LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN 2016

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai kewajiban bagi Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang menyajikan dan melaporkan semua kegiatan terutama dibidang manajerial dan program-program kepada pihak yang lebih tinggi dalam rangka mencapai kinerjanya. Laporan ini menggambarkan Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam rangka mencapai sasaran Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 khususnya kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga. Laporan ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Pekerja agar sehat, bugar dan produktif untuk mendukung pencapaian target SDGs 2016. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait, oleh karena itu kami sangat berterima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan masa yang akan datang. Jakarta, Januari 2017 Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga

drg. Kartini Rustandi, M.Kes NIP. 196304071987122001

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melalui kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Kesehatan Masyarakat dan program lainnya di Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, telah ditetapkan target indikator Renstra per tahun untuk jangka waktu 5 tahun (2015 - 2019) dan dijabarkan ke dalam indikator kegiatan/output yang ditetapkan setiap tahunnya di awal tahun anggaran berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga dilakukan terhadap indikator Renstra, RKP dan indikator RKT. Indikator kinerja Renstra, yaitu persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI, persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Indikator kinerja RKP, meliputi jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas, persentase jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani, dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD. Evaluasi terhadap pencapaian RKT Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dilakukan pada seluruh indikator output/kegiatan yang dilihat baik secara fisik maupun keuangan. Berdasarkan penetapan indikator kinerja pada tahun 2016, telah berhasil mencapai 2 indikator jumlah Pok UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK dari target 349 Pos UKK dan persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 (100%) sarana kesehatan dari target sebanyak 95 (100%) sarana kesehatan. Pada indikator persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya tidak dapat tercapai. Indikator kesehatan kerja memiliki target yaitu 50% Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja dasar dengan capaian 35,14% dan indikator kesehatan olahraga memiliki target 30% puskesmas dengan capaian 24,34%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil kegiatan di ii

pusat yang menunjang indikator sesuai target yang ada, sedangkan penambahan capaian diperoleh dari hasil kegiatan di daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana APBD. Dalam melakukan pencapaian program tersebut, didukung dengan sumber daya keuangan sebesar Rp 22.111.701.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 202.728.001.677 (93,74%). Hal ini didukung oleh ketenagaan dengan jumlah 64 orang. Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga, indikator RKP, dan peningkatan pencapaian RKT dan penyerapan anggaran disarankan atau tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan bimbingan teknis sampai ke tingkat Puskesmas, penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, merumuskan definisi operasional dan mekasisme pengumpulan data yang baik, mudah dimengerti dan mudah pengumpulannya, perumusan volume dan satuan dalam RKT yang implementatif dan peningkatan akurasi perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 dapat dikatakan baik, tetapi perlu adanya perbaikan untuk mencapai 2 indikator yang belum tercapai. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan segenap sumber daya dan semua pihak terkait.

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Maksud dan Tujuan

2

C. Tugas Pokok dan Fungsi

3

D. Sistematika

4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja

6

B. Perjanjian Kinerja

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

11

B. Rencana Tindak Lanjut

42

C. Realisasi Anggaran

43

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan

46

B. Saran

47

LAMPIRAN 1 Rencana Kinerja Tahunan Formulir RKT 2 Pengukuran Kinerja Formulir PK iv

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang nomor 36/2009 tentang Kesehatan pada Bab XII mengenai Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dimaksud meliputi pekerja di sektor formal dan informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. Pada Bab VI bagian Sembilan pasal 80 dan 81 dinyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga. Upaya kesehatan olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga sangat mendukung dalam pencapaian target SDGs. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dimaksud dapat menciptakan pekerja sehat, bugar dan produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini dapat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan meningkatkan umur harapan hidup serta berdaya ungkit terhadap penurunan IMR dan MMR. Kesehatan Kerja dan Olahraga sangat peduli terhadap pekerja perempuan untuk mewujudkan pekerja perempuan yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

1

sehat, bugar dan produktif sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan pekerja perempuan usia muda, pekerja perempuan yang hamil dan pekerja perempuan yang mempunyai anak. Peningkatan kesehatan ibu dan anak berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu dan anak. Karena penurunan angka kematian ibu dan anak dipengaruhi oleh keadaan perempuan mulai dari usia muda sampai setelah memiliki anak. Program kesehatan kerja dan olahraga mendukung hal tersebut dengan membina puskesmas untuk menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, membina kebugaran jasmani ibu hamil, membina program GP2SP sehingga pekerja perempuan mendapat hak sebagai ibu hamil di tempat kerja dan pemberian ASI Eksklusif bagi ibu bekerja. Agar perencanaan program kesehatan kerja dan olahraga dapat diarahkan sesuai target maka perlu diketahui besaran masalah kesehatan kerja dan olahraga yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Berdasarkan Sensus Penduduk jumlah penduduk Indonesia 238.364.331 orang terdiri dari jumlah angkatan kerja 122.28 juta (47,5%) dan jumlah pekerja 114.33 juta (44,5%) (BPS, 2016). Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 telah berakhir sehingga perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Kesehatan

Kerja

pertanggungjawaban

dan

Olahraga,

keberhasilan

atau

sebagai kendala

bentuk

perwujudan

pelaksanaan

misi,

pencapaian, target dan tujuan yang telah ditetapkan. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Tersusunnya hasil capaian Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berupa keberhasilan dan kendala organisasi tahun 2016. Daya dan upaya dalam mencapai sasaran program dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

2

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan memberikan informasi sasaran dalam kurun waktu 1 tahun. C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan tugas sehari-hari bertanggung

jawab

kepada

Direktur

Jenderal

Kesehatan

Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

3

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Susunan Organisasi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans 2. Subdirektorat Kapasitas Kerja 3. Subdirektorat Lingkungan Kerja 4. Subdirektorat Kesehatan Olahraga 5. Subbagian Tata Usaha; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional D.

SISTEMATIKA Sistematika penulisan LAKIP Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah sebagai berikut : - Kata Pengantar - Ringkasan Eksekutif - Daftar Isi - BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan

LAKIP

serta

penjelasan

umum

organisasi

termasuk

didalamnya

tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Kerja dan

Olahraga. - BAB II PERENCANAAN KINERJA


4

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016. - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan pencapaian sasaran kinerja dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, sebagai pertanggungjawaban kinerja. Analisis tentang keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja terkait dengan sumber daya (tenaga dan biaya) yang digunakan, serta rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi dan solusi untuk masukan program peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. - BAB IV PENUTUP Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2016. - LAMPIRAN 

Formulir PK

:

Pengukuran Kinerja



Formulir RKT

:

Rencana Kinerja Tahunan


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UndangUndang nomor 25 tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengarahkan pada prioritas upaya promotif dan preventif, dengan isu strategis RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan status kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia produktif dan lanjut usia, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan JKN, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Visi Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan salah satu misi dalam Nawacita adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat Program Indonesia Sehat, yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya bersifat promotif dan preventif menjadi prioritas Program Indonesia Sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan pendekatan keluarga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

6

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, oleh karena itu sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

mengarah

kepada

tujuan

pencapaian

Program

Kesehatan

Masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, secara operasional dalam dokumen Penetapan Kinerja telah ditetapkan indikator dan target kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan. Indikator dan target kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga yang mencakup tujuan, strategi, sasaran, indikator kinerja dan masalah yang akan timbul dalam kurun waktu 1 tahun. 1. Tujuan Terwujudnya pekerja dan masyarakat sehat, bugar dan produktif. 2. Kebijakan Kebijakan pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga, yaitu: a. Membangun pekerja dan masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif. b. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. c. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan. d. Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan LP/LS, dunia usaha, swasta dan masyarakat. e. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur Operasional. 3. Strategi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

7

Strategi pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga, mencakup: a. Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja berbasis masyarakat pekerja. b. Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga. c. Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja. d. Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga. e. Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga. 4. Sasaran a. Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar memiliki target 4.877 Puskesmas (50%) dari jumlah seluruh Puskesmas pada awal tahun berjalan yaitu 9.754 Puskesmas. b. Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI memiliki target 355 Pos UKK dan Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas dengan target 355 Pos UKK. c. Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar memiliki target 100% dari jumlah fasilitas kesehatan TKI yang ditetapkan oleh Dirjen terkait sebagai fasilitas pemeriksaan CTKI. d. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya memiliki target 2.926 Puskesmas (30%) dari jumlah seluruh Puskesmas pada awal tahun berjalan yaitu 9.754 Puskesmas. 5. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, antara lain: a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar; b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan di wilayah Puskesmas;


8

c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar; d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilki. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antara atasan dan bawahan menjadi

kesepakatan

yang

mengikat

untuk

dilaksanakan

dan

dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Perjanjian penetapan kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal pada 30 Januari 2016. Indikator tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

 Persentase

Indikator Puskesmas

yang

Target 50%

menyelenggarakan kesehatan kerja dasar; 355

 Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI;  Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan

100%

TKI yang memenuhi standar; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

9

Sasaran Strategis

Indikator  Persentase Puskesmas yang melaksanakan

Target 30%

kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Penerapan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan indikator kinerja Renstra dan RKT. Pencapaian indikator tersebut terdiri dari 60 indikator input yang dikelompokkan dalam 4 sasaran strategis.


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan

good

governance untuk

meningkatkan akuntabilitas

pemerintahan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan

pemerintah

dalam

pencapaian

kinerja

organisasi.

Pengukuran kinerja berhubungan dengan evaluasi program seperti audit kinerja, perencanaan strategis dan analisis kebijakan. Indikator kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diukur melalui 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) kesehatan kerja dan olahraga. Seperti yang tertera di dalam Renstra Kementerian Kesehatan serta dalam dokumen penetapan kinerja sesuai RKT Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016 yang didukung oleh segenap sumber daya, baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Puskesmas. Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program di level Pusat/Kementerian Kesehatan RI merupakan data pencapaian kinerja Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Puskesmas. Pengukuran kinerja kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang mengarah pada outcome atau dampak belum dilakukan karena diperlukan suatu metode khusus seperti survei atau penelitian, sehingga perlu mekanisme evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, lintas program atau penetapan ulang terhadap terhadap indikator kinerja Kementerian sesuai tupoksi pemerintah tingkat pusat.


11

Pencapaian indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga dihitung berdasarkan persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI, persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar, dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Indikator persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya dibuktikan dengan adanya laporan yang dicapai secara berjenjang mulai dari tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke pusat. Bentuk laporan tersebut terdiri atas; 1) Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja [LBKP-1 Puskesmas], 2) Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga [LBKO-1 Puskesmas], 3) Laporan Rekapitulasi

Bulanan

Kabupaten/Kota Rekapitulasi

Kesehatan

[LBKP-2

Bulanan

Dinkes

Kesehatan

Pekerja

Dinas

Kabupaten/Kota] Olahraga

Dinas

Kesehatan 4)

Laporan Kesehatan

Kabupaten/Kota [LBKO-2 Dinkes Kabupaten/Kota] 5) Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas kesehatan provinsi menghitung dan melakukan rekapitulasi data jumlah Puskesmas melapor kesehatan kerja dan olahraga dari Laporan Tahunan Provinsi. Kategori capaian indikator kesehatan kerja dan olahraga adalah kategori baik jika nilai semakin tinggi. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah Puskesmas yang melaksanakan, maka dikatakan capaian indikator semakin baik yang tentunya dilakukan dengan membandingkan antara capaian dengan target yang ada.


12

Data capaian indikator Renstra 2015-2019 Kesehatan Kerja dan Olahraga diperoleh dari laporan program yang diperoleh secara berjenjang mulai dari Puskesmas ke Dinkes Kab/Kota, ke Dinkes Provinsi sampai ke Pusat dengan Formulir LBKP dan LBKO yang merupakan modifikasi dari Formulir Laporan Puskesmas LB1. Instansi sebagai sumber data adalah Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi.

Pengumpulan data

capaian Renstra kesehatan kerja dan olahraga (LBKP dan LBKO) di pusat dilakukan per triwulan pada awal April (periode Januari-Maret), Juli (periode April-Juni), Oktober (periode Juli-September) dan akhir Desember (periode Oktober-Desember). 1. Indikator Target Indikator kegiatan pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: NO. 1 2 3 4

INDIKATOR

2015

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

2016

TARGET 2017 2018

2019

40%

50%

60%

70%

80%

230

355

480

605

730

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

Target indikator tersebut diperjelas dengan definisi operasional sebagai berikut: INDIKATOR Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

DEFINISI OPERASIONAL Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar dan atau, memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya.


13

INDIKATOR Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

DEFINISI OPERASIONAL Jumlah pos UKK yang dibentuk dan dibina masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas Rumah Sakit atau klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan telah dibina oleh kementerian kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI. Puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.

Pengukuran kinerja RKT Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016 dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan per indikator kegiatan/output sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang ditetapkan. Realisasi fisik diukur pada setiap indikator kegiatan/output yang memiliki target dengan volume satuan. Target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dihasilkan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016, termasuk realisasi keuangan. Hasil capaian indikator di atas, sebagai berikut. Tabel 2. Indikator dan Realisasi Pencapaian Renstra Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator  Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar  Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI

Target 50% (4.828 Pusk)

Realisasi 35,63% (3.475 Pusk)

355

374

100%

100%


14

Sasaran Strategis

Indikator  Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar  Persentase Pusk. yang melaksanakan kegiatan kes. olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Target (95 Sarkes)

Realisasi (95 Sarkes)

30% (2.987 Pusk)

24,95% (2.434 Pusk)

2. Sumber Daya

Pegawai di lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada akhir Desember Tahun 2016 berjumlah 65 orang. Dari jumlah tersebut pegawai dibagi ke dalam berbagai tingkatan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kepegawaian, golongan dan jabatan: a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkatan umur Jumlah pegawai berdasarkan umur pada kelompok umur di bawah 30 tahun sebanyak 24 orang (37%), kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 18 orang (28%), kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 11 orang (17%), dan kelompok umur diatas 50 tahun sebanyak 12 orang (18%) sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini : Gambar 1 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan Kelompok Umur >50

12

41 - 50

11

31 - 40

28

<=30

24 0

10

20

30


15

b. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 41 orang perempuan dan 24 orang laki-laki. Berikut ini diagram yang menggambarkan perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan : Gambar 2 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan

Laki - laki

37% 63%

c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 5 kategori yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 38 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 1 orang. Gambar 3 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan tingkat pendidikan 40 20 0

1

20

38

5

1

S3

S2

S1

D3

SMA


16

d. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan Jumlah pegawai yang sudah berstatus Golongan IV berjumlah 7 orang dan yang berstatus Golongan III berjumlah 58 orang.

Eselon IV Eselon II 0

10

20 Gol III 30 Gol40 IV

50

60

Indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga Sesuai indikator Renstra kesehatan kerja dan olahraga, definisi operasional dan target capaian hasil seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga pada tahun 2016 diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar sebanyak 3.475 Puskesmas (35,63%).


17

Grafik 1

95%

Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

65%

8% 9% 4% 3% Papua

Papbar

Malut

Maluku

0% Sulbar

Sulsel

Sultra

Sulut

Sulteng

Kaltim

Kaltara

Kalsel

Kalteng

Kalbar

1% 3% NTT

NTB

Bali

Banten

Jatim

Indonesia

DIY

Jabar

Jateng

Babel

Lampung

Bengkulu

Sumsel

Gorontalo

35%

21% 29% 36% 14% 24% 21%

49%

63% 63%

69% 52% 37%

18% 12%

26%

8% Jambi

0%

NAD

10%

Riau

20%

Sumbar

30%

Sumut

40%

17% 23%

50%

42%

46%

60%

Jkt

70%

Kepri

80%

59% 58%

67% 74%

90%

80%

100%

2. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK (%). Gambar 4 Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI


18

3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 Sarkes (100%). Gambar 5 Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak 2.342 Puskesmas (24,95%).


19

22% 2% 6% 0% 0%

0% 0%

21% 14% 0% 0% 0% 5%

25% 25%

67%

94% 32% 28%

28%

27% 8%

6% 13% 21%

3% 0%

0%

NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri Jkt Jabar Jateng DIY Jatim Indonesia Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Papbar Papua

20%

42%

60% 40%

69%

61%

80%

0%

100%

61%

95%

100%

120%

100%

Grafik 2 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Pencapaian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga belum seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 4 indikator kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang ditargetkan, sebanyak 2 indikator telah mencapai target sedangkan 2 indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang belum mencapai target adalah persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dari target 50% Puskesmas dari total seluruh Puskesmas Tahun 2016 baru tercapai sekitar 35.63%. Provinsi yang melaporkan kesehatan kerja sebanyak 33 provinsi yang melapor, masih terdapat 1 provinsi belum melapor. Provinsi dengan laporan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar terbanyak adalah Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

20

Capaian Indikator program kesehatan olahraga belum mencapai target sejumlah 30% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Sampai dengan triwulan IV hasil capaian Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 24,95%. masih terdapat 5 provinsi belum melapor. Provinsi dengan laporan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar terbanyak adalah Gorontalo dan Bangka Belitung dengan seluruh Puskesmas melapor (100%). Pencapaian target indikator kinerja kegiatan pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga di atas dilaksanakan melalui: 1.

Penyusunan NSPK Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menghasilkan Ouput berupa 30 NSPK yang terdiri dari : 3 Permenkes, 6 Kurikulum Modul, 7 Pedoman, 9 Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan bersama, dan lainnya 7 NSPK berupa Pedoman, Instrumen, Naskah akademik, dan Kajian terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga. Gambar 6 Produk NSPK Kesehatan Kerja dan Olahraga

2.

Koordinasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga


21

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mengadakan Koordinasi dan Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan nakes maupun non nakes bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kegiatan tersebut terdiri dari : Workshop petugas kesehatan, Koordinasi Komite TKI, Koordinasi GP2SP, Koordinasi Tim Pembina Jabfung, Seminar Kesehatan Olahraga, serta sosialisasi terkait : K3 Perkantoran, Kesehatan Olahraga, Pos UKK, Permenkes K3 Perkantoran, Laik Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi. Gambar 7 Sosialisasi Kesehatan Pada Pengemudi

3.

Monitoring/Pembinaan Teknis Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki kegiatan Monitoring/Evaluasi di Bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk memastikan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga dilaksanakan di lapangan (Puskesmas). Kegiatan tersebut dilaksanakan di 20 Propinsi dan 70 Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu : Pemantauan Kesehatan Pengemudi di hari besar, Monev GP2SP dan Pos UKK, Monev Barang Milik Negara (BMN) Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pendampingan Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan. Termasuk pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani terprogram Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

22

di Kemenkes dan Latihan Fisik Terprogram di Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan setiap hari jumat. Gambar 8 Senam dan Pemeriksaan Kebugaran Karyawan Kementerian Kesehatan

4.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kerja dan Olahraga Dalam rangka pencapaian Indikator Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mengadakan Sarana dan Prasaran untuk mendukung hal tersebut yang terdiri dari 13 paket pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang termasuk capacity building (peningkatan kapasitas) pegawai bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga.


23

Gambar 9 Paket APD Nelayan

5.

Surveilans Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki kegiatan Surveilans di Bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk menjalankan salah satu tugas pokoknya yaitu melaksanakan pembinaan bidang kesehatan kerja dan olahraga. Kegiatan yang dilakukan yaitu : Pemantauan Pemeriksaan Kesehatan pada arus Mudik lebaran/Natal, Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dan Sistem Informasi Pelaporan Direktorat Gambar 10 Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi


24

6.

Dukungan Manajemen Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki kegiatan Dukungan Manajemen untuk mendukung operasional kegiatan di Direktorat kesehatan kerja dan Olahraga guna pencapaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan yaitu : Honor-honor terkait Satker, Operasional Perkantoran, dukungan LP/LS, dan Rapat untuk mendukung kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Gambar 11 Peningkatan Kapasitas Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

Analisis capaian indikator di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

Sasaran Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja adalah Puskesmas yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas di bidang kesehatan kerja, pembinaan, dan telah mengimplementasikan program kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP-1).


25

Berdasarkan Definisi Operasional yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian

Kesehatan,

bahwa

Puskesmas

yang

melaksanakan

kesehatan kerja yaitu Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar dan atau memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, diketahui capaian Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 dimana capaian puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar sebesar 30,05% atau 2.902 Puskesmas. Hal tersebut dikarenakan Laporan Kesehatan Kerja belum dilaporkan dengan baik dan tepat waktu. Selain

itu

ada

kemungkinan

Puskesmas/Kabupaten/Kota

telah

melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga namun belum membuat laporan pelaksanaan kegiatannya. Sebanyak 35,3% Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan kesehatan kerja tersebar di 267 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Puskesmas terbanyak yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja dasar berada pada Provinsi Jawa Timur yaitu 38 Kabupaten/Kota sebanyak 661 Puskesmas. Kegiatan kesehatan kerja yang dilaksanakan di Puskesmas melalui pendekatan promotif dan preventif yang strategis. Seperti kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala yang merupakan rangkaian dari kegiatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Kegiatan Kesehatan Kerja juga turut berperan dalam mendukung pencapaian indikator program Kesehatan Masyarakat serta pendekatan keluarga sehat, yaitu keluarga sehat pekerja sehat keluarga bahagia. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

26

lapangan diantaranya yaitu dukungan pendanaan bersumber APBN di pusat dan daerah melalui dana dekonsentrasi setiap tahun dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada pencapaian indikator Renstra kesehatan kerja dan olahraga. Kegiatan tersebut antara lain: orientasi kesehatan kerja dan olahraga, peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Bidang Kesehatan Kerja, pendampingan dan pembinaan berjenjang ke dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas sasaran yang dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan terprogram. Selain itu, juga adanya dukungan dana yang berasal dari APBD di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Serta sumber lain, seperti dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). Dalam rangka menunjang keberhasilan program kesehatan kerja beberapa hal perlu dikembangkan, antara lain perlunya peningkatan dukungan pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah, pemantapan regulasi di bidang kesehatan kerja. Pemahaman dan persepsi yang sama terhadap program kesehatan kerja, peningkatan kompetensi SDM dan sumber daya, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerja sama lintas program dan lintas sektor, pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang mudah terakses serta ketersediaan data dan informasi kesehatan kerja dan olahraga. Dalam rangka pencapai target indikator kesehatan kerja dan olahraga sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditetapkan provinsi dan kabupaten/kota serta Puskesmas sasaran. Untuk indikator kesehatan kerja sampai dengan tahun 2016, telah ditetapkan sasaran di 34 provinsi. Berdasarkan LBKP-3, rekapitulasi data LBKP-3 pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

27

Tabel 3 Rekapitulasi Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja LBKP-3 Dinkes Provinsi Sasaran Indikator Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Tahun 2016 Jml Kab/Kota Melapor

Jml Puskesmas Melapor

Pekerja Sakit yg Dilayani

Kasus Penyakit Umum pd Pekerja

Kasus Diduga PAK pd Pekerja

Kasus PAK pd Pekerja

Kasus KAK pd Pekerja

4

59

43,927

20,331

3,879

2,171

746

11

131

131,234

84,428

7,489

6,473

1,479

5

21

29,525

25,201

54,726

3,782

616

9

98

183,144

144,783

17,317

3,904

7,159

11

118

161,095

128,655

8,442

3,185

3,198

17

239

177,832

100,902

39,248

9,832

2,380

5

46

26,011

9,858

2,850

2,664

1,011

15

172

347,225

226,927

38,876

17,293

3,890

7

36

24,905

17,526

1,361

2,211

194

3

30

104,949

80,932

7,450

3,772

359

11

Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

6

61

23,394

17,822

2,437

1,580

246

12

Jawa Barat

8

127

137,122

121,088

13,149

6,133

823

13

Jawa Tengah

17

454

818,269

622,515

40,202

6,683

5,633

14

DIY

4

45

83,860

72,942

5,862

2,088

1,677

15

Jawa Timur

38

661

2,145,415

1,962,677

100,627

24,923

13,388

16

Banten

8

146

580,355

496,925

10,907

4,050

1,690

17

Bali

9

76

168,014

86,665

3,333

1,905

1,276

18

NTB

8

127

25,235

16,954

803,377

1,634

1,181

19

NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

3

4

3,815

2,571

340

624

7

1

7

3,020

2,495

554

11

28

9

41

54,682

40,961

7,176

3,335

3,246

7

66

75,937

53,126

7,408

4,798

1,070

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 21 22

Provinsi NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu


28

No.

Provinsi

Jml Kab/Kota Melapor

Jml Puskesmas Melapor

Pekerja Sakit yg Dilayani

Kasus Penyakit Umum pd Pekerja

Kasus Diduga PAK pd Pekerja

Kasus PAK pd Pekerja

Kasus KAK pd Pekerja

4

62

153,293

104,076

15,399

5,314

844

1

7

46,058

17,622

-

1,218

4

3

45

10,532

16,735

960

577

273

6

40

21,196

11,042

4,172

3,459

923

23

292

162,379

145,872

14,570

2,121

2,738

14

133

69,317

36,298

11,527

9,728

1,117

6

88

97,488

80,657

22,172

8,516

3,967

1

16

2,218

1,747

227

44

38

3

11

2,124

252

-

23

21

1

6

128

88

86

11

12

33

Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat

34

Papua

2

10

349

310

3

18

20

Total

267

3,475

5,913,698

4,750,673

1,246,123

144,062

61,234

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) merupakan wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas. Pos UKK dibentuk dengan kelompok dengan jenis pekerjaan yang sama beranggotakan 10 - 50 orang. Tahun 2016, jumlah Pos UKK yang dibentuk di 34 provinsi sebanyak 2011 pos UKK. Yang menjadi indikator capaian Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah Pos UKK yang dibentuk didaerah PPI/TPI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

29

Gambar 12 Kunjungan ke Posbindu PTM Terintegrasi Pos UKK Nelayan Cakalang Bastiong Kota Ternate Maluku Utara

Sesuai dengan definisi operasional, jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI adalah jumlah pos UKK yang dibentuk dan dibina masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas. Hasil laporan tahunan provinsi tahun 2016 didapatkan bahwa dari 32 provinsi yang membentuk atau membina serta melaporkan jumlah pos UKK didaerahnya (2 provinsi tidak melapor), seluruh provinsi memiliki Pos UKK yang dibentuk di daerah PPI / TPI. Sejak tahun 2015, pencapaian Pos UKK selalu memenuhi target (tahun 2015 mencapai 243 dari target 230) dan tahun 2016 dari target 355 dapat dicapai dengan pembentukan 374 pos UKK. Provinsi dengan jumlah Pos UKK yang terbentuk ataupun dibina di daerah PPI / TPI terbanyak ada pada Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah Pos UKK sebanyak 69 Pos UKK.


30

Tabel 4 Rekapitulasi Jumah Pos UKK yang dibentuk di daerah PPI / TPI Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Bali

Pos UKK 2 2 14 1 7 2 1 10 19 9 7 14 17 13 38 11 5

No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

Pos UKK 26 0 20 6 6 9 2 9 17 69 12 1 2 4 18 0 1

Data tahun 2016 menunjukkan adanya kenaikan jumlah Pos UKK di beberapa provinsi sejak tahun 2015. Provinsi dengan kenaikan terbanyak adalah Sulawesi Selatan (dari 19 Pos UKK menjadi 69 Pos UKK). Untuk provinsi Kepulauan Riau terjadi penurunan sebanyak 2 Pos UKK. Kenaikan jumlah dan pencapaian target didukung dengan pembinaan ke daerah, pemberian dana Dekonsentrasi dalam pembentukan Pos UKK serta monitoring dan evaluasi Pos UKK.


31

Grafik 3 trend kenaikan pembentukan Pos UKK di tiap provinsi. 2016 Papbar Papua Malut Maluku Sulbar Gorontalo Sultra Sulsel Sulteng Sulut Kaltara Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar NTT NTB Bali Banten Jatim DIY Jateng Jabar DKI Kepri Babel Lampung Bengkulu Sumsel Jambi Riau Sumbar Sumut Aceh

0 0

2015

1 1 14

4 4

0 2 1 1

18

10 12 17 17

9 9

12 6 6 6

3

7 9

20

9

0 0

19

45

28

13 9 7 7

38

17 1314

9 11 8 10

01

2 2 2 2

26

9 11

2

0 2 0 1 1

69

19

13

19

7 14 14


32

3) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Sesuai dengan definisi operasional, persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar adalah Rumah Sakit atau klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI dan telah dibina oleh Kementerian Kesehatan RI yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI. Tahun 2016 terdapat 92 sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dari 92 sarana kesehatan tersebut terdapat 92 sarana kesehatan yang telah memenuhi standar sehingga capaian indikator ini yaitu 100%. Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI ini baru tersebar di 19 Provinsi. Provinsi yang belum memiliki atau menjadi tidak memiliki karena tidak memperpanjang izin fasilitas pemeriksaan TKI antara lain, Gorontalo, Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, NAD, Bengkulu, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Tabel 8 Rekapitulasi Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Provinsi

TKI

No.

Provinsi

TKI

DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur NTB Jawa Barat Sumatera Utara Bali Sulawesi Selatan

30 11 15 7 4 4 3 1

18 19 20 21 22 23 24 25

Gorontalo Riau Sumatera Selatan Banten Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Maluku Utara Bangka Belitung

0 0 1 0 0 0 0 0


33

No.

Provinsi

9 10 11 12 13 14 15 16 17

4)

Lampung DIY Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan NAD NTT Kepulauan Riau Kalimantan Timur

TKI

No.

Provinsi

TKI

1 4 2 2 0 0 2 1 1

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Maluku Kalimantan Utara Papua Barat Bengkulu Jambi Sulawesi Barat Papua

1 0 0 1 0 0 1 0 0

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan

olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada

kelompok

masyarakat

di

wilayah

kerjanya

menurut

definisi

operasionalnya adalah Puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya. Kegiatan pembinaan Puskesmas diawali dengan pelatihan tenaga kesehatan, bimbingan teknis dan manajemen kesehatan olahraga berjenjang yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Peran dinas Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam membina Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga didukung oleh dana APBN. Adanya Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) di 11 provinsi sebagai UPT Kesehatan Olahraga di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota serta 1 BKOM Bandung sebagai UPT Pusat, merupakan pusat rujukan kesehatan olahraga yang membantu dalam melakukan pembinaan teknis terhadap Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.


34

Dari 2.434 Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga, Puskesmas tersebut tersebar di 205 kabupaten/kota dari 26 provinsi. Puskesmas tersebut paling banyak berada di provinsi Sulawesi Selatan yang berada di 21 Kabupaten/Kota dan sebanyak 536 Puskesmas yang telah memberikan laporan. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 dimana capaian puskesmas yang melaksanakan kesehatan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 13,07% atau 1.262 Puskesmas Adapun indikator kesehatan olahraga belum tercapai dikarenakan: 1. Kurang aktifnya Provinsi mengirimkan laporan ke Pusat. 2. Mutasi yang sering pemegang program kesehatan olahraga di daerah. 3. Belum tersosialisasi secara merata program kesehatan olahraga di beberapa Provinsi. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dibantu oleh 15 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) yang sebagian merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): Tabel 9 Lokasi Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat No

Nama

Lokasi

Status

1

BKOM Bandung

Kota Bandung

UPT Pusat

2

BKOM Sumbar

Kota Padang

UPT Daerah

3

BKOKM Sumatera Selatan

Kota Palembang

UPT Daerah

4

PPKP DKI Jakarta

Kota Jakarta Pusat UPT Daerah

5

BKOR Lumajang

Kab. Lumajang

UPT Daerah

6

PPKO Kota Malang

Kota Malang

UPT Daerah

7

JKMB Bali

Kota Denpasar

UPT Daerah

8

BKOM Kalimantan Barat

Kota Pontianak

UPT Daerah

9

BKOM Kalimantan Selatan

Kota Banjarmasin

UPT Daerah


35

No

Nama

Lokasi

Status

10

BKOKM Kalimantan Timur

Kota Samarinda

UPT Daerah

11

BKOM Sulawesi Selatan

Kota Makasar

UPT Daerah

12

BKOM Sulawesi Utara

Kota Manado

UPT Daerah

Untuk indikator kesehatan olahraga, berdasarkan LBKO-3 diperoleh data kesehatan olahraga berupa jumlah kelompok/klub olahraga yang dibina dan jumlah orang yang diberikan pelayanan kesehatan olahraga dengan jumlah sebagai berikut.


36

Gambar 13 Rekapitulasi Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga LBKO-3 Dinkes Provinsi Sasaran Indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Tahun 2016 1. Pendataan Kelompok Olahraga NO

PROVINSI

a. JUMLAH JUMLAH Kelompok/ KAB/KOTA PUSKESMAS kelas ibu hamil

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

3

4

5

23 6 4 12 10 8 4 6 7 7 1

21 74 55 202 107 88 15 122 62 20 10

21

b. Kelompok sekolah melalui UKS 6

c. Kelompok d. Jamaah Kelompok Haji Pekerja 7

8

2. Pembinaan Kelompok Olahraga

e. Kelompok Lanjut Usia 9

f. Kelompok Olahraga lainnya 10

a. Pemeriksaan Kesehatan 11

3. Pelayanan Kesehatan Olahraga

a. Konsultasi/ Konseling Kes. Olahraga

b. Penyuluhan Kesehatan 12

13

b. Pengukuran Kebugaran Jasmani

c. Penanganan Cedera Olahraga Akut

14

15

611 314 644 924 2,087 1,433 110 104 555 465 237

125 1,924 428 390 776 1,190 87 676 54 339 139

153 150 276 646 948 89 303 72 45 79

9,786 335 375 1,581 2,427 238 2,427 187 49 128

1,540 125 503 1,614 2,336 672 299 137 10 125

536

13,248

8,954

4,342

25,444

49,671

15 7 9 6

310 220 83

8,108 772 1,150

6,983 131 748 159

3,038 107 405 218

11,282 87 793 443

7,530 67 399 1

2 13 2 5

10 153 37 7

197 4,053 521 544

58 2,492 5,515 198

25 1,059 2,329 63

3,532 1,385 81

10 11 6 6 1 3

1,433 356 4,965 196 2 15

286 1,459 5,190 26

561 1,456 2,330 40

13

205

43,044

38,340

2,571 157 174

71 318 225

187 12 116

654 37 46

1,462

2,231

145

211

111 67 93 21 3 7

178

471

26

56

2,434

4,542

316 112 120

814

-

1 -

3,316

-

486

-

-

1,004

1,363

d. Pelayanan Kesehatan Pada Event Olahraga 16

64 19 4 31 251

63 11 12 156 210 15 38 9 60 -

25 7 29 1,264

3,586

81 53 19

64 50 21

5,254 414 85

227 41 34

340 10 34

4,409 3,585 911 107

1,131 2,191 231 879

13 15 84

46 28 439 61

42

1

36

18,776

69,593

75,250

-

-

-

2,261

5,253


37

Gambar 14 Hasil Pengukuran Kebugaran jasmani Tahun 2016

2 21 1 101 267

544

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Kurang Sekali

Gagal

Gambar 15 Pelaksanaan Senam Kebugaran Jasmani di lingkungan Kementerian Kesehatan


38

4. Indikator Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Output/kegiatan RKT Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016 memiliki 60 indikator input (komponen). Pada kelompok indikator sasaran strategis persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar. Dari 57 target indikator yang ditetapkan saat awal penetapan RKT, hanya 44 kegiatan yang dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran di tengah tahun berjalan sehingga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga harus melakukan efisiensi dan melaksanakan kegiatan yang dinilai paling pioritas. Indikator jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI saat penetapan RKT awal terdiri dari 3 indikator kegiatan, namun hanya satu yang dapat terlaksana, yaitu pengadaan peralatan K3 Nelayan Hal ini dikarenakan adanya Inpres Nomor 8/2016 tentang penghematan Anggaran Belanja Pemerintah, sehingga Direktorat diharuskan untuk melakukan selfblocking terhadap anggaran yang tersedia dan memilih kegiatan yang paling prioritas untuk dilaksanakan. Indikator persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar terdiri dari 4 indikator saat awal penetapan RKT. Seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan adanya revisi di tengah perjalanan tahun 2016 yaitu dengan adanya penyusunan NSPK tentang TKI dan pembinaan ke Sarkes TKI. Pada Kelompok indikator sasaran strategis persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya, pada awal tahun penetapan RKT terdapat 10 Indikator Input. Pada pelaksanaanya hanya 8 Indikator input yang dapat dilaksanakan karena peningkatan kapasitas bidang teknis dan manajemen


39

kesehatan olahraga dan pertemuan koordinasi BKOM/BKKM dilakukan efisiensi anggaran. Sedangkan

untuk

indikator

RKT

kelompok

Satuan

Kerja

yang

Menyelenggarakan Administrasi Kepemerintahan Sesuai Ketentuan, dari awal tahun ditetapkan 6 indikator yang ditetapkan, hanya dilaksanakan 3 indikator yaitu Administrasi Kegiatan, Pertemuan dukungan peningkatan kinerja, dan pertemuan koordinasi kegiatan dan anggaran kesehatan kerja dan olahraga, dikarenakan adanya efisiensi sesuai Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas, maka pencapaian realisasi fisik belum sesuai dengan penetapan indikator kinerja RKT. Dikarenakan beberapa hal terutama yaitu adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian (revisi) yang dilakukan untuk menyesuaikan target dan refocusing kegiatan yang dianggap tidak fokus dan tidak sesuai dengan Tupoksi Direktorat Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kendala, hambatan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga, diantaranya: -

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan tentang K3 dan pentingnya aktifitas fisik serta menjaga kebugaran jasmani bagi pekerja, sehingga pelayanan kesehatan kerja belum dilaksanakan dengan baik. Pelayanan kesehatan kerja umumnya diberikan hanya dalam bentuk kuratif.

-

Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang dan pentingnya aktifitas fisik serta menjaga kebugaran jasmani yang dilakukan sesuai dengan kaidah kesehatan: baik benar, terukur dan teratur bagi populasi rentan yaitu: lanjut usia, anak sekolah ibu hamil di tempat kerja dan selama menunaikan ibadah haji. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

40

-

Jumlah tenaga kesehatan yang mampu menegakkan diagnosis Penyakit Akibat Kerja masih sedikit.

-

Tingginya mobilitasi pegawai di daerah, sehingga banyak program kesja dan olahraga yang tidak jalan setelah petugas yang telah dilatih di pindah tugas ke tempat lain.

-

SDM yang dilatih peningkatan kapasitas belum berani untuk masuk perusahaan/ sektor formal khususnya PMA mengingat perusahaan tersebut sudah menerapkan K3 dengan kualifikasi tinggi sesuai dengan buyer.

-

SDM

Puskesmas

belum

memahani

kewenangannya

sebagai

penaggung jawab kesehatan berdasarkan konsep kewilayahan termasuk bertanggung jawab pada kesehatan pekerja di dalam perusahaan yang ada di wilayah kerja Puskesmas. -

Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan danadana di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan kerja dan olahraga seperti dana BOK.

-

Sistem pencatatan dan pelaporan upaya kesehatan kerja dan olahraga yang belum terintegrasi dengan SP2TP

-

Masih kurangnya koordinasi LP/LS dengan instansi lain yang terkait seperti, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, klinik perusahaan dan bagian K3 perusahaan untuk kesehatan kerja dan program kesehatan ibu dan anak, program penyakit tidak menular, program lanjut usia, program kesehatan jemaah haji serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan dan kebudayaan untuk terkait kesehatan olahraga.

-

Kurangnya sosialisasi antara petugas yang sudah dilatih dengan petugas yang lainnya di Puskesmas, sehingga apabila terjadi mutasi atau penugasan lain untuk petugas tersebut tidak ada yang bisa melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga.


41

-

Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan kerja dan olahraga di Puskesmas.

B. RENCANA TINDAK LANJUT Dari beberapa masalah, kendala atau hambatan di atas, maka perlu dirumuskan Rencana Tindak Lanjut upaya penyelesaian hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga di pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun di Puskesmas. Tindak Lanjut tersebut dalam bentuk : -

Perlunya konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan yang baik dan perhitungan yang akurat, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja dan olahraga.

-

Perlunya menetapkan standar kegiatan dengan orientasi yang jelas.

-

Perlunya Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan

Anggaran

secara

efektif

dan

efisien

dengan

mempertimbangkan proporsionalitas alokasi waktu dan penyerapan anggaran. -

Perlunya penghitungan yang baik khusus untuk pencetakan buku, dengan memperhitungkan jumlah buku, jumlah halaman, Harga Perkiraan Sendiri, dan Sasaran yang akan dikirim

-

Perlunya Menetapkan indikator output/kegiatan sesuai prinsip SMART sehingga dapat lebih menunjukkan dan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja secara akurat dan jelas.

-

Perlunya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja dan olahraga ke dalam kegiatan pokok Puskesmas.

-

Perlunya melakukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan berkaitan dengan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga, karena faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu program yaitu SDM yang tersedia


42

-

Perlunya melakukan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas melalui Dinas Kesehatan yang belum paham mengenai masalah kesehatan kerja dan olahraga secara detail.

-

Perlunya melakukan koordinasi dengan dinas-dinas atau unit terkait yang sama-sama melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga, sebagai sarana untuk sharing, bertukar ilmu dan pengalaman mengenai kesehatan kerja dan olahraga.

-

Perlunya meningkatkan koordinasi dengan UPT-UPT teknis yang ada di daerah baik UPT pusat maupun UPT daerah, sehingga dapat bekerja bersama bersinergi untuk mencapai indikator kegiatan lebih baik lagi.

-

Perlunya mengoptimalkan fungsi bimbingan teknis bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga kepada Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan UPTD.

-

Perlunya mengupayakan integrasi pencacatan dan pelaporan kesehatan kerja dan Olahraga di dalam sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas.

- Perlunya mensinergikan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga pada kegiatan utama seperti gizi, kesehatan ibu dan kesehatan anak seperti gizi pada pekerja, kesehatan pada ibu pekerja, latihan fisik bagi ibu hamil dan nifas, kebugaran anak sekolah dll. C. REALISASI ANGGARAN Di awal tahun 2016, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Nomor: DIPA - 024.03.1.466467/2016 tanggal 7 Desember 2015, pagu anggaran tahun 2016 untuk Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah ditetapkan sebesar Rp. 39.369.223.000,-.


43

Seiring dengan adanya efisiensi dan selfblocking, pagu awal mengalami pemotongan sampai dengan 56% menjadi Rp. 22.111.701.000,- sesuai dengan DIPA SP DIPA-024.03.1.466467/2016 Tanggal 7 Desember 2015. Dari pagu tersebut masih terdapat dana selfblocking sebesar Rp. 7.340.000.000 di kantor pusat dan Rp. 33.760.000.000 di kantor daerah (dekonsentrasi), sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8/2016 tentang penghematan belanja Kementerian/Lembaga. Dana selfblocking tersebut tidak dapat digunakan dan dianggap realisasi. Sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar Rp. 14.771.70.000 untuk di kantor pusat dan Rp. 53.943.374.000 untuk di kantor daerah (dekonsentrasi) Alokasi anggaran tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dan alokasi dana dekonsentrasi disajikan dalam tabel berikut. Tabel 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Pusat dan Dekonsentrasi Alokasi Pusat Dekon

Pagu Akhir 22.111.701.000 87.703.374.000

2016 Penyerapan 20.728.001.677 84.282.942.414

% 93,74 96,10

Diantara seluruh kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016 mencapai 93,74%. Dengan rerata realisasi 97% untuk kegiatan penyusunan NSPK, Peningkatan Kapasitas, Dukungan Sarana dan Prasarana, Monev dan Bintek, serta surveilans Kesehatan Kerja dan Olahraga.


44

Kegiatan dukungan manajemen hanya mampu terealisasi sebesar 88%, dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1. Tidak terserapnya honor-honor pengelola anggaran akibat adanya penurunan alokasi anggaran. 2. Tidak terserapnya pengalokasian rapat, termasuk rapat diluar jam kantor dan konsumsi rapat akibat dari waktu yang kurang Karena kegiatan diprioritaskan pada yang lebih besar 3. Kesulitan untuk menyelaraskan waktu pelaksanaan rapat 4. Banyaknya kegiatan besar yang lebih diprioritaskan Berdasarkan informasi tersebut maka secara formatif capaian realisasi anggaran sangat berhasil karena realisasi mencapai angka maksimal sekitar 93,74%.


45

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Pada tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berhasil mencapai 2 indikator Renstra yang telah ditetapkan dan 2 indikator belum tercapai. Indikator yang belum tercapai yakni indikator Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Indikator yang tercapai yakni jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya dukungan daerah

melalui

pengembangan

Puskesmas

yang

melaksanakan

kesehatan kerja dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga melalui komitmen yang tinggi baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun Puskesmas serta dengan adanya dukungan dana dekonsentrasi dan APBD. Kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Kerja dan Olahraga serta pembinaan sampai ke tingkat Puskesmas juga dirasakan sangat penting dan diperlukan untuk mendukung pencapain indikator Renstra tersebut. Terkait indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga, di samping target secara kuantitas ke depan lebih ditekankan peningkatan kualitas pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga di lapangan atau di Puskesmas sehingga peningkatan target sesuai yang terdapat dalam Renstra 2015 – 2019 tidak dilakukan. Pada pencapaian indikator kegiatan/output pada RKT Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016, pencapaian realisasi fisik sesuai dengan penetapan indikator kinerja RKT. Dari kegiatan yang tidak dilakukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

46

penghematan, capaian realisasi fisik hampir seluruhnya mencapai 100%. Dilihat dari realisasi keuangan, terdapat 1 indikator kegiatan/output yang realisasinya kurang dari 90% yaitu dukungan manajemen (Administrasi Kegiatan). Pencapaian target upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2016 pada indikator output/kegiatan dalam RKT dengan realisasi fisik, dengan tidak menutupi kekurangan yang ada, seluruhnya mencapai 100%. Selain itu dengan realisasi keuangan yang mencapai 93,74% maka dapat dikatakan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga baik di pusat maupun daerah. B. SARAN Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Kesehatan

Kerja

dan

Olahraga

dalam

melaksanakan

berbagai

kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Di masa yang akan datang direktorat akan melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit dengan: 1. Dalam jangka pendek dilakukan peningkatan kualitas pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga di daerah melalui kegiatan pelatihan, orientasi dan pembinaan secara terus menerus. Hal tersebut telah dialokasikan dalam DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017.


47

2. Dalam

jangka

panjang

akan

dilakukan

pendalaman

dan

penyempurnaan terhadap indikator renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk tahun 2020-2024. Sehingga lebih mudah terukur, konkrit dan tepat sasaran. 3. Untuk lebih meningkatkan realisasi anggaran akan dilakukan peningkatan

konsolidasi

dan

koordinasi

dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja dan olahraga. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dilakukan lebih spesifik dan selalu melakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. 4. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja dan olahraga ke dalam kegiatan pokok Puskesmas. 5. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan olahraga kepada para pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di tingkat Puskesmas, dinkes kab/kota, dan dinkes provinsi dengan cara pelatihan/atau dengan pemantapan serta pembinaan dan evaluasi yang periodik. 6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, seiring dengan bertambahnya sasaran yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan kerja dan olahraga.


48

LAMPIRAN


49

Lampiran I Indikator Kegiatan, Volume dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar Tahun 2016 Sasaran Strategis (1) Persentase Puskesmas yang menyeleng garakan kesehatan kerja dasar

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Output / Kegiatan (2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Tim Penilai Jabfung Kesehatan Kerja Penyusunan Profil Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyusunan Media KIE Kesehatan CTKI, Nelayan dan Pos Ukk Review Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Kerja Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penilaian Kelaikan Kerja Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penilaian Kembali Kerja Penyusunan Permenkes Unit Pertolongan pada Kecelakaan di Tempat Kerja Review dan Penyusunan Permenkes Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja Review dan Penyusunan Standar Pemeriksaan Kesehatan bagi Pengemudi Penyusunan Permenkes Penilaian Kelaikan Kerja Penyusunan Permenkes Penilaian Kembali Kerja Penyusunan Permenkes Pedoman Surveilans Kesehatan di Tempat Kerja

Volume (3) 1 Dok 1 1 1 1 1

Dok Dok Dok Dok Dok

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Anggaran (4) 235,350,000 336,350,000 292,450,000 266,450,000 181,250,000 181,250,000 235,230,000 228,070,000 228,070,000 137,650,000 137,650,000 180,590,000


50

Sasaran Strategis (1)

No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Indikator Output / Kegiatan (2) Penyusunan Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan Kerja Penyusunan Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri Penyusunan Pedoman Kesehatan Kerja pada Pekerja Manual Handling (Mengangkat dan Mengangkut) Penyusunan Pedoman dan Permenkes tentang Standar Ergonomi Kerja (Posisi Duduk, Berdiri dan Bekerja Komputer Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Tata Laksana Intoksikasi Merkuri bagi Tenaga Kesehatan Review Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Penerapan Ergonomi di Sarana Kesehatan Penyusunan Permenkes dan Kepmenkes di Bidang Lingkungan Kerja Finalisasi Modul Pelatihan bagi Petugas Kesehatan dalam Bidang Kesehatan Nelayan dan Penyelam Kajian Intoksikasi Merkuri pada Pekerja Usia Reproduktif yang Terpajan Merkuri di Lingkungan Kerja Pertemuan Koordinasi dan Sosialiasi di Bidang Pengendalian Lingkungan Kerja dan Ergonomi Sosialisasi PP Kesehatan Kerja dan Permenkes Bidang Kesehatan Kerja

Volume (3) 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Lap 1 Lap

Anggaran (4) 239,850,000 224,050,000 186,050,000 192,450,000 192,450,000 136,050,000 186,050,000 136,050,000 289,700,000 145,600,000 279,700,000 659,025,000 1,847,036,000


51


No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Indikator Output / Kegiatan (2) Pekan Kesehatan Kerja dalam Rangka Bulan K3, Hari Kesehatan dan Hari Buruh Penguatan Implementasi GP2SP di Tempat Kerja Pertemuan Tim Pembina/Tim Penilai/Perhitungan Angka Kredit Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja Penguatan dan Pembinaan Profesi Kesehatan Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Transportasi dan Pencegahan Kecelakaan Mudik Lebaran Sosialisasi Kepmenkes Standar Pemeriksaan Kesehatan bagi Pengemudi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga TOT Kesehatan Kerja TOT Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Pelatihan bagi Petugas Kesehatan terkait Kesehatan Nelayan dan Penyelam Pelatihan bagi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja terkait Penghitungan Angka Kredit Alat Pendukung Pengolah Data Pencetakan Buku terkait Materi Orientasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Pencetakan Buku dan Poster Pengendalian Lingkungan Kerja dan Perlindungan Ergonomi

Volume (3) 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 60 90

Or Or

30

Or

30

Or

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

Anggaran (4) 1,174,148,000 1,203,613,000 249,000,000 319,200,000 527,400,000 488,800,000 265,100,000 1,328,480,000 2,162,765,000 556,995,000 327,400,000 200,000,000 300,000,000 341,000,000


52


Indikator Output / Kegiatan (2) Pencetakan Media KIE Pencegahan Kecelakaan Lalul Lintas

Volume (3) 1 Pkt

41

Pencetakan Buku dan Media KIE terkait Kesehatan Nelayan, Penyelam dan Pos UKK

1 Pkt

42

Fasilitasi dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi

1 Lap

43

Bimbingan Teknis (Perjalanan Pimpinan)

1 Lap

44

Supervisi, Monitoring dan Pendampingan BKKM dan BKOM

1 Lap

45

Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja bagi Fasilitas Kesehatan

1 Lap

46

Fasilitasi Tim Pembina dan Tim Penilai Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Lap

176,075,000

47

Pembinaan Ruang ASI di Kementerian Kesehatan

1 Lap

318,480,000

48

Pembinaan Kantin Kementerian Kesehatan

1 Lap

53,780,000

49

Pengembangan Upaya K3 Perkantoran

1 Lap

66,625,000

50

Sekretariat Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

1 Lap

256,920,000

51

Pembinaan Institusi yang Melaksanakan Kesehatan Kerja (MBH, K3 Perkantoran, Pos UKK, Puskesmas dan Kab/Kota)

1 Lap

52

Pendampingan Pelaksanaan Permenkes Kembali Bekerja di Daerah Industri

1 Lap

No 40

Anggaran (4) 190,000,000 199,000,000 446,881,000 737,650,000 338,373,000 219,500,000

797,025,000 491,950,000


53


No 53

Indikator Output / Kegiatan (2) Supervisi, Monitoring dan Pendampingan Event Bidang Kesehatan

Volume (3) 1 Lap

Anggaran (4) 52,836,000

54

Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga serta Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja

1 Lap

55

Surveilans Kesehatan Kerja pada Pengemudi

1 Lap

539,950,000

56

Surveilans Kesehatan Kerja bagi Pegawai Kementerian Kesehatan

1 Lap

396,720,000

57

Surveilans/Pemantauan Keafiatan (Wellness) di Tempat Kerja

1 Lap

Sub Jumlah

115,000,000

305,380,000 22,500,467,000


54

Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Jumlah pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI / TPI Tahun 2016 Sasaran Strategis (1) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI

Indikator Output / Kegiatan (2) 1 Pengadaan Kit APD Nelayan dan Penyelam 2 Implementasi Model Desa Sehat Nelayan 3 Pendampingan Nelayan dan Dukungan Sail

No

Volume (3) 1 Pkt 1 Lap 1 Lap

Anggaran (4) 340,000,000 1,243,790,000 649,600,000 2,233,390,000

Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI yang Memenuhi Standar Tahun 2016 Sasaran Strategis (1) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

No 1 2 3 4

Indikator Output / Kegiatan (2) Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Petugas Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan CTKI Pertemuan Koordinasi Komite TKI Antisipasi Keadaan Darurat TKI Bermasalah Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan TKI di Entry Point Sub Jumlah

Volume (3) 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

Anggaran (4) 290,650,000 349,150,000 1,402,850,000 187,300,000 2,229,950,000


55

Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya Tahun 2016 Sasaran Strategis (1) Persentase Puskesmas yang melaksanaka n kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Output / Kegiatan (2) Penyusunan NSPK Kesehatan Olahraga Masyarakat Penyusunan NSPK Kesehatan Olahraga Prestasi Revisi NSPK Kesehatan Olahraga Penyusunan Permenkes Kesehatan Olahraga Pertemuan Koordinasi BKKM & BKOM Sosialisasi dan Advokasi Kesehatan Olahraga Orientasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Kesehatan Olahraga Pendampingan Kesehatan Kerja dan Olahraga ke Kab/Kota Pembinaan Kebugaran Jasmani Pegawai Kementerian Kesehatan Ri Sub Jumlah

Volume (3) 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Lap 1 Lap 1 Lap 180 Or 196 Or 1 Lap 1 Lap

Anggaran (4) 395,150,000 387,290,000 119,125,000 179,950,000 626,767,000 417,034,000 994,660,000 2,207,005,000 1,497,130,000 922,745,000 7,746,856,000


56

Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja yang Menyelenggarakan Administrasi Kepemerintahan Sesuai Ketentuan Tahun 2016 Sasaran Strategis (1) Satuan kerja yang menyelengga rakan administrasi kepemerintah an sesuai dengan ketentuan

No 1 2 3 4 5 6

Indikator Output / Kegiatan (2) Administrasi Kegiatan Pertemuan Dukungan Peningkatan Kinerja Kesehatan Kerja dan Olahraga Pertemuan Koordinasi Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyusunan LAKIP Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyusunan Laporan PP 39/2006 Sub Jumlah

Volume (3) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Anggaran (4) 1,709,940,000 1,013,900,000 1,259,520,000 377,600,000 88,800,000 208,800,000 4,658,560,000


57

LAMPIRAN II Pencapaian Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Besarnya Anggaran Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 Sasaran Strategis (1) Persentase Puskesmas yang menyelenggarak an kesehatan kerja dasar

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Realisasi Indikator Output / Kegiatan (2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabfung Kesehatan Kerja Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesehatan Kerja Review Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Kerja Penyusunan RAN Kesehatan Kerja Penyusunan Kurmod TOT Diagnosis PAK Sosialisasi Kesehatan Kerja bagi Pengemudi Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Pada Pekerja Penyusunan Profil Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyusunan Pedoman Pneumokoniosis

Volume (3) 1

Dok

1

Dok

1

Dok

1 Dok 1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

Pagu Akhir (4)

Volume

Realisasi %

Anggaran

%

9,558,000

1

Dok

100

9,557,841

100

19,825,000

1

Dok

100

19,825,000

100

255,517,000

1

Dok

100

255,515,427

100

113,939,000

1

Dok

100

113,938,400

100

141,460,000

1

Dok

100

140,999,000

99

179,241,000

1

Dok

100

178,862,800

99

203,668,000

1

Dok

100

203,667,500

100

16,170,000

1

Dok

100

16,170,000

100

49,390,000

1

Dok

100

49,390,000

100


58

Sasaran Strategis

No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Realisasi Indikator Output / Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengendalian Pestisida Penyusunan Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri Penyusunan Rencana Aksi Merkuri Review Pedoman Ergonomi Perkantoran Pengembangan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Review Pedoman Manajemen Resiko Kesehatan di Tempat Kerja Kajian Persyaratan / NAB Lingkungan Kerja Penyusunan NSPK K3 di Faskes, Perkantoran, dan Sektor Informal Penyusunan Permenkes dan Kepmenkes di Bidang Lingkungan Kerja Finalisasi Modul Pelatihan Bagi Petugas Kesehatan Dalam Bidang Kesehatan Nelayan Kajian Intoksikasi Merkuri Pada Pekerja Usia Reproduktif Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Lingkungan Kerja dan Ergonomi

Volume 1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Pagu Akhir

Volume

Realisasi %

Anggaran

%

48,510,000

1

Dok

100

48,510,000

100

221,950,000

1

Dok

100

221,949,500

100

174,562,000

1

Dok

100

174,560,500

100

186,109,000

1

Dok

100

186,099,500

99

57,693,000

1

Dok

100

57,664,500

99

48,835,000

1

Dok

100

48,834,500

100

184,505,000

1

Dok

100

184,470,000

99

147,675,000

1

Dok

100

147,675,000

100

281,435,000

1

Dok

100

281,435,000

100

184,017,000

1

Dok

100

184,015,155

100

244,035,000

1

Dok

100

241,725,000

99

195,810,000

1

Dok

100

195,808,900

100

Dok

1

Dok

1

Dok


59

Sasaran Strategis

No 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Realisasi Indikator Output / Kegiatan Pekan Kesehatan Kerja Penguatan Implementasi GP2SP di Tempat Kerja Pertemuan tim pembina/penilai/perhitungan angka kredit Sosialisasi Kebijakan Kesehatann Okupasi dan Surveilans Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Alat Pendukung Pengolah Data Pencetakan Buku Terkait Materi Orientasi Kesehatan Kerja Pencetakan Buku dan Media KIE Bidang Lingkungan Kerja Pencetakan Buku dan dan Media KIE Fasilitasi dan Evaluasi Dan Dekonsentrasi Bimbingan Teknis Pendampingan Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan Penguatan Kapasitas Kerja di Kemenkes

Volume 1 Dok 1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Lap

1

Lap

1

Lap

Pagu Akhir 539,800,000

Volume 1 Dok

Realisasi % 100

Anggaran 539,800,000

% 100

35,146,000

1

Dok

100

35,146,000

100

89,321,000

1

Dok

100

89,321,000

100

3,910,000

1

Dok

100

3,909,100

99

467,518,000 200,000,000

1 1

Dok Dok

100 100

467,517,050 193,616,896

100 96

152,000,000

1

Dok

100

136,900,000

90

217,650,000

1

Dok

100

217,650,000

100

45,895,000

1

Dok

100

44,764,909

97

50,406,000 1,283,076,000

1 1

Dok Lap

100 100

50,405,700 1,270,635,256

100 99

162,055,000

1

Lap

100

161,555,200

99

174,075,000

1

Lap

100

172,920,000

99


60

Sasaran Strategis

No 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan

1 2 3

Realisasi Indikator Output / Kegiatan Pembinaan Ruang ASI di Kemenkes Pembinaan Kantin Kemenkes Implementasi Upaya K3 Perkantoran Sekretariant Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Penghargaan Mitra Bakti Husada Tempat Kerja Fasilitasi Pembinaan Pasca Pelatihan Diagnosis PAK Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Serta Jabfung Surveilans/pemantauan Keafiatan (Wellness) di Tempat Kerja Surveilans Program Kesehatan Kerja Surveilans Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi Sub Jumlah Penyusunan NSPK Kesehatan Olahraga Revisi NSPK Kesehatan Olahraga Penyusunan Permenkes Kesehatan Olahraga

Volume 1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Dok

Pagu Akhir

Volume

Realisasi %

Anggaran

%

145,674,000 30,214,000

1 1

Lap Lap

100 100

133,565,200 29,313,878

91 92

33,601,000

1

Lap

100

33,601,000

100

1 Lap

100

104,347,000

95

53,282,000

1

Lap

100

53,278,386

99

2,621,000

1

Lap

100

2,621,000

100

80,500,000

1

Dok

100

80,080,455

99

1,246,000

1

Dok

100

1,246,000

100

96,151,000

1

Dok

100

96,151,000

100

115,192,000 7,052,584,000

1

Dok

100

106,454,509 6,985,473,062

92 99

Dok Dok

100 100

246,588,203 23,372,200

100 100

Dok

100

81,000,500

100

109,347,000

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

246,589,000

1

1

Dok

23,373,000

1

1

Dok

81,001,000

1


61

Sasaran Strategis kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

No 4 5 6 7 8

Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

1

Realisasi Indikator Output / Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kesehatan Olahraga Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Kesehatan Olahraga Pembinaan Kebugaran Jasmani Pegawai Kementerian Kesehatan Pelaksanaan Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN Dukungan Event Olahraga Bidang Kesehatan Sub Jumlah Pengadaan Peralatan K3 Nelayan

Volume 1

Dok

1

Dok

1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Pkt

Sub Jumlah Penyusunan NSPK Tentang TKI

1

Dok

2

Pertemuan Koordinasi Komite TKI Workshop Penguatan Petugas Kesehatan di Sarkes Pemeriksa TKI Bimbingan Teknis Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan CTKI Sub Jumlah Administrasi Kegiatan

1

Dok

1

Dok

4

1

%

Anggaran

%

Dok

100

213,848,900

100

Dok

100

249,646,600

100

Lap

100

653,947,000

98

Lap

100

303,548,900

99

1

Lap

100

1

Pkt

100

377,238,128 2,149,190,431 189,343,000

99 99 100

93,317,000

1

Dok

100

93,317,000

100

155,541,000

1

Dok

100

155,541,000

100

1

Dok 100

572,717,947

100

100

196,068,400 1,017,644,347 2,122,750,637

97 99 62

213,850,000 249,647,000 662,797,000 306,184,000 380,611,000 2,164,052,000 189,343,000

Volume 1 1 1 1

189,343,000

1

3

Pagu Akhir

Realisasi

189,343,000

572,719,000 1

12

Lap

Bulan

1 200,816,000 1,022,393,000 3,418,051,000

12

Lap

Bln

100


62

Sasaran Strategis

No 2

Satuan kerja yang menyelenggarak an administrasi kepemerintahan sesuai dengan ketentuan

3 4

Realisasi Indikator Output / Kegiatan Pertemuan Dukungan Peningkatan Kinerja Kesehatan Kerja dan Olahraga Pertemuan Koordinasi Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja dan Olahraga Self blocking

Volume 12 12

Pagu Akhir

Realisasi

Volume

%

Anggaran

%

810,400,000

12

Bln

100

808,722,200

99

114,878,000 7,340,000,000

12

Bln

100

114,878,000 7,340,000,000

100 100

10,386,350,837

88

20,728,001,677

93

Bulan Bulan

Sub Jumlah

11,683,329,000

Jumlah

22,111,701,000


63

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

Recommend Documents