P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 04 Oktober 2011
Indeks 1. BPK : Ada Aliran Dana Century ke Deputi Gubernur BI 2. Suap di Kemenakertrans Nyoman Tidak Ungkapkan Maksud Pemberian Uang 3. Suap Kemenakertrans Nyoman Sebut uang Suap Tak Terkait Menakertrans 4. Suap Kemenakertrans Pejabat Kemenakertrans dan Kemenkeu Diperiksa
Tempointerkatif.com
Senin, 3 Oktober 2011
BPK: Ada Aliran Dana Century ke Deputi Gubernur BI TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan aliran dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular, bekas pemilik Bank Century, kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Temuan itu terungkap setelah BPK menggelar audit forensik terhadap bank yang sekarang bernama Mutiara ini.
Dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini disebutkan, aliran dana kepada Budi mengucur pada September 2008, menjelang Bank Indonesia memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek Rp 689 miliar kepada Century. Pendanaan
diberikan pada pertengahan Oktober 2008. Sumber Tempo berujar, BPK telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hasilnya, lembaga antipencucian uang itu juga mengendus
jejak aliran dana yang sama. "Sudah tuntas semua. Bahan sudah di tangan auditor," kata pemimpin BPK itu. "Kami sekarang berfokus membuktikan aliran dana pascapemberian dana talangan."
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengunci mulut saat ditanya soal aliran dana ke Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Saya belum bisa mengungkapkan itu sekarang. Saya komitmen dengan sumpah dan janji," ujarnya.
Adapun Budi Mulya saat ditemui Tempo di rumahnya di Jalan Panglima Polim III
kemarin sore menolak berkomentar. Pertanyaan yang diajukan tak dijawab. Dia hanya berucap, "Terima kasih, tapi mohon maaf."
Adapun Robert Tantular pekan lalu mengatakan dana yang mengucur kepada Budi Mulya itu hanya pinjaman pribadi. Robert mengaku tak punya motif apa pun saat memberikan pinjaman. Dia berdalih pinjaman diberikan sekitar Agustus 2008,
sebelum pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. "Century waktu itu masih sehat-sehat saja," kata Robert.
Padahal, sejak 2005 sampai Oktober 2008, Bank Century sudah kekurangan modal dan keluar-masuk pengawasan BI. Bank sentral juga sudah berkali-kali meminta
Robert, Rafat Ali Rizvi, dan Hesham al-Waraq, para pemiliknya, menambah modal Century.
Diduga gara-gara kasus inilah Gubernur BI Darmin Nasution memangkas
kewenangan Budi Mulya. Semula tugas Budi mengelola devisa dan operasi pasar terbuka, sekarang ia hanya berwenang mengelola aset-aset BI, museum, dan
kesekretariatan. Wewenang Budi dialihkan kepada Deputi Gubernur Hartadi Sarwono dan Deputi Gubernur Halim Alamsyah.
Atas kabar tak sedap yang menimpa salah satu deputinya ini, Bank Indonesia
memilih bungkam. "Ya, kita tunggu saja hasil resmi audit forensik BPK," kata juru bicara Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah. Ihwal rotasi besar-besaran yang
terjadi di Bank Indonesia, menurut Difi, juga tidak terkait dengan kisruh Century. Lembaga Penjamin Simpanan menolak berkomentar. "BPK belum menyerahkan
laporannya," kata Ketua LPS Firdaus Djaelani saat dihubungi kemarin. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengatakan saat ini Komisi sedang menyelidiki kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. "Untuk
penyelidikan memang, ya. Tapi saya tidak bisa jawab lebih spesifik," kata Johan.
PADJAR ISWARA | INDRA WIJAYA | FEBRIANA FIRDAUS | MUHAMMAD TAUFIK | EFRI
Suarakarya-online.com Sabtu, 1 Oktober 2011
SUAP DI KEMENAKERTRANS
Nyoman Tidak Ungkapkan Maksud Pemberian Uang JAKARTA (Suara Karya): Tersangka kasus suap pada pencairan dana program
percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), I Nyoman Suisnaya, menegaskan bahwa uang Rp 1,5 miliar dari pengusaha Dharnawati yang ikut disita, saat mereka (Nyoman, Dharnawati dan Dadong) ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan untuk Muhaimin Iskandar. Namun, Nyoman tidak mengungkapkan maksud pemberian uang itu yang sesungguhnya.
"Nggak ada hubungannya (Muhaimin dengan uang Rp 1,5 miliar),"ujar Sekretaris
Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) tersebut usai memberi keterangan kepada penyidik KPK, kemarin (30/9).
Nyoman juga mengaku tidak mengetahui adanya komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek yang ditujukan kepada Kemennakertrans dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Selain itu, Nyoman menyatakan mengenal saksi-saksi pada yang diperiksa pada
kasus dugaan suap pencairan dana PPIDT seperti Sindu Malik, Ali Mudhori, dan Acoz. Menurut Nyoman, Sindu dan kawan-kawan saat itu mengenalkan dirinya sebagai konsultan Badan Anggaran DPR RI.
"Dari awal, mereka mengenalkan diri sebagai konsultan Banggar," kata Nyoman.
Meski begitu, Nyoman tidak berani memastikan apakah Sindu Malik dan kawankawan tersebut juga biasa 'berkeliaran' di Kemenakertrans. Sebab, sejak awal, mereka hanya mengaku beroperasi di Banggar.
Kepada wartawan, Nyoman mengungkapkan penyesalannya dan menyatakan kekhilafannya dalam menjalankan tugas maupun wewenang yang diberikan kepadanya. Meski begitu dia menegaskan tidak merasa dikorbankan.
"Dalam prosedur, memang ada kesalahan. Ya biasalah, manusiawi ada salahnya. Memang ada kekhilafan sebagai pejabat. Itu saja," ujar Nyoman.
Selain meminta keterangan Nyoman, kemarin, penyidik KPK juga menjadwalkan
pemeriksaan terhadap bawahan Nyoman, Dadong Irbarelawan yang juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut. Meskipun hadir di Gedung KPK, namun Dadong mengaku tidak menjalani pemeriksaan.
"Saya sakit. Jadi hari ini tidak dapat melanjutkan pemeriksaan," ujar Dadong.
Penyidik KPK juga meminta keterangan sejumlah orang seperti Fauzi yang diduga orang dekat Muhaimin. Sedangkan, Muhaimin dijadwalkan pemeriksaannya pada Senin (3/10). (Nefan Kristiono) Inilah.com
Jumat, 30 September 2011 Suap Kemenaketrans
Nyoman Sebut Uang Suap Tak Terkait Menakertrans INILAH.COM, Jakarta- Sekretaris Ditjen Pengembangan dan Pengawasan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suwisnaya yang menjadi tersangka dugaan korupsi di
Kemenakertrans menyebut bahwa uang sebesar Rp1,5 miliar yang diterimanya tidak ada kaitannya dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar.
"Tidak ada hubungannya (uang dengan Menakertrans)," ujar I Nyoman Suisnaya usai
diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Dadong Irbarelawan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2011).
Karenanya, menurut dia, pemeriksaan yang akan dilakukan KPK terhadap Muhaimin Senin depan, hanya terkait surat-surat persetujuan yang ditanda-tangani menteri dalam proyek pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten di Papua Barat senilai Rp500 miliar. "Kalau Pak Imin (Muhaimin Iskandar) mungkin diminta menjelaskan beberapa surat yang sudah diteken," ujarnya.
Dia malah mengaku, bahwa perkara tersebut adalah akibat kekhilafannya selalu pejabat di Ditjen P2KT. Tak merasa dikorbankan karena baru menjabat sebagai
Sekretaris Dirjen, I Nyoman malah mengaku ada kesalahan dalam prosedur yang
dilakukannya."Memang ada kekhilafan sebagai pejabat. Itu saja, dalam prosedur, ada kesalahan," ujarnya singkat.
Diperiksa sejak pukul 10.00 WIB, Suisnaya mengaku pemeriksaan kali ini hanya
mempertajam dokumen prosedur perencanaan usulan dalam proyek tersebut. Dia mengaku tak dikonfrontasi dengan tersangka lainnya yang juga menjalani
pemeriksaan yaitu, anak buahnya, Dadong dan Dharnawati, pihak swasta yang diduga menyuapnya. [mvi]
Vivanews.com
Jumat, 30 September 2011 Suap Kemenakertrans Pejabat Kemenakertrans dan Kemenkeu Diperiksa Sedianya KPK juga meminta keterangan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo. VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat atau
mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Kementerian Keuangan. Sejak tadi pagi, telah berdatangan setidaknya tiga orang pejabat atau mantan pejabat tersebut yang hadir.
Mereka adalah mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ditjen
Pajak Kementerian Keuangan, Sindu Malik, dua PNS di Kemenakertrans, I Nyoman Susinaya dan Dadong Irbarelawan.
Kemudian, Dharnawati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap
di Kemenakertrans juga hadir, Jumat 30 September 2011. Rencananya, mereka akan
dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan pemberian hadiah kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Tidak banyak komentar atau tanggapan yang mereka berikan saat para wartawan
melemparkan pertanyaan. Sebagian hanya menjawab dengan senyum dan ucapan singkat.
"Sebagai saksi untuk Pak Dadong," kata I Nyoman tersenyum sesaat sebelum memasuki kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardjojo batal memenuhi undangan
komisi yang saat ini diketuai oleh Busyro Muqoddas itu. KPK juga akan memanggil sejumlah saksi terkait kasus yang lain seperti kasus wisma atlet di Palembang,
pengadaan iklan layanan masyarakat oleh Pemprov DKI Jakarta, dan pengadaan alkes RS rujukan flu burung.
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922
(F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
