P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 26 September 2011
Indeks 1. 21 Transaksi Perusahaan Nazar Anas Terungkap 2. KPK Periksa Herman Felani Siang Ini 3. KPK Terlusuri Duit nazaruddin ke PKB 4. Suap Kemenakertrans Serah terima uang Dialkukan Supir 5. Korupsi di Kemenakertrans Busyro : Anas bisa jadi tersangka
Tempointeraktif.com
Senin, 26 September 2011
21 Transaksi Perusahaan Nazar-Anas Terungkap TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak hanya pernah menjadi pemegang saham di PT Anugrah Nusantara bersama
Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Sebelum
menjadi Ketua Umum Demokrat, Anas pun tercatat menerima aliran dana dari PT Anugrah.
Situs berita Gresnews.com kembali merilis catatan transaksi keuangan PT Anugrah
yang mencantumkan nama Anas. Nilai dari 21 transaksi pada kurun 2006-2008 itu
bervariasi, dari Rp 5.000 sampai Rp 100 juta. Peruntukan uangnya pun beragam,
dari pemberian fee, pembuatan baju, pembayaran tiket pesawat, hingga pembelian es krim dan minuman cappuccino.
Pengacara Anas, Hinca Panjaitan, mengatakan menyerahkan sepenuhnya tindak
lanjut atas informasi itu kepada proses hukum. "Sejak semula dan sampai kini, sikap
kami atas berbagai tuduhan itu tetap sama. Seluruhnya kami serahkan ke mekanisme hukum," kata Hinca melalui pesan pendek kemarin. Nama Anas terus terseret ke pusaran dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan-
perusahaan Nazar. Terakhir Anas dibawa-bawa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dugaan korupsi proyek PLTS yang berbiaya Rp 8,9 miliar terjadi pada tahun
anggaran 2008. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga kuat kasus ini merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliar.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Timas Ginting, pejabat pembuat komitmen di kementerian, dan Neneng Sri Wahyuni, istri Nazar.
Kamis lalu, KPK memeriksa Anas sebagai saksi kasus PLTS. Menurut juru bicara KPK,
Johan Budi S.P., penyidik KPK menanyakan beberapa informasi, antara lain mengenai posisi Anas di PT Anugrah.
Dalam konferensi pers seusai pemeriksaan di KPK, Anas mengaku tak mengetahui proyek PLTS. "Saya justru baru tahu proyek itu dari media dan ketika dipanggil KPK." Anas pun menolak berkomentar soal status dia di PT Anugrah. "Tanya penyidik." Saat mendampingi Anas ke KPK, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan
Mustopa mengatakan bahwa Anas sudah tak lagi tercatat sebagai pemegang saham PT Anugrah. Menurut dia, Anas telah keluar dari PT Anugrah sebelum Pemilihan Umum 2009.
PT Anugrah merupakan salah satu peserta lelang proyek PLTS. Yang menjadi
pemenang lelang adalah PT Alifindo Nuratama Perkasa, perusahaan lain yang banyak dipakai Nazar untuk mengeruk proyek pemerintah. Namun pengerjaan proyek diserahkan kepada PT Sundaya Indonesia.
PT Anugrah juga tercatat berkali-kali memenangi tender proyek pemerintah.
Misalnya proyek pengadaan peralatan laboratorium di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi bernilai Rp 49,42 miliar (2007), pembangunan fasilitas teknologi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan bernilai Rp 718,8 miliar (2008), serta
pengadaan 13 pesawat latih dan dua simulator sayap di Kementerian Perhubungan bernilai Rp 114,59 miliar (2008).
RUSMAN PARAQBUEQ
Tribunnews.com Senin, 26 September 2011
KPK Periksa Herman Felani Siang Ini TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Senior Herman Felani kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/9/2011).
Herman datang pukul 10.30 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat. Saat
tiba di KPK dengan mobil tahanan KPK, Ia langsung menuju pintu masuk KPK tanpa melempar satu pernyataan di hadapan wartawan.
Sebelumnya, KPK pada telah menetapkan Herman Felani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan "filler" dalam iklan layanan masyarakat Pemerintah DKI Jakarta.
Herman diduga telah memberikan uang suap kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memenangkan PT Raditya Putra Bahtera dan PT Sandi Perkasa terkait dengan proyek iklan layanan masyarakat.
Tujuan dari pemberian pelicin tersebut adalah untuk meloloskan proyek iklan yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2006-2007.
Herman sendiri dijerat oleh penyidik KPK dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 22 November 2010 telah memvonis mantan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Journal Effendy Siahaan dengan 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi dana APBD 2006-2007.
Tempointeraktif.com
Senin, 26 Spetember 2011
KPK Telusuri Duit Nazaruddin ke PKB Senin, 26 September 2011 | 05:21 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:- Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran dana dari mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Partai
Kebangkitan Bangsa. Ada peluang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar diperiksa guna menguak kebenaran kasus yang melibatkan tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games XXVI, Jakabaring, Palembang, ini.
"(Untuk pemeriksaan Muhaimin) kami lihat perkembangannya nanti," kata Wakil Ketua KPK M. Jasin melalui pesan pendek kemarin. "Ditelusuri dulu benar atau tidaknya."
Jasin menjelaskan, KPK masih mengkaji secara teliti kasus ini supaya tak gegabah
mengambil langkah hukum. "Jangan sampai KPK dinilai tidak profesional," kata dia. Aliran dana ke PKB dari Nazaruddin disebut berdasarkan data yang dilansir situs berita Gresnews.com. Nazaruddin, melalui bendera perusahaan PT Anugrah
Nusantara, menggelontorkan duit Rp 100 juta pada September-November 2008 melalui Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid.
Berdasarkan data laporan keuangan PT Anugrah itu, ada setidaknya empat transaksi melalui Jazilul, yakni pada 26 September 2008 sebesar Rp 10 juta, pada 27
September 2008 sebesar Rp 25,75 juta, pada 25 November 2008 sebesar Rp 26 juta, dan Rp 25,98 juta.
Jasin menjelaskan, Muhaimin akan ditanya saat diperiksa dalam kasus suap proyek transmigrasi. "Nanti akan nongol juga (di KPK)," kata dia.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi membantah adanya aliran dana perusahaan Nazaruddin maupun adiknya, Hasyim, ke partainya.
Informasi tersebut dinilai hendak memojokkan keberadaan PKB. "Itu fitnah," kata Imam di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB. "Dia tidak pernah nyaleg di PKB."
Bendahara Umum PKB Bahruddin Nasori, dalam wawancara dengan Tempo dua hari lalu, membenarkan adanya aliran dana dari PT Anugrah Nusantara. Dana tersebut
merupakan sumbangan untuk keperluan kampanye Hasyim selaku calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jember. Riky Ferdianto/Tri Suharman
Vivanews.com Sabtu, 24 Septem,ber 2011
Suap Kemenakertrans Serah Terima Uang Dilakukan Supir Keduanya tersangka memerintahkan masing-masing supir melalui telepon genggam.
VIVAnews - Proses serah terima uang suap di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ternyata dilakukan oleh supir staf kementerian tersebut dan supir
Dharnawati, pengusaha PT Alam Jaya Papua. Uang suap sebesar Rp1,5 miliar yang diletakkan di kardus durian dipindahkan antar mobil mereka.
Dalam proses rekonstruksi di kantor Kemenakertrans Kalibata, setelah uang diambil
dari BNI kemudian diletakkan di mobil Dhanarwati yang berada di belakang gedung. Pada saat itu Dhanarwati satu ruangan dengan Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.
Dari ruangan itu keduanya memerintahkan masing-masing supirnya melalui telepon genggam. Supir Dadong, Dandan, diperintahkan membawa mobil Avanza bernomor
polisi D 1818 UL yang semula terletak di parkir halaman depan ke belakang gedung. Sementara Dhanarwati memerintahkan supirnya, Elias, untuk mengikuti mobil yang dikemudikan Dandan. Setelah bertemu, Dandan lalu membuka bagasi. Lalu Elias membuka pintu bagian tengah, dan membawa kardus durian berisi uang itu
dipindahkan ke mobil Dandan. Setelah itu mobil kembali ke parkir di depan gedung. Setelah itu, Dadong lalu pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk terbang ke Denpasar Bali, menengok anaknya yang sedang kuliah. Sementara Dhanarwati pergi ke derah Otista.
Uang itu kemudian diletakkan di ruangan Sesditjen Pembinaan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya, yang ruangannya berada di depan ruangan Dadong.
Setelah itu, Nyoman tertangkap tangan menerima uang itu oleh KPK. Dadong sendiri ditangkap di Bandara, sementara Dhanarwati ditangkap di daerah Otista.
Suarakarya-online.com Jumat, 23 September 2011
KORUPSI DI KEMENNAKERTRANS Busyro: Anas Bisa Jadi Tersangka
JAKARTA (Suara Karya): Status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum bisa meningkat menjadi tersangka, bisa tetap sebagai saksi, dan bisa juga bebas. "Saya belum tahu, karena KPK baru pertama kali meminta keterangan
kepada Anas Urbaningrum sebagai saksi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas di Jakarta, Kamis (22/9).
KPK kemarin meminta keterangan Anas sebagai saksi untuk kasus suap yang
melibatkan Sesmenpora. Menurut Busyro, perkembangan pemeriksaan atas diri Anas ini sangat tergantung hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dimiliki KPK.
Busyro menegaskan, KPK memeriksa seseorang berbasis alat bukti dan tidak
mungkin memeriksa dengan basis yang bukan alat bukti. "KPK selalu melakukan pemeriksaan terhadap seseorang secara profesional," katanya.
Menurut Busyro, alat bukti itu bertingkat. Ada alat bukti untuk memintai keterangan,
untuk penyelidikan, dan untuk penyidikan. "Saat ini alat buktinya masih dalam tahap sebagai saksi untuk dimintai keterangan," katanya.
Karena Anas baru pertama dimintai keterangan, kata Busyro, maka masih sangat prematur untuk menentukan perkembangan dari hasil pemeriksaan itu. Dia juga
memastikan, pemeriksaan terhadap Anas dilakukan secara serius sesuai prosedur.
KPK kemarin, memeriksa Anas dalam kasus proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).
Namun Anas menyatakan tidak mengetahui adanya proyek PLTS di Kemennakertrans. "Saya baru mengetahui adanya proyek itu melalui media dan saat dipanggil untuk
dimintai keterangan terkait proyek itu," kata Anas kepada wartawan di gedung KPK di Jakarta, Kamis (22/9).
Anas juga mengatakan, pada pemeriksaan yang berlangsung dua setengah jam
tersebut, dia hanya dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pada proyek PLTS di Kemennakertrans.
"Saya tidak mengenal tersangka Timas Ginting," kata Anas, yang juga mengatakan, untuk langkah selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Sebelumnya, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin
menyatakan, Anas pernah menjabat salah satu pimpinan di PT Anugerah Nusantara,
yang merupakan anak perusahaan Grup Permai yang mengikuti tender dalam proyek Kemennakertrans.
Saat hendak meninggalkan gedung KPK, sejumlah massa yang menamakan diri
Laskar Anti Korupsi (Laki) Pejuang sempat menghadangnya. Di antara mereka ada yang meneriaki Anas.
"Maling...rampok! Mau jadi presiden, tapi merampok." Mendengar teriakan caci-maki tersebut, wajah Anas tampak memerah.
Selain Anas, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa juga mendatangi gedung
KPK. Kepada wartawan, dia mengaku akan memberikan klarifikasi terkait tudingan
Nazaruddin bahwa dirinya ikut terlibat dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP dan dana BOS.
Khususnya tudingan keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan PLTS di Kemennakertrans, Saan juga mengaku siap dikonfrontasi dengan Nazaruddin.
Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap di proyek
pembangunan wisma atlet Jakabaring, Palembang, KPK tidak hanya berhenti pada
empat tersangka yang sudah ditetapkan saat ini, tetapi juga masih memungkinkan bertambahnya tersangka lain.
"Kemungkinan itu bisa saja (menetapkan tersangka baru) asal dasar penetapan status itu adalah adanya bukti-bukti yang kuat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Di tempat terpisah, kemarin, praktisi hukum Johnson Panjaitan menilai, Menpora
Andi Mallarangeng punya potensi untuk menjadi tersangka dalam kasus suap wisma atlet SEA Games. "Tetapi, ya itu tergantung sikap jaksanya," katanya.
Menanggapi kesaksian Andi untuk terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games,
mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam pada Rabu (21/9) di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor), Johnson menilai, sikap jaksa tidak tajam. "Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan jaksa," katanya.
Menurut dia, jaksa seharusnya menunjukkan ketajaman agar rasa kepercayaan
masyarakat meningkat, paling tidak itu bisa menjadi titik terang dari pertanyaanpertanyaan jaksa.
"Kalau sudah menyangkut masalah penguasa, jaksa sepertinya menjadi tidak tajam. Begitu juga dengan KPK yang juga bersikap tidak tajam. Padahal kapasitas dan kualitas KPK sudah bagus, baik di dalam maupun di luar sidang," ujarnya. Dia menambahkan, penyidik KPK juga seharusnya bersikap tajam. (Nefan Kristiono/Antara)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
