Clipping Service Anti Money Laundering 21 Juni 2011
Indeks 1. Kasus Cek Pelawat Dua Politisi PPP Dihukum 15 Bulan 2. Nazaruddin Mulai Sentil Andi Malarageng di Kasus Kemenpora 3. Kasus Korupsi Alkes, Direktur RSUD Samarinda Divonis Bebas 4. Angelina
Sondakh
Kemenpora Rp 8 M
Bantah
Tudingan
NazaruddinSoal
Dana
5. Nazaruddin Sebut Uang Panas Kemenpora Rp 8 M masuk ke DPR 6. KPK
Panggil
Anak
Buah
Nazaruddin
Soal
Korupsi
di
Kemenakertrans
7. Pejabat Tak Terbuka Soal Rekening, Laporkan ke PPATK 8. Rosa Kembali Diperiksa kasus Korupsi PLTS Ini adalah pemeriksaan kedua yang dijalani Rosa
9. Bank Pantau Tekening Gendut Pejabat PPATK
menemukan
rekening para pejabat Vivanews.com
Selasa, 21 Juni 2011
ribuan
transaksi
mencurigakan
pada
KASUS CEK PELAWAT
Dua Politisi PPP Dihukum 15 Bulan
JAKARTA (Suara Karya): Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali
menjatuhkan vonis terhadap politisi penerima traveller's cheque (cek pelawat) yang diduga untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom menjadi Deputi Senior
Gubernur Bank Indonesia (BI) Tahun 2004. Kali ini giliran dua politisi Partai Persatuan Pembanguna (PPP), Danial Tanjung dan Sofyan Usman.
Majelis Pengadilan Tipikor yang diketuai Marsudin Nainggolan menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 15 bulan. Majelis hakim berpendapat keduanya terbukti menerima cek tersebut.
"Padahal pemberian itu berkaitan dengan jabatan mereka selaku anggota DPR yang
waktu itu akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Tahun 2004. Meskipun mereka saat itu tidak memilih Miranda," kata ketua majelis hakim, Marsudin Nainggolan, kemarin.
Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK mengusulkan agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 bulan. Namun, dengan pertimbangan usia
kedua terdakwa yang sudah uzur, maka vonis hakim lebih rendah dari tuntuan jaksa. Atas vonis tersebut, Danial menyatakan mengajukan upaya banding. Sedangkan Sofyan menerimanya.
Vonis tersebut diwarnai dengan perbedaan pendapat dari hakim anggota Andi Bachtiar. Menurut Andi, perbuatan Danial tidak memenuhi unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, dia tidak mengetahui motif pemberian cek dari koleganya Endin AJ Soefihara.
"Selain tidak ada satu bukti bahwa TC terkait dengan jabatan Danial, bahwa benar Danial tidak tahu kalau TC terkait hubungannya selaku DPR RI dalam pemilihan Miranda," kata Andi.
Berdasarkan sejumlah fakta persidangan, Andi menilai Danial tidak pernah
melakukan pertemuan eksternal atau pun internal dengan Miranda sebagaimana dilakukan oleh para terdakwa dari Fraksi PDIP.
Selain itu, cek yang diterimanya juga tidak pernah digunakan dengan alasan subhat atau tidak jelas kehalalannya. Hal itu terbukti dengan penitipan cek senilai Rp 500 juta kepada Abdul Azis.
"Dia tidak pernah menguasainya dengan dibuktikan dengan menitipkan TC kepada Abdul Azis yang dianggap amanah," kata Andi.
Karena itu, menurut Andi, tindakan Danial yang menerima cek tersebut bukan tindak pidana.
"Maka diputuskan terdakwa Danial dilepaskan dari tuntutan hukum dan dipulihkan nama baiknya," kata Andi.
Kuasa hukum Danial, Farida Sulistyani mengungkapkan pendapat berbeda dari Andi Bachtiar itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta. (Nefan Kristiono)
Detik.com
Selasa, 21 Juni 2011 Nazaruddin Mulai Sentil Andi Mallarangeng di Kasus Kemenpora Jakarta - Bola panas yang dilempar mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin dari 'persembunyiannya' di Singapura semakin liar.
Nazaruddin mulai menyebut nama koleganya yang juga Menpora Andi Mallarangeng di kasus Kemenpora.
"Saya akan buka semua proyek di Kemenpora yang direkayasa sama Komisi X DPR,
Angelina, Wayan Koster, dan Mirwan Amir, dan Menterinya Andi Mallarangeng, soal pembangunan Stadion di Palembang dan pembangunan Stadion di Ambalang,"
ancam Nazar dalam pesan BlackBerry Messenger (BBM) kepada detikcom, Selasa (21/6/2011). Nazaruddin pun mengaku ada proyek yang nilainya mencapai triliunan, dia Kemenpora. Nazaruddin menuding ada bancakan di balik proyek itu.
"Rp 1,2 triliun nilai paketnya, kalau paket yang ini juga harus dibuka sama KPK. Juga pengadaan alat olahraga di Menpora senilai Rp 75 milyar yang direkayasa. Ini harus dibuka KPK," paparnya.
Benarkah tudingan Nazaruddin ini? Belum bisa dipastikan. Nazaruddin berada di Singapura sejak 23 Mei 2011. Nazaruddin masuk daftar cegah ke luar negeri, KPK
baru mengeluarkan surat cegah pada 24 Mei. Nazaruddin sudah 3 kali mangkir dari panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus Kemendiknas dan Kemenpora. Nazaruddin beralasan sakit.
Terkait tudingan dan bola panas yang dilemparkan Nazaruddin, petinggi PD seperti Benny K Harman menyangsikannya.
Benny tak yakin yang menulis tuding-tudingan itu adalah Nazaruddin. Karena menurutnya Nazaruddin tak mungkin melakukan hal itu.
"Bisa saja orang lain tulis. Saya nggak yakin itu BBM dia," ujar Benny sambil
mengecek PIN BBM Nazaruddin di ponsel salah seorang wartawan. Ternyata hasil
pengecekan PIN BBM Nazaruddin yang ada di BlackBerry wartawan dan Benny sama. (van/ndr) Detik.com
Selasa, 21 Juni 2011 Kasus Korupsi Alkes, Direktur RSUD Samarinda Divonis Bebas Samarinda - Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur, memvonis bebas Direktur RSUD Abdul Wahab Syachranie Samarinda, Adji Syirafuddin. Sebelumnya,
Adji dituntut 3 tahun penjara atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RS tersebut senilai Rp 7 miliar.
Perkara No 1048/Pid.B/2010/PN.SMD dengan terdakwa Direktur RSUD AWS
Samarinda Adji Syirafuddin, disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Hery Supriyono. Dalam sidang putusan yang digelar Selasa (21/6/2011) siang WITA, hakim menilai terdakwa Adji terbukti melakukan mark-up seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Terdakwa tidak terbukti melanggar hukum dan terdakwa bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Ketua
Majelis Hakim Hery Supriyono di ruang sidang utama PN Samarinda, Jl Muhammad Yamin, Selasa (21/6/2011).
Menurut Hery, penandatanganan surat pengadaan, sesuai keterangan saksi ahli,
sesuai wewenang dari terdakwa. Justru, sambung Hery, terdakwa mencurigai adanya penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan tersebut.
"Terdakwa jadi pelapor, justru pelapor penggelembungan anggaran. Sebelumnya terdakwa meminta kepada PT Poros Utama (kontraktor pengadaan alat kesehatan), untuk melakukan revisi anggaran," ujar Hery.
Terdakwa menaksir harga alat kesehatan CT-Scan hanya senilai Rp 13-14 miliar. Terdakwa sempat meminta Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak untuk meminta BPKP Kaltim melakukan audit ulang.
"Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri, kelompok maupun korporasi," tambah Hery.
Menanggapi itu, JPU Andi Subangun menyatakan masih mempertimbangkan vonis
bebas yang diberikan kepada terdakwa. "Masih pikir-pikir majelis hakim," ujar Andi Subangun.
Terpisah usai sidang, Adji Syirafuddin mengucapkan syukur atas vonis bebas yang diberikan majelis hakim yang menyidangkan kasusnya. "Ya saya bersyukur. Sejak awal saya sudah yakin tidak bersalah," kata Adji.
Sebelumnya, Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Samarinda Adji
Syirafuddin, mendapat tuntutan 3 tahun penjara subsidier 5 bulan, dengan denda Rp 100 juta. Dia tersangkut kasus pengadaan alkes MSCT Scan 64 Slice di RSU AWS.
Mengacu kepada pasal 3 jo pasal 18 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena dilakukan secara bersama-sama. Dalam kasus tersebut BPK Perwakilan Kaltim menemukan kerugian hingga Rp 7
miliar, yaitu adanya dugaan mark up harga standar alkes yang harganya hanya Rp 12,3 miliar. Dalam hal ini, JPU membandingkan harga alkes MSCT Scan sejenis dengan yang dimiliki salah satu Rumah Sakit di Jakarta. (fay/fay) Detik.com
Selasa, 21 Juni 2011 Angelina Sondakh Bantah Tudingan Nazaruddin Soal Dana Kemenpora Rp 8 M Jakarta - Angelina Sondakh menampik tudingan Nazaruddin terkait dana Rp 8 miliar yang mengalir dalam kasus Kemepora ke DPR. Politisi Partai Demokrat (PD) yang akrab disapa Angie ini menyerahkan kasus ini ke KPK.
"Saya tidak mau menanggapi tudingan sahabat saya, karena itu tidak benar," kata Angie saat dihubungi detikcom, Selasa (21/6/2011). Angie memilih menyerahkan tudingan-tudingan dan yang disampaikan Nazaruddin ke KPK. "Serahkan ke KPK saja, saya yakin KPK akan profesional," terangnya.
Akhir pekan lalu mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin kembali
melempar bola panas dari persembunyiannya di Singapura. Nazar menyebut anggota
Komisi X DPR dari FPD Angelina Sondakh menyerahkan uang Rp 8 miliar ke Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir.
"Mirwan Amir yang terima uang. Jadi uang diterima dari staf Menpora dikasih ke
Wayan, dari Wayan dan Angelina diserahkan ke Mirwan Amir," tutur Nazar. Hal ini disampaikan Mirwan melalui pesan BBM.
Terkait tudingan ini Mirwan Amir hingga kini belum menyampaikan klarifikasi. Mirwan juga tak hadir dalam rapat paripurna DPR pagi ini. Namun petinggi PD menyangsikan tudingan Nazaruddin itu.
Sedang FPDIP sudah memberikan klarifikasi tentang keterlibatan I Wayan Koster. Partai Banteng itu yakin kadernya bersih dari kasus Kemenpora.
"Saya sebagai Ketua Fraksi sudah dua kali panggil yang bersangkutan dan tak ada masalah, sudah clear," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo. (ndr/nrl) Detik.com
Selasa, 21 Juni 2011 Nazaruddin Sebut Uang 'Panas' Kemenpora Rp 8 M Masuk ke DPR Jakarta - Mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin kembali melempar
bola panas dari persembunyiannya di Singapura. Nazar kembali menyebut anggota Komisi X DPR dari FPD Angelina Sondakh menyerahkan uang Rp 8 miliar ke Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir.
"Mirwan Amir yang terima uang. Jadi uang diterima dari staf Menpora dikasih ke
Wayan, dari Wayan dan Angelina diserahkan ke Mirwan Amir," tutur Nazar. Hal ini disampaikan Mirwan melalui pesan BBM, Selasa (21/6/2011).
Menurut Nazar, Angelina Sondakh menyampaikan kesaksian itu dalam rapat tim TPF. Namun hingga kini TPF PD tak ada yang membenarkan rapat tersebut.
"Itu uangnya, RP 8 miliar kata Angelina waktu menjelaskan ke tim TPF dan Mirwan amir mengiyakan tetapi dia bilang bukan untuk dia saja, sudah dia disribusikan," beber Nazar.
Karena itu Nazar kembali meminta KPK memeriksa Mirwan Amir. "Jadi KPK harus tangkap koruptor sebenarnya Mirwan Amir," tudingnya.
Angie sudah membantah tudingan Nazaruddin. Namun Mirwan Amir hingga kini
belum menyampaikan klarifikasi. Mirwan juga tak hadir dalam rapat paripurna DPR pagi ini.
"Tudingan ke saya itu tidak benar adanya," ungkap Angelina Sondakh kepada detikcom, Sabtu (18/6).
Sedang FPDIP, terkait Wayan Koster sudah memberikan klarifikasi. Partai Banteng itu yakin kadernya salah bersih terkait kasus Kemenpora.
"Saya sebagai Ketua Fraksi sudah dua kali panggil yang bersangkutan dan tak ada masalah, sudah clear," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa. (van/ndr) Detik.com Selasa, 21 Juni 2011 KPK Panggil Anak Buah Nazaruddin Soal Korupsi di Kemenakertrans Jakarta - Dugaan keterlibatan lingkaran orang-orang dekat Muhammad Nazaruddin dalam kasus korupsi PLTS Kemenakertrans semakin terang benderang. KPK hari ini memanggil Oktarina Furi, anak buah Nazaruddin yang juga diduga kuat terlibat di kasus suap Wisma Atlet.
"Oktarina Furi dipanggil sebagai saksi kasus PLTS di Kemenakertrans," ujar jubir KPK Johan Budi SP ketika dihubungi, Selasa (21/6/2011).
Oktarina Furi sebelumnya juga telah dipanggil penyidik KPK terkait dugaan suap
wisma atlet. Dia diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut, sampai-sampai dia turut dicegah ke luar negeri bersama lima saksi lainnya, termasuk Muhammad Nazaruddin.
Pada kasus yang sama, hari ini KPK juga kembali memanggil Mindo Rosalina
Manulang. Namun, baik Oktarina maupun Rosa, belum tampak batang hidungnya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu KPK juga memanggil Marisi Matondang pada kasus PLTS Kemenakertrans ini. Direktur Utama PT Mahkota Negara ini juga merupakan lingkaran orang-orang yang dekat dengan Nazaruddin. Nazaruddin tercatat pernah menjadi komisaris di perusahaan tersebut.
Marisi sendiri diduga kuat terlibat dalam kasus pembangunan PLTS di
Kemenakertrans ini. Sebelumnya, Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Arifin Ahmad membenarkan perusahaannya dipinjam Marisi Matondang untuk tender pembangunan PLTS di Kemenakertrans. Arifin rela saja perusahaannya dipakai Marisi, karena kebutuhan ekonomi.
"Saya kenalnya pak Marisi saja. Iya itu betul (dipinjam oleh pak Marisi)," tutur Arifin dengan nada tegas kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (15/6).
Ketika ditanya mengapa, dia memberikan perusahaannya begitu saja kepada Marisi
dalam tender tersebut, Arifin hanya menjawab singkat. "Ya namanya juga cari makan mas," terang Arifin. (fjr/lrn) Tempointeraktif.com Selasa, 21 Juni 2011
Pejabat Tak Terbuka Soal Rekening, Laporkan ke PPATK TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan
Bank Indonesia, Ahmad Berlian, mengatakan bahwa pejabat negara yang tak terbuka ihwal aliran dana di rekening harus dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terutama jika pejabat tersebut melakukan transaksi yang tak sesuai dengan profilnya.
"Kalau ditanya oleh bank, tapi pejabat itu tertutup, nanti bisa dicurigai sebagai
transaksi mencurigakan. Harus Lapor kepada PPATK," kata Ahmad di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2011 siang tadi.
Ahmad mengatakan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang. Khusus untuk rekening pejabat negara, menurut Ahmad, bank harus menerapkan metode pemantauan yang lebih ketat. Sebab, pejabat negara tergolong dalam kategori politically exposed person.
"Tidak cukup dengan Customer Due Dilligence. Harus ada penelitian lebih," katanya.
Customer Due Dilligence yang dimaksud Ahmad adalah kegiatan berupa identifikasi,
verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi
dilakukan sesuai dengan profil nasabah. Di dalam PBI tentang penerapan program anti pencucian uang, diatur bahwa nasabah yang termasuk dalam Politically Exposed Person tergolong berisiko tinggi. Oleh
karena itu, program anti pencucian uang yang diterapkan bukan CDD, melainkan
Enhanced Due Dilligence. Program EDD mengharuskan bank untuk melihat lebih
dalam profil nasabah tersebut.
Oleh karena itu, Ahmad mengimbau agar para pejabat negara maklum jika bank
menanyakan detail profil mereka. Ia juga meminta pejabat terbuka soal rekening bank miliknya. "Kalau terbuka kan tidak curiga," ujarnya. ANANDA BADUDU
Vivanews.com
Selasa, 21 Juni 2011 Rosa Kembali Diperiksa Kasus Korupsi PLTS
Ini adalah pemeriksaan kedua yang dijalani Rosa.
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Mindo Rosalina Manullang, Selasa 21 Juni 2011 ini. Dia diperiksa bukan terkait kasus suap
pembangunan Wisma Atlet Sea Games, yang telah menjadikannya sebagai tersangka. Rosa, begitu dia biasa disapa, akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tahun anggaran 2008. Ini adalah pemeriksaan kedua yang dijalani Rosa setelah pernah diperiksa pada Rabu, 15 Juni lalu.
Selain Rosa, KPK juga akan memeriksa Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang dan staf keuangan di PT Anak Negeri, Oktarina Furi Wasta. PT Anak Negeri merupakan perusahaan tempat Nazaruddin pernah menjadi Komisaris Utamanya.
Dalam kasus dugaan suap PLTS yang ditaksir merugikan negara Rp3,8 miliar itu KPK telah menetapkan tersangka dan sudah ditahan, yaitu Timas Ginting. Timas merupakan Kepala Sub bagian tata Usaha Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dalam kasus ini, KPK juga sudah merencanakan memeriksa Neneng Sri Wahyuni, istri
bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun dalam panggilan pertama 10 Juni 2011 lalu, Neneng mangkir. Neneng masih berada di Singapura, menemani Nazaruddin yang mengaku berobat ke Singapura. (umi) • VIVAnews Vivanews.com
Selasa, 21 Juni 2011 Bank Pantau Rekening Gendut Pejabat
PPATK menemukan ribuan transaksi mencurigakan pada rekening para pejabat.
VIVAnews - Bank Indonesia meminta industri perbankan rutin memantau dana simpanan para pejabat. Pasalnya pejabat masuk dalam kategori risiko tinggi. Menurut Peneliti Eksekutif Penelitian dan Pengaturan BI, Ahmad Berlian, jika nasabah merupakan nasabah dengan simpanan besar dan memiliki transaksi besar maka
perbankan harus menerapkan costumer due dilligence dengan pendekatan berbasis
risiko (RBA). Hal itu juga berlaku untuk memantau rekening pejabat.
"Bank juga harus bekerja sama dengan PPATK jika menemukan transaksi mencurigakan" ujar Ahmad.
Customer due diligence merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Sementara Risk Based Approach (RBA) adalah pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Langkah ini diharapkan dapat untuk mengusut berbagai kasus penyelewengan yang dilakukan pejabat. Seperti diketahui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan menemukan ribuan transaksi mencurigakan pada rekening para pejabat
pemerintah daerah di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi mengungkapkan hal itu setelah bertemu
dengan Kepala PPATK Yunus Husein. Transaksi mencurigakan itu bukan hanya terjadi di rekening kepala daerah saja, namun juga bisa bendaharawan, pimpinan kegiatan dan yang lainnya.
Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus yang diterjunkan ke daerah yang diduga terjadi transaksi mencurigakan ini. Mendagri juga meminta polisi mengusut ribuan transaksi mencurigakan itu.
Masalahnya, kata Kepala PPATK, banyak transaksi mencurigakan terutama milik
tersangka korupsi tidak dilaporkan oleh perbankan dan lembaga keuangan lain.
Menurut Yunus, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010, sebuah transaksi dinilai mencurigakan jika diduga terkait dengan hasil tindak pidana.
Sehingga, kata dia, jika seseorang sudah tertangkap tangan atau jadi tersangka harusnya ada indikasi kuat transaksinya terkait dengan tindak pidana. "Harusnya dilaporkan, tapi banyak yang tidak menyampaikan laporan," kata dia.
Yunus mencontohkan, kasus suap Sesmenpora terkait pembangunan wisma atlet di Palembang, laporan dari perbankan soal transaksi mencurigakan terkait kasus itu sangat minim, hanya 13 laporan.
Seharusnya, lanjut dia, dengan banyaknya kasus-kasus besar, bahkan ada yang
tertangkap, laporan transaksi yang mencurigakan bisa lebih banyak. "Kami ingatkan [penyedia jasa keuangan] untuk menyampaikan laporan segera," kata dia.
Dalam kasus Sesmenpora, PPATK menerima 13 laporan transaksi keuangan
mencurigakan, untuk rekening perorangan Rp2,5 miliar dan perusahaan Rp4 miliar. Kasus yang lain yaitu laporan PPATK terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2010. Dalam analisis yang dilakukan terhadap pegawai, keluarga, kerabat dekat, dan pensiunan itu ditemukan beberapa transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai Rp500 juta atau lebih.
Diceritakan Yunus, ada salah satu pelaku transaksi melakukan transaksi dengan total senilai Rp27 miliar dalam beberapa transaksi setor tunai.
"Modusnya berupa penarikan tunai, baik atas nama pegawai yang bersangkutan, atas nama istri atau anak, tanpa didukung adanya dasar transaksi yang memadai. "Modus lain adalah dengan membeli unit link atau reksa dana. "Biasanya unit link." PPATK juga memergoki banyak transaksi tunai pejabat Bea Cukai yang
mencurigakan, antara Rp500 juta hingga Rp35 miliar per pejabat. Keganjilan ini ditemukan tersebar di berbagai kantor daerah, mulai dari Kepala Seksi, Kepala Kantor Wilayah, dan pejabat Bea Cukai di tingkat pusat. KPK Bantu Terkait permintaan BI agar bank memantau rekening pejabat, penasihat Komisi
Pemberantasan Korupsi KPK, Said Zainal Abidin, menyambut baik inisiatif itu. Hal ini bertujuan untuk membuat situasi perbankan lebih bersih dari segala tindak penyelewengan.
"Sehingga perekonomian Indonesia tidak lagi dikacaukan oleh tindakan korupsi dan penyimpangan, terutama suap-menyuapnya," ujarnya, Selasa 21 Juni 2011.
KPK, lanjut dia, siap membantu pengawasan rekening pejabat jika dibutuhkan. Sebab hal ini sejalan dengan semangat KPK dalam memberantas segala tindak korupsi di Tanah Air.
"KPK mempunyai prinsip kerjasama atau bertindak dengan impersonal approach
yang artinya kita tidak melihat orang atau organisasi. BI punya inisiatif seperti itu,
Alhamdulillah. Itu merupakan inisiatif yang sangat sinkron dengan keinginan kita," jelasnya.
Ia berharap KPK dan BI terus bersinergi sehingga cakupan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi semakin luas. • VIVAnews
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
