RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLKH.08.01 Rev.1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1.

2.

3.

Identitas LVLK a. Nama LV-LK

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi

: LVLK-004-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930 AC, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: 021-57853706-07 / 57853708/ [email protected]

e. Direktur

: Robianto Koestomo

f. Standar

: Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.1

g. Tim Auditor

: 1. 2. 3. 4.

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI) 2. Ir. Budi Kristiar (Asosiasi Pengusaha Kehutanan)

Ir. Agus Murtiyoso (Lead Auditor) Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor di bawah supervisi) Ir. Wahyu Wigati, MM (Auditor) Wigie Amrawati, A.md (Auditor)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin

: PT. Rinanda Inti Lestari

b. Nomor IUI dan Tanggal SK

: SK Menhut No.103/KPTS-II/2001, tanggal 15 Maret 2001

c. Luas dan Lokasi

: ± 30.160 Ha yang terletak di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor

: Jalan Uria Jaya No. 33, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: 0536 - 3224254

f. Pengurus

: Phinarto Basrie (Direktur Utama)

Ringkasan Tahapan Waktu dan Tempat

Tahapan

Konsultasi Publik

 Kantor Kades Daya Manunggal Kec. Sanaman Mantikei, 13 Maret 2013 pk 10.00 s/d 12.00 

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Ringkasan Catatan Konsultasi Publik dihadiri oleh Kades dan pejabat Desa Daya Manunggal, Ketua RT, Tim PKK dan masyarakat desa sekitar PT Rinanda Inti Lestari, Tim Auditor PT. MHI dan perwakilan Auditee Tim auditor menggali dan menampung informasi dari para peserta konsultasi publik.

Halaman 1 dari 14


Pertemuan Pembukaan

Kantor PT Rinanda Inti Lestari, Jl. Uria Jaya No. 33, Palangka Raya 11 Maret 2013

FVLKH.08.01 Rev.1

 Pertemuan Pembukaan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 pukul 15.00 - 15.30 di Kantor PT Rinanda Inti Lestari, Jl. Uria Jaya No. 33, Palangka Raya.  Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Manajemen Representatif dan dihadiri oleh staf PT. RIL  Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Perkenalan tim auditor - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk mekanisme keberatan. - Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan. - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit. - Konfirmasi Management Representative (MR). PT. RIL telah menunjuk Bapak H. Ramdan sebagai MR. - Pernyataan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan  Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

11 - 15 Maret 2013

 Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor dan di Base Camp PT. RIL sedangkan observasi lapangan dilakukan di Base Camp dan Area PT. RIL Kecamatan Sanaman Mantikei, Katingan sebagai berikut : - Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen legalitas organisasi, kepastian areal dan hak pemanfaatan, sistem dan prosedur penebangan, perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat, aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan, observasi ke TPK dan Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. - Observasi lapangan mencakup antara lain uji petik areal pemanfaatan, kesesuaian dokumen LHP dengan kondisi di lapangan, penerapan


Halaman 2 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

prosedur K3 dan implementasi peraturan ketenagakerjaan di lapangan. - Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan. Pertemuan Penutupan

Kantor PT Rinanda Inti Lestari, Palangka Raya

 Pertemuan Penutupan dihadiri oleh MR, staf PT. RIL dan Tim Auditor

16 Maret 2013 10.00 s/d 11.00

 Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut : - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu - Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan. - Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK

 Pertemuan Penutupan dibuka oleh MR PT. RIL

- Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit. - Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.1. - Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR. - MR atas nama manajemen PT. RIL menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi. - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan oleh MR dan Lead Auditor. Pengambilan Keputusan

28 Maret 2013


 Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas Laporan Hasil Verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Wahyu, MT yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya Tim Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. MHI apakah Sertifikat LK dapat diterbitkan atau tidak.

Halaman 3 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1


 Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. MHI yang terdiri dari Direktur MHI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari Asosiasi Pengusaha Kehutanan sebagai anggota.  Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan Auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan.  Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT. Rinanda Inti Lestari.

4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1, P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan Kriteria 1, Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Indikator 1, Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Verifier 1.1.1.a

M

Dokumen Legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak pengelolaan)  Terdapat SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 103/KPTSII/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. Rinanda Inti Lestari seluas + 30.160 ha (tiga puluh ribu seratus enam puluh) hektar di Kelompok Hutan Sungai Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.  Izin berlaku untuk jangka waktu 20 tahun s/d 14 Maret 2021  Terdapat lampiran Peta Areal Kerja HPHA PT Rinanda Inti Lestari yang disahkan oleh Menteri Kehutanan (Dr. Nur Mahmudi Isma’il) tanggal 15 Maret 2001.

Verifier 1.1.1.b

M

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)  SPP Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar Rp. 904.800.000,- (Rp 30.000 x 30.160 ha) telah dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2000 sesuai SPP-IHPH No. 2480/VI-Edar/2000 tanggal 11 Desember 2000.


Halaman 4 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

 Terdapat SPP-IIUPH No. S.427/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal IUPHH Tambahan sebesar Rp 603.200.000,- (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), yaitu tambahan iuran Rp 20.000 x 30.160 ha.  Terdapat bukti pelunasan SPP-IIUPH Tambahan a.n PT. Rinanda Inti Lestari sebesar Rp 603.200.000,- tanggal 7 Februari 2013, disetor ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rek. 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cab. Jakarta Gd. Pusat Kehutanan. Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 1, Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Indikator 1, RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier 2.1.1.a

M

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & Lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/Risalah Hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut  Dokumen RKUPHHK HA pada Hutan Produksi PT. Rinanda Inti Lestari Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2012-2021 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no. SK 18/VI/BUHA/2012 tanggal 18 Februari 2012.  Dokumen RKUPHHK periode tahun 2012 s/d 2021 telah disusun berbasis IHMB.  Dokumen RKT 2012 telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat No. 522.1.300/315/Dishut tanggal 20 Maret 2012. Terdapat perubahan keputusan melalui Keputusan Kadishut Provinsi Kalimantan Tengah No.522.1.300/678/Dishut tanggal 18 Oktober 2012 dan berlaku s/d 19 Maret 2013.


Halaman 5 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

 Peta yang terkait dengan Rencana Penataan Areal Kerja di PT. Rinanda Inti Lestari yaitu: - Peta Hasil Pemeriksaan Blok Tebangan URKTUPHHK-HA tahun 2012, - Peta Penetapan TPn, TPK/Log Pond URKTUPHHK-HA tahun 2012 - Peta Jaringan Jalan Angkutan Kayu dan Rencana Trase Jalan URKTPH-HA tahun 2012 - Peta Hasil Pemeriksaan Jalur Cruising 1% URKTPHHK-HA th 2012. Verifier 2.1.1.b

M

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan  Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT yaitu berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 500 ha, Kawasan Pelestarian Satwa (KPPS) seluas 500 ha dan sempadan sungai. Kawasan tersebut dalam RKUPHHK dimasukkan ke dalam Kawasan Lindung, yang dalam implementasinya dibuat batas berupa pal batas dan papan nama.

Verifier 2.1.1.c

M

Penandaan lokasi blok tebangan/Blok RKT/Petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan  Terdapat papan nama warna putih pada ujung blok. Tiap batas petak ditandai dengan patok kayu. Ujung patok dicat dengan warna merah. Patok disertai dengan informasi nomor petak yang saling bersebelahan dan memberikan informasi yang cukup. Batas-batas blok dan petak berupa batang kayu yang dicat merah dengan rintis selebar 2 m untuk blok dan 1 m untuk petak. Pal batas masih berupa pal sementara dan belum dibuat dalam bentuk pal petak permanen.

Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2, Adanya Rencana Kerja yang Sah Indikator 1, Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Verifier 2.2.1.a

M

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya  Dokumen RKUPHHK HA pada Hutan Produksi PT. Rinanda Inti Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2012-2021 disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no. SK.18/BUHA-2/2012 tanggal 10 Februari 2012


Halaman 6 dari 14


Verifier 2.2.1.b

N/A

FVLKH.08.01 Rev.1

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI.  Tidak terdapat lokasi pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada periode verifikasi.

Prinsip 2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2, Adanya Rencana Kerja yang Sah Indikator 2, Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Verifier 2.2.2.

M

Izin peralatan dan mutasi  Izin peralatan terdapat dalam : Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.300/315/Dishut tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam tahun 2012 PT. Rinanda Inti Lestari, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 20 Maret 2012.

 Terdapat kesesuaian fisik di lapangan, jumlahnya tidak melebihi izin yang diberikan. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 1, Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan Verifier 3.1.1.

M

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang  Dokumen LHP dibuat berdasarkan data di buku ukur dan sudah ditandatangani oleh pembuat LHP-KB dan P2LHP yang teregister berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.  Uji petik dilakukan di TPK Antara Sei Baing antara LHP-KB yang disahkan dengan fisik kayu. LHP- KB tahun 2012 di petak AA7, Z7, AA6, Z6, Y7 (No. 16/LHP/RIL/XI/2012) dan trace jalan (No LHP 16A/LHP/RIL/XI/2012) yang telah disahkan, dengan fisik kayu yang ada di lapangan dimana perbedaan volume hasil pengukuran dan dokumen LHP sebesar 0,12 %.  Uji petik nomor batang di LHP-KB dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan di petak AA7, Z6 dan Z7. Pada tunggak kayu terdapat label berwarna merah yang mencantumkan nomor petak, nomor pohon, diameter dan jenis pohon.


Halaman 7 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

 Terdapat kesesuaian antara no batang dengan tunggak kayu pada uji petik.  Rekapitulasi LHP-KB bulan per 31 Desember 2012 untuk kayu bulat jenis Kelompok Meranti dan R. Campuran di PT. Rinanda Inti Lestari sebanyak 3581 batang dengan volume sebesar 20.191,60 m3  Semua dokumen pengangkutan kayu telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Seluruh SKSKB di TPK Hutan dan FAKB TPK Antara sudah dimatikan oleh P3KB yang berwenang dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 2, Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 3.1.2

M

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK Hutan ke TPK Antara - TPK Hutan ke industri primer dan atau penampungan kayu terdaftar - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampungan kayu terdaftar  PT Rinanda Inti Lestari memiliki TPK hutan Sei Baing yang telah ditetapkan sebagai Tempat Penerbitan Dokumen SKSKB dan FAKB RKTUPHHK PT Rinanda Inti Lestari Tahun 2012 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan No. 522/2/105/4.02/VI/2012.  PT Rinanda Inti Lestari memiliki 3 (tiga) TPK Antara yaitu : TPK Antara Bangkiang, TPK Antara/ Logpond Antara Sei Kalimati dan TPK Antara/ Logpond Antara Desa Muara Bulan sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan dan sesuai dengan SK Kepala Dishut Kabupaten Katingan Nomor 522/2/54/PH/I/2010 tanggal 28 Januari 2010  pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara Bangkiang ke TPK Antara Sei Mati menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan dengan alat angkut rakit ditarik Kapal Motor (KM), Selanjutnya pengangkutan kayu dari TPK Antara Sei Mati ke TPK Antara Muara Bulan menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan dengan alat angkut Kapal Motor (KM), serta pengangkutan dari TPK


Halaman 8 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

Antara/ Logpond Antara Muara Bulan ke industri menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan dengan alat angkut Tongkang (TK) dan Tug Boat (TB) dan Kapal Motor (KM).  Hasil verifikasi dokumen LMKB pada TPn, TPK Hutan dan TPK Antara menunjukkan kesesuaian volume kayu bulat.  Semua dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan seluruh SKSKB di TPK Hutan dan FAKB di TPK Antara sudah dimatikan oleh P3KB yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3, Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA /IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan Verifier 3.1.3.a

M

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan sejak pohon ditebang adalah tulisan dari kapur berisi no urut penebangan dan label merah dari plastik yang berisi informasi : nomor petak, no pohon, diameter pohon, kode perusahaan panjang batang, kode kabupaten dan periode.  Selanjutnya kayu dibawa ke TPn dan diberi label putih berisi informasi : no urut penebangan/produksi dan dimasukkan ke dalam LHP.  Kayu kemudian dibawa ke TPK Hutan Sei Baing untuk dicek volume pohon dan dicek penomorannya. Batang pohon dicat ulang dengan cat berwarna putih yang berisi informasi : nomor petak, nomor pohon, diameter pohon, kode perusahaan, panjang batang, kode kabupaten, periode dan nomor urut penebangan. Jika label plastik merah rusak, juga diperbaiki di TPK hutan.  Selain tanda dari cat, digunakan tanda label plastik dengan pertimbangan agar tidak mudah hilang atau tertutup oleh lumpur ataupun getah, serta mudah untuk membuat kembali label tersebut apabila rusak atau hilang.  Pada tunggak diberi label merah berisi informasi nomor petak, nomor pohon, diameter dan jenis pohon


Halaman 9 dari 14


Verifier 3.1.3.b

M

FVLKH.08.01 Rev.1

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin  Sistem penelusuran kayu sampai ke petak tebang PT. Rinanda Inti Lestari dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen tata usaha hasil hutan kayu dan identitas kayu yang melekat pada batang kayunya, yaitu nomor urut tebangan, nomor batang/pohon dan nomor petak  Penelusuran kayu bulat dapat dilakukan dari LHC, buku ukur dan LHP serta dokumen SKSKB dan FAKB. Dengan menggunakan dokumen tersebut dapat dilakukan penelusuran sampai ke petak tebang berdasarkan nomor pohon dan nomor urut penebangan serta nomor petak.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 4, Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier 3.1.4.

M

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk HTI  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen FA-KB Hutan yang merupakan bagian dari SKSKB yang diterbitkan dan FA-KB Lanjutan, setiap kayu yang keluar telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB/FA-KB Hutan dan FA-KB Lanjutan yang dilampiri dengan DKB. Dokumen SKSKB dan FA-KB tersebut diterbitkan oleh P2SKSKB dan petugas penerbit FA-KB serta telah dimatikan oleh petugas P3KB  Petugas P2SKSKB telah melakukan pemeriksaan dan pengesahan Berita Acara Pemeriksaan jenis kayu dan nomor batang pada fisik kayu sesuai dengan DKB,

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 2, Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah Indikator 1, Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier 3.2.1.a

M


Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.  Dokumen SPP sah ditandatangani oleh Pejabat Penagih III dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Halaman 10 dari 14


Verifier 3.2.1.b

M

FVLKH.08.01 Rev.1

Bukti Setor DR dan/atau PSDH  DR dan PSDH telah dibayarkan lunas melalui Bank BNI dan Bank Mandiri Jakarta dan sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH.

Verifier 3.2.1.c

M

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman  Kayu yang digunakan PT. Rinanda Inti Lestari termasuk dalam kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran /KBB (Kayu Bulat Besar) dengan ukuran (Ø > 30 cm) dan Kelompok Meranti dengan diameter (Ø < 30 cm)/ KBK  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PP 59 th 1998 jo PP No. 74 tahun 1999 dan Harga Patokan PSDH dari Menperdag No. 22/M-DAG/PER/4/2012 serta tarif DR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 1999.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 3, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 1, Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Verifier 3.3.1.a.

M

Dokumen PKAPT  Dokumen PKAPT PT. Rinanda Inti Lestari masih berlaku dan sah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri RI.

Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat. Kriteria 3, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 2, Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier 3.3.2.

M

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal  Kapal pengangkut kayu PT. Rinanda Inti Lestari adalah kapal

berbendera Indonesia, memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh Syahbandar, Kantor ADPEL Pegatan Mendawai dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pegatan Mendawai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.


Halaman 11 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

Prinsip 4, Pemenuh an aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan Kriteria 1, Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksa-nakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb Indikator 1, Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier 4.1.1.a

M

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL  Tersedia Surat Persetujuan Laporan Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hasil HPH Restrukrisasi PT. Rinanda Inti Lestari di Propinsi Dati I Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh A.n Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat No. 341/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Maret 2000  Laporan RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT. Rinanda Inti Lestari seluas 34.353 Ha dapat disetujui dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen RKL dan RPL HPH PT. Barito Pasific Timber Unit V yang telah mendapat persetujuan Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan sesuai surat No. 178/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 30 Agustus 1996.

Prinsip 4, Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan Kriteria 1, Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksa-nakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb Indikator 2, Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier 4.1.2.a

M

Dokumen RKL dan RPL  Dokumen RKL dan RPL PT. Rinanda Inti Lestari disusun dengan mengacu pada Dokumen AMDAL ex HPH PT. Wira Saraya Tama (PT. Barito Pacific Timber V) yang telah disahkan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dari Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat No. 178/DJVI/AMDAL/1996 tanggal 30 Agustus 1996

Verifier 4.1.2.b

M

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial  Tersedia laporan rencana kegiatan dan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Rinanda Inti Lestari yang dibuat setiap 3 bulan sekali dan direkap per/tahun dan bukti tanda terima pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup selama periode tahun 20122013 dari Badan Lingkungan Hidup tanggal 7 Februari 2013.


Halaman 12 dari 14


FVLKH.08.01 Rev.1

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 1, Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 1, Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 5.1.1.a

M

Implementasi prosedur K3  Tersedia kebijakan mutu K3, SOP K3, personil K3 serta bagan organisasi pelaksana K3, penanganan kondisi darurat termasuk ketersediaan jalur evakuasi dan titik kumpul/meeting point.  Tersedia poliklinik, rambu-rambu keselamatan kerja dan laporan kegiatan pengawasan keamanan dan perlindungan hutan

Verifier 5.1.1.b

M

Ketersediaan peralatan K3  Tersedia Daftar Peralatan K3 dan daftar sarana dan perlengkapan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (alat transportasi darat, transportasi air, borgol, kompas dan sangkur)yang ditandatangani oleh Manager Camp  Tersedia rambu-rambu K3, perlengkapan penanggulangan kebakaran hutan (selang air, pompa air, tangki air, embung air, arang dan garu tajam).  Tersedia APD yang cukup di lapangan, Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri dan foto dokumentasi penyerahan APD kepada karyawan.

Verifier 5.1.1.c

M

Catatan kecelakaan kerja PT. Rinanda Inti Lestari memiliki rekaman kecelakaan kerja periode Maret 2012 sampai Februari 2013. Catatan kecelakaan kerja terdiri dari buku catatan kecelakaan kerja sebagai dokumentasi internal, buku pasien merupakan catatan internal perawat, form laporan kecelakaan kerja sebagai surat rujukan ke rumah sakit dan Jamsostek.

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 5.2.1

M

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tersedia Surat Pernyataan dari Direktur Utama No. P.03/RIL.PLK /VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menyatakan: menghormati hak karyawan untuk mendirikan Serikat Pekerja di lingkup PT RIL, tidak keberatan karyawan terlibat dalam kegiatan organisasi Serikat Pekerja, dan bergabung dengan Serikat Pekerja lain sampai terbentuknya Serikat Pekerja di lingkup PT Rinanda Inti Lestari.


Halaman 13 dari 14

FVLKH.08.01 Rev.1


Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2, Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 5.2.2

M

Ketersediaan dokumen KKB atau PP  PT. Rinanda Inti Lestari memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah ditandatangani oleh Bp. Phinarto Basrie selaku Direktur Utama, perwakilan karyawan ( Bp. Ir. Salumbu Matalli dan Bp. Ramdan) pada bulan Januari 2012 dan telah disahkan oleh Bapak Ir. H.J Angga (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Katingan).  Peraturan perusahaan tersebut berlaku 2 tahun sesuai PP pasal 43, terhitung bulan Januari 2012 sampai dengan Januari 2014.

Prinsip 5, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2, Pemenuh an hak-hak tenaga kerja Indikator 3, Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier 5.2.3

M

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur 

PT. Rinanda Inti Lestari memiliki kebijakan penerimaan karyawan baru yang mensyaratkan calon karyawan telah memiliki usia di atas 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Permenaker No. 13 tahun 2003.

 Berdasarkan uji petik wawancara dan pengamatan di base camp, tidak terdapat karyawan yang berusia masih di bawah umur. Kesimpulan: PT. Rinanda Inti Lestari telah “MEMENUHI” semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara yang Dikelola Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 1 April 2013 PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo Direktur


Halaman 14 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents