Clipping Service. Anti Money Laundering 7 Juni Indeks

Clipping Service Anti Money Laundering 7 Juni 2011

Indeks 1. Ada Dana ke Nazaruddin 2. Korupsi Ketua KPU Bengkulu Tersangka Korupsi 3. Pemberantasan Korupsi Serahkan kasus Agusrin ke pengadilan lebih tinggi 4. Potensi Korupsi Dana menganggur jadi ladang korupsi

5. Eks Direktur Pemasaran Peruri Dijerat Dua Pasal Korupsi 6. Ary Muladi Divonis Lima Tahun Penjara

Ary Muladi adalah terdakwa kasus percobaan penyuapan pimpinan KPK

7. Kasus Dugaan Suap

MA berhentikan sementara hakim Syarifuddin

8. Kasus Suap Wism Atlet, Ditemukan 13 Transaksi Mencurigakan

Cetak.kompas.com

Selasa , 7 Juni 2011

Ada Dana ke Nazaruddin Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengidentifikasi ada transaksi mencurigakan atas nama M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum

Partai Demokrat, yang diduga terkait dengan kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Transaksi atas nama Nazaruddin merupakan bagian dari 13 transaksi mencurigakan terkait dengan kasus ini. ”Terkait kasus Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang mendalami 13 transaksi mencurigakan pada delapan bank,” kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, Senin (6/6) di Jakarta.

Subintoro tidak bersedia menjelaskan nama pemilik rekening mencurigakan

tersebut. Namun ia mengatakan, para pemilik rekening mencurigakan merupakan orang-orang yang selama ini dikaitkan dengan kasus Sesmenpora. Ia tidak

membantah ketika ditanya apakah salah satu pemilik rekening mencurigakan

tersebut adalah M Nazaruddin, ”Saya tidak boleh menyebut nama, tetapi nama yang bersangkutan memang ada,” katanya.

Subintoro juga tak menjelaskan nilai total transaksi-transaksi mencurigakan

tersebut. Ia hanya mengatakan, rekening transaksi mencurigakan milik perorangan

ada yang mencapai Rp 2,5 miliar, sedangkan rekening transaksi mencurigakan milik perusahaan ada yang mencapai Rp 4 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap Sesmenpora, yakni Manajer Marketing PT Duta Graha Indah M El Idris,

Sesmenpora Wafid Muharam, dan Mindo Rosalina Manulang yang diduga sebagai broker dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang.

Kemarin Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, KPK memastikan akan meminta keterangan Nazaruddin di kantor KPK, bukan di tempat lain.

Pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Jafar Hafsah bersama Ketua Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhony Allen Marbun ke Singapura untuk menemui Nazaruddin.

Jafar Hafsah, Senin (6/6) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, menolak

menyebutkan lokasi pertemuannya dengan Nazaruddin di Singapura. Dia hanya

menegaskan, dalam pertemuan itu, Nazaruddin diketahui sedang sakit dan berjanji pulang ke Tanah Air jika selesai berobat.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menambahkan, tim yang dikirim

DPP Partai Demokrat ke Singapura hanya untuk berkomunikasi dengan Nazaruddin

untuk memastikan di mana dia berada, bagaimana kondisinya, dan apa yang akan dilakukan.

Tentang Mr A yang disebut Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan berniat mengganggu Partai Demokrat, Anas mengatakan, ”Tanyakan saja ke ahlinya, Pak Ramadhan.” Sutan Bhatoegana menambahkan, pernyataan tentang Mr A bukan pernyataan resmi Partai Demokrat.

”Suatu partai mau hancur atau jaya, itu urusan partai sendiri,” ucap Sutan. Sementara itu Ramadhan menegaskan, Mr A itu ada. Namun, siapa pun yang tidak

merasa sebagai Mr A dan tidak pernah beriktikad menghancurkan Partai Demokrat tidak perlu panik. (faj/lok/abk/nwo/bil)

Cetak.kompas.com

Selasa, & juni 2011

KORUPSI Ketua KPU Bengkulu Tersangka Korupsi Bengkulu, Kompas - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Dunan Herawan bersama Kepala Bagian Logistik KPU Ali Afni dan Bendahara KPU Wirin ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana Pemilihan Umum Gubernur Bengkulu 2010. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan Rp 1 miliar-Rp 1,5 miliar. Hal itu disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Agus Istiqlal, Senin (6/6). Menurut Agus, Dunan dijerat undang-undang korupsi karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dana perjalanan dinas. ”Memang belum ada jumlah pasti kerugian yang ditimbulkan sebab masih ada sejumlah kejanggalan yang sedang didalami,” katanya. Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Dunan Herawan mengaku belum tahu atas sangkaan apa ia dijadikan tersangka. Ia merasa sudah menjelaskan semuanya kepada jaksa. ”Selaku warga negara yang taat hukum, kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat dugaan korupsi dana Pemilu Gubernur Bengkulu mencapai miliaran rupiah. Ini di antaranya pengeluaran yang tidak disertai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 5,7 miliar. BPK juga menemukan kelebihan pengeluaran honorarium Panitia Pemungutan Suara dan pembelian alat tulis kantor sehingga terjadi pemborosan Rp 1,8 miliar. Dunan menjelaskan, semua rekomendasi BPK atas dugaan kerugian negara dalam dana Pemilu Gubernur di tingkat KPU kabupaten/kota sudah ditindaklanjuti sepenuhnya. ”Untuk KPU provinsi tidak ada yang harus ditindaklanjuti,” ujar Dunan. Selain menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi KPU, Kejati Bengkulu juga menetapkan tiga pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi berbeda. Kasus pertama adalah dugaan korupsi pengadaan peranti lunak Dinas Pendidikan Bengkulu yang merugikan negara Rp 1,2 miliar. Dalam kasus ini, dua pegawai Dinas Pendidikan dijadikan tersangka, yakni Ketua Panitia Lelang Pengadaan Peranti Lunak Edi Effendi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yuzendi. Kasus kedua adalah kasus dugaan korupsi dana konselor yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar. Kepala Badan Narkotika Provinsi Bengkulu Syamsu Ridwan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (adh)

Cetak.kompas.com Selasa, 7 Juni 2011

PEMBERANTASAN KORUPSI Serahkan Kasus Agusrin ke Pengadilan Lebih Tinggi Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa meminta semua pihak memercayakan penanganan perkara Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamudin ke pengadilan lebih tinggi, yaitu melalui proses kasasi di Mahkamah Agung. ”Kalau putusan itu salah atau keliru, tentu akan diperbaiki oleh proses selanjutnya,” kata Harifin di Jakarta, Senin (6/6). Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis adanya 12 kejanggalan pada vonis bebas Agusrin yang dikeluarkan majelis hakim yang diketuai Syarifuddin Umar pada 24 Mei. Kejanggalan itu antara lain pengabaian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap kasus serupa dengan terdakwa Chaeruddin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu) dan tak dipertimbangkannya keterangan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan kerugian negara sebesar Rp 21,3 miliar (Kompas, 6/6). Terkait dengan vonis bebas itu, Harifin mengungkapkan, pembebasan seorang terdakwa atau penjatuhan hukuman oleh hakim didasari keyakinan hakim dan fakta hukum yang diyakini. Putusan itu bisa diproses lebih lanjut oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali jika ada proses suap-menyuap. ”Kalau putusan itu karena mainmain, misalnya terima suap, itu bisa diintervensi atau diperiksa Komisi Yudisial,” kata Harifin. Sementara itu Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar mengungkapkan, pihaknya juga menerima pengaduan terkait dengan proses persidangan Agusrin. KY menerima pengaduan dari Andalas (Kabahill Centre) pada 24 Mei 2011. Persoalan yang diadukan adalah santernya isu bebas yang akan diterima Agusrin. Mereka juga mengadukan perilaku hakim di dalam persidangan. Menurut Asep, KY juga memproses dugaan tidak profesionalnya hakim ketika menangani perkara atau unprofessional conduct. KY juga akan mendalami temuan ICW terkait dengan 12 kejanggalan dalam putusan Agusrin. KY juga menyoroti tentang belum diserahkannya salinan putusan perkara Agusrin ke jaksa penuntut umum. Menurut Asep, MA bisa memperingatkan majelis hakim. Pasalnya, salinan putusan itu akan digunakan jaksa membuat memori kasasi. Agusrin menyampaikan, dirinya tak pernah melakukan perbuatan tercela seperti dituduhkan kepada dirinya. Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi Bengkulu 2006-2007 senilai Rp 21,3 miliar tidak layak dibawa ke pengadilan. ”Saya ke Jakarta mencari keadilan,” ujarnya. (ANA/ADH)

Cetak.kompas.com Selasa, 7 Juni 2011

POTENSI KORUPSI Dana Menganggur Jadi Ladang Korupsi Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meningkatkan pengawasan serta analisis terhadap pengelolaan dana-dana belum terpakai atau dana menganggur (idle fund) milik pemerintah daerah-pemerintah daerah. Ini

dilakukan menyusul terbongkarnya modus korupsi memanfaatkan dana menganggur oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Demikian dikemukakan Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, Senin (6/6) di Jakarta. ”PPATK, KPK, dan Bank Indonesia intensif melakukan kooordinasi serta sosialisasi pengelolaan dana-dana idle kepada pemda di seluruh Indonesia,” kata Subintoro. Subintoro mengakui, dana-dana menganggur milik pemda rawan diselewengkan. Kasus Pemkab Batu Bara adalah yang kedua. Sebelumnya pada 2009, kasus dengan modus serupa terjadi di salah satu pemda di Aceh dengan total dana Rp 220 miliar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, tiga orang telah dijadikan tersangka dalam kasus Pemkab Batu Bara, yakni Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Batu Bara Yos Rauke, Bendahara Umum Daerah Fadil Kurniawan, dan Komisaris Utama PT Pacific Fortune Management Rachman Hakim. Dalam kasus Pemkab Batu Bara, sekitar September 2010 Yos Rauke berkenalan dengan Itman Hari Basuki, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Bekasi. Saat itu Itman Hari Basuki menawarkan jasa perbankan dari Bank Mega berupa bunga yang lebih tinggi dari bank lain, yakni 7 persen per tiga bulan dalam bentuk deposito on call. Selanjutnya Yose dan Fadil menandatangani aplikasi pembukaan rekening di Bank Mega. Mereka menempatkan dana kas Pemkab Batu Bara yang sebelumnya disimpan di Bank Sumut sejumlah Rp 80 miliar. Sebagian besar dana milik Pemkab Batu Bara itu hilang dan tidak bisa ditarik kembali setelah disetorkan ke dua perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset, yaitu PT Pacific Fortune Management dan PT Noble Mandiri Invesment. Terdapat puluhan triliun rupiah dana milik pemda yang menganggur dan hanya disimpan di bank. Dana perimbangan yang ”menganggur” pun dimanfaatkan para oknum pejabat pemda dengan memutar uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Dana yang awalnya disepakati ditempatkan di deposito kemudian diputar di pasar modal karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar. (FAJ)

Tempointeraktif.com Selasa, 7 Juni 2011

Eks Direktur Pemasaran Peruri Dijerat Dua Pasal Korupsi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Akibat ikut menerima duit biaya operasional, Eks Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

dijerat dua pasal korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 7 Juni 2011. Jaksa Penuntut Umum Surma menjerat terdakwa pasal melawan hukum dan pasal

penyalahgunaan wewenang demi memperkaya diri sendiri dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Kedua dakwaan alternatif tersebut adalah Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UndangUndang Pemberantasan Korupsi (UU No.20 Tahun 2001) juncto Pasal 55 ayat 1 juncto 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU No. 20

Tahun 2001) juncto Pasal 55 ayat 1 juncto 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suparman didakwa menerima duit Rp 296,5 juta sepanjang 2003-2007 dalam status dana Biaya Operasional Direksi (Biopsi) Peruri. Padahal dana biopsi sepanjang 2003-

2007 menurut Jaksa Surma tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dana biopsi harusnya dibuat dengan pemerincian dan dimasukkan ke rekening Direktur Keuangan.

Direktur Utama Perum Peruri kala itu, Kusnan Martono, meneken surat edaran

penggunaan dana biopsi tanpa pemerincian kebutuhan. Aliran dana biopsi yang di luar pembukuan pada 2002-2007 digunakan untuk biaya tambahan gaji direksi, manajemen, dan pihak ketiga.

Dana biopsi ditransfer setiap bulan dua kali ke direksi Peruri melalui mekanisme gaji bulanan dan gaji tambahan (pertengahan bulan). Akibatnya, kerugian negara

berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencapai Rp 11,3 miliar dan US$ 2.500 selama empat tahun (2003-2007) Kasus dana biopsi telah menyeret lima tersangka dan satu di antaranya sudah

meninggal dunia. Tersangka yang sudah meninggal dunia adalah Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia Islamet, sementara empat yang lain adalah Suparman, Abu

Bakar Baay (Eks Direktur Produksi), Marlan Arief (Eks Direktur Logistik), dan Kusnan Martono ( Eks Direktur Utama).

DIANING SARI

Vivanews.com

Selasa, 7 Juni 2011 Ary Muladi Divonis Lima Tahun Penjara

Ary Muladi adalah terdakwa kasus percobaan penyuapan pimpinan KPK.

VIVAnews - Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi akhirnya menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider 6

bulan kepada Ary Muladi, terdakwa kasus percobaan penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terdakwa Ary Muladi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011.

Ary terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan pertama

yakni pasal 15 juncto pasal 5 ayat 1 huruf a. Sedangkan majelis hakim memutuskan

pada dakwaan kedua yakni pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, Ary Muladi terbukti beberapa kali

bertemu dengan Anggodo Widjojo, adik pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. Dalam pertemuan Anggodo meminta Ary Muladi mengurus kasus suap

pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dengan tersangka Anggoro. Ary Muladi menyanggupinya dengan membuat rincian uang yang akan diberikan

kepada penyidik dan pimpinan KPK. "Unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi," kata hakim.

Hal yang memberatkan adalah terdakwa menjadikan citra buruk penegak hukum, memperburuk nama baik KPK sebagai aparat penegak hukum dan serangkaian

kebohongan dengan menyebutkan nama Yulianto yang tak jelas keberadaannya. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dipenjara dan masih punya tanggungan keluarga.

Menanggapi putusan hakim, Ary Muladi dan kuasa hukumnya sepakat untuk pikirpikir. "Kami sepakat pikir-pikir yang mulia," kata Ary.

Hukuman yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan jaksa. Ary sebelumnya juga dituntut 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Sebelumnya, jaksa menilai Ary terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi kepada pimpinan KPK

dan sengaja menghalang-halangi penyidikan KPK. Pemufakatan jahat yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp5,15 miliar kepada pimpinan dan penyidik KPK.

Pemberian tersebut bermaksud agar KPK meringankan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melilit pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2007. (adi) • VIVAnews

Suarakarya-online.com Selasa, 7 Juni 2011

KASUS DUGAAN SUAP

MA Berhentikan Sementara Hakim Syarifuddin JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara

Syarifuddin Umar, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap Rp 250 juta dari Puguh

Wirawan (PW), kurator dalam kasus kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI).

Perbuatan Syarifuddin dinilai mencoreng nama dunia peradilan yang saat ini tengah dibenahi lembaga itu.

Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa kepada wartawan di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (6/6), menegaskan, MA tidak pernah menoleransi, apalagi

memberikan perlindungan kepada oknum pejabat serta pegawai pengadilan, seperti hakim ataupun panitera.

"Di tengah upaya MA melakukan pembenahan, ternyata masih ada oknum hakim yang melakukan tidakan memalukan dan tercela. Ini adalah pukulan berat bagi

lembaga peradilan. Karena itu, saya menandatangani SK Nomor 88 Keputusan Ketua MA/6/2011 dengan keputusan memberhentikan sementara Syarifuddin sejak 1 Juni 2011," ujar Harifin. Ia mengatakan, langkah yang dia ambil sesuai dengan Pasal 15 PP Nomor 26 Tahun

1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap Pejabat Negara, termasuk hakim.

Harifin juga mengakui, sudah banyak laporan yang masuk mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim Syarifuddin Umar. Sebelum ditangkap KPK,

menurutnya, MA sudah berencana memindahkan Syarifuddin ke luar Jakarta.

"Sudah ada rencana yang bersangkutan dipindahkan ke luar Jakarta. Rencananya ke

NTB, tapi karena sudah keburu seperti ini, itu bukan hanya keluar dari Jakarta. Tapi, harus keluar dari pengadilan," ujarnya menambahkan.

Terkait laporan yang diterima MA menyangkut perilaku Syarifuddin, Harifin

mengatakan, laporan yang masuk tersebut mengenai perilaku hakim Syarifuddin yang bersifat arogan. Saat memimpin sidang, katanya, Syarifuddin kerap

membentak-bentak pihak tertentu. Meskipun demikian, ia mengaku sudah menyampaikan teguran tertulis terkait perilaku seperti itu.

Ketika ditanya soal putusan itu karena desakan masyarakat, Harifin dengan tegas membantahnya. Menurut dia, MA mendapat informasi langsung dari Ketua KPK

Busyro Muqoddas mengenai penangkapan hakim itu. Karena itu, dirinya memiliki landasan kuat untuk secepatnya mengambil keputusan.

Meski demikian, ia menyatakan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

"Tindakan saya harus sesuai ketentuan. Asas praduga tidak bersalah juga dijunjung tinggi dalam menindak hakim nakal. Bagaimanapun, MA harus memberikan contoh menindak orang itu harus sesuai koridor hukum, nggak boleh dengan sangkaan. Sebab, MA puncak peradilan hukum dan keadilan di Indonesia," katanya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan memecat secara permanen Syarifuddin jika dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan. Tetapi, untuk saat ini, katanya,

Syarifuddin hanya bersifat nonaktif, penghapusan remunerasi dan hanya mendapat 50 persen gaji pokok.

Selain itu, Harifin juga berjanji akan mengevaluasi terhadap pimpinan hakim

Syarifuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kami juga pasti akan mengevaluasi terhadap Ketua PN Jakpus Syahrial Sidik. Pimpinan di Jakarta tidak boleh lama.

Evaluasi ini juga penting, apalagi dengan adanya kejadian seperti ini," katanya. (Sugandi)

korantempo.com

Selasa, 7 Juni 2011

Kasus Suap Wisma Atlet, Ditemukan 13 Transaksi Mencurigakan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, menyatakan ada 13 laporan transaksi mencurigakan berkaitan dengan dugaan suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Transaksi perorangan dan

perusahaan itu tersebar di delapan bank. "Nilai transaksi perorangan paling tinggi Rp 2,5 miliar, sedangkan transaksi

perusahaan mencapai Rp 4 miliar," ungkap Subintoro, Direktur Pengawasan dan

Kepatuhan Pusat Pelaporan, kemarin. Dia menolak menjelaskan nilai transaksi dan ciri-ciri pemilik rekening. "Yang jelas, bank itu memiliki aset tinggi," katanya.

Ketika ditanya apakah rekening atas nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin merupakan satu dari 13 rekening, Subintoro tidak membantah

maupun mengiyakan. "Karena kajian masih berjalan, tidak tertutup kemungkinan ada," ujarnya.

Kasus dugaan suap wisma atlet mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi

menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur PT

Duta Graha Indah M. El Idris, dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.

Nama Nazaruddin terseret dalam pusaran kasus ini karena pengakuan Rosalina

kepada penyidik yang belakangan keterangan itu dicabut. Pria 33 tahun ini juga diduga menebar uang ke Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M.

Gaffar. KPK akan memanggil Nazaruddin. Namun, yang bersangkutan keburu kabur ke Singapura.

Upaya memulangkan Nazaruddin tengah ditempuh oleh Partai Demokrat. Akan tetapi, tiga petinggi Demokrat gagal membujuk pulang pria 33 tahun tersebut. Mereka adalah Sutan Bhatoegana, Johny Allen Marbun, dan Ja'far Hafsah.

Menurut Sutan, tim berangkat Jumat pekan lalu dan kembali ke Jakarta keesokan

harinya. Pertemuan dengan Nazaruddin berlangsung pada 3 Juni di sebuah hotel.

“Dia minta alamat dan nama rumah sakit serta dokternya di Singapura dirahasiakan. Ini, kan, privasi,” kata Sutan menirukan ucapan Nazaruddin.

Sutan menambahkan, Nazaruddin berjanji pulang ke Tanah Air kalau sudah sembuh. Nazaruddin mengaku terkena serangan jantung dan berat badannya turun sejak hengkang ke Singapura pada 23 Mei lalu.

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, mengatakan penyidik sudah menyiapkan draf surat panggilan Nazaruddin sebagai saksi kasus proyek wisma atlet senilai Rp 191 miliar. Surat itu belum dilayangkan. "Ini masalah waktu,” kata dia sembari menambahkan bahwa agenda pemeriksaan Nazaruddin sedang disusun.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, menilai langkah KPK

memanggil Nazaruddin masih sebatas rencana. "Dari dulu bilangnya mau panggil,"

ujar dia. Di sisi lain, Saan mengatakan Demokrat tak menjamin Nazaruddin akan hadir jika dipanggil KPK. Partainya hanya akan mendorong agar dia mau hadir.

MUNAWWAROH | RUSMAN P | FEBRIYAN | ANANDA BADUDU | EVANA DEWI | JOBPIE S

Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.