Clipping Service Anti Money Laundering 16 Juni 2011
Indeks 1. Kasus Kedua Bagi Mindo 2. Korupsi Empat anggota DPRD Kota Madiun divonis 1 tahun 3. Dugaan Suap Rosalina akhirnya mengaku kenal Nazaruddin 4. Suap DGS BI Agus Condro divonis 1 tahun 3 bulan penjara
5. Skandal
Proyek
di
Dua
Departemen
M.
Nasir,
Komisaris
Bermasalah
6. Korupsi PLTS Kemenakertrans Rosa dikonfrontir dengan Dirut PT Alfindo & Dirut PT Mahkota Negara
Cetak.kompas.com
Kamis, 16 Juni 2011
Kasus Kedua bagi Mindo
Jakarta, Kompas - Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus suap dalam proyek
pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Rabu (15/6), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya.
Dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diduga terjadi pada 2008. Perkara
sebelumnya yang menyeret Mindo terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dugaan korupsi proyek PLTS juga menyeret Neneng Sri Wahyuni, istri mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun, saat dipanggil KPK, pekan lalu, untuk diperiksa sebagai saksi, Neneng tak hadir.
Dalam kasus suap proyek wisma atlet, Mindo yang berstatus sebagai tersangka dikaitkan dengan Nazaruddin. Ia adalah Direktur Pemasaran PT Anak Negeri.
Nazaruddin adalah pendiri perusahaan itu. Namun, keduanya menyatakan tak saling mengenal.
”Mindo Rosalina kami periksa sebagai saksi untuk tersangka TG dalam kaitan
pengadaan PLTS di Depnakertrans. Posisinya adalah terafiliasi dengan perusahaan
yang mendapatkan subkontrak, hampir sama dengan Neneng Sri Wahyuni,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Rabu.
Tender pengadaan PLTS di Depnakertrans dimenangi PT Alfindo Nuratama Perkasa
dengan nilai Rp 8,7 miliar. Namun, PT Alfindo menyubkontrakkan proyek itu kepada PT Sunday Indonesia dengan nilai Rp 5,3 miliar. Pekerjaan subkontrak inilah yang diduga merugikan negara.
KPK, Rabu, juga memeriksa Marisi Matondang. Johan menjelaskan, KPK menjemput paksa Marisi di Medan karena setelah dua kali dipanggil ia tak datang.
Marisi merupakan pemilik PT Mahkota Negara yang juga pernah dimiliki Nazaruddin. Johan tak bisa menjelaskan peran Marisi dalam pengadaan PLTS di Depnakertrans.
KPK juga belum memeriksa pemilik dan direksi PT Sunday. Dalam kasus ini KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Depnakertrans Timas Ginting. Marisi tak mengaku memiliki PT Mahkota. Padahal, dalam jadwal pemanggilan oleh KPK disebutkan Marisi menjabat Direktur Utama PT Mahkota. Dia diduga mengatur kemenangan PT Alfindo dengan mengikutkan dua perusahaan lain, PT Anugerah Nusantara dan PT Taruna Bakti, untuk membuat kesan tender diikuti banyak perusahaan.
Suap wisma atlet Terkait dengan penyidikan kasus suap proyek wisma atlet, menurut Johan, dalam
waktu dekat KPK akan meningkatkan statusnya ke penuntutan. Dua tersangka dalam kasus ini, Mindo Rosalina dan Mohammad El Idris, akan diserahkan ke penuntutan. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana, Rabu, memastikan, Nazaruddin Kamis ini tak akan hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi proyek pembangunan wisma atlet. Namun, pengacaranya akan menyerahkan surat keterangan sakit dari Singapura. (bil/nta/fer)
Cetak.kompas.com
Kamis, 16 Juni 2011
KORUPSI 4 Anggota DPRD Kota Madiun Divonis 1 Tahun Madiun, Kompas - Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun,
Jawa Timur, periode 1999-2004, Rabu (15/6), dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun. Mereka dinyatakan secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana operasional yang merugikan keuangan negara Rp 1,5 miliar.
Selain menjatuhkan hukuman kurungan, majelis hakim yang dipimpin Nanik
Handayani juga menjatuhkan hukuman denda masing-masing Rp 50 juta kepada terdakwa Djoko Santoso, Sony Sunarso, Hidang Jati, dan Haryo Indro Cahyono.
Apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda, hukuman akan diganti dengan hukuman kurungan selama dua bulan.
Tidak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa kewajiban membayar uang pengganti atas uang negara yang sudah mereka salah gunakan selama ini. Besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh
terdakwa Djoko Rp 115 juta, Sony Rp 113 juta, Hidang Rp 97 juta, dan Haryo Rp 97 juta.
Menurut hakim, para terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer, tetapi mereka terbukti melanggar dakwaan subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Huruf B
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sesuai dengan pasal tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menerima anggaran Dewan yang bersumber dari APBD Kota Madiun, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Mereka tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan anggaran.
Menanggapi putusan hakim, para terdakwa keberatan. Mereka beranggapan
keputusan tidak adil karena para terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.
”Seharusnya bukan kami yang disalahkan, tapi yang memberikan perintah, yakni Wali Kota,” kata Hidang Jati. (NIK)
Suarakarya-online.com Kamis, 16 Juni 2011 DUGAAN SUAP
Rosalina Akhirnya Mengaku Kenal Nazaruddin JAKARTA (Suara Karya): Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mindo Rosalina Manulang kembali diperiksa penyidik KPK. Dalam pemeriksaan Rabu (15/6) kemarin, Rosa diperiksa dalam kasus dugaan
korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Menurut kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik, mantan direksi di PT Anak Negeri itu
mengenal Neneng Sriwahyuni, istri Nazaruddin. Pengetahuan Rosa tentang Neneng, menurut Djufri, sangat dimaklumi mengingat hubungan kerja Rosa dengan Nazaruddin di PT Anak Negeri.
"Dia tahu Neneng, tetapi tidak dekat. Hubungannya dalam kapasitas atasan dan bawahan. Sebab, suami Neneng mantan atasannya," kata Djufri.
Itu merupakan pengakuan pertama pihak Rosa ihwal hubungannya dengan
Nazaruddin. Sebelum ini, dia selalu membantah mengenal Nazaruddin, meski sempat pula dia mengaku mengenalnya.
Sebenarnya, pemeriksaan Neneng sudah dijadwalkan penyidik KPK. Namun dia tidak memenuhi panggilan minggu lalu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berjanji memanggil paksa Nazaruddin apabila pemanggilan ketiga tetap tak dipenuhi.
Rencana pemanggilan paksa itu terkait dua kasus yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu, yakni kasus dugaan suap dalam proyek
pembangunan wisma atlet di Palembang dan dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kemendiknas pada tahun anggaran 2007.
"KPK juga sedang mempertimbangkan melakukan penjemputan ke Singapura setelah pemanggilan kedua dilakukan dan tidak ada hasilnya," ujar Busyro usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR.
Dia mengakui, KPK sudah melakukan upaya maksimal untuk menghadirkan Nazaruddin dalam pemanggilan kedua. Upaya tersebut ditempuh dengan
mengirimkan surat panggilan yang ditujukan ke berbagai alamat, yaitu ke kediaman Nazaruddin di Jakarta, ke Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan ke Setjen DPR.
Bahkan KPK sudah mengirim petugas ke Singapura untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang tempat Nazaruddin bermukim di negeri itu. "Informan sementara kan menyatakan Nazaruddin di Singapura. Tapi kita nggak tahu persisnya (tempat tinggal Nazaruddin)," ujar Busyro.
Terkait kabar bahwa pengacara Nazaruddin akan menyerahkan surat keterangan
dokter ihwal kondisi kliennya, Kamis ini, Busyro mengatakan, KPK tidak serta-merta menerima dan mengakui surat itu. Pasalnya, dalam bekerja, KPK melihat semua
berdasarkan fakta. Karena itu, pengiriman surat itu harus diteliti kebenarannya.
Dalam kesempatan terpisah, salah seorang yang diutus Partai Demokrat menemui Nazaruddin di Singapura, Sutan Bhatoegana, mengatakan, Nazaruddin mengaku
akan menyerahkan surat keterangan dokter ke KPK melalui pengacaranya. "Besok (hari ini) yang antar pengacara Nazaruddin ke KPK," kata Sutan menjelaskan.
Namun, Sutan mengaku, sejauh ini dirinya tidak mengetahui siapa pengacara
Nazaruddin itu, termasuk yang akan menyerahkan surat keterangan dokter tersebut. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, saat dihubungi
wartawan, mengatakan, pihaknya tidak menjamin Nazaruddin akan memenuhi panggilan kedua dari KPK.
Pasalnya, hingga saat ini, Partai Demokrat masih mengalami kesulitan menghubungi Nazaruddin. "Dia (Nazaruddin) ditelepon nggak diangkat, SMS (short message service) juga nggak dibalas," katanya.
Untuk melengkapi berkas perkara kasus korupsi pembangunan PLTS di
Kemennakertrans tersebut, KPK juga memanggil paksa seorang saksi. Dia adalah Direktur Utama (Dirut) PT Mahkota Negara Marisi Matondang.
"KPK menjemput Marisi di Medan, kemarin (Selasa, 13/6)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi.
Tim KPK terpaksa menjemput Marisi karena dia tidak mengindahkan tiga panggilan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, Marisi
diduga telah meluluskan PT Alfindo Nuratama Perkasa dalam tender pembangunan PLTS di Kemennakertrans.
Marisi juga berperan dalam proses pengalihan subkontrak kepada PT Sundaya. Saham PT Mahkota Negara sendiri tercatat pernah dimiliki oleh Muhammad Nazaruddin.
PT Alfindo tercatat sebagai tempat istri Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, bekerja.
Ternyata dalam pengadaan PLTS itu, Nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dipinjam PT Mahkota Negara untuk memenangkan tender. Hal tersebut dibenarkan Direktur
(Dirut) PT Alfindo Nuratama Perkasa Arifin Ahmad, yang diperiksa penyidik KPK pada hari yang sama.
Arifin mengaku, nama perusahaannya rela dipinjamkan sekadar untuk memperoleh keuntungan mudah. "Ya, namanya juga cari makan," kata Arifin enteng.
Arifin Ahmad adalah atasan Neneng di Alfindo. Neneng hingga kini belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Tidak Masalah Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak mempersoalkan
perbedaan pencantuman nama Nunun Nurbaetie dalam red notice situs interpol
internasional dengan interpol Indonesia. "Tidak masalah kalau namanya berbeda, toh semua sudah tahu wajah Nunun. Foto Nunun juga sudah disebar," kata Patrialis Akbar sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Dalam red notice yang dikeluarkan oleh Interpol Internasional dan dapat diakses di
http://www.interpol.int/public/data/wanted/notices/data/2011/57/2011_33557.as p, nama Nunun disebutkan Nunun Daradjatun.
Sementara dalam red notice interpol Indonesia dengan menggunakan bahasa
Indonesia dan dapat diakses di http://www.interpol.go.id/en/wanted-person/rednotice/411-nunun-daradjatun, nama Nunun dimuat secara lengkap yaitu Nunun Nurbaetie Daradjatun.
Istri mantan Wakil Kapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu menggunakan nama Nunun Nurbaetie dalam paspor dan identitas diri yang lain.
Namun, pakar hukum internasional Prof Dr Hikmahanto Juwana menilai ada
kejanggalan red notice terkait penempatan nama Nunun Nurbaetie dalam situs interpol internasional dengan interpol Indonesia.
Menurut Hikmahanto Juwana, yang menjadi pertanyaan adalah adanya perbedaan pencantuman nama itu. "Seharusnya pencantuman nama di website interpol internasional harus menggunakan nama Nurbaetie.
Hal ini dikarenakan Nunun menggunakan paspor ataupun identitas diri lainnya menggunakan nama Nurbaetie, bukan Daradjatun," katanya.
Ia menambahkan, dalam dokumen identitas diri wanita Indonesia yang telah menikah, tidak lazim menggunakan nama suami.
Hikmahanto menilai, pencantuman nama Nunun Daradjatun dalam red notice
internasiomal akan berakibat 187 kepolisian berbagai negara tidak akan melakukan penangkapan terhadap Nunun karena nama belakang yang digunakan adalah Daradjatun.
"Sampai kapan pun, bila dalam red notice yang disebarkan ke berbagai negara
menggunakan nama Daradjatun, maka sudah dapat dipastikan Nunun akan aman," katanya.
Karena itu, saran Hikmahanto, National Central Bureau (NCB) Indonesia perlu
memperbaiki nama Nunun dalam situs interpol internasional. (Sugandi/Nefan Kristiono/ Jimmy Radjah/Ant)
Detik.com
Kamis, 16 Juni 2011 Suap DGS BI
Agus Condro Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara Jakarta - Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Agus Condro selama 1 tahun 3 bulan. Agus terbukti bersalah menerima suap saat pemilihan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang akhirnya dimenangkan Miranda Gultom. "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar ketua majelis, Hakim Suhartoyo saat
membacakan putusannya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011).
Selain hukuman badan, Agus juga wajib membayar uang denda. Majelis
memutuskan, politisi PDIP ini harus membayar uang sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara.
Selain Agus, Max Moein, Rusman Lumbantoruan dan Williem Max Tutuarima juga
diputus bersalah. Max dan Rusman dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan Williem 1 tahun 6 penjara. Hakim Sofialdi menjelaskan, seluruh terdakwa sebagai penyelenggara negara
seharusnya dilarang menerima janji atau suap. 10 Lembar cek perjalanan yang diterima keempat terdakwa dianggap sebagai bentuk menerima hadiah.
"TC dari Dudhie Makmun Murod dalam penerimaan itu dapat dikategorikan
menerima hadiah," kata Sofialdi dalam pertimbangannya. Majelis juga tidak menerima jika cek perjalanan itu dianggap sebagai bantuan dana kampanye. Baik saksi maupun bukti yang dihadirkan di dalam persidangan tidak pernah mengarah kepada dana bantuan kampanye.
Mereka berempat terbukti melanggar pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.
(mok/irw)
Epaper
Kamis, 16 Juni 2011 SKANDAL PROYEK DI DUA DEPARTEMEN M. NASIR, KOMISARIS PT BERMASALAH
Perusahaan itu mendapat proyek saat pemiliknya masih Nasir. Politikus Partai Demokrat, Muhammad Nasir, masih menjadi Komisaris PT Mahkota Negara saat perusahaan itu terlibat tender proyek dua departemen yang kemudian
bermasalah. Perusahaan itu menjadi rekanan Departemen Pendidikan Nasional pada 2007, dan petingginya diduga terlibat juga di proyek Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pada 2008.
Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mengusut dugaan korupsi dalam
kasus pengadaan barang di dua kementerian itu. KPK kemarin meminta keterangan Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games.
Pemeriksaan Rosalina tak terkait dengan kasus Wisma, melainkan dengan proyek yang digarap PT Mahkota Negara.
Berdasarkan akta notaris perusahaan tertanggal 14 Februari 2003, Nasir menjadi
satu dari tiga pemilik PT Mahkota. Anggota Komisi DPR Bidang Hukum itu menja bat komisaris utama. Salah satu pemilik lainnya adalah Muhammad Nazaruddin,
saudaranya sendiri sekaligus mantan Bendahara Partai Demokrat yang dicari KPK. Dalam akta perubahan PT Mahkota tertanggal 16 Mei 2009, nama Nazaruddin sudah tak ada. Adapun Nasir masih ada. Saat itulah ia baru menanggalkan jabatan dan menjual sahamnya.
Pada 2007, Departemen Pendidikan mengadakan alat laboratorium multimedia serta alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi dengan total nilai Rp 142
miliar. PT Mahkota mendapat sebagian proyek pengadaan ini dengan nilai Rp 40 miliar.
Setahun kemudian, PT Mahkota disebut terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya. Proyek dari Kementerian Tenaga Kerja ini bernilai Rp 8,9 miliar. Proyek terakhir memunculkan dua nama yang berkaitan dengan Nazaruddin.
Keduanya adalah Mindo Rosalina, Direktur Marketing PT Anak Negeri; dan Neneng Sri Wahyuni. Rosalina adalah tersangka suap proyek wisma atlet. Ia pernah
menyebutkan keterlibatan Nazaruddin dalam proyek wisma itu kendati kemudian mencabut kembali keterangannya. Adapun Neneng adalah istri Nazaruddin.
Juru bicara Komisi, Johan Budi S.P., menyatakan KPK telah menjemput paksa Marisi Matondang, Direktur Utama PT Mahkota Negara. Ia mendekam di gedung Komisi selama 21 jam. Marisi kemarin membantah bahwa ia menjadi direktur utama di perusahaan itu. Ia menjawab pertanyaan lain dengan “tidak tahu“.
Sampai tadi malam, Nasir dan Nazaruddin tak bisa dihubungi. Empat nomor kontak pribadi Nasir yang dikontak Tempo tak terhubung. Pesan singkat ke empat nomor itu juga tak dijawab. Di gedung DPR, awal pekan ini, Nasir menolak berkomentar.“Saya no comment,“kata dia.
Nazaruddin tadi malam juga tak menjawab pesan pendek Tempo. Dua hari lalu, melalui pesan BlackBerry, dia mengatakan masih sakit.“Saya masih berobat jalan,“kata dia.
DIANING SARI | RUSMAN P | RIKY FERDIYANTO | BUNGA MANGGIASIH | FEBRIYAN | SUKMA N LOPPIES | PURWANTO Detik.com Kamis, 16 Juni 2011 Korupsi PLTS Kemenakertrans
Rosa Dikonfrontir dengan Dirut PT Alfindo & Dirut PT Mahkota Negara Jakarta - Mindo Rosalina Manulang kemarin diperiksa KPK terkait korupsi PLTS di
Kemenakertrans. Ternyata Rosa dikonfrontir dengan Dirut PT Mahkota Negara Marisi Matondang dan Dirut PT Alfindo Nuratama Perkasa.
"Kemarin ibu Rosa dipertemukan dengan dua saksi lainnya, yang juga diperiksa di hari itu, terkait perkara PLTS itu," ujar sumber detikcom yang dekat dengan Rosa, Kamis (16/6/2011) siang.
Untuk kasus PLTS di Kemenakertrans, KPK, Rabu (15/6), kemarin, memang
menjadwalkan pemeriksaan kepada tiga orang. Selain Rosa, terdapat Marisi
Matondang dan Arifin Ahmad. Dapat dipastikan, dua saksi yang dipertemukan dengan Rosa adalah dua nama terakhir tersebut.
Kemarin, Arifin Ahmad membenarkan perusahaannya dipinjam oleh Dirut PT Mahkota Negara, Marisi Matondang, untuk tender pembangunan PLTS di
Kemenakertrans. Arifin mengaku rela saja perusahaannya dipakai Marisi, karena kebutuhan ekonomi. "Saya kenalnya Pak Marisi saja. Iya itu betul (dipinjam oleh pak Marisi)," tutur Arifin dengan nada tegas kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (15/6/2011).
Ketika ditanya mengapa, dia memberikan perusahaannya begitu saja kepada Marisi
dalam tender tersebut, Arifin hanya menjawab singkat. "Ya namanya juga cari makan mas," terang Arifin.
Namun, ketika ditanya tentang apakah dirinya mengenal Rosa, dia mengaku tidak
tahu. Jawaban serupa juga dilontarkan Marisi Matondang, dia mengaku sama sekali tidak mengenal Rosa dan Neneng Sri Wahyuni, Istri Muhammad Nazaruddin yang juga diduga terlibat dalam kasus ini. (fjr/irw)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan
pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
