PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL VERIFIKASI
1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-003-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail
: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email:
[email protected]
e. Presiden Direktur
: Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar
: Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/MenhutII/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
2)
g. Tim Audit
: Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor) Moh. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Ir. Ir. Ir. Ir.
Tony Arifiarachman Taufik Margani Uwen M. Dendry Bambang Gunardjito Artamur
Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK
: PT BORNEO KARUNIA MANDIRI (PT BKM)
b. Nomor & Tanggal SK
: Keputusan Bupati Sintang Nomor 1002 Tahun 2001, Tanggal 31 Desember 2001
c. Luas
: ± 12.000 Ha
d. Lokasi
: Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
e. Alamat kantor
: Jl. KOM. Yos Sudarso Komp. Pergudangan Blok RJ No. 3A, Pontianak, Kalimantan Barat Page 1 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI
3)
f. Nomor Telp/Email
: 0561-777382/
[email protected]
g. Pengurus - Komisaris - Direktur Utama - Direktur
: Honorata Evi : Hadryantus Mentili : Petrus Hendrayadi, SE
Ringkasan Tahapan Tahapan
Waktu dan Tempat
Koordinasi Instansi
Pontianak, 27 Januari 2014
Konsultasi Publik
Hotel Sakura, Sintang, 28 Januari 2014
Page 2 of 11
Ringkasan Catatan 1. Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. Koordinasi dengan BPPHP Wilayah X Pontianak Konsultasi publik dihadiri oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang, Camat Kayan Hulu dan Camat Serawai, Kepala Desa dan tokoh masyarakat di sekitar areal kerja dan LSM (perwakilan JPIK Focal Point Kalimantan Barat) Ringkasan Catatan : 1. Konsultasi publik dibuka dengan sambutan-sambutan dari : - Manajemen PT. BKM - Camat Kayan Hulu - Camat Serawai - Perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang 2. Pemaparan : - Maksud dan tujuan konsultasi publik - Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas PT. BKM dan LVLK PT Mutuagung Lestari - Kondisi umum areal PT. BKM 3. Penghimpunan informasi : Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain : - Desa-desa sekitar areal menerima PT BKM untuk beroperasi. - Sejauh ini PT BKM tidak memiliki masalah dengan masyarakat, namun demikian perlu segera dilakukan penataan batas areal kerja PT BKM dengan lahan masyarakat. - Penyuluhan mengenai tenaga kerja sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PT BKM (2 kali sejak tahun 2012) - Keterbatasan petugas Dinas Kehutanan dalam melakukan pelayanan dan pengawasan.
PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Logpond Lodeh, PT. Borneo Karunia Mandiri, 29 Januari 2014
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Kantor (Camp) dan areal kerja IUPHHK-HA PT Borneo Karunia Mandiri, 29 Januari s/d 02 Februari 2014
Pertemuan Penutupan
Kantor PT Borneo Karunia Mandiri, 02 Februari 2014
Pengambilan Keputusan
Kantor PT Mutuagung Lestari, 17 Februari 2014
1. Pembukaan oleh Management Representatif PT BKM 2. Perkenalan personil / karyawan PT BKM 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan kepada PT BKM. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT BKM menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Lodeh dan Kantor Pontianak PT. BKM. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja 1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian Rekomendasi PT. Borneo Karunia Mandiri dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, dan berhak memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu.
Page 3 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI 4)
Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Verifier a. Dokumen legal terkait Memenuhi Tersedia kelengkapan dokumen perizinan usaha (SK IUPHHK-HA PT BKM berdasarkan IUPHHKKeputusan Bupati Sintang Nomor 1002 HA/HT/RE/Pemegang Hak Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 Pengelolaan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Borneo Karunia Mandiri, seluas ± 12.000 Ha di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Izin UPHHK berlaku selama 20 tahun.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
Berdasarkan hasil telaah teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang bersumber pada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 : 250.000 (SK. Nomor 159/KptsII/2000 Tanggal 23 Agustus 2000), status areal PT BKM yang dimohon seluruhnya terletak dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). PT BKM telah memenuhi kewajiban iuran IUPHHK sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HA Nomor 522.11/130/DISHUTBUN-IV/2011 Tanggal 9 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang (ttd Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang). Tersedia bukti pembayaran IIUPHHK berupa bukti transfer pada tanggal 27 Desember 2011 melalui Bank BNI ditujukan kepada Bendaharawan Pemerima Setoran IIUPH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. Rek. 1020004203870, Kode Referensi : 1603KXXXXXX1112
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, Memenuhi PT BKM sedang dalam proses RKT/Bagan Kerja/RTT pengajuan (usulan) dokumen RKUPHHK beserta lampirannya yang berbasis IHMB, tersedia draf usulan telah disahkan oleh pejabat bukti tanda terima tertanggal 11 Page 4 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
Ringkasan Justifikasi November 2013 mengenai Surat Direktur Utama PT. Borneo Karunia Mandiri No. 33/BKM/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Penyampaian RKU Berbasis IHMB a.n. PT. Borneo Karunia Mandiri, Kabupaten Sintang, Prov. Kalimantan Barat.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
Memenuhi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Memenuhi
Page 5 of 11
Tersedia Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (BKUPHHK-HA) yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 186/KptsII/BPHAP/2013 tentang Persetujuan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam a.n. PT Borneo Karunia Mandiri, beserta Peta Lampiran BKUPHHK-HA PT. Borneo Karunia Mandiri Luas ± 12.000 Ha, Skala 1 : 50.000, diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kahutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil identifikasi, areal yang tidak boleh ditebang di dalam atau berbatasan dengan Blok BKUPHHK-HA Tahun 2013 PT BKM adalah Buffer Zone Hutan Lindung Bukit Alat dan Hutan Lindung Bukit Baturan serta sempadan S. Kesopang. Areal tersebut tergambar : - Peta Lampiran BKUPHHK-HA Tahun 2013, Skala 1 : 50.000 - Peta Areal Yang Dilindungi Dalam Blok Tebangan BKT Tahun 2013/2014, Skala 1 : 10.000 Penandaan dan batasnya sesuai dan terbukti keberadaannya di lapangan. Penandaan blok dan petak tebangan pada Blok BKUPHHK-HA Tahun 2013 tergambar pada Peta Lampiran SK BKUPHHK-HA Tahun 2013 yang sudah disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yang berjumlah 6 petak tebangan. Blok BKUPHHK-HA Tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang sesuai dengan Surat Tugas No. 904/201/SPT/Dishutbun/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Batas Blok Tebangan
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi BKUPHHK-HA Tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat bukti keberadaan dan kesesuaiannya di lapangan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Memenuhi PT BKM sedang dalam proses Usaha Pemanfaatan Hasil pengajuan (usulan) dokumen RKUPHHK Hutan Kayu (RKUPHHK) berbasis IHMB, tersedia draf usulan dan (bisa dalam proses) dengan bukti tanda terima tertanggal 11 lampiran-lampirannya November 2013 mengenai Surat Direktur Utama PT. Borneo Karunia Mandiri No. 33/BKM/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Penyampaian RKU Berbasis IHMB a.n. PT. Borneo Karunia Mandiri, Kabupaten Sintang, Prov. Kalimantan Barat. Verifier b. Kesesuaian lokasi dan Tidak PT. Borneo Karunia Mandiri merupakan volume pemanfaatan kayu Dilakukan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, hutan alam pada areal Penilaian sehingga tidak ada kegiatan penyiapan penyiapan lahan yang lahan untuk pembangunan hutan diizinkan untuk tanaman industri. pembangunan hutan tanaman industri. Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Izin peralatan PT BKM untuk kegiatan yang sedang berjalan termuat pada Dokumen BKUPHHK-HA Tahun 2013 yang telah disahkan (sesuai dengan Permenhut No. P.53/Menhut-II/2009). Penggunaan peralatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan baik jenis maupun jumlahnya. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas disahkan oleh pejabat yang yang berwenang, Dokumen LHP dan berwenang. Buku Ukur sesuai, terdapat kesesuaian nomor petak dan tidak terdapat perbedaan (<5%) volume antara dokumen LHP dan Buku Ukur. Terhadap dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan tonggak di lapangan. Jumlah Page 6 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi LHP yang sudah diterbitkan sebanyak 8 dokumen LHP dengan volume 18.309,07 m3 dan telah disahkan oleh Petugas Pengesah LHP berdasarkan SK 094/1.290/Dishutbun-IV/2013
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui hasil hutan dan PT. Borneo Karunia Mandiri telah lampirannya dari : mengangkut kayu bulat dari TPK ke TPK hutan ke TPK Industri diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang Antara, TPK hutan ke industri tertelusur ke dokuman LHP dan dokumen DHH lainnya. primer dan/atau Jenis dokumen angkutan yang penampung kayu digunakan yaitu ; dari TPK Hutan ke terdaftar, TPK Antara menggunakan 9 dokumen TPK Antara ke industri SKSKB, TPK Antara ke TPK Antara primer hasil hutan Lanjutan sebanyak 18 Dokumen FAKB, dan/atau penampung TPK Antara Lanjutan ke Industri kayu terdaftar sebanyak 4 Dokumen FAKB Telah diperiksa oleh P3KB yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 522.2.223/453/DISHUT Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ Memenuhi Tanda-tanda kayu bulat (Label pada barcode pada kayu dari tonggak dan bontos kayu) sesuai pemegang IUPHHK-HA/ dengan dokumen LHP dan buku ukur IUPHHK-HT/ IUPHHKdan dapat tertelusur sampai petak RE/Pemegang Hak tebangan Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan Memenuhi Tersedia sistem penandaan identitas secara konsisten oleh kayu berupa label (memuat: Nama pemegang izin. Perusahaan, Nomor Petak dan Jenis, Nomor Pohon, Diameter dan Panjang, nomor produksi internal) yang dapat tertelusur ke LHP dan diterapkan secara konsisten. Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Borneo Daftar Hasil Hutan untuk Karunia Mandiri melindungi angkutan hutan alam, dan arsip FAKB kayu dari dalam areal kerja dengan dan lampirannya untuk berupa DP (Dokumen Pengangkutan), hutan tanaman SKSKB dan FAKB tersimpan secara rapi dan baik. Dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh petugas yang sah. Hingga Periode Desember 2013 sudah Page 7 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi diterbitkan; 9 dokumen SKSKB dengan volume 12.245 m3 ke TPK Antara, 18 Dokumen FAKB dengan volume 9579,93 m3 ke TPK Antara Lanjutan dan 4 Dokumen FAKB dengan volume 9570,52 m3 Tujuan Industri.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran) DR Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan dan/atau PSDH telah DR terbit 8 periode, dan terdapat diterbitkan. kesesuaian dengan dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH dan DR, serta pejabat pengesahnya. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan PSDH terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, selama periode 12 bulan (Januari 2013 sampai Desember 2013), menunjukkan bahwa PSDH dan DR PT. Borneo Karunia Mandiri telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH & DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri dalam PSDH atas kayu hutan alam melakukan pembayaran PSDH dan DR (termasuk hasil kegiatan telah sesuai dengan Surat Edaran penyiapan lahan untuk Semester 2 BIKPHH No. SE.2/BIKPHHpembangunan hutan I/2013, dan dibayar sesuai dengan tarif tanaman) dan kesesuaian yang telah ditentukan. tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Memenuhi PT. BKM melakukan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan PKAPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 526/UPP/PKAPT/11/2013 tanggal 21 Page 8 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi November 2013 dan berlaku hingga 19 November 2018
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri menunjukkan identitas menggunakan kapal yang berbendera kapal. Indonesia antara lain; 1. TB. Mitra Pasific 02 dan TK Sarana Mitra 02 2. TB. Adi Putra dan TK. MBS 16 yang termuat dalam Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) kapal -kapal tersebut. Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah AMDAL/DPPL/UKLmemiliki dokumen SEMDAL, RKL dan UPL/RKL-RPL RPL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang No: 179/KPTSSetda/8/2001 pada tanggal 15 Oktober 2001 dan realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial di lapangan telah diimplementasikan. Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Bupati Sintang berdasarkan Surat Keputusan No: 179/KPTS-Setda/8/2001 pada tanggal 15 Oktober 2001. Verifier b. Bukti pelaksanaan Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah pengelolaan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak pemantauan lingkungan sesuai dengan penting aspek fisik- kimia, rencana dan dampak penting yang biologi dan sosial terjadi di lapangan dan telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I IUPHHK HA PT. BKM serta melaporkannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Sintang. Bukti implementasi di lapangannya berupa; Page 9 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 1. pengelolaan/pemantauan Hidroorologi 2. Penganan terhadap bahaya pencemaran 3. pengelolaan jenis dilindungi (flora/fauna) 4. Peningkatan dampak positif social 5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi Tersedia prosedur K3 untuk kegiatan operasional di lapangan dan PT BKM telah memiliki P2K3 yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan. Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dan telah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Pihak PT BKM sudah mengikutsertakan karyawannya dalam program JAMSOSTEK Yaitu JHT, JKK dan JKM Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia rekaman insiden/ kecelakan yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan bulanan dan telah melakukan monitoring-evaluasi tentang K3. Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau Memenuhi Manajemen PT. Borneo Karunia Mandiri kebijakan perusahaan yang telah membuat kebijakan yang membolehkan untuk membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat membentuk atau terlibat dalam dalam kegiatan serikat kegiatan serikat pekerja dalam bentuk pekerja Surat Pernyataan Direksi Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah KKB atau PP memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disetujui dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Sintang berdasarkan SK Page 10 of 11
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Nomer : 02 Tahun 2014 tertanggal 09 Januari 2014
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen masih di bawah umur dan observasi lapangan, PT Borneo Karunia Mandiri tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur (< 18 tahun).
Page 11 of 11
