Clipping Service Anti Money Laundering 15 Juni 2011
Indeks 1. Ada Ribuan Rekening Tak Wajar 2. Korupsi Di Departemen Sosial Bachtiar Chamsyah ungkap peran Amrun Daulay 3. Korupsi Alat Kesehatan 7 Politikus Terserat 4. Rekanan Bachtiar Tolak Dituntut 6 Tahun 5. Keterangan Puguh Syarifuddin Diberi Uang Terimakasih Inisiator penyogokan belum terungkap
6. Suap PLTS di Kemenakertrans
KPK panggil Dirut PT Mahkota Negara
7. Pelarian
KPK Telah Terima Laporan PPATK Cetak.kompas.com
Rabu, 15 Juni 2011 Ada Ribuan Rekening Tak Wajar Jakarta, Kompas - Kementerian Dalam Negeri menerima laporan adanya lebih dari 2.000 rekening mencurigakan milik pimpinan daerah se-Indonesia. Rekening itu tak hanya dimiliki kepala daerah, tetapi juga pejabat daerah lainnya.
Temuan itu dijelaskan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai Seminar Antikorupsi yang digelar Transparency International (TI) Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (14/6) di Jakarta. Kementerian Dalam Negeri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera memeriksa rekening yang diduga tak wajar itu. ”Rekening itu dimiliki pimpinan daerah, tak hanya kepala daerah, tetapi juga bendahara daerah, pimpinan proyek, dan pejabat lain. Rata-rata ada empat rekening pejabat bermasalah di setiap provinsi,” katanya. Rekening mencurigakan itu ditemukan di tingkat pejabat provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, Gamawan tidak mau menjelaskan provinsi mana saja yang menonjol ditemukan rekening mencurigakannya. Gamawan mengakui, terjadinya dugaan korupsi di daerah disebabkan sejumlah faktor, seperti biaya pemilihan kepala daerah yang tinggi, pemberian otonomi yang sedemikian luas tanpa kemampuan manajerial yang baik, distribusi keuangan dari pusat ke daerah yang semakin besar, semakin efektifnya pengawasan oleh BPK, dan pemantauan masyarakat yang menekan penegak hukum agar bergerak memberantas korupsi. Pejabat bermasalah Gamawan juga menambahkan, sejak tahun 2004, sekitar 160 kepala daerah dan mantan kepala daerah menjadi tersangka atau dipidana dalam pelbagai perkara korupsi. ”Padahal, secara keseluruhan ada 524 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebanyak 160 orang yang bermasalah itu berarti sekitar 30 persen dari total kepala daerah. Saat ini masalah korupsi kepala daerah terus berlanjut. Setiap bulan rata-rata satu kepala daerah aktif terkena kasus korupsi,” kata Gamawan lagi. Ia menambahkan pula, ada 18 modus korupsi yang umum terjadi dalam kepemimpinan di daerah. Salah satunya adalah korupsi dengan memberikan imbalan konsesi bagi pengusaha. Salah satu upaya memberantas korupsi di daerah adalah dengan memperbaiki sistem keuangan. Gamawan menjelaskan, saat ini di tingkat provinsi direkrut sekitar 40 akuntan untuk membantu manajemen keuangan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong untuk memanfaatkan tenaga ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu mereka mencegah terjadinya kebocoran keuangan.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Natalia Subagio meminta pemerintah serius menjalankan agenda pemberantasan korupsi. TI Indonesia menghargai ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Namun, hal itu tak cukup dan perlu tindakan nyata. (ONG)
Cetak.kompas.com
Rabu, 15 Juni 2011
KORUPSI DI DEPARTEMEN SOSIAL Bachtiar Chamsyah Ungkap Peran Amrun Daulay Jakarta, Kompas - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, yang kini mendekam di penjara karena korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor, mengungkap peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Amrun Daulay dalam kasus tersebut. Bachtiar yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/6), mengatakan Amrun yang mengusulkan penunjukan langsung pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Kementerian Sosial. Amrun, yang kini menjadi anggota Komisi VIII DPR, sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Bachtiar saat itu menjadi atasan Amrun. Seusai diperiksa KPK, Bachtiar mengatakan, dia hanya mengulang kembali penjelasan yang dilakukannya saat diperiksa sebagai tersangka. ”Pemeriksaan biasa. Saya mengulang kembali penjelasan bagaimana proses penunjukan langsung itu. Dulu kan Beliau (Amrun) menjabat dirjen. Itu usul dia, ada surat dari Pak Amrun,” kata Bachtiar. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK telah menetapkan Amrun sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor tahun 2004-2006 di Departemen Sosial. Kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 20 miliar lebih. Total kerugian negara pengadaan sapi pada tahun 2004 adalah sekitar Rp 1,9 miliar KPK telah memeriksa Amrun pada April lalu. KPK juga telah meminta Amrun dicegah ke luar negeri. Menurut Johan, rencananya, KPK kembali memanggil dan memeriksa
Amrun pekan depan. ”Kemungkinan dia kembali kami periksa pada pekan depan, di atas tanggal 20 Juni,” kata Johan. Bachtiar telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum 1 tahun delapan bulan pada Maret lalu. Bachtiar menyetujui penunjukan langsung PT Lasindo milik Musfar Aziz untuk pengadaan mesin jahit. Menurut Bachtiar, peran Amrun dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor tersebut adalah mengusulkan penunjukan langsung. Dalam pemeriksaan di KPK, Bachtiar mengatakan bahwa penyidik meminta mengecek kembali surat-menyurat yang berhubungan dengan pengadaan tersebut. (BIL)
Epaper.korantempo.com Rabu, 15 Juni 2011
KORUPSI ALAT KESEHATAN 7 POLITIKUS TERSERET JAKARTA, Satu lagi kasus suap yang meli batkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkuak. Tujuh anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-
2009 terseret kasus korupsi pengadaan alat rumah sakit untuk penanggulangan flu burung.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin, Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ngatiyo Ngayoko bersaksi, ada anggota Panitia Anggaran DPR menerima kaveling tanah dari eks Sekretaris
Kementerian Pemu da dan Olahraga Soetedjo Yuwono. Anggota Dewan itu juga dituding menerima cek bernilai lebih dari Rp 1,6 miliar.
Menurut jaksa penuntut, Moch Rum, uang suap mengalir dari PT Bersaudara, perusahaan yang ditunjuk Kementerian Koordinator Kesejahteraan untuk
melaksanakan proyek bernilai Rp 98,6 miliar itu. Empat di antara tujuh politikus
yang bisa dihubungi membantah menerima suap. Toh, dalam proyek pada 2007 itu,
negara telanjur merugi sekitar Rp 36,3 miliar. D SARI | ISMA S | PUTI N | RUSMAN P | JAJANG
Epaper.korantempo.com Rabu, 15 Juni 2011
Rekanan Bachtiar Tolak Dituntut 6 Tahun Terdakwa rekanan Kementerian Sosial dalam pengadaan sarung pada 2006-2008, Cep Ruhyat, menolak dituntut hukuman penjara lebih tinggi ketimbang bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
“Bachtiar Chamsyah dituntut 3 tahun, enggak adil jika saya dituntut 6 tahun
penjara,”kata dia ketika membacakan pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Direktur PT Dinar Semesta ini juga dituntut denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 10,8 miliar dalam sebulan setelah vonis berkekuatan
hukum tetap atau penjara 3 tahun. Sedangkan Bachtiar, sebagai pembuat kebijakan kala itu, divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta dalam perkara korupsi proyek pengadaan sarung, mesin jahit, serta impor sapi.
Cep memohon kepada hakim agar dihukum serendahrendahnya karena, menurut Cep, dia tak tahu telah berbuat salah. Menurut dia, tak ada keluhan selama memasok sarung.“Tahu-tahu saya digerebek KPK, disaksikan orang banyak lagi,”ucapnya. Pria
ini pun ingin posisinya sebagai kepala keluarga dan pemilik perusahaan dengan 100 pekerja dijadikan pertimbangan.
Ia mengakui menggunakan nama perusahaan lain. Tapi itu atas perintah
Kementerian Sosial. Perusahaan-perusahaan yang “dipinjam” antara lain PT
Gelombang Citra Buana, PT Bursok Ronggur Sakti, PT Gortum, PT Talenta Nugraha Mandiri, PT Berlian Tigris Abasi, dan dan PT Uli Manru Primadona.
Jaksa memasukkan “peminjaman nama” itu sebagai pertimbangan memberatkan karena bertentangan dengan dasar dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jaksa Malino Planduk berpendapat, Cep terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1, yakni
menguntungkan diri sendiri atau korporasi dengan memanfaatkan jabatan negara yang dapat menyebabkan kerugian negara.
Setelah diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin, Bachtiar
mengatakan politikus Partai Demokrat, Amrun Daulay, bertanggung jawab atas
penunjukan langsung dalam pengadaan sapi impor dan mesin jahit pada 2004-2006 itu. Kala itu Amrun adalah Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Ia menyerahkan surat penunjukan langsung perusahaan kepada Bachtiar. “Kalau Dirjen buat surat, menterinya harus setuju,” katanya. ● DIANING SARI |
RUSMAN PARAQBUEQ
Epaper.korantempo.com Rabu, 15 Juni 2011
KETERANGAN PUGUH Syarifuddin Diberi Uang Terima Kasih Inisiator penyogokan belum terungkap. Kurator PT Sky Camping Indonesia, Puguh Wirawan, mengakui duit Rp 250 juta yang diberikan kepada hakim kepailitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, adalah tanda terima kasih.
“Dari penjelasan Pak Puguh, itu fee dari kurator Pak Puguh dan teman-temannya (kepada Syarifuddin),” kata pengacara Puguh, Sheila Salomo, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin, seusai pemeriksaan kliennya. Menurut dia, fee tersebut diperoleh dari hasil penjualan aset PT Sky Camping.
Sedangkan teman yang dimaksudkan oleh Puguh adalah dua kurator untuk kepailitan PT Sky Camping. Sheila menjelaskan, pemberian tanda terima kasih tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan hakim pengawas.
Namun ia menolak menjelaskan siapa inisiator penyuapan itu. “Saya no comment
dulu, ya. Pemeriksaannya belum sampai ke sana.” Puguh ditangkap KPK pada 1 Juni
lalu setelah memberikan uang yang diduga sogokan kepada Syarifuddin di kediaman hakim itu di Sunter Agung, Jakarta Utara. Syarifuddin juga dicokok di rumahnya. KPK menyita duit asing bernilai sekitar Rp 2 miliar lebih di kediaman bekas hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan, itu. Keduanya lantas ditetapkan sebagai tersangka suap dalam upaya memuluskan penjualan aset perusahaan garmen tersebut.
Aset itu berupa dua bidang tanah di Bekasi, masing-masing senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar.
Sheila menuturkan, dua bidang tanah milik PT Sky Camping sudah dijual. Dari hasil penjualan itu, satu bidang tanah dijaminkan di Bank BNI, sedangkan satu lagi masuk boedel pailit.
Sheila juga mengaku tak tahu siapa pembeli aset. Kemarin Puguh diperiksa sebagai saksi untuk Syarifuddin, sekaligus mencocokkan rekaman suara yang diperoleh KPK. Saksi lainnya adalah pengacara senior Otto
Hasibuan, karyawan BNI Johansyah, Surosoh Suhami (pegawai swasta), serta Royandi. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., juga menyatakan Otto diperiksa sebagai saksi penyuapan hakim.
Namun Otto menolak berkomentar mengenai pemeriksaannya. “Tak ada apaapa,“ kata Otto. Shela tak berterus terang soal kaitan Otto dengan kliennya dan Syarifuddin. “Nanti dilihat dulu berkasnya,“ucapnya.
Tempo memperoleh informasi bahwa Otto diduga pernah membeli aset non-boedel (tidak pailit) milik perusahaan garmen PT Sky Camping berupa lahan di Bekasi pada tahun yang sama.
Sebelumnya, Syarifuddin meminta penyidik KPK menghentikan pemeriksaan. Ia mengaku keberatan karena ada salah satu penyidik yang dianggap berpihak
kepada kurator yang digantikan Puguh. Namun Syarifuddin tak menyebutkan nama
penyidik itu.“Karena ada gangguan yang sangat memojokkan saya,“ katanya setelah diperiksa dua hari lalu.
RUSMAN PARAQBUEQ | PURWANTO Detik.com
Rabu, 15 Juni 2011 Suap PLTS di Kemenakertrans
KPK Panggil Dirut PT Mahkota Negara Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan
terkait kasus pengadaan PLTS di Kemenakertrans pada tahun 2007. KPK memanggil Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Matondang sebagai saksi untuk tersangka Timas Ginting.
"Marisi Matondang dipanggil sebagai saksi kasus PLTS Kemenakertrans, peranannya sebagai Direktur Utama PT Mahkota Negara," tutur jubir KPK Johan Budi SP saat dihubungi, Rabu (15/6/2011).
Namun sampai pukul 10.41 WIB, Marisi belum datang di kantor KPK. Pihak KPK juga belum menjelaskan kaitan PT Mahkota Negara dalam kasus ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Mahkota Negara diduga kuat berperan
dalam pemenangan PT Alfindo Nuratama Perkasa dalam tender pembangunan PLTS di Kemenakertrans.
Yang menarik, sejumlah saham PT Mahkota Negara pernah dimiliki oleh mantan
Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nah, istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni diduga kuat terlibat dalam kasus ini dan pernah dipanggil oleh KPK.
Namun Neneng tidak memenuhi panggilan tanpa menyertakan alasan yang jelas. Dalam kasus yang sama, hari ini penyidik KPK memanggil Mindo Rosalina Manulang. Perempuan yang pernah mengaku sebagai bawahan dari Nazaruddin ini juga
diperiksa sebagai saksi untuk pejabat pembuat akta di Kemenakertrans, Timas Ginting.
(fjr/rdf) Kompas.com
Selasa, 14 Juni 2011 Pelarian KPK Telah Terima Laporan PPATK
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan, pihaknya telah menerima sebagian laporan Pusat Pelaporan
Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal 13 transaksi mencurigakan terkait
kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Busyro, laporan tersebut akan dipelajari penyidik KPK terlebih dahulu.
"Sudah kami terima sebagian, tapi belum seluruhnya. Detailnya seperti apa, kita
belum melihatnya. Biarkan penyidik dulu yang mempelajarinya," kata Busyro, Selasa (14/6/2011) di Jakarta.
Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan, pihaknya akan menelusuri 13 transaksi
mencurigakan yang ditemukan pekan lalu terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.
Pekan lalu, Senin (6/6/2011), Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro,
menyiratkan bahwa salah satu dari 13 transaksi mencurigakan tersebut berupa aliran dana yang masuk ke rekening mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M
Nazaruddin. Anggota Komisi VII DPR itu kini menjadi saksi dalam perkara yang tengah ditangani KPK.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin pada Senin (13/6/2011).
Namun dia mangkir tanpa informasi dan konfirmasi. Politikus Partai Demokrat itu kini tengah berada di Singapura untuk berobat.
Atas mangkirnya Nazaruddin pada pemanggilan pertama, KPK menjadwalkan
pemanggilan kedua untuk diperiksa pada Kamis (16/6/2011). Surat pemanggilan
kedua tersebut telah dikirim KPK ke rumah Nazaruddin, ke kantornya di DPR, dan melalui Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya belum mengetahui keberadaan
Nazaruddin dan belum mendapat informasi terkait kehadiran atau ketidakhadiran Nazaruddin.
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
