RESUME HASIL VERIFIKASI

PT MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI

1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-003-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telp/Fax/E-mail

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: [email protected]

e. Presiden Direktur

: Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar

: Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/MenhutII/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2)

g. Tim Audit

: Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor) Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor) Ir. Roch Diardjo (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito

Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK

: PT SUMATERA SYLVA LESTARI

b. Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001

c. Luas

: ± 42.530 Ha

d. Lokasi

: Blok Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Blok Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

e. Alamat kantor

: Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau Page 1 of 12

PT MUTUAGUNG LESTARI

3)

f. Nomor Telp/Fax

: Telp. (0761) 34641, 25043/ Fax. (0761) 849373

g. Pengurus Komisaris Direktur

: Muller Tampubolon : Ir. Syamsul Bahri

Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

14 Januari 2014, Aula Kantor Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas

Pertemuan Pembukaan

13 Januari 2014, Sibuhan Kab. Padang Lawas

- Kegiatan konsultasi publik dihadiri unsur-unsur sebagai berikut : Camat dan perangkat Kecamatan Lubuk Barumun, Kades/perangkat desa dan tokoh masyarakat sekitar areal PT SSL Blok Padang Lawas di wilayah Kecamatan Lubuk Barumun, Dinas Kehutanan Kab. Padang Lawas, BLH Kab. Padang Lawas dan Polsek. - Agenda konsultasi publik adalah pembukaan; sambutan dari Camat Lubuk Barumun dan Dinas Kehutanan Kab. Padang Lawas; perkenalan dan pemaparan dari Tim Audit; diskusi, tanya jawab dan penyampaian informasi; serta penutup. - Hal-hal yang disampaikan pada pemaparan Tim Auditi adalah Maksud dan tujuan serta dasar hukum Sertifikasi Legalitas Kayu; tujuan kegiatan konsultasi publik; prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK; tahapan proses sertifikasi legalitas kayu; identitas PT SSL dan LVLK PT Mutuagung Lestari. - Pada sesi diskusi, tanya jawab dan penyampaian informasi, para peserta lebih banyak menyampaikan mengenai permasalahan lahan dan hubungan (kontribusi) pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar areal. - Memperkenalkan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi di PT SSL. - Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang digunakan, bahwa kegiatan verifikasi dilaksanakan dalam rangka Surveillance Ke-1 untuk PT SSL Blok Pasir

Page 2 of 12

PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan

4)

Waktu dan Tempat

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik

13 – 19 Januari 2014, PT SSL Blok Padang Lawas dan Blok Pasir Pangaraian

Pertemuan Penutupan

19 Januari 2014, Camp PT SSL Blok Pasir Pangaraian.

Pengambilan Keputusan

4 Februari 2014, Kantor PT Mutuagung Lestari

Ringkasan Catatan Pangaraian sekaligus perluasan ruang lingkup yang mencakup PT SSL Blok Padang Lawas. - Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. - Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PT SSL - Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). Verifikasi dilakukan terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan standar VLK. Verifikasi, observasi lapangan dan uji petik dilakukan terhadap areal kerja PT SSL Blok Pasir Pangaraian dan Blok Padang Lawas. - Penyampaian hasil verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan dan uji petik, termasuk penyampaian ketidaksesuaian yang ditemukan serta rekomendasi. - Permintaan kekurangan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Audit. Berdasarkan hasil verifikasi (Surveillacen Ke-1 dan perluasan ruang lingkup), PT SSL diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut No. P.38/MenhutII/2009 jis. No. P.68/Menhut-II/2011, No. P.45/Menhut-II/2012 dan No. P.42/Menhut-II/2013; serta Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012.

Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Page 3 of 12

PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Nilai


Memenuhi

Tersedia kelengkapan dan kebasahan SK IUPHHK-HTI PT SSL yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 Ha di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau. Fungsi hutan seluruh areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari adalah Hutan Produksi Tetap (HP)

Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

Tersedia Surat Perintah Pembayaran Iuran HPHTI Nomor 172/IV-PPHH/1998 Tanggal 10 Februari 1998 untuk PT SSL Unit Padang Lawas dan Surat Perintah Pembayaran Iuran HPHTI Nomor 173/IV-PPHH/1998 Tanggal 10 Februari 1998 untuk PT SSL Unit Pasir Pangarayan. PT SSL telah memenuhi kewajiban membayar (lunas) dengan bukti transfer melalui Uni Bank Tbk pada tanggal 8 April 1998 kepada Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH). Bukti setor IIUPHHK-HTI PT SSL telah sesuai dengan SPP.

Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen Memenuhi PT SSL memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK/RPKH, Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode RKT/Bagan Kerja/RTT Tahun 2013 – 2022 yang disahkan beserta lampirannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yang telah disahkan oleh Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April pejabat yang berwenang, 2013. meliputi : 1. Dokumen Blok Pasir Pangaraian RKUPHHK/RPKH & Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2013 lampirannya yang yang disahkan berdasarkan Surat Kepala disusun berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor IHMB/risalah hutan 522.2/Pemhut/1376 tanggal 17 April 2013. dan dilaksanakan Tersedia Ganis PHPL Timber Cruising a.n. oleh Ganis PHPL Muhammad Amin Harahap dengan No. Timber Cruising Register 00762-03/TC/III/2012, masa dan/atau Canhut berlaku 27/12/2012 s/d 26/12/2015, 2. Dokumen RKT/RTT diangkat berdasarkan Keputusan Dirjen BUK yang disusun No. SK.807/VI/BPPHP III-2/2012. berdasarkan RKU/RPKH dan Blok Padang Lawas Page 4 of 12

PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Ringkasan Justifikasi Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2013 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/4090 tanggal 22 Mei 2013. Tersedia Ganis PHPL Canhut a.n. Wasman Harianto Hrp, SP. (No. Reg. 0021202/CANHUT/II/2012), mendapatkan pengesahan perpanjangan pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL melalui Keputusan Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan No. SK.249/BP2HPII-2/2012 tanggal 24 Juli 2012, dengan masa berlaku 24 Juli 2012 s/d 24 Juli 2015.

Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

Areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada Peta RKTUPHHK Tahun 2013 dan telah mengacu pada Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022. Untuk kebutuhan operasional di lapangan, penandaan (deliniasi) areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dimuat dalam prosedur (SOP) yakni : Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman (SOPPLG-001), Perencanaan Jalan (SOP-PLG003), Penetapan Kawasan Lindung (SOPPLG-006), Pemanenan Kayu Hutan Tanaman (SOP-HAR-002). Di Blok Pasir Pangaraian, pemetaannya dituangkan pada Peta Operasional (Operational Map) Skala 1 : 7500, sedangkan di Blok Padang Lawas pada peta operasional berupa Peta Terestrial Skala 1 : 20.000 dan Peta Harvesting Skala 1 : 5000. Tersedia bukti implementasi kesesuaiannya di lapangan.

Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi

Penandaan lokasi blok tebangan tergambar jelas pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 yang sudah ada bukti pengesahan oleh Dinas Kehutanan Tingkat Provinsi. Prosedur penandaan blok tebangan dan compartemen di lapangan dimuat dalam SOP Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman (SOP-PLG-001). Hasil pengecekan lapangan, terdapat kesesuaian lokasi dan bukti penandaan blok tebangan dan compartemen yang jelas berupa patok beton yang dicat warna kuning dan diberi identitas.

Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Page 5 of 12


Nilai


Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB yang disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013. Serta Peta (lampiran) Revisi RKUPHHK-HTI (2 lembar), Skala 1 ; 50.000, telah diperiksa oleh Kasubdit Rencana Kerja dan Produksi dan disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan. PT SSL sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam untuk areal penyiapan lahan.

Verifier b. Kesesuaian lokasi dan Tidak volume pemanfaatan dilakukan kayu hutan alam pada penilaian areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Izin peralatan PT SSL untuk kegiatan RKT 2013 pada masing-masing blok termuat pada Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 yang telah disahkan. Hasil verifikasi terhadap data monitoring penggunaan alat dan uji petik di lapangan, terdapat kesesuaian jenis alat yang digunakan dan jumlahnya tidak melebihi yang diizinkan. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah Memenuhi Blok Pasir Pangaraian disahkan oleh pejabat - Petugas Pembuat LHP an. Giri Sirat yang berwenang. sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Riau No. 522.2/Pemhut/1497 tanggal 26 April 2013, masa berlaku sampai dengan 16 April 2014. - Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) an. Penkopri S.Hut. sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Riau No. 522.2/Pemhut/1557 tanggal 1 Mei 2013, masa berlaku sampai dengan 16 April Page 6 of 12


Nilai

Ringkasan Justifikasi 2014. Selama periode Mei 2013 s/d Januari 2014, telah diterbitkan dan disahkan sebanyak 29 LHP. Hasil uji petik, terhadap fisik Kayu (KBK di lapangan pada tumpukan KBK di TPn, Compartemen O-040) dan data Buku Ukur serta LHP, terdapat kesesuaian baik jenis maupun volumenya. Blok Padang Lawas - Petugas Pembuat LHP an. Abd. Syany Lubis sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No 522.21/4718/2013 tanggal 12 Juni 2013, masa berlaku sampai dengan 22 Mei 2014. - Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) an. Davit Erwinsyah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/4568 tanggal 7 Juni 2013, dan berlaku sampai dengan 22 Mei 2014. Selama periode Mei s/d Desember 2013, telah diterbitkan dan disahkan sebanyak 15 LHP. Dari seluruh LHP yang disahkan hanya LHP bulan September 2013 (LHP No. 09/II/LHP-KBK/PT.SSL/IX/2013) dan November (LHP No.13/II/LPHKBK/PT.SSL/XI/2013) yang terdapat hasil penebangan, sedangkan LHP lainnya nihil. Hasil uji petik, terhadap fisik kayu (KBK di lapangan pada tumpukan KBK di TPn, Compartemen I-002) dan data Buku Ukur serta LHP, terdapat kesesuaian baik jenis maupun volumenya.

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya Memenuhi Blok Pasir Pangaraian hasil hutan dan Seluruh kayu yang diangkut dari PT SSL Blok lampirannya dari : Pasir Pangaraian (TPn ke industri) dilindungi  TPK hutan ke TPK dengan dokumen FAKB beserta lampirannya Antara, (DKBK). Penerbitan FAKB dilakukan oleh petugas yang sah yakni an. Nimrot Marto  TPK hutan ke industri primer dan/atau Guntur (No. Reg.080/06/0607/FApenampung kayu KB/NMr/KBK) dan an. Elijhon Simanjuntak (No.Reg.001/06/0607/FA-KB/ESk//KBK). terdaftar,  TPK Antara ke industri Blok Padang Lawas primer hasil hutan Seluruh kayu yang diangkut dari PT SSL Blok dan/atau penampung kayu terdaftar Padang Lawas (TPn ke industri) dilindungi dengan dokumen FAKB beserta lampirannya

Page 7 of 12


Nilai

Ringkasan Justifikasi (DKBK). Penerbitan FAKB dilakukan oleh petugas yang sah yakni an. Jhon Afrin Pardede (No. Reg. 049/02/0210/FA-KBJpa/KBK) dan an. Benhard Sitompul (No. Reg.011.02/0210/FA-KB-Bds/KBK)

Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ Memenuhi Tanda PUHH diterapkan pada KBK di TPn barcode pada kayu dari berupa label yang memuat informasi tanggal pemegang IUPHHK-HT/ penebangan, tanggal pengukuran, nomor IUPHHK-HT/ IUPHHKpetak, nomor tumpukan, panjang ukuran RE/Pemegang Hak tumpukan, lebar ukuran tumpukan, tinggi Pengelolaan bisa dilacak rata rata tumpukan. Tanda PUHH tersebut balak. sesuai dengan dokumen LHP dan tertelusur. Verifier b. Identitas kayu diterapkan Memenuhi Tersedia penandaan pada KBK di TPn berupa secara konsisten oleh label yang memuat informasi tanggal pemegang izin. penebangan, tanggal pengukuran, nomor petak, nomor tumpukan, panjang ukuran tumpukan, lebar ukuran tumpukan, tinggi rata rata tumpukan. Identitas kayu yang diterapkan sesuai dengan dokumen LHP dan tertelusur. Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan Memenuhi Tersedia kelengkapan dokumen angkutan dilampiri Daftar Hasil (FAKB & DKBK) yang sah untuk seluruh Hutan untuk hutan kegiatan angkutan kayu ke industri. alam, dan arsip FAKB Dokumen FAKB dibuat oleh petugas yang dan lampirannya untuk sah. hutan tanaman Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Memenuhi Blok Pasir Pangaraian Perintah Pembayaran) Pada kegiatan RKT 2013 (s/d Januari 2014), DR dan/atau PSDH telah PT SSL Blok Pasir Pangarian telah menerima diterbitkan. 27 SPP PSDH. Jenis dan volume pada SPP PSDH sesuai dengan LHP yang diterbitkan.

Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

Memenuhi

Page 8 of 12

Blok Padang Lawas Pada kegiatan RKT 2013 (s/d Desember 2013), PT SSL Blok Padang Lawas telah menerima 2 SPP PSDH. Jenis dan volume pada SPP PSDH sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Tersedia kelengkapan dan keabsahan bukti setor pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan. PT SSL telah membayar PSDH sesuai SPP yang diterbitkan dengan tarif sesuai


Nilai

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Ringkasan Justifikasi ketentuan yang berlaku yakni untuk jenis Akasia yang berasal dari hutan tanaman adalah Rp. 2.000/ton.

Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Tidak PT SSL tidak melakukan penjualan kayu dilakukan antar pulau dan bukan sebagai PKAPT penilaian Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang Tidak PT SSL tidak melakukan penjualan kayu menunjukkan identitas dilakukan antar pulau dan bukan sebagai PKAPT kapal. penilaian Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen Memenuhi Tersedia kelengkapan dokumen AMDAL yang AMDAL/DPPL/UKLterdiri atas Kerangka Acuan ANDAL, Laporan UPL/RKL-RPL Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang disetujui oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan melalui Surat No. 05/DJVI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999. Areal studi AMDAL seluas 48.300 Ha, terdiri atas Unit I Padang Lawas dan Unit II Pasir Pangaraian. Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL yang sah (Surat Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 05/DJVI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999). Penyusunan dokumen RKL-RPL mengacu pada Surat Keputusan Dirjen PHPA No. Page 9 of 12


Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

Nilai

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi 218/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dan berpedoman pada dampak penting yang telah ditetapkan dalam dokumen ANDAL yaitu perubahan komponen fisik kimia, biologi, dan sosial ekonomi budaya pada kegiatan penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman muda/tegakan, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, pengadaan tenaga kerja, dan kegiatan sosial/PMDH. Tersedia bukti (dokumen) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, antara lain berupa Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas Air, Laporan Patroli Harian Fire Control, Health and Safety, Rencana dan Actual Penandaan Batas Kawasan Lindung, Data Satwa Liar, Pemantauan Vegetasi Kawasan Lindung dan Realisasi Program CD serta Berita Acara Serah Terima. Terdapat kesesuaian lapangan dengan bukti dokumen yang tersedia, dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur Memenuhi PT SSL memiliki SOP terkait Keselamatan K3 dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain SOP Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja, SOP Pengadaan dan Pendistribusian APD, SOP Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Gawat Darurat, SOP K3 Dalam Kegiatan Kerja HTI, SOP Safety Induction Untuk Kontraktor, SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), SOP Pengelolaan Sampah Domestik, SOP Pelayanan Kesehatan Kerja dan SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Terdapat bukti impelentasi prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan seperti penggunaan APD, pemasangan signboard K3 dan rambu lalu lintas, inspeksi K3 pada aktivitas operasional

Page 10 of 12


Nilai

Verifier b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi dalam areal kerja, metoda kerja, proses operasi alat kerja, lingkungan, fasilitas dan karyawan. Terdapat bukti pembagian dan penggunaan APD (helm, safety shoes, kaos tangan dan masker), ketersediaan kotak P3K dan APAR, sarana dan prasarana medis serta obatobatan yang memadai. Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa Database Incident 2013 (Blok Pasir Pangaraian) dan dokumen Laporan Awal Kejadian Kecelakaan/Insiden serta Laporan Investigasi Kejadian/Insiden (Blok Padang Lawas). Evaluasi dan upaya pencegahan kejadian kecelakaan kerja dilakukan melalui program K3 yang dikembangkan di lingkungan kerja, antara lain : - Sosialisasi K3 kepada karyawan PT SSL dan tenaga kerja kontraktor. - Safety induction, training defensive driving, pelaksanaan safety talk. - Pemasangan signboard (papan himbauan) K3 dan rambu lalu lintas di sepanjang main road. - Evaluasi dan penetapan spesifikasi APD sesuai resiko, memastikan kewajiban penyediaan APD kontraktor tercantum dalam kontrak, membuat PR dan monitoring pengadaan APD & kotak P3K, distribusi APD & kotak P3K sesuai rencana - Izin khusus bekerja di confined space, izin khusus bekerja di ketinggian - Kunjungan tim LK3 ke camp lapangan, inspeksi kebersihan camp utama dan field camp - Pemeriksaan kesehatan pengguna dan karyawan, general MCU bagi karyawan - Training petugas P3K, training incident investigation, mempublikasikan catatan K3.

Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

Page 11 of 12

Belum terdapat serikat pekerja, namun d PT SSL memiliki kebijakan yang dituangkan pada Surat Pernyataan dari Direktur PT SSL yang membolehkan tenaga kerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2013.


Nilai


Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen Memenuhi Tersedia Draf Peraturan Perusahaan PT SSL KKB atau PP yang sudah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (tanda bukti pendaftaran diterima pada tanggal 30 Januari 2014). Sebelumnya PT SSL memiliki Peraturan Perusahaan yang didaftarkan pada instansi tingkat kabupaten di masing-masing blok. Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen tenaga masih di bawah umur kerja PT SSL dan tenaga kerja kontraktor serta observasi lapangan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Page 12 of 12

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents