Clipping Service Anti Money Laundering 28 Juni 2011
Indeks 1. Sidang Narkoba Bandar kelas kakap dituntut hukuman seumur hidup 2. Terjerat Kasus Korupsi, Mochtar Tetap Calon Walikota Bekasi 3. Duh! Sudah 3 Tahun, Tersangka Kasus Korupsi Hutan di KPK Masih Bebas 4. Bupati Mamasa Dicopot Suarakarya-online.com Selasa, 28 Juni 2011 SIDANG NARKOBA
Bandar Kelas Kakap Dituntut Hukuman Seumur Hidup JAKARTA (Suara Karya): Bandar narkotika kelas kakap, Niko alias Siang Fuk, yang
juga pelaku penembakan Bus Transjakarta sekaligus pemilik puluhan ribu butir pil
ektasi serta ratusan gram sabu-sabu dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saptono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin kemarin.
Tidak itu saja, jaksa juga mengenakan denda miliaran rupiah terhadap terdakwa. Jika lelaki yang dalam persidangan seringkali "dikawal" sekelompok lelaki itu tak mampu
membayar denda tersebut, maka ia diharuskan menjalani kurungan selama enam bulan.
"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar beberapa pasal
Undang-Undang (UU) tentang Narkotika terkait kepemilikannya atas barang laknat yang siap diedarkan," tutur Saptono.
Hal yang memberatkan terdakwa, papar jaksa, tindakannya tidak mempedulikan upaya pemerintah dan masyarakat yang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika.
Terdakwa disebutkan pula cukup paham akan perundang-undangan yang melarang
keras penyalahgunaan barang haram narkotika. Namun tidak dihiraukan terdakwa. Ia mencoba membangun sindikat guna mengedarkan barang laknat narkotika paling tidak di tempat-tempat hiburan di Jakarta.
Sementara itu, tuntutan jaksa terkait kepemilikan senjata api yang digunakan terdakwa menembaki Bus Transjakarta belum bisa dibacakan. "Tuntutan untuk itu belum turun," demikian JPU Saptono.
Terdakwa Niko sebelumnya tidak saja dijerat beberapa pasal UU Narkotika tetapi
juga dipersalahkan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12
tahun 1951 dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Pengenaan Pasal 335 KUHP ini terkait tindakan terdakwa yang sempat mengancam akan menembak sopir Bus Transjakarta serta Pasal 406 ayat (1) KUHP sehubungan aksinya itu dinilai telah merusak barang milik umum.
Atas tuntutan jaksa yang cukup berat itu, Ketua Majelis Hakim Osmar Simanjuntak mempersilakan terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mempersiapkan
pledoi. "Kalau terdakwa mau dengan pembelaan sendiri, silakan, tidak apa-apa. Yang penting pembelaan itu dapat dirampungkan dan dibacakan pada saat pengacara membacakan pledoi," kata Osmar.
Niko pada 15 Januari lalu Niko menembak Bus Transjakarta Koridor XI di Pluit,
Jakarta Utara. Petugas kemudian membekuknya, bahkan menemukan sejumlah
barang bukti di dalam mobil Mitsubishi Lancer putih B-171-JUN antara lain 2.737 butir ekstasi merk happy five. (Wilmar P)
Tempointeraktif.com Selasa, 28 Juni 2011
Terjerat Kasus Korupsi, Mochtar Tetap Calon Wali Kota Bekasi TEMPO Interaktif, Bekasi - Sejumlah perkara korupsi yang membelit Wali Kota Bekasi
nonaktif, Mochtar Mohamad, tidak membuat pamornya turun. Kader Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi justru berniat mencalonkan kembali Mochtar pada pemilihan kepala daerah pada akhir 2012.
"Kami masih tetap bicara bagaimana Pak Mochtar ini meneruskan kepemimpinan
untuk masyarakat Kota Bekasi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, Selasa, 28 Juni 2011.
Tumai mengklaim pencalonan Mochtar untuk kedua kalinya itu bukan tidak
berdasar. Dia mengaku telah melakukan survei internal yang hasilnya menunjukkan bahwa Mochtar masih satu-satunya figur terbaik yang dimiliki PDIP Kota Bekasi. "Seluruh pengurus partai di semua tingkatan di Kota Bekasi berkomitmen
mengusung Pak Mochtar," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi itu.
Saat ini, Mochtar sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Jawa Barat. Dia diduga tersangkut sejumlah perkara korupsi, antara lain penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 dan suap Piala Adipura Kota Bekasi.
Sekalipun nantinya Mochtar divonis bersalah dan menjalani hukuman di tahanan, menurut Tumai, Mochtar akan tetap akan dicalonkan. "Kami bertekad bulat," katanya.
Saat ini, kata Tumai, partainya sedang melakukan pembenahan struktural untuk mengkonsolidasikan pencalonan Mochtar itu. Konsolidasi dilakukan mulai dari
tingkat RT/RW sampai kecamatan. "Kami mengorganisir suara di kalangan akar rumput," katanya. HAMLUDDIN Detik.com
Selasa, 28 Juni 2011 Duh! Sudah 3 Tahun, Tersangka Kasus Korupsi Hutan di KPK Masih Bebas Jakarta - KPK menuai kritik pedas. Tak lain karena penanganan dugaan kasus korupsi kehutanan di Riau tak kunjung tuntas. Bahkan, ada yang sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2008 lalu, namun tak kunjung ditahan. Ada apa?
"Kami mempertanyakan, di mana masalahnya. Bupati Kampar Burhanudin Husin hingga kini belum juga ditahan," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun di Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Tama menjelaskan, sikap ICW ini tidak berkaitan dengan pesan politik apa pun.
Hanya saja, dia mengingatkan jangan sampai tersangka kasus dugaan korupsi bisa memimpin pemerintahan. Atau sebaiknya KPK segera mengambil keputusan terkait nasib Burhanudin.
"Informasi yang kami dapatkan, dia mau nyalon jadi bupati pada Pilkada Kampar
Oktober 2011 mendatang. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka lainnya," jelas Tama.
Tama menerangkan, Burhanudin sudah menjadi tersangka sejak Juni 2008 bersama mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Syuhada Tasman dan Asrar Rahman. Mereka diduga terkait dugaan korupsi pemberian izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan
senilai Rp 1,3 triliun. Penetapan ketiga tersangka itu menyusul vonis 11 tahun untuk Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar.
"Pimpinan KPK harus melakukan evaluasi dalam melakukan penyidikan, jangan
sampai muncul kecurigaan publik. Karena kalau tersangka didiamkan saja, apa bedanya KPK dengan kepolisian dan kejaksaan," imbuhnya.
Apalagi, lanjut Tama, Burhanudin yang juga Ketua DPD Golkar Kampar ini sudah ditetapkan menjadi tersangka tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri.
"Kami juga mendapat informasi yang bersangkutan bisa pergi umroh dan ke Korea Selatan," tuturnya.
Terkait tersangka kasus hutan ini, pada Maret 2011 Juru Bicara KPK Johan Budi
sebenarnya pernah berkomentar. Dia menepis tudingan bahwa KPK mendiamkan tersangka kasus dugaan korupsi penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT) di Kabupaten
Pelalawan, Riau, tahun 2001-2006. KPK menegaskan proses hukum atas para tersangka masih berlanjut.
"Kasusnya masih diproses," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin (7/3/2011).
Johan menjelaskan, untuk Syuhada Tasman dan Burhanudin Husin yang telah
ditetapkan sebagai tersangka sejak 2008, belum diproses karena masih menunggu proses hukum untuk Bupati Siak Aswin AS .
"Kita masih menyelesaikan yang lainnya dahulu sampai ke pengadilan," imbuh Johan. (ndr/vit) Tempointeraktif.com Senin, 27 Juni 2011
Bupati Mamasa Dicopot TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengeluarkan surat pemberhentian Bupati Mamasa, Obet Nego Depperinding, dari jabatannya. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek,
mengatakan surat keputusan dengan nomor 131.76/846 tahun 2011 itu dikeluarkan pada 24 Juni 2011 lalu.
"Pemberhentian ini dilatarbelakangi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Bupati Mamasa terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata Raydonnyzar di Jakarta, Senin 27 Juni 2011.
Putusan kasasi MK bernomor 2440 K/Pidsus/2010 tertanggal 17 Maret 2011 itu menyebutkan Obet Nego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Obet Nego juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara
berlanjut sehingga dikenai pidana penjara 1 tahun 8 bulan. Tuntutan agar Obet Nego diberhentikan sudah muncul sejak beberapa bulan lalu, tetapi Gubernur Sulawesi
Barat yang seharusnya mengajukan pemberhentian tidak juga melakukan tugasnya. Raydonny mengatakan Menteri Dalam Negeri sebelumnya sudah meminta Gubernur
Sulawesi Barat agar menyampaikan usulan pemberhentian Obet Nego dari jabatannya sebagai Bupati Mamasa dengan melampirkan putusan kasasi MA. Menteri mengirim surat permintaan dengan nomor 356/2154/Otda sejak 19 Mei 2011.
Namun sampai batas waktu yang ditentukan, kata Raynonnyzar, usulan yang diminta belum juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Menteri
Gamawan mengambil langkah memberhentikan meski tanpa ada usulan Gubernur. "Karena sudah ada putusan hukum tetap. Ini untuk kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di Mamasa," katanya.
Bupati Mamasa diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-662 tahun 2008 yang dikeluarkan 3 Agustus 2008. Ia seharusnya menjabat bupati sampai 2013 nanti. Namun, ia terlibat dalam kasus korupsi anggaran
pengadaan sekretariat DPRD Mamasa yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1.28 miliar.
Sebagai pengganti bupati, Menteri Gamawan menunjuk Wakil Bupati Ramlan menjadi Pelaksana Tugas Bupati sampai ada keputusan lebih lanjut. Raydonny mengatakan surat keputusan tentang penunjukkan Ramlan sudah diterima Gubernur Sulawesi
Barat melalui Kepala Biro Pemerintahan dan akan disampaikan gubernur kepada yang bersangkutan. KARTIKA CANDRA
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
