P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 10 Oktober 2011
Indeks 1. Badan Anggaran KPK Telaah Transaksi Mencurigkan di DPR 2. Kasus Narkotika Terdakwa fFaruk ditangkap saat jalani proses hukum 3. Oentarto Sebut Hari Sabarno Perintahkan Kirim Radiogram
Cetak.kompas.com
Senin, 10 Oktober 2011
BADAN ANGGARAN KPK Telaah Transaksi Mencurigakan di DPR Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan dan
analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terkait transaksi
mencurigakan milik anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut
Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto di Jakarta, Minggu (9/10), KPK tengah menelaah laporan dan analisis dari PPATK itu.
”Sedang dipelajari,” ungkap Bibit, seusai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta.
Namun, ia menolak mengungkapkan nama-nama anggota Badan Anggaran DPR yang disebutkan memiliki transaksi mencurigakan tersebut. ”Saya tidak bisa
menyebutkan,” ujarnya. Namun, ia memastikan laporan dan analisis dari PPATK akan ditindaklanjuti KPK.
Saat ditanyakan apakah transaksi mencurigakan itu milik anggota atau termasuk pimpinan Badan Anggaran DPR, Bibit menyatakan, laporan PPATK tersebut ada
bermacam-macam. ”Yang namanya laporan PPATK itu macam-macam. Tak hanya terkait Badan Anggaran DPR, tetapi yang lain juga ada,” katanya lagi.
Sebelumnya diungkapkan ada 21 transaksi mencurigakan terkait anggota Badan Anggaran DPR. Transaksi itu bervariasi, mulai dari Rp 500 juta hingga beberapa
miliar rupiah. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR juga mempermasalahkan laporan
yang sempat dilontarkan pimpinan DPR karena dianggap mengarah kepada anggota F-PAN DPR, Wa Ode Nurhayati. Bibit juga menegaskan, meski sempat ada resistensi dari DPR terkait pemanggilan
pimpinan Badan Anggaran DPR, KPK tidak terpengaruh. ”Selama masih dibutuhkan, pasti akan dipanggil. Hanya mungkin pemanggilannya menunggu mereka selesai sidang dahulu, ya tak masalah. Namun, tinggal atur saja,” ujar Bibit.
KPK sempat memanggil empat unsur pimpinan Badan Anggaran DPR, yakni Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey, terkait
dugaan korupsi pemberian hadiah kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Muhaimin Iskandar. Kasus ini diduga terkait program dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi sebesar Rp 500 miliar. Menpora diperiksa lagi Terkait dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera
Selatan—yang diduga melibatkan mantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat DPR, M Nazaruddin—KPK melakukan pemeriksaan. Senin ini,
penyidik KPK akan memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng. Andi diperiksa sebagai saksi.
”Benar, Menpora dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN
(Muhammad Nazaruddin),” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, Minggu di Jakarta. Nazaruddin sempat menjadi buron KPK selama beberapa bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan wisma atlet ini.
Sebelumnya, Andi juga pernah diperiksa penyidik KPK, 31 Mei lalu. Selain di KPK, Andi juga pernah bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk terdakwa mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam pada 21 September lalu.
Selain Menpora, penyidik juga dijadwalkan memanggil Muhammad Nasir, saudara Nazaruddin, untuk kasus yang sama. ”Diperiksa dalam kasus terkait wisma atlet,” ujar Johan.
Bibit menambahkan, pemanggilan Andi menjadi urusan penyidik. Saat ditanya pertemuan Andi dengan Nazaruddin, ia menyebutkan bahwa hal itu akan dikonfirmasikan kepada Andi.
”Nanti tergantung penyidik. Yang jelas info yang ada dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan. Dikaitkan dengan alat bukti yang ada,” ujar Bibit.
Dalam kesaksiannya di sidang Pengadilan Tipikor, Andi mengakui pernah menerima
Nazaruddin di kantor Menpora. Ia juga mengakui, dirinya mengetahui penganggaran proyek wisma atlet itu. Ketika diterima di kantor Menpora, Nazaruddin bersama sejumlah anggota DPR dari Komisi X.
Andi juga mengakui pernah menerima anggota Komisi X DPR, yaitu Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir. Angelina juga pernah diperiksa penyidik KPK terkait korupsi wisma atlet ini. Andi menyatakan tidak pernah membicarakan anggaran proyek SEA Games atau proyek lain dalam pertemuan tersebut.
Terkait wisma atlet di Palembang, Andi mengakui pula, sebagai menteri, ia mengetahui pembangunan proyek untuk keperluan SEA Games itu. (ray)
Suarakarya-online.com
Senin, 10 Oktober 2011 KASUS NARKOTIKA
Terdakwa Faruk Ditangkap saat Jalani Proses Hukum JAKARTA (Suara Karya): Setelah "ulah" terdakwa bandar narkotika kelas kakap Steven Lie, terdakwa narkotika lainnya, Faruk Mustofa, juga membuat ulah. Ironisnya, Faruk yang sebelumnya disidangkan karena memiliki pabrik narkotika, ditangkap tengah memproduksi narkotika lagi saat dirinya tengah menjalani proses hukum.
Menurut juru bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar, pihaknya pasti mengusut kasus tersebut sesuai dengan standar operasi yang baku di KY.
"Namun, kami akan mempelajari lalu mengkaji hingga pada satu kesimpulan untuk memanggil pihak terkait," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan tersebut.
"Kami baru bertindak kalau laporan sudah disampaikan ke KY. Kami akan bentuk tim untuk menelaah lebih lanjut," tuturnya.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran, baru pihaknya memutuskan sanksi kepada
pihak terkait. Itu pun harus disampaikan terlebih dahulu ke Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk rekomendasi. "Tergantung kasus atau kepentingannya, apakah perlu
dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atau tidak," ujarnya.
Terdakwa Faruk Mustofa ditangkap Mabes Polri tengah memproduksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah mewahnya di Kalideres, Jakarta Barat, pekan lalu. Padahal saat ini Faruk tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan, menurut
informasi yang berkembang Faruk yang pada tingkat pertama dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada putusan kasasi menjadi 13 tahun masuk bui.
Namun belum diketahui apakah pada saat mengajukan banding atau kasasi ini Faruk mengajukan penangguhan penahanan. Belum diketahui pula apakah putusan kasasi MA telah juga dilaksanakan eksekutor atau tidak. Yang pasti, Faruk kembali
melakukan kejahatan narkotika saat dirinya mendapatkan penangguhan penahanan sekaligus upaya hukum atas vonis majelis hakim.
Sedangkan Steven Lie yang sebelumnya dituntut 20 tahun penjara. Namun oleh PN
Jakarta Utara dibebaskan. Jaksa kemudian kasasi. Tetapi sebelum putusan kasasinya turun, Steven Lie yang mengganti nama menjadi Jefri Susanto melakukan kejahatan narkotika lagi. Sayangnya JPU Manto hanya menuntutnya 2 tahun. (Wilmar P) Tempointeraktif.com
Senin, 10 Oktober 2011
Oentarto Sebut Hari Sabarno Perintahkan Kirim Radiogram
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri, Oentarto Sindung Mawardi, mengaku akan buka-bukaan saat bersaksi untuk bekas atasannya, Hari Sabarno, dalam sidang perkara korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2003-2005. Saat kasus terjadi, Hari menjabat Menteri Dalam Negeri.
Menurut Oentarto, yang berperan aktif dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) itu adalah Hari. "Saya enggak pernah usul (perencanaan dan pengiriman radiogram pengadaan mobil damkar ke 22 wilayah di Indonesia). Itu perintah
Menteri," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI, Senin 10 Oktober 2011. Oentarto mengaku, saat itu ia memang sempat membicarakan proyek mobil damkar dengan Hengky Samuel Daud, bos PT Satal Nusantara dan PT Istana Sarana Raya. Namun soal pembuatan radiogram, Hari-lah yang memerintahkan.
Dalam perkara ini, Oentarto sudah menjalani hukuman tiga tahun penjara. Adapun
Hari didakwa bersama-sama dengannya dan Hengky Samuel, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang merugikan negara Rp
97,026 miliar. Ia terancam hukuman maksimal penjara 20 tahun serta denda paling banyak Rp 1 miliar. ISMA SAVITRI
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
