P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 05 September 2011
Indeks 1. FATF Keluarkan Public Statement 2. Dugaan Suap Presiden persilahkan Muhaimin diproses 3. Sabu 1 kg Memenuhi Usus Perempuan Uganda Itu 4. Penyeludupan Sabu 1 kg di Batam Digagalkan, Pelaku WN Jepang 5. PPATK Telusuri Aliran Dana kasus KemenakertransTerorisme 6. Suap di Kemenakertrans
Muhaimim bantah minta uang ke rekanan
7. Dugaan Suap Rp 1,5 Miliar disebut untuk Muhaimin Iskandar
8. Narkoba
Sabu warga Inggris dan Taiwan Rp 11, 75 miliar
9. Korupsi APBD
Kejati mulai usut harta untung untuk disita
fatf-gafi.org
Jumat, 24 juni 2011 FATF Keluarkan Public Statement
Pada tanggal 24 Juni 2011 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
kembali mengeluarkan FATF Public Statement yang meminta negara-negara untuk menerapkan counter-measures terhadap Iran dan Korea Utara sebagai upaya
melindungi sistem keuangan internasional terhadap risiko pencucian uang dan
pendanaan terorisme yang diakibatkan sangat lemahnya rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di kedua negara tersebut. Selain itu, negara-negara juga diminta untuk mewaspadai resiko-resiko yang dapat
muncul dari negara-negara yang masih memiliki defisiensi dan tidak menunjukkan kemajuan yang baik terkait dengan kebijakan anti pencucian uang dan anti
pendanaan terorisme seperti Bolivia, Kuba, Ethiopia, Myanmar, Sri Lanka, Syria, dan Turki.
Untuk lebih lengkapnya, dapat mengakses FATF Public Statement di http://www.fatfgafi.org/document/54/0,3746,en_32250379_32236992_48263734_1_1_1_1,00.htm l
Selain dokumen FATF Public Statement tersebut, FATF juga mempublikasikan
dokumen lain yang berjudul “Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process – 24 Juni 2011”, yang di dalamnya dimuat mengenai perkembangan kebijakan mengenai pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Special Recommendation I, II, dan III.
Dokumen ini dapat diakses di http://www.fatf-
gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32236992_48263965_1_1_1_1,00.htm l
Cetak.kompas.com
Senin, 5 September 2011
DUGAAN SUAP Presiden Persilakan Muhaimin Diproses Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan agar kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Presiden telah mendengar berita mengenai nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar disebut-sebut dalam kasus dugaan suap itu. ”Tentu Presiden telah mendengar berita tentang kasus dugaan suap di Kemnakertrans yang sedang ditangani KPK. Presiden secara khusus belum
berkomentar terhadap kasus tersebut,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Minggu (4/9), saat dihubungi terkait dengan kasus yang diduga mengaitkan salah satu anggota kabinet Presiden Yudhoyono tersebut. Namun, kata Julian, sikap Presiden jelas dan tegas, apabila dalam proses selanjutnya ternyata terbukti melibatkan pejabat di lingkungan kementerian/lembaga mana pun, silakan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ”Karena setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum (equality before the law),” ujar Julian. Sikap Presiden tersebut, menurut Julian, berlaku dalam setiap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pada 25 Agustus 2011, penyidik KPK menangkap dua pejabat Kemnakertrans dan seorang pegawai swasta. Dua orang dari Kemnakertrans adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan I Nyoman Suisanaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan. Adapun pegawai swasta yang ditangkap adalah Dharnawati. Nama Muhaimin disebut-sebut dalam kasus dugaan suap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi. Uang senilai Rp 1,5 miliar yang disita KPK dalam penangkapan ketiga tersangka itu disebut untuk uang Lebaran Muhaimin Iskandar, sebagaimana diungkapkan Farhat Abbas, kuasa hukum tersangka Dharnawati. ”Uang itu mau dipinjam dan dilaporkan ke Menteri. Bisa juga nama Menteri dijual. Tinggal pembuktian oleh KPK,” kata Farhat Abbas. Kemungkinan dipanggil KPK kemungkinan akan memanggil Muhaimin untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus tersebut. ”Kemungkinan (Muhaimin) dipanggil. Tapi, kapannya belum tahu, tergantung dari perkembangan hasil pemeriksaan,” tutur Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Sabtu. Menurut Johan, salah satu tersangka, Dharnawati, antara lain dijerat dengan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu terkait dengan upaya melakukan percobaan penyuapan terhadap penyelenggara negara. Secara terpisah, Muhaimin menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan para pejabat Kemnakertrans yang menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap tersebut, kecuali dalam rapat. Beri semua akses ”Saya tidak pernah bertemu mereka secara khusus, kecuali dalam rapat,” kata Muhaimin, saat dihubungi Minggu. Muhaimin menyatakan tidak pernah memberikan
perintah khusus dan mengadakan pertemuan khusus, baik dengan Nyoman maupun Dadong. Muhaimin mengatakan, dirinya siap diperiksa KPK dan terbuka untuk memberikan semua akses yang diperlukan. Hal itu, menurut dia, agar kekurangan dan kelemahan yang ada di Kemnakertrans bisa dibersihkan dan diperbaiki. ”Prinsipnya, saya terbuka,” tutur Muhaimin. Menurut Muhaimin, keterbukaan itu juga termasuk kalau KPK perlu mengadakan penyelidikan lebih lanjut, berkaitan dengan dokumen atau sistematika di dalam Kemnakertrans. ”Keterangan apa saja akan saya berikan. Tidak ada masalah,” ujarnya. Sebelumnya, terkait dengan dugaan uang Rp 1,5 miliar yang disebutkan akan diberikan kepadanya, Muhaimin menyatakan bahwa dirinya tidak kenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Dharnawati. Ia juga mengatakan, tidak pernah berbicara dengan siapa pun yang mengatasnamakan dirinya. ”Ini memang fitnah yang sangat keji dan aneh. Katanya pinjaman, katanya fee," ujarnya (Kompas, 2/9).(WHY/FER/EDN)
Mediaindonesia.com
Senin, 5 September 2011 Sabu 1 Kg Memenuhi Usus Perempuan Uganda Itu DENPASAR--BALI: Secara kasat mata tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda
kekerasan dalam tubuh korban warga negara Uganda bernama Magambe Pheobe
Annet, 41, meloloskan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg bruto masuk ke Bali. Penasaran dengan kondisi ini, Kapolsek Kuta, AKP Gede Ganefo meminta pihak RSUP Sanglah mengautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Autopsi tersebut baru dilakukan pada Sabtu (3/9) pukul 10.00 Wita.
Hasilnya sangat mengejutkan karena tim forensik menemukan puluhan kapsul sabusabu di dalam perutnya. Rinciannya, diusus besar ditemukan 62 kapsul sabu-sabu dengan berat 844 gram, Netto 697 gram.
Pada bagian lambung ditemukan 18 kapsul dengan berat 247,95 gram, Netto 201,99 gram. Dan di bagian usus ditemukan 2 kapsul dengan berat 27,25 gram, netto 21,80 gram. Setelah ditemukan barang bukti itu, kemudian dilakukan pemeriksaan di kamar
hotelnya ditemukan paspornya yang disembunyikan di kamar mandi dengan
identitas seperti nama dan asal dalam paspor tersebut. Polisi akhirnya mengetahui jika korban berasal dari Uganda.
"Semua barang bukti saat ini sudah diserahkan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Kapolsek.
Dalam paspor ini tertera nama Magambe Pheobe Annet, asal Uganda yang berlaku hingga 22 Mei 2019. Dalam paspor ini juga diketahui jika Magambe melakukan
perjalanan dari Kenya pada, Minggu (27/8), dengan pesawat Qatar Aurways dengan nomor penerbangan QR.533 ke Doha, Qatar.
Lalu dari Doha, wanita berambut keriting ini melanjutkan penerbangan ke Bali dan tiba di bandara Ngurah Rai pada Senin (28/8) sekitar pukul 1905 wita.
"Ini dibuktikan dengan stamp pasport dan kartu imigrasi tanggal 28 Agst 2011," terangnya. Ditambahkannya, wanita ini menggunakan visa Single entry yang
memperbolehkan tinggal di wilayah RI selama 15 hari. Visa ini sendiri dibuat di
Kampala 3 Agustus 2011 yang ditanda tangani Konsul Kehormatan RI bernama Abid M Alam. (OL-11)
Detik.com
Senin, 5 September 2011
Penyelundupan Sabu 1 Kg di Batam Digagalkan, Pelaku WN Jepang Batam - Kantor Bea Cukai Batam, Kepri menggagalkan aksi penyelundupan sabu
seberat 1 kg. Tersangka merupakan warga Jepang yang masuk dari Malaysia menuju Batam. Kasi Intelijen Bea Cukai Batam Salomo mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Senin (5/9/2011) di Batam. Menurutnya, tersangka bernama Takasi Yamada (38)
ditangkap di pelabuhan ferry internasional di Batam Centre. Kuat dugaan tersangka sudah pernah berhasil menyelundupkan barang haram tersebut.
"Mungkin sebelumnya tersangka sudah pernah berhasil menyelundupkan berbabagi jenis narkoba dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan di pelabuhan. Namun kali ini aksinya berhasil kita tangkap," kata Salomo.
Menurut Salomo, tersangka warga negara Jepang ini, sebelumnya masuk ke
Indonesia, terlebih dahulu singgah di Malaysia. Dari sana selanjutnya meneruskan perjalananannya sebagai mafia jaringan narkoba internasional ke Indonesia.
Untuk mengelabui petugas, tersangka meletakan sabu tersebut di bagian tapak sepatunya. Sepatu tersebut telah dimodifikasi untuk dapat diselipkan sabu.
"Dua bungkus sabu dia letakkan di tapak sepatu. Sepatu itu sudah dimodif agar bisa diselipkan sabu. Ini menunjukkan tersangka sebelumnya mungkin sudah pernah berhasil menyelundupkan," kata Salomo.
Kini pihak Bea Cukai Batam, telah menahan tersangka. Setelah dilakukan
pemeriksaan, selanjutnya pihak Bea Cukai menyerahkan tersangka di Direktorat Serse Narkoba Polda Kepri.
"Kini tersangka sudah kita serahkan ke Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut," kata Salomo.
(cha/fay)
Mediaindonesia.com
Minggu, 4 September 2011 PPATK Telusuri Aliran Dana Kasus Kemenakertrans JAKARTA--MICOM: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menelusuri aliran dana yang diduga dari PT Alam Jaya Papua kepada dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Anggaran DPR.
"Kalau aliran dananya lewat sistem keuangan atau perbankan bisa kita telusuri," ujar Ketua PPATK Yunus Husein dalam perbincangan dengan Media Indonesia, Minggu (4/9).
"Namun, kalau (transaksi) secara tunai akan sulit dilacak. Mesti ditanyakan kepada yang memberi ataupun pihak penerima."
PPATK akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
melacak transaksi-transaksi mencurigakan dari kasus yang belakangan menyebut keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Sejauh ini, Yunus mengaku belum mendapat laporan perihal aliran dana ilegal dari
kasus yang melibatkan pos anggaran yang dibahas pemerintah dan DPR. (SZ/OL-9)
Vivanews.com
Sabtu, 3 September 2011 Suap di Kemenakertrans Muhaimin Bantah Minta Uang ke Rekanan
Muhaimin membantah kenal tersangka penyuap yang telah ditahan KPK.
VIVAnews - Saat berlebaran di rumahnya di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sekali lagi membantah tudingan telah
meminta uang dari rekanan proyek di Kementerian. Muhaimin menyebut tudingan Farhat Abbas, kuasa hukum pengusaha Dharnawati, yang mengatakan dirinya sebagai penerima uang sebesar Rp1,5 miliar hanya celotehan belaka.
Atas tudingan itu, Muhaimin mengaku tidak akan menanggapinya. "Saya tidak akan
menanggapi ocehan Farhat, karena hanya menguras energi dan akan menambah kesibukan politik saja," kata Muhaimin, Sabtu 3 September 2011.
Ketua Tanfidz DPP PKB itu juga menepis adanya rekaman yang menyebut soal pinjam uang. Menurut dia, itu sangat tidak beralasan.
"Selama menjabat sebagai menteri, saya tidak pernah kenal apalagi bertemu dengan pengusaha yang disebut-sebut itu. Dan, mana mungkin saya pinjam uang, ketemu atau ngomong juga tidak pernah," kata Muhaimin.
Muhaimin lalu menuduh rekaman yang menyebut dirinya membutuhkan uang, itu hanya akal-akalan. "Untuk memuluskan itu, mereka sengaja mencatut nama saya
sebagai menteri, dan peristiwa seperti itu sudah untuk kesekian kali terjadi," kata Cak Imin.
Kemudian, Cak Imin menjelaskan, sebelum kasus suap tersebut mencuat, seluruh
anggaran di Kemenakertrans tidak pernah dibicarakan secara detail. Sebab di jajaran tersebut ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di setiap program. Selama 1,5 tahun
menjabat sebagai menteri, dia melanjutkan, KPA tidak pernah bersentuhan dengan Menakertrans.
"Hal itu sangat saya jaga, seluruh pelaksanaan anggaran ada di KPA," urainya. Ditanya apakah akan menempuh jalur hukum terkait tudingan Farhat, mantan ketua
umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini mengaku akan mempelajari dulu. "Akan kami pelajari dulu, apakah ini termasuk pencemaran nama baik atau tidak.
Yang jelas tudingan itu tidak perlu ditanggapi. Dan, saya siap, proaktif menjelaskan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.
Sebelumnya, Farhat Abbas, kuasa hukum pengusaha Dharnawati, salah satu
tersangka kasus suap pencairan dana percepatan pembangunan daerah, menyebut bahwa uang senilai Rp1,5 miliar yang disita KPK dari kliennya, semula ditujukan sebagai hadiah lebaran untuk Kemenakertrans.
Farhat mengatakan, awalnya Muhaimin meminta hadiah lebaran kepada Dharnawati melalui perantara dua pejabat Kemenakertrans, Dadong dan Nyoman. Permintaan
tersebut, menurut Farhat, diajukan beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri, dan sebelum penangkapan Dharnawati, Dadong, dan Nyoman oleh KPK. Namun, karena tidak berhasil, Muhaimin kemudian berniat untuk meminjam uang tersebut. (art)
Cetak.kompas.com
Jumat, 2 September 2011
DUGAAN SUAP Rp 1,5 Miliar Disebut untuk Muhaimin Iskandar Jakarta, Kompas - Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar disebut-sebut dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi. Uang senilai Rp 1,5 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penangkapan tiga tersangka, Kamis pekan lalu, disebut untuk uang Lebaran Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan kuasa hukum salah satu tersangka Dharnawati, Farhat Abbas, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (1/9). Seperti diberitakan, KPK menangkap tiga orang dalam kasus itu, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suwisma, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan, serta pengusaha Dharnawati di tiga tempat berbeda. Farhat mengatakan, dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja tersebut mengatakan, uang Rp 1,5 miliar itu akan diberikan kepada Muhaimin dalam bentuk pinjaman. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka juga harus menyetor ke Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. ”Katanya, hanya mereka yang belum setor. Padahal, seharusnya setor 10 persennya. Tiga bulan ini tidak setor,” kata Farhat.
Menurut Farhat, pihaknya tidak mengetahui secara pasti apakah yang diungkapkan kedua pejabat Kementerian Tenaga Kerja tersebut benar atau mereka hanya menjual nama menteri. Namun, yang jelas, kliennya tidak mengenal Muhaimin, tidak pernah bertemu dengan Muhaimin, atau dihubungi Muhaimin. Dia menambahkan, kliennya merupakan korban pemerasan. Hal itu terlihat dari layanan pesan singkat (SMS) dan pembicaraan telepon yang diperdengarkan KPK ketika kliennya diperiksa. ”Ketika SMS dan telepon diperdengarkan di KPK, mereka (dua pejabat Kemnakertrans) sangat aktif,” kata Farhat. Tidak kenal Dihubungi secara terpisah, Muhaimin mengatakan, dia tidak kenal, tidak pernah ketemu, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Dharnawati. Dia juga tidak pernah bicara dengan siapa pun yang mengatasnamakan dirinya. ”Ini memang fitnah yang sangat keji dan aneh. Katanya pinjaman, katanya fee,” ujarnya. Juru Bicara Kemnakertrans Dita Indahsari menambahkan, bisa jadi ada orang yang menggunakan nama Muhaimin atau mengatasnamakan Muhaimin untuk mendapatkan uang dari orang-orang seperti Dharnawati. Menurut dia, tidak pernah ada instruksi terhadap staf khusus ataupun pegawai di Kemnakertrans untuk meminta uang kepada pihak lain apa pun alasannya. Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mendorong KPK menelusuri informasi tersebut. KPK harus memeriksa Muhaimin. Paling tidak, Muhaimin adalah atasan yang bertanggung jawab dan memiliki fungsi kontrol terhadap perbuatan anak buahnya. (ONG/ANA/EDN)
Cetak.kompas.com
Jumat, 2 September 2011
NARKOBA Sabu Warga Inggris dan Taiwan Rp 11,75 Miliar Tangerang, Kompas - Momentum libur panjang Lebaran dijadikan jaringan narkotika internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Dalam kurun waktu empat hari, Minggu (28/8) dan Rabu (31/8), petugas Kantor Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan sabu senilai Rp 11,75 miliar. Hari Minggu, petugas menangkap warga Taiwan, LCC (27), yang mencoba menyelundupkan 1.750 gram sabu dalam kotak makanan berupa kue bulan merek Moon Cake dan kotak teh merek Tea Bag. Sementara hari Rabu, seorang warga Inggris, JW (45), ditangkap karena berupaya menyelundupkan sabu seberat 5.050 gram yang disimpan dalam dinding koper. ”Kedua tersangka ini mencoba mencari celah dan mengelabui petugas pada hari libur Lebaran. Padahal, justru menjelang libur, besar seperti Natal dan Lebaran, kami meningkatkan pengawasan, selalu siaga, dan menguatkan barisan untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono kepada wartawan di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Kamis (1/9). Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mengatakan, sabu yang diselundupkan kedua tersangka itu adalah kualitas terbaik atau nomor 1. Harga jualnya di Indonesia tinggi, Rp 2 juta per gram. ”Penggagalan narkoba ini bukan masalah nilai harga barang. Akan tetapi, jika narkoba ini sempat lolos dan dipakai, masa depan ribuan orang Indonesia akan dirusak,” ujar Agung. Pertama Kepada Kompas, Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Bea dan Cukai Bandara Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, selama tahun 2011 tercatat sebanyak 37 kasus upaya penyelundupan narkoba yang digagalkan. Total narkoba dari berbagai jenis, seperti sabu, heroin, ganja, ekstasi, dan ketamin, seberat 53,312 kg dan 10.760 butir dengan estimasi nilai sebesar Rp 101,615 miliar. Dari 37 kasus tersebut, lanjut Gatot, pihaknya menangkap 36 tersangka, baik pembawa maupun penerima (hasil pengembangan) narkoba. Mereka adalah 1 orang warga Swedia, Inggris, Taiwan, India, Perancis, Filipina, Kanada, Portugal, dan Italia, 2 warga Nigeria, China, dan Taiwan, serta 5 warga Indonesia, 6 warga Malaysia, dan 10 warga Iran. ”Penangkapan atas warga Inggris ini adalah pertama kali terjadi,” ujar Gatot.
Ia terkejut ada warga Inggris yang nekat menyelundupkan sabu, padahal negara itu termasuk yang sudah sadar atas ancaman narkoba. Kepala Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Oza Olavia mengatakan, JW menggunakan pesawat Turkis Airline rute Istanbul-Jakarta mendarat di Terminal 2, Rabu sekitar pukul 20.30. Dalam pemeriksaan, diketahui 5,05 kg sabu disembunyikan di balik dinding kopernya. Sebelumnya, hari Minggu, petugas menangkap LCC yang berupaya menyelundupkan 1.750 gram sabu dari Hongkong-Jakarta dengan menggunakan China Airlines C10679. Sabu yang dibawa dimasukkan dalam kotak makanan berupa kue bulan merek Moon Cake dan teh kotak merek Tea Bag. Kepada petugas, kata Oza, tersangka mengaku berprofesi sebagai penjual daging di negaranya. Untuk pekerjaan itu, tersangka diberi upah sebesar 3.000 poundsterling (Rp 42,1 juta). Dalam perjalanan ke Indonesia, tersangka diberi uang 300 poundstreling (Rp 4,2 juta). ”Tersangka mengaku, sabu itu diberikan temannya berinisial MT yang berada di Turki. Ia baru pertama kali ke Indonesia dan tertarik menjadi kurir narkotika karena membutuhkan uang untuk pengobatan atas penyakit yang dideritanya,” ujar Oza. Kepala Subdirektorat Interdiksi Bandara dan Pelabuhan Badan Narkotika Nasional Ajun Komisaris Besar Suwanto mengatakan, pihaknya masih terus menginterogasi JW. Akan tetapi, proses tersebut agak tersendat karena tersangka menderita sakit diabetes cukup parah. ”Setiap empat jam sekali, kami harus membawa tersangka ke RS Polri Kramatjati untuk disuntik insulin. Kalau tidak, tersangka langsung lemas,” kata Suwanto. Ketika ditemui wartawan, kedua tersangka memilih tutup mulut, tidak mau berkomentar. Suwanto mengatakan, tersangka diancam pidana penjara 15 tahun dengan denda Rp 10 miliar. Hal itu sesuai dengan Pasal 113 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (PIN)
Suarakarya-online.com
Senin, 29 Agustus 2011 KORUPSI APBD
Kejati Mulai Usut Harta Untung untuk Disita
SEMARANG (Suara Karya): Setelah muncul penetapan angka kerugian negara oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah dalam kasus
korupsi dana APBD Sragen, Kejakasaan Tinggi (Kejati) Jateng langsung merespons dengan melakukan inventarisasi harta kekayaan mantan Bupati Untung Wiyono.
"Inventarisasi ini penting untuk mengetahui seberapa banyak harta Untung yang diduga dari hasil korupsi APBD untuk disita negara. Jangan sampai kita salah sita," kata Kepala Kejati Jateng Widyopramono, kemarin.
Di samping melakukan inventarisasi harta Untung, lanjutnya, Kejati Jateng juga akan melakukan inventarisasi terhadap harta dua tersangka lain, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Kushardjono, dan mantan Bendahara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sri Wahyuni.
Widyopramono menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mengembalikan
kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi APBD Sragen tersebut. "Jadi kita tidak hanya menangani kasusnya saja, namun juga berusaha untuk mengembalikan kerugian negara dengan menyita harta hasil korupsi," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng sudah memastikan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kas daerah Sragen mencapai Rp 11.216.045.352.
Angka ini merupakan deposito kas daerah yang dijaminkan di BPR Djoko Tingkir, dan telah dieksekusi oleh Bank Indonesia karena keterlambatan pengembalian pinjaman. Kajati Widyopramono menambahkan, dengan rampungnya audit dari BPKP sangat membantu proses penyidikan yang saat ini masih berlangsung. Dikonfirmasi
terpisah, Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto menegaskan, harta kekayaan
Untung hasil korupsi harus segera disita. "Koruptor harus dimiskinkan, salah satu cara adalah dengan menyita aset-asetnya," tegas dia. (Pudyo Saptono)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
