Clipping Service. Anti Money Laundering 14 Juni Indeks

Clipping Service Anti Money Laundering 14 Juni 2011

Indeks 1. Kasus Kemenpora Dua bank BUMN dan 6 swasta lapor transaksi aneh 2. Kasus Suap Kemenpora PPATK

minta

perbankan

tak

ragu

laporkan

transaksi

mencurigakan 3. Suap Hakim Syarifuddin merasa berhak punya banyak uang asing

4. Korupsi

Memori kasasi korupsi Agusrin diajukan hari ini

5. Transaksi Mencurigakan : Dana Mengalir ke Parpol 6. Bank diimbau Lapor Transaksi Mencurigakan Apabila ada tekanan fisik atau psikis maka akan dilindungi secara hukum

7. Dugaan Suap Hakim Syarifuddin KPK periksa ketua Peradi

8. Korupsi di Depsos

KPK usut keterlibatan Amrun Daulay Lewat Bachtiar Chamsyah

9. PPATK Temukan 43 Transaksi Keuangan Terorisme

vivanews.com

Selasa, 14 Juni 2011 Kasus Kemenpora

2 Bank BUMN dan 6 Swasta Lapor Transaksi Aneh Jika respons mereka kurang positif maka PPATK akan audit khusus.

VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menerima 13 laporan transaksi mencurigakan dari delapan bank dalam kasus dugaan suap di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

"Kami coba meneliti dan mengamati dan sampai sore ini masih ada 8 bank yang

diketahui PPATK, yaitu dua bank BUMN, dan enam bank swasta nasional dan 13

LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subintoro, di Gedung PPATK.

Subintoro memperkirakan masih ada tambahan laporan lagi dari penyedia jasa

keuangan. "Kami sudah tahu ada beberapa bank lagi, ada pelat merah dan swasta," ujarnya.

Menurut Subintoro, PPATK masih meneliti total transaksi mencurigakan itu. Dan

hingga saat ini PPATK masih terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan

Korupsi mengenai temuan itu. Namun, Subintoro tidak dapat menjelaskan identitas pemilik rekening ataupun orang dan perusahaan yang bertransaksi mencurigakan itu.

"Pasti sudah ada, tapi cuma kami belum bisa memetakan karena status dari beberapa pihak terkait masih belum jelas dari KPK," ungkap Subintoro. PPATK saat ini sedang mengkaji permintaan dari KPK untuk mengurai kasus ini. KPK sebelumnya juga sudah mengirimkan surat ke PPATK atas temuan transaksi mencurigakan.

"Kami akan tindak lanjuti. Input data dari KPK, karena kami koordinasi dengan KPK. Oleh karena itu kami minta kepada penyedia jasa keuangann untuk segera lapor ke PPATK," ujarnya.

PPATK menegaskan, jika mereka membandel maka akan ada sanksi sesuai pasal 30 UU No 8 Tahun 2010. "Tapi kami tidak mengharapkan itu terjadi dan hal ini harus

dikaji secara bijaksana. Misalkan mereka tidak kooperatif nanti tahu-tahu dananya sudah nol saja," tutur dia.

PPATK juga sudah mempersiapkan surat resmi untuk para penyedia jasa keuangan yang rencananya akan dikirim hari ini. Namun, jika respons mereka kurang positif

maka PPATK akan audit khusus. "Hal ini bisa dilakukan seperti kasus Citibank. PPATK sudah koordinasi dengan BI dan mempunyai kewenangan untuk itu," tegasnya. Dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini berangkat dari proyek

pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram sudah ditetapkan menjadi tersangka. • VIVAnews

Detik.com

Selasa, 14 Juni 2011 Kasus Suap Kemenpora

PPATK Minta Perbankan Tak Ragu Laporkan Transaksi Mencurigakan Jakarta - Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengimbau baik bank BUMN maupun bank swasta tak takut melapor apabila menemui transaksi keuangan mencurigakan, khususnya terkait kasus-kasus korupsi seperti kasus Kemenpora. PPATK menjamin kalangan perbankan dilindungi UU.

"PPATK mengimbau penyedia jasa keuangan agar tidak ragu melaporkan transaksi

keuangan mencurigakan kepada PPATK," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2011).

Dicurigai masih banyak transaksi mencurigakan yang terjadi dan belum dilaporkan perbankan karena menyangkut partai besar dan individu yang memiliki posisi politik yang kuat. Pihak PPATK tidak membantah kemungkinan itu, namun dipastikan pelapor tindak pidana pencucian uang tidak akan dipidana.

"Karena sesuai pasal 29 UU No 8 tahun 2010, pihak pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, tidak dapat digugat perdata maupun dituntut pidana," imbuhnya. PPATK juga sudah mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pihak pelapor dan

saksi. Langkah ini dilakukan melalui penandatanganan MOU antara PPATK dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 18 april 2011.

"Terkait kasus Sesmenpora sejauh ini masih belum ada perkembangan. Artinya

masih 13 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 8 penyedia Jasa Keuangan. Kita mengimbau agar semua penyedia jasa keuangan kooperatif dan

jangan ragu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK," urainya. Sayangnya saat ditanya kabar yang menyebutkan adanya transaksi hingga puluhan miliar terkait kasus Kemenpora, Subintoro hanya menjawab diplomatis. "PPATK masih kasus tersebut," tuturnya. Terkait kasus dugaan suap Kemenpora ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka.

Mereka yakni Sesmenpora Wafid Muharam, Manajer Marketing PT DGI M El Idris, dan seorang broker Mindo Rosalina Manulang.

Kasus ini menjadi semakin besar ketika menyeret nama mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Anggota Komisi VII DPR itu sudah membantah sebagai

atasan Rosa. Namun pihak KPK berencana memanggilnya terkait dugaan Nazaruddin yang kini berada di Singapura, sebagai atasan Mindo Rosalina di PT Anak Negeri. (ndr/irw)

Kompas.com

Selasa, 14 Juni 2011

SUAP HAKIM Syarifuddin Merasa Berhak Punya Banyak Uang Asing Jakarta, Kompas - Mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi tersangka kasus suap penjualan aset pailit PT Skycamping Indonesia, Syarifuddin Umar, merasa berhak punya banyak uang asing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Syarifuddin, Senin (13/6). Syarifuddin diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Selain uang Rp 250 juta, KPK menyita uang asing 116.128 dollar Amerika Serikat (AS), 245.000 dollar Singapura, 20.000 yen, dan 12.600 riel Kamboja. Sebelumnya KPK menemukan banyak uang berbentuk mata uang asing di rumah Syarifuddin saat penggeledahan. Ditanya tentang asal-usul uang asing itu, Syarifuddin mengatakan, ”Saya punya hak untuk itu. Apa Anda pernah tahu bahwa saya pernah ke luar negeri. Tidak, kan?”

Syarifuddin akan menjelaskan asal-usul uang tersebut di pengadilan. ”Jangan memojokkan saya terus. Itu yang harus saya jelaskan. Ada hak saya membuktikan. Itu yang perlu sekarang, jangan memelintir bahasa bahwa ada permainan, hakimnya brengsek,” kata Syarifuddin. Secara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, sebenarnya Mahkamah Agung (MA) bisa dengan mudah melacak seberapa wajar harta kekayaan yang dimiliki hakim. Febri mengatakan, ICW sudah meminta data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Syarifuddin ke KPK. ”Terakhir hakim Syarifuddin menyerahkan LHKPN ke KPK ternyata tahun 2002. Itu sudah lama sekali. Berdasarkan LHKPN tersebut, hartanya masih sedikit,” kata Febri. Menurut Febri, kepatuhan menyerahkan LHKPN sebenarnya menjadi sangat penting dalam konteks melacak kewajaran harta pejabat. MA bisa membandingkan gaji dan penghasilan resmi seorang hakim dengan kekayaan yang dimiliki. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, M Zaidun mengatakan, MA hendaknya melibatkan Komisi Yudisial, kalangan perguruan tinggi, serta pakar hukum dalam melakukan anotasi hukum terhadap putusan hakim yang dianggap perlu dikaji lebih dalam. Hal ini akan memberikan dampak agar para hakim lebih berhati-hati dalam menentukan putusan.(BIL/ANO)

Cetak.kompas.com

Selasa, 14 juni 2011

KORUPSI Memori Kasasi Korupsi Agusrin Diajukan Hari Ini Jakarta, Kompas - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rakhmad mengatakan, kejaksaan telah mengajukan permohonan kasasi perkara Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamudin pada 1 Juni 2011. ”Adapun memori kasasinya akan kami sampaikan pada Selasa, 14 Juni 2011,” ujar Noor, Senin (13/6) di Jakarta. Sesuai dengan KUHAP, memori kasasi paling lambat diajukan 14 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Secara terpisah peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menyatakan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JK.PST tentang perkara dugaan korupsi Agusrin, ada tujuh

fakta persidangan yang diabaikan. Salah satunya, pengabaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada kerugian negara lebih dari Rp 20 miliar. ”Memori kasasi juga harus menguatkan pembuktian adanya penyimpangan saat membuka rekening di luar kas umum daerah karena ini bertentangan dengan UU Perbendaharaan Negara serta UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Terlebih penggunaan di luar kas umum daerah sebesar Rp 20 miliar tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Donal di Jakarta, Minggu (12/6). Donal mengatakan, nilai kerugian negara ini bisa melukai rasa keadilan masyarakat Bengkulu. ”Tahun 2006, pendapatan asli daerah Bengkulu hanya Rp 96 miliar. Sementara nilai kerugian yang dihitung BPK lebih dari Rp 20 miliar. Ini melukai masyarakat,” katanya. Selain itu, Donal mengatakan, surat asli yang ditandatangani Agusrin soal pembukaan rekening di luar kas umum daerah untuk menampung PBB dan BPHTB juga diabaikan majelis hakim. ”Padahal, vonis bebas ini selalu disebutkan karena tak ada tanda tangan asli Agusrin. Jaksa telah menunjukkan ada surat asli yang ditandatangani Agusrin,” katanya. Menurut Donal, klaim Agusrin bahwa ICW memiliki sumber yang salah dalam menilai kejanggalan putusan bebas tersebut tak berdasar. Donal mengatakan, kejanggalan dalam persidangan justru ditemukan ICW dalam putusan resmi Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Syarifuddin Umar. Syarifuddin merupakan hakim yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan penyuapan dalam kasus pailit PT Skycamping Indonesia. (FAJ/BIL)

Seputar-indonesia.com Selasa, 14 Juni 2011

Transaksi Mencurigakan : Dana Mengalir ke Parpol JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dana transaksi mencurigakan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang yang mengalir ke salah satu partai politik (parpol).

Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan,PPATK telah menemukan adanya 13

transaksi mencurigakan. Dari jumlah itu,ujarnya,salah satunya ditemukan mengalir

ke dana salah satu parpol. Yunus juga mengungkapkan, ada keterlibatan lima hingga enam orang dalam 13 transaksi mencurigakan tersebut.

Beberapa orang di antaranya adalah anggota DPR.Meski demikian, Yunus enggan

mengungkapkan nama-nama orang tersebut,termasuk parpol mana yang terlibat. “Kami dilarang menyebutkan individu, itu masalahnya. Tapi, laporan hasil analisis (LHA) sudah kami berikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”tegas Yunus kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Yunus mengungkapkan, transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang paling besar mencapai lebih dari Rp4 miliar bahkan hampir mencapai Rp5 miliar. Yunus juga

mengungkapkan, 13 transaksi mencurigakan ini ada di delapan bank terkait dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora).

Dari transaksi itu, ada dua hingga empat perusahaan yang diduga terlibat.

Perusahaan tersebut, ujarnya, juga terkait dengan aktivitas beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini.“Pelaku yang diduga terlibat ini kan salah satunya pengusaha. Dia tentu memiliki banyak perusahaan.

Yang pasti, dua dari 13 transaksi keuangan mencurigakan dalam kasus ini ada dugaan mengarah ke satu nama anggota DPR,” jelas anggota Satuan Tugas

Pemberantasan Mafia Hukum ini. Selain itu,PPATK juga menemukan 2.258 transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Transaksi mencurigakan paling banyak dilakukan oleh pejabat daerah.

Namun, ada pula transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seorang menteri. “Transaksi mencurigakan dilakukan pejabat pemerintahan di antaranya 1.135 transaksi dilakukan oleh bendahara daerah, 339 transaksi dilakukan pejabat pemerintah, dan 379 transaksi dilakukan bupati,”jelasnya.

Sementara itu,Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR meminta PPATK membuka namanama anggota DPR yang diduga terlibat dalam 13 transaksi mencurigakan

itu.Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa mengatakan, daripada

menjadi spekulasi, lebih baik nama-nama anggota DPR yang dicurigai PPATK itu dibuka saja ke publik.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar aparat penegak hukum bisa langsung

mengusut kasusnya. “Kalau ada begitu, laporkan ke kepolisian, kejaksaan, bahkan ke KPK,” tegas Saan. Menurut dia, dengan adanya pernyataan PPATK seperti itu, saat ini sudah muncul persepsi yang sumir di masyarakat. Ketua Fraksi PD DPR Muhammad Jafar Hafsah meminta lembaga hukum untuk segera mengungkap praktIk transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota DPR. Jika

PPATK sudah menyatakan demikian, ujarnya, sebaiknya hal ini segera ditindaklanjuti oleh KPK. Fraksi PD, tandasnya, tidak akan menghalang-halangi jika ada pemeriksaan terhadap anggota Fraksi PD.

“Kalau mau fair, telusuri juga semua rekening anggota DPR yang lainnya. Jangan seakan akan ini adanya di PD. Tidak bisa begitu,”tegasnya. (radi saputro)

Vivanews.com

Selasa, 14 Juni 2011 Bank Diimbau Lapor Transaksi Mencurigakan

"Apabila ada tekanan fisik atau psikis maka akan dilindungi secara hukum."

VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendesak 16

perusahaan penyedia jasa keuangan dan 5 penyedia barang atau jasa segera melaporapabila menemukan transaksi keuangan mencurigakan atas nama pihakpihak yang terkait kasus-kasus yang sedang menjadi perhatian publik saat ini. "Kami imbau benar kepada mereka supaya segera melaporkan. Apakah ini

menyangkut kasus Elnusa, Malinda Dee, Pemkot Batu Bara, atau Sesmenpora. " kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subintoro di Gedung PPATK, Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.

PPATK mengharapkan kesadaran mereka mematuhi kewajiban sesuai dengan pasal 23 UU Pencucian Uang No 8 Tahun 2010 bahwa penyedia jasa keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan, wajib melaporkan transaksi mencurigakan.

Selain itu, PPATK juga meminta mererka tidak takut melapor karena sudah ada perlindungan sesuai yang diatur UU Pencucian Uang No 8 Tahun 2010. "Mereka tidak dapat digugat perdata maupun dituntut pidana. Atau apabila ada tekanan fisik atau psikis maka akan dilindungi secara hukum," ujarnya.

Selain itu, pada tanggal 18 April 2011 kemarin, PPATK juga menandatangani MOU

dan sudah berkoordinasi dengan LPSK. "Diharapkan agar perlindungan pihak pelapor dan saksi bisa lebih memadai sehingga untuk kasus-kasus yang belakangan ini mereka tidak ragu-ragu lagi melapor."

Sebab, laporan itu akan sangat membantu tugas PPATK dan hasilnya akan

diserahkan kepada penegak hukum yang terdiri dari 6 penyidik yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Penyidik dari Bea Cukai dan Dirjen Pajak.

Lebih lanjut Subintoro menegaskan, PPATK bisa melakukan judgment kepada

penyedia jasa keuangan tentang transaksi-transaksi mencurigakan. Dia mengakui

sampai saat ini PPATK belum melakukan audit khusus kepada penyedia jasa keuangan. "Tapi dimungkinkan PPATK bisa melakukan audit khusus."

Kompas.com Selasa, 14 Juni 2011 Dugaan Suap Hakim Syarifuddin KPK Periksa Ketua Peradi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Otto Hasibuan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia terkait kasus dugaan suap penanganan kepailitan PT Skycamping Indonesia. Kasus ini

melibatkan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar dan seorang kurator bernama Puguh Wirayan.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Otto diperiksa sebagai saksi. "Otto diperiksa sebagai saksi kasus penyuapan hakim," kata Johan saat dihubungi, Selasa (14/6/2011).

Ia belum dapat mengungkapkan keterkaitan Otto dalam kasus ini. Saat memasuki

gedung KPK pagi ini, Otto enggan berkomentar. "Tidak ada apa-apa," ujar advokat itu.

Dalam kasus ini, Syarifuddin diduga menerima uang senilai Rp 250 juta dari Puguh terkait penjualan aset PT Skycamping yang pailit sejak 2010. Aset PT SCI tersebut

berupa tanah di Bekasi senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar yang penjualannya harus melalui persetujuan Syarifuddin selaku hakim pengawas.

Kasus dugaan suap penanganan perkara PT SCI berawal dari ditangkapnya

Syarifuddin di kediamannya di daerah Sunter, Jakarta Utara. KPK menemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Total uang yang disita KPK kurang lebih Rp 2 miliar.

Detik.com

Selasa, 14 Juni 2011 Korupsi di Depsos KPK Usut Keterlibatan Amrun Daulay Lewat Bachtiar Chamsyah Jakarta - Politisi Demokrat Amrun Daulay telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengadaan kain sarung di

Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2004-2008. KPK menelusuri lebih jauh

keterlibatan Amrun, melalui Mantan Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah yang dipanggil hari ini.

"Iya dimintai keterangan tentang pak Amrun. Kasusnya tetap yang dulu," tutur Bachtiar kepada wartawan di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (14/6/2011) siang.

Bachtiar tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 09.40 WIB, diantar menggunakan mobil tahanan KPK.

Amrun yang dulu menjabat sebagai Dirjen Bantuan Sosial di Depsos, dianggap

bertanggung jawab terhadap penunjukan langsung pada proyek itu. Sedangkan, Bachtiar telah menjadi terpidana dalam kasus ini.

Diketahui, KPK telah menetapkan Amrun menjadi tersangka pada tanggal 8 April

2011, yang lalu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi di Departemen Sosial (Depsos) tahun 2004-2008. Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial

tersebut, disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum perkara Bachtiar Chamsyah, ikut bersama-sama Dalam surat dakwaan Bachtiar, Jaksa Penuntut Umum (JPU)

menyebutkan Amrun ikut bersama-sama dengan Bachtiar memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dan koorporasi.

Keduanya diduga bersama melakukan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 33,7 miliar. Saat ini diketahui, Amrun merupakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat. (fjr/gun)

Detik.com

Selasa, 14 Juni 2011 PPATK Temukan 43 Transaksi Keuangan Terorisme Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan selama periode Januari 2011-Mei 2011 telah menemukan Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pendanaan terorisme sebanyak 43 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 27 laporan sudah dilaporkan ke pihak berwenang karena berindikasi tindak pidana dalam 5 bulan pertama tahun 2011 ini.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (13/6/2011).

"LTKM terkait pendanaan terorisme posisi akhir Mei 2011 ada 43 yang berindikasi pidana 27 laporan," ujar Subintoro.

Khusus untuk periode Mei 2011 tersebut PPATK menemukan 3 transaksi baru. Karena, sambung Subintoro posisi sampai April 2011 LTKM terkait terorisme

ditemukan sebanyak 40 transaksi yang terindikasi pidana sebanyak 26 laporan. "Sementara LTKM secara keseluruhan di posisi Mei 2011 sebanyak 73 ribu lebih dimana yang berindikasi pidana 1.658," ungkapnya.

Lebih jauh Subintoro menyampaikan PPATK menghimbau kepada seluruh penyedia

jasa keuangan agar tidak ragu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

"Karena sesuai pasal 29 UU No. 8 tahun 2010, pihak pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang tidak dapat digugat perdata maupun dituntut pidana," terangnya. Ia juga menambahkan, untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pihak

pelapor dan saksi ini, telah dilakukan penandatanganan MoU antara PPATK dengan LPSK pada 18 april 2011.

"Kita mengimbau agar semua penyedia jasa keuangan kooperatif dan jangan ragu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK," tukasnya.

(dru/qom)

Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER:

Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan

pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.