Clipping Service Anti Money Laundering 24 Juni 2011
Indeks 1. Periksa Rekening Pejabat 2. Narkotika Bandar kelas kakap dituntut hukuman seumur hidup 3. Jadi Terdakwa, Ketua KPU Mamuju Dinonaktifkan 4. Rosa Dicecar Soal Dua Rekening Banknya
Cetak.kompas.com
Jumat, 24 Juni 2011
Periksa Rekening Pejabat Jakarta, Kompas - Kementerian Dalam Negeri segera menerjunkan tim dari inspektorat untuk memeriksa rekening dan transaksi ilegal milik para pejabat di daerah. Tindakan itu dilakukan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan data dari sekitar 2.300 transaksi gelap yang ditemukan. ”Setelah data transaksi ilegal diberikan PPATK, kami akan mempelajari dan memilah mana yang prioritas. Kalau ada unsur pidana seperti mencairkan dan menyimpan DAU/DAK (dana alokasi umum/dana alokasi khusus) dalam rekening pribadi, kami bisa menurunkan inspektorat untuk memeriksa,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Batam, Kamis (23/6).
Jika terindikasi korupsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan penyelidikan kepada kepolisian atau kejaksaan. Namun, jika transaksi mencurigakan akibat kesalahan administrasi, Kemendagri menurunkan tim untuk pembinaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, Kemendagri adalah koordinator pembina otonomi daerah, termasuk untuk masalah keuangan daerah. Berbagai kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah harus diperbaiki. Karena itu, koordinasi dengan PPATK dilakukan untuk pembinaan, bukan untuk penyelidikan atau penyidikan. Dari data transaksi ilegal yang disampaikan PPATK, pemilahan akan dilakukan menurut besaran transaksi. Kemendagri akan menangani dan memeriksa transaksi ilegal dengan jumlah besar. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki pada Kamis di Jakarta mengatakan, PPATK harus mengawasi perkembangan penanganan laporan hasil analisis (LHA) terkait dengan transaksi mencurigakan oleh penegak hukum. Jika penegak hukum tak serius menangani dan mengusut transaksi mencurigakan, PPATK sebaiknya melaporkan kepada Presiden dan DPR. Dengan demikian, PPATK mendapat dukungan politis untuk mempertanyakan penanganan dugaan kasus pencucian uang. Jika penegak hukum tidak serius mengusut transaksi mencurigakan, kata Teten, PPATK perlu berkoordinasi dengan Presiden dan DPR untuk mendapat dukungan politis. Teten menambahkan, pengawasan ketat terhadap penanganan LHA juga penting agar LHA tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum penegak hukum. ”LHA dapat saja disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk memeras atau ’bermain mata’ dengan orang yang memiliki transaksi mencurigakan,” katanya. Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, LHA antara lain diserahkan kepada Polri, Kejaksaan, dan KPK. Dalam memberikan LHA kepada penegak hukum, PPATK memiliki kewenangan untuk bertanya, meminta masukan, dan meminta digelar perkara kepada penegak hukum. Namun, ia mengakui hal itu masih kurang optimal. (INA/FER)
Suarakarya-online.com Jumat, 24 Juni 2011 NARKOTIKA
Bandar Kelas Kakap Dituntut Hukuman Seumur Hidup
JAKARTA (Suara Karya): Produsen narkotika sekaligus bandar kelas kakap, Efendi Halim alias Alai, dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh JPU Joko Bhakti, Gozali dan Pradana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, kemarin.
Selain itu, pemilik home industri narkotika yang berpindah-pindah tempat tersebut juga dikenai denda Rp 2 miliar. Jika tidak mampu membayar, Alai diharuskan menjalani hukuman selama enam bulan. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memproduksi narkotika
kemudian mendistribusikannya secara ilegal," demikian jaksa dalam requisitornya.
Barang bukti kejahatan terdakwa berupa sabu-sabu sekitar 20 kilogram dan bahan
baku narkotika yang keseluruhannya bernilai puluhan miliar rupiah, dirampas untuk kemudian dimusnahkan.
Meski tuntutan sudah berat, seorang pengunjung sidang yang juga aktivis
antimadat, Sudiman S, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan jaksa itu. "Seharusnya terdakwa dituntut mati. Sebab, dia bukan kali ini saja melakukan kejahatan serupa, tetapi sudah berulangkali berpindah-pindah tempat," ujar Sudiman.
Menurutnya, pidana mati menjadi tepat dijatuhkan kepada terdakwa dengan
pertimbangan betapa dahsyatnya kerusakan yang timbul jika sempat dikonsumsi secara ilegal narkotika seberat 20 kilogram itu.
"Dua puluh kilogram itu sudah lebih dari cukup membuat teler ribuan orang. Hal-hal semacam ini yang kurang dipertimbangkan jaksa dan hakim dalam menangani kasus-kasus narkotika," tutur Sudiman.
Selain Alai, bandar narkotika Lie Hendry juga divonis ringan oleh majelis hakim PN
Jakarta Utara pimpinan Osmar Simanjuntak. Setelah dituntut jaksa rendah pula, 12 tahun penjara, majelis hakim selanjutnya hanya memvonisnya 8 tahun 2 bulan
penjara ditambah denda Rp 1 miliar atau menjalani kurungan selama enam bulan.
Ketua Majelis Hakim Osmar Simanjuntak yang berusaha dikonfirmasi soal tudingan
dirinya menerima suap terkait putusan rendah itu, kemarin, menolak memberi penjelasan.
"Kalau jaksa dan hakim masih suka bermain-main pada perkara narkotika, pelakupelaku kejahatan narkotika tidak akan jera. Mereka akan terus mengulangi
perbuatannya. Bahkan di dalam penjara sekalipun terdakwa atau narapidana akan berbisnis barang haram," kata Sudiman.
Dalam kondisi seperti ini, Sudiman mengimbau Komisi Yudisial (KY) dan Komisi
Kejaksaan (Komjak) agar melakukan pemantauan atas persidangan kasus-kasus narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan internasional. (Wilmar P)
Mediaindonesia.com Jumat, 24 Juni 2011
Jadi Terdakwa, Ketua KPU Mamuju Dinonaktifkan MAMUJU--MICOM: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi
Barat, Usman dinonaktifkan sementara dari jabatannya terhitung mulai 24 Juni 2011 karena menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi.
"Ketua KPU Mamuju kini menjadi terdakwa dan menjalani proses sidang atas dugaan
kasus korupsi itu di Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga KPU Sulbar menonaktifkan sesuai aturan yang berlaku," kata Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nahar Nasada di Mamuju, Kamis (23/6). Usman menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi perjalanan dinas yang diduga
merugikan keuangan negara melalui APBD Mamuju Tahun 2011 sekitar Rp22 miliar. ketua KPU Mamuju dinonaktifkan hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Kalau terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan divonis, maka kemungkinan Ketua KPU Mamuju akan dinonaktifkan selamanya, tetapi kalau tidak terbukti dan
dinyatakan bebas dari tuntutan jaksa, maka jabatannya akan dikembalikan," katanya. pekan depan vonis PN Mamuju akan dijatuhkan kepada Ketua KPU Mamuju. "Tetapi
kami berharap Ketua KPU Mamuju dapat divonis bebas agar dapat kembali bertugas dengan baik menyelenggarakan pemilihan gubernur Sulbar yang digelar pada 10 Oktober 2011 atau tinggal empat bulan lagi," katanya. (Ant/OL-5)
Vivanews.com Kamis, 23 Juni 2011 Rosa Dicecar Soal Dua Rekening Banknya
"Besok sudah P21, setelah itu berkas masuk ke penuntutan."
VIVAnews - Pemeriksaan berkas perkara terhadap tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, sudah hampir rampung. Dalam pemeriksaan terakhir, Rosa dicecar mengenai dua rekening tabungannya.
"Pertanyaan tadi cuma rekening Rosa di Mandiri dan BRI," kata pengacara Rosa, Djufri Taufik, usai mendampingi kliennya diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.
Rekening di Bank Mandiri selama ini digunakan untuk menampung gaji. Sementara rekening BRI untuk menampung uang hasil penjualan aset usaha milik kliennya.
Sementara itu, Rosa usai diperiksa menyatakan penyidikan terhadap dirinya sudah dalam tahap akhir. "Besok sudah P21," ujar Rosa usai diperiksa.
Djufri menambahkan, kliennya kemungkinan akan mulai menjalani persidangan pada akhir Juli. "Besok sudah P21, setelah itu berkas masuk ke penuntutan. Kemungkinan memasuki persidangan pada akhir Juli 2011," kata Djufri.
Rosa adalah tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games. Dia diduga bersama dengan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah, Muhammad El Idris, menyuap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram.
Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Namun, Nazaruddin membantahnya. (umi)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
