanti saja," ucapnya sambil berlalu seusai persidangan.

Sebelumnya, istri Ismail, Visca Lovitasari juga diadili dengan pasal serupa, Rabu

pekan lalu. Visca yang merupakan adik Malinda juga dituduh ikut menampung uang hasil kejahatan Malinda. Visca terindikasi mengetahui, jika uang yang ditampung di rekeningnya berasal dari hasil pembobolan Citibank. Kepolisian menetapkan sebagai tersangka dan menangkap Visca di kantornya, dekat kantor Citibank Landmark, pada Kamis (28/4). Menyusul suami Visca, Ismail, juga ditangkap dari kantornya dengan sangkaan yang sama. (OL-8) Mediaindonesia.com

Senin, 19 September 2011 KPK Kantongi Bukti Indikasi Keterlibatan Muhaimin JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi

sejumlah alat bukti yang mengindikasikan keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam kasus suap.

Bahkan, beberapa barang bukti itu diduga turut menyeret sejumlah orang yang

disebut-sebut bagian dari jaringan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Bukti-bukti itu antara lain berupa proposal, rekening, dan rekaman pembicaraan. "Di situ jelas ada beberapa oretan-oretan (tulisan) yang mengindikasikan bahwa

memang ada pembagian-pembagian wajib para pengusaha. Bahkan, di daerah juga meminta, seperti bupatinya," tutur Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Senin (19/9).

Farhat sendiri hanya menyebut inisial-inisial nama dalam dokumen tersebut yang diduga menerima jatah dari pembayaran commitment fee proyek transmigrasi.

Mereka antara lain SM (diduga Sindu Malik, mantan pejabat Kementerian Keuangan), AM (diduga Ali Mudhori, mantan anggota DPR dari PKB), A (diduga Acos alias

Iskandar Pasajo, staf dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung), dan MI (diduga Menteri Muhaimin Iskandar).

Salah satu bukti yang dipamerkan Farhat adalah proposal program yang digunakan

oknum-oknum di Banggar DPR dan Kemenakertans untuk memaksa para pengusaha untuk mencairkan fee program PPID.

Menurut Farhat, daftar perusahaan yang telah membayar fee tersebut sudah

dikantongi KPK. Satu-satunya perusahaan yang belum membayar adalah PT Alam Jaya Papua di mana Dharnawati bekerja sebagai kuasa direksi.

"Jadi kalau ada yang mengklaim namanya dicatut itu tidak benar. Proposal ini

dijadikan dasar bahwa commitment fee sebesar 10% itu wajib dibayarkan. Lalu

dibagi-bagi oleh Banggar dan Kementerian. Kita juga punya rekaman dari KPK yang menyatakan bahwa perusahaan Dharnawati terancam batal dilibatkan karena dinilai tidak mampu membayar dana tersebut," tutur Farhat. Lebih jauh, Farhat menyatakan pihaknya memiliki beberapa bukti mengenai indikasi

keterlibatan Muhaimin yang akan dicocokkan dengan pihak KPK. Beberapa alat bukti itu antara lain berupa rekening dan rekaman pembicaraan antara Dharnawati dan staf Muhaimin bernama Fauzi.

Seperti diketahui, Dharnawati bersama Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya dan Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditangkap

KPK pada 25 Agustus bersama barang bukti uang Rp1,5 miliar yang disimpan dalam kardus durian. (SZ/OL-3)

Tempointeraktif.com

Senin, 19 September 2011

Ini Dia Nasabah Citibank Korban Malinda Dee TEMPO Interaktif, Jakarta - Inong Malinda Dee, bekas Senior Relationship Citibank, mentransfer duit Rp 20 miliar dari nasabah Citibank ke rekening pribadi adik

iparnya, Ismail bin Janim. Suami dari Visca Lovitasari itu menerima duit tanpa sepengetahuan nasabah Citibank sebanyak 51 kali. Transfer mulai dilakukan 2008 hingga 2010.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Helmi, transfer dilakukan dengan cara mengisi formulir transfer yang dipalsukan. Modus pemalsuannya dengan mengisi jenis

transaksi, nama penerima, nomor rekening pengirim, jumlah nominal uang, serta tanda tangan.

"Seolah-olah nasabah melakukan transaksi transfer dana," kata Helmi seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 19 September 2011. Hanya saja, Helmi berdalih tak tahu riwayat para nasabah tersebut. Dan inilah nama-nama pemilik rekening pada Citygold itu: 1. Romli bin Pateni dengan isi rekening Rp 1,4 miliar;

2. N. Susetyo Sutadji dengan isi rekening Rp 150 juta;

3. Suryati T. Budiman dengan isi rekening Rp 90.900 juta dan Rp 105 juta; 4. Arief Kushariadi dengan isi rekening Rp 125 juta;

5. R. Hartono dengan isi rekening Rp 20 juta, Rp 783.150 juta, dan Rp 318.675 juta; 6. Oetari dengan isi rekening Rp 175 juta, Rp 125 juta, dan Rp 325.980 juta; 7. Ali Sadikin dengan isi rekening Rp 1,151 miliar dan Rp 908 juta; 8. Triasnawati R. M. Adhi S. dengan isi rekening Rp 200 juta; 9. Shahreza Iqbal dengan isi rekening Rp 1 miliar; 10. Sri Mulyani dengan isi rekening Rp 1 miliar;

11. Irwan Hernadi S. atau Ali S. dengan isi rekening Rp 320.500 juta;

12. Nono Sampono dengan isi rekening Rp 630 juta dan Rp 500 juta;

13. Renie Singgih dengan isi rekening Rp 560.880 juta dan Rp 227.125 juta; 14. Abdul Irsan dengan isi rekening Rp 462.250 juta;

15. Doddy Haryadi dengan isi rekening Rp 280.650.000;

16. Karlina Umar W. dengan isi rekening Rp 515.480 juta;

17. Sukardi dengan isi rekening Rp 91 juta, Rp 111.377.500, Rp 573 juta, Rp 109 juta, dan Rp 78.174 juta;

18. Hanifie Asnan dengan isi rekening Rp 109.620 juta dan Rp 500 juta;

19. Mirtati Katohadiprodjo dengan isi rekening Rp 92.750 juta dan Rp 279 juta; 20. Soeryo Koesoemoe Adji dengan isi rekening Rp 92.300 juta;

21. Gaby M. Bakrie dengan isi rekening Rp 465.500 juta, Rp 550.500 juta, Rp 93.374 juta, dan Rp 160 juta;

22. S. Parno dengan isi rekening Rp 136.950 juta;

23. Syarifuddin dengan isi rekening Rp 363.168 juta;

24. Sukuesen Soemarinda dengan isi rekening Rp 542.500 juta, Rp 924 juta, dan Rp 185 juta;

25. August Paengkuan dengan isi rekening Rp 82.960 juta dan Rp 87 juta; 26. A. Syarifuddin Aisah dengan isi rekening Rp 1 miliar;

27. Srie Norheryanti dengan isi rekening Rp 600 juta dan Rp 411.525 juta; 28. Norman dengan isi rekening Rp 115 juta;

29. Rieta A. Beta dengan isi rekening Rp 795.001.650; dan 30. Karlinah W. dengan isi rekening Rp 87 juta. TRI SUHARMAN

Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.