RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI PT TUSAM HUTANI LESTARI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. Transtra Permada

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Standar

g. Tim Audit

Tanggal 29 April 2016 : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi) Soelistyo Wibowo, S.Hut (Supervisor Lead Auditor) Agus Budianto, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK

: PT TUSAM HUTANI LESTARI : No. SK. 325/Menhut-II/2004 Tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/KPTS-II/1997 : 97.300 Hektar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener

c. Luas dan Lokasi

Meriah, Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh

dan

d. Alamat Kantor & Telepon Kantor Pusat

: Menara Bidakara Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan Telp. 021 8379 3255, Fax. 021 – 8379 3155

Alamat Cabang

: Jl. Syiah Utama No. 420 Dedalu, Takengon, Aceh Tengah 24511Telp. 0852 6002 3943

e. Pengurus Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Keuangan Komisaris Utama Komisaris

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

: :

Prasetyo Hadi Ir. Agus Toyib, MM

: : :

M. Harrifar Syafar Dr. Ir. Agus Sarsito, M.For.Sc Suhary Zainuddin Basyariah

Halaman 1 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

04 Oktober 2016, Pukul 11.00 – 12.00 WIB di Kantor PT TUSAM HUTANI LESTARI, Takengon, Aceh

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan, Jadwal pelaksanaan, permintaan wakil manajemen dan tenaga pendamping

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

04 s.d 07 Oktober 2016, di Kantor PT TUSAM HUTANI LESTARI, Takengon, serta di Areal Kerja PT TUSAM HUTANI LESTARI

Dilakukan Verifikasi Dokumen:

- Legalitas perizinan,

IIUPHHK, RKUPHHK & Peta RKTUPHHK & Peta PUHH RKL, RPL & Laporan Kegiatan K3 (catatan kecelakaan kerja, Pernyataan tidak melarang pembentukan Serikat Pekerja, PP Verifikasi Lapangan : - Lokasi yang tidak boleh ditebang - Uji petik pengukuran hasil tebangan - Lokasi / Petak dari pohon yang ditebang - Keberadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan - Peralatan K3 -

Pertemuan Penutupan

07 Oktober 2016

Disampaikan mengenai hasil sementara Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan, seluruhnya terdapat 28 Verifier yang diverifikasi 5 (lima) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut dan 23 (dua puluh tiga) verifier memenuhi.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 18 Oktober 2016

PT. TUSAM HUTANI LESTARI dinyatakan LULUS dalam Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUPHHK – HTI.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Halaman 2 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

IUPHHK Verifier 1.1.1. (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HTI dan telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK No. SK.325/MenhutII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Insdustri atas Areal seluas + 97.300 Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT TUSAM HUTANI LESTARI yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. Verifier 1.1.1. (b) Bukti Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI telah pemenuhan kewajiban Iuran melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Hutan Kayu (IIUPHHK). Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri No. 1591/IVPPHH/1995 tanggal 12 Juni 1995. Selain itu terdapat bukti setor Iuran Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang jumlahnya sesuai dengan SPP. Verifier 1.1.1. (c) Penggunaan Memenuhi Hasil Verifikasi penilaian awal, kawasan yang sah di luar menunjukkan terdapat penggunaan kegiatan IUPHHK (jika ada) kawasan yang sah di luar kegiatan HPHTI PT TUSAM HUTANI LESTARI berupa area peternakan masyarakat seluas 4.166 Ha. Berdasarkan norma penilaian adanya data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan HPHTI, berarti PT TUSAM HUTANI LESTARI melakukan identifikasi terhadap penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK. Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.1.1. (a) Dokumen Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki RKUPHHK/ RPKH, RKT/ dokumen RKUPHHK yang sah Bagan Kerja/ RTT/beserta (ditandatangani oleh Direktur Bina TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Memenuhi

Halaman 3 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :  Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut  Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval  Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier 2.1.1. (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier 2.1.1. (c) Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir. Bedjo Santosa, M.Si a.n Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. SK.87/VIBPHT/2010 tanggal 18 Agustus 2010) dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. PT TUSAM HUTANI LESTARI juga memiliki Dokumen RKT tahun 2014 dan 2015 beserta peta lampirannya yang sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.

Memenuhi

Memenuhi

Pada Dokumen RKUPHHK dan RKT, tersedia peta areal kerja yang di dalamnya memuat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan, keberadaannya teridentifikasi. Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2014 dan RKT 2015, blok RKT sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT cocok dengan peta Blok RKT yang telah disyahkan, penanda lokasi petak tebangan berupa cat merah yang dipoles pada pohon.

Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier 2.2.1. (a) Dokumen Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HT PT TUSAM HUTANI Rencana Kerja Usaha LESTARI dan peta lampirannya, lengkap Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan sah ditandatangani oleh Direktur Bina (RKUPHHK) (bisa dalam Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir. Bedjo proses) dengan lampiranSantosa, MSi, a.n Menteri Kehutanan. lampirannya Verifier 2.2.1. (b) Kesesuaian Tidak Pada Dokumen RKT PT TUSAM HUTANI lokasi dan volume diaplikasikan LESTARI tahun 2014 dan 2015, tidak pemanfaatan kayu hutan alam terdapat rencana penyiapan lahan pada pada areal penyiapan lahan areal hutan alam. Berdasar hasil TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Halaman 4 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

wawancara, penyiapan lahan hanya pada tanah kosong dan areal bekas pemanenan Pinus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) hutan ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier 31.1. (a) Dokumen Memenuhi a. Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP LHP yang telah disahkan oleh menunjukkan bahwa LHP dibuat oleh pejabat yang berwenang petugas yang berwenang dan teregister berdasarkan Keputusan Plt. General Manager PT TUSAM HUTANI LESTARI. Demikian juga dengan Petugas Pengesah LHP (P2LHP) adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh. b. Hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu yang berada di TPn petak 38 blok RKT 2015. c. Keberadaan sisa tumpukan kayu bulat dari dokumen LHP nomor: LHP13/THL/BDN/VIII/2016 ditelusuri bahwa kayu bulat tersebut berasal dari lokasi tebangan blok RKT 2015 (blok bidin) petak 38, karena pada dokumen LHP tersebut termuat keterangan lokasi tebang, lokasi TPn, kelompok jenis dan volume. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 3.1.2. (a) Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:  TPK hutan ke TPK Antara,  TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,  TPK Antara ke Industri primer hasil hutan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Memenuhi

Seluruh kayu yang diangkut ke luar dari TPn dan TPK IUPHHK-HT PT. TUSAM HUTANI LESTARI ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu dokumen FAKB dan SKSHH yang diterbitkan oleh petugas penerbit dokumen FAKB dan SKSHH-KB.

Halaman 5 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

dan/atau penampung kayu terdaftar. 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA Verifier 3.1.3. (a) Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHKHA bisa dilacak balak.

PT. TUSAM HUTANI LESTARI selama periode audit system pengukurannya menggunakan metode staple meter dan tidak menerapkan penandaan ukuran perbatang tetapi per- tumpukan. Verifier 3.1.3. (b) Identitas Tidak PT. TUSAM HUTANI LESTARI selama kayu diterapkan secara Diaplikasikan periode audit system pengukurannya konsisten oleh pemegang izin. menggunakan metode staple meter dan tidak menerapkan penandaan ukuran per-batang tetapi per-tumpukan. 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier 3.1.4. (a) Arsip SKSKB Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen FA-KB dan dilampiri Daftar Hasil dan SKSHH pada periode Oktober 2015 Hutan (DHH) untuk hutan s.d September 2016 didapatkan hasil alam, dan arsip FAKB dan bahwa dokumen FA-KB dan SKSHH lampirannya untuk hutan adalah sah, serta diterbitkan dan dibuat tanaman. oleh petugas yang berwenang. Kriteria 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan 3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) Verifier 3.2.1. (a) Dokumen Memenuhi Pada periode Oktober 2015 s.d September SPP (Surat Perintah 2016 PT. TUSAM HUTANI LESTARI telah Pembayaran) DR dan / atau menerbitkan sebanyak 12 dokumen LHP PSDH telah diterbitkan. dan kesemuanya telah diterbitkan dokumen BPT-PNBP, berikut data dokumen LHP yang diterbitkan dokumen BPT-PNBP melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Verifier 3.2.1. (b) Bukti Setor Memenuhi PSDH PT. Tusam Hutani Lestari telah DR dan / atau PSDH dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan yang melalui SIMPONI BNPB. Verifier 3.2.1. © Kesesuaian Memenuhi Pembayaran PSDH PT. Tusam Hutani tariff DR dan PSDH atas kayu Lestari telah sesuai dengan persyaratan hutan alam (termasuk hasil ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif kegiatan penyiapan lahan yang telah ditetapkan pada Permenhut untuk pembangunan hutan P.68/Menhut-II/2014. tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman. Kriteria 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Tidak Diaplikasikan

Halaman 6 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Verifier 3.3.1. (a) Dokumen PKAPT

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT TUSAM HUTANI LESTARI hasil kayunya hanya akan dijual untuk kebutuhan lokal Provinsi Aceh dan dijual ke Medan sehingga tidak membutuhkan PKAPT karena tidak mengirim kayu bulatnya keluar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Verifier 3.3.2. (a) Dokumen Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan yang menunjukkan identitas diaplikasikan wawancara diketahui bahwa PT TUSAM kapal HUTANI LESTARI tidak melakukan pengangkutan hasil hutannya keluar pulau sehingga tidak akan pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat keluar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut. Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.4.1. (a) Tanda VMemenuhi Berdasarkan hasil verifikasi penilikan I PT. Legal yang dibubuhkan THL telah menggunakan tanda V-legal sesuai ketentuan yang sesuai ketentuan Perdirjen No. P.14/PHPL/Set/4/2016 Lampiran 6 dan implementasi atau penggunaan dapat ditemui pada dokumen SKSHH-KB online yang secara otomatis telah mencantumkan tanda / logo V-Legal dengan nomor 192/LVLK-009/X/2015 serta pada kayu pada saat pengangkutan ke lokasi industry ditempel label logo vlegal. Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier 4.1.1. Dokumen Memenuhi Secara substansi materi verifier pada AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKLPenilikan I ini sama dengan materi pada RPL Penilaian Awal. Tersedia dokumen AMDAL, berupa dokumen Buku I Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Tidak diaplikasikan

Halaman 7 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Buku II Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Buku III Lampiran Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 96/DJVI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996. Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier 4.1.2. (a) Dokumen Memenuhi Secara substansi materi verifier pada RKL dan RPL Penilikan I ini sama dengan materi pada Penilaian Awal. Terdapat dokumen RKL dan RPL PT TUSAM HUTANI LESTARI yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan yang penyusunannya mengacu pada dokumen AMDAL. Dokumen RKL & RPL telah memuat bentuk pengelolaan lingkungan fisik-kimia, biologi dan sosial untuk mengatasi dampak lingkungan dan manfaat social. Verifier 4.1.2. (b) Bukti Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI memiliki pelaksanaan pengelolaan dan dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan pemantauan dampak penting RPL Semester II tahun 2014 yang telah aspek fisik- kimia, biologi dan didaftarkan di BAPEDAL Provinsi Aceh social dengan Nomor Surat : 110.A/THL/X/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 dan Semester I tahun 2015 yang telah didaftarkan di BAPEDAL Provinsi Aceh dengan Nomor Surat : 116.A/THL/X/2016 Tanggal 5 Oktober 2016. Dokumen dan Tanda Terima Surat ini diterima oleh Munir di Sekretariat BAPEDAL Aceh Tanggal 7-10-2016. Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Halaman 8 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1. Prosuder dan Implementasi K3 Verifier 5.1.1. (a) Pedoman/ Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki Prosedur K3 Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tersedia penanggungjawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Verifier 5.1.1. (b) Ketersediaan Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI telah peralatan K3 memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Verifeir 5.1.1. (c) Catatan Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki kecelakaan kerja catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3. Kriteria 5.2. Pemenuhan hak – hak tenaga kerja Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 5.2.1. Serikat pekerja Memenuhi PT TUSAM HUTANI LESTARI telah atau kebijakan perusahaan memberikan pernyataan tertulis tentang yang membolehkan untuk kebebasan membentuk Serikat Pekerja dan membentuk atau terlibat di dalam Peraturan Perusahaan PT TUSAM dalam kegiatan serikat pekerja HUTANI LESTARI Pasal 6 juga menerangkan tidak adanya larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja. Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 5.2.2. Ketersediaan Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan Dokumen KKB atau PP yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Perwakilan Pekerja serta telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan bukti berupa Surat Tanda Terima Pendaftaran Peraturan Perusahaan untuk Nomor Surat: 114/THL/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016. Verifier 5.2.3. Tidak ada Memenuhi Berdasarkan dokumen Daftar Nama dan pekerja yang masih di bawah Data Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari umur Kantor Operasional Takengon per Tanggal 30 September 2016 dan hasil wawancara dengan Ir. Ivan Astavan M selaku Plt General Manager, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Halaman 9 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Yogyakarta, 18 Oktober 2015

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10

Halaman 10 dari