LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK KAB KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK KAB KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PUSAT STATISTIK KAB KLATEN TAHUN 2016

Badan Pusat Statistik Kab Klaten

DAFTAR ISI Halam Judul

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Lampiran

v

Ringkasan Eksekutif

vi

Bab I

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Maksud dan Tujuan

2

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kab Klaten 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kab Klaten 1.5 Potensi dan Permasalahan

Bab II

Bab III

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

3

Perencanaan Kinerja

5

2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

5

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015

15

Akuntabilitas Kinerja

18

3.1 Capaian Kinerja tahun 2015

18

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2015 terhadap

27

tahun 2013-2014 3.3 Capaian Kinerja tahun 2015 terhadap target Renstra 2015-2019 3.4 Kegiatan Prioritas tahun 2015 3.5 Upaya Efisiensi 3.6 Realisasi Anggaran tahun2015 Bab IV

Penutup

40

4.1 Tinjauan Umum

40

4.2 Tindak Lanjut

41

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

iii


Lampiran : 1. Bagan Susunan Organisasi 2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kab Klaten 2015-2019 (lampiran renstra) 3. Indikator Kinerja Utama 4. Pengukuran Kinerja Sasaran BPS Kabupaten Klaten 5. Jumlah Sumber Daya Manusia 6. Mailing List Publikasi BPS Kabupaten


iv


RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan beberapa metode yaitu: sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kab Klaten sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;

b.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan

c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk

mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: a.

Peningkatan kualitas data statistik;

b.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan

c.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Sedangkan sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah: a.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;

b.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement);

c.

Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

pengguna

data

(user

engagement); d.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS;

e.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;


v


Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kab Klaten menetapkan 3 (tiga) program yaitu: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN)

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai dari APBN yang

dituangkan kedalam DIPA Tahun 2015 Bagian Anggaran 054, dengan pagu DIPA setelah revisi tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp11.217.711.000,00 dengan realisasi penggunaannya sebesar Rp10.302.804.476,00 atau mencapai 91.84 persen. Jumlah anggaran tersebut berasal dari DIPA BPS Kab Klaten Tahun 2015 Nomor:DIPA-054.01.2.019131/2015 tanggal 14 November 2014. Program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kab Klaten Tahun 2015 meliputi: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp 4.894.780.000,00 yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Anggaran pembiayaan program ini sebesar Rp407.4500.000,00 yang meliputi pengadaan perangkat teknologi dan informasi , serta pengadaan sarana gedung , pembangunan gedung dan bangunan dengan realisasi anggaran Rp395.086.150.000,00 atau 96,97 persen.

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 2 (dua)

kegiatan

dengan

45

komponen

pagu

anggaran

sebesar

Rp5.915.481.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.174.583.635,00 atau 87.49 persen.


vi


Komponen-komponen tersebut adalah: 1.

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen;

2.

Penyusunan Statistik Daerah;

3.

Peningkatan Pelayanan Meta Data Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus;

4.

Survei Kepuasan Konsumen;

5.

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan;

6.

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba;

7.

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Badan Usaha;

8.

Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah;

9.

Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran;

10.

Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa);

11.

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP);

12.

Kompilasi Data Transportasi;

13.

Survei Statistik Harga Produsen;

14.

Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan dan Perimbangan 2016;

15.

Survei Harga Perdesaan

16.

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

17.

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan;

18.

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

19.

Survei Konstruksi;

20.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran;

21.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan;

22.

Survei Struktur Upah;

23.

Survei Upah;

24.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015;

25.

Susenas Panel 2015;

26.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015;

27.

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan;

28.

Survei Perilaku Anti Korupsi 2015:

29.

Statistik Lembaga Keuangan;

30.

Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal;

31.

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah;


vii


32.

Survei Bidang Jasa Pariwisata;

33.

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH;

34.

Survei Perusahaan Kehutanan;

35.

Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan;

36.

Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian;

37.

Survei Perusahaan Perkebunan

38.

Survei Luas Panen dan Luas Lahan Tanaman Pangan;

39.

Pelaksanaan SUPAS 2015;

40.

Pengolahan SUPAS 2015;

41.

Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi;

42.

Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016;

43.

Persiapan Publisitas SE2016;

44.

Updating Direktori Usaha Usaha/Perusahaan Tahap II;

45.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015; Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan program yang telah

dicanangkan pada tahun 2015 adalah: SDM/petugas lapangan (mitra statistik) walaupun sudah dilatih, pada saat pelaksanaan lapangan masih kurang menguasai konsep/definisi, responden terutama responden perusahaan yang agak sulit untuk memberikan data dengan benar dan obyektif, jadwal kegiatan yang sangat padat serta adanya himbauan dari pemerintah untuk penghematan anggaran perjalanan dinas. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS Kab Klaten

tersebut

mengakibatkan

keterlambatan

atau

tidak

selesainya

pelaksanaan kegiatan teknis dan penyerapan anggaran, yang secara umum disebabkan oleh: a.

Teknis Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

b.

Anggaran Kurang tepatnya perencanaan anggaran yang menyebabkan adanya revisirevisi guna ketepatan penggunaan akun agar sesuai dengan BAS, adanya instruksi untuk penghematan anggaran (optimalisasi) serta instruksi untuk penghematan perjalanan dinas.


viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance) dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat dengan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Subtansi dari Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Renacana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak

kinerja,

serta

Laporan

Pertanggungjawaban

Kinerja

tiap

tahunnya. BPS Kab Klaten merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam

rangka

penyelenggaraan

kegiatan

perstatistikan, maka disusun Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Kab Klaten 2015-2019. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS Kab Klaten selaras arah dan tujuan. Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra periode 2015-2019. Rencana kegiatan di tahun 2015 terangkum dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015. Sedangkan target kinerja tahun 2015 tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2015. Beberapa survei yang dilaksanakan dalam 2015 diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan, Survei Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

1


Perusahaan Kehutanan, Survei Konstruksi, Survei Industri Besar/Sedang, Survei

Statistik

Harga

Produsen,

Survei

Bidang

Jasa

Pariwisata,

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, Persiapan Publisitas Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), dan sebagainya. Jadwal penerbitan publikasi terangkum dalam Advance Release Calender (ARC) 2015 yang tersaji di website BPS Kab Klaten. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tahun 2015 yang didalamnya mencangkup hasil capaian kinerja BPS Kab Klaten.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Laporan kinerja BPS Kab Klaten tahun 2015 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. 1.2.2 Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kab Klaten Tahun 2015 adalah: a.

Mempertanggungjawabkan kinerja BPS Kab Klaten sebagai penyelenggara negara dan satuan kerja dibawah entitas Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance) yang ditandai dengan trasparasi dan akuntabilitas.

b.

Sebagai

bahan

evaluasi

dan

perbaikan

yang

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal.


2


1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 1.3.1. Tugas Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, Bab III pasal 36 disebutkan bahwa: a.

BPS Kab Klaten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kab Klaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undangundang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan publikasi, baik secara rutin maupun insidentil.

b.

BPS Kab Klaten juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan

kerjasama

serta

mengembangkan

dan

membina statistik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c.

Bekerjasama dengan Pemerintah Kota, BPS Kab Klaten melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik, terutama yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mengoptimalkan kontribusi responden dan apresiasi masyarakat terhadap statistik yang mendukung pembangunan wilayah Kab Klaten.

d.

BPS Kab Klaten ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber

daya

penyelenggaraan pengetahuan

dan

manusia

dengan

pelatihan teknologi

cara

mengikuti

dan

peningkatan

yang

dapat

ilmu

mendukung

penyelenggaraan statistik melalui berbagai kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan statistik yang merupakan program BPS Pusat ataupun kegiatan lain yang bersifat umum yang merupakan program daerah.


3


1.3.2. Fungsi Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah Bab III pasal 37, dalam melaksanakan tugasnya BPS Kab Klaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS Propinsi Jawa Tengah serta menyelenggarakan fungsi: a.

Penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Kab Klaten. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS di Wilayah Kab Klaten.

b.

Pembinaan terhadap kegiatan statistik kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kab Klaten.

c.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum

di

organisasi

bidang dan

perencanaan

tata

laksana,

umum,

ketatausahaan,

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Kab Klaten. 1.3.3. Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah Bab III pasal 39, telah ditentukan struktur organisasi BPS Kab Klaten, yaitu: a)

Kepala

b)

Subbagian Tata Usaha

c)

Seksi Statistik Sosial

d)

Seksi Statistik Produksi

e)

Seksi Statistik Distribusi

f)

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis)

g)

Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS)

h)

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BPS Kab Klaten terdapat pada Lampiran 1.


4


1.4. SUMBER DAYA MANUSIA Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menentukan kinerja instansi. Jumlah pegawai Kantor Badan Pusat Statistik Kab Klaten per 31 Desember 2015 sebanyak 42 pegawai yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan sebagai berikut: 1)

Menurut jabatan Jenis Jabatan Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Staf

1.

Kepala BPS Kab/Kota

0

0

1

0

0

0

1

2.

Bagian Tata Usaha

0

0

0

1

0

4

5

3.

Seksi Statistik Sosial

0

0

0

1

0

2

3

4.

Seksi Statistik Produksi

0

0

0

1

1

1

3

5.

Seksi Statistik Distribusi

0

0

0

1

2

1

4

6.

Seksi Nerwilis

0

0

0

1

1

0

2

7.

Seksi IPDS

0

0

0

1

2

0

3

8.

KSK

0

0

0

0

21

0

21

0

0

1

6

27

8

42

No

Unit Organisasi

Jumlah

2)

Jml

Menurut tingkat pendidikan: Jenjang Pendidikan

No

Unit Organisasi

S3

S2

S1/ DIV

DI/ DIII

SLTA

SLTP

1.1.1

SD

M L

1.

Kepala BPS Kota

0

0

1

0

0

0

0

1

2.

Bag. Tata Usaha

0

0

2

0

2

1

0

5

3.

Seksi Stat. Sosial

0

0

2

1

0

0

0

3

4.

Seksi Stat. Produksi

0

2

0

0

1

0

0

3

5.

Seksi Stat. Distribusi

0

1

2

1

0

0

0

4

6.

Seksi Nerwilis

0

0

2

0

0

0

0

2

7.

Seksi IPDS

0

2

0

0

1

0

0

3

8.

KSK

0

0

7

2

12

0

0

21

0

5

16

4

16

1

0

42

Jumlah


5


1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN Merencanakan

pembangunan

di

bidang

statistik

yang

akan

dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.5.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres

tersebut

menjamin

koordinasi

vertikal

dalam

penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kab Klatenmerupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan

mempercepat

ketersediaan

serta

pelayanan

data

dan

informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.


6


Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja

penyelenggaraan

otonomi

daerah,

memerlukan

ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kab Klaten dirasakan belum tinggi, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN, maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini

pemerintah

dalam

RPJM

Nasional

Tahun

2015-2019

menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. 1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

memberikan

dan

meningkatkan kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas manajemen sumber daya manusia baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Khusus untuk data perusahaan, seperti pada sektor


7


konstruksi dan industri masih terkendala pada ketepatan waktu pengembalian kuesioner dari responden ke BPS Kab Klaten. Pengumpulan data statistik sosial lebih kepada keberadaan responden di rumah untuk bisa diwawancarai. Beragamnya pekerjaan responden dengan waktu kerja yang berbeda-beda menuntut petugas untuk bisa mencari waktu yang tepat guna mewawancarai responden. Seringkali responden tidak dapat ditemui sampai batas waktu periode pencacahan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Selain itu, belum terpenuhinya kepercayaan pengguna terhadap kualitas dan ragam data khususnya informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik dan terarah dalam rangka peningkatan kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) maupun pengguna data (user engagement). Permasalahan penting lainnya yang dihadapi BPS Kab Klaten dalam mencapai sasaran berdasarkan analisis pencapaian kinerja tahun 2015 antara lain: 1. Target sampel survei pertanian tanaman pangan/ubinan dan struktur ongkos usaha pertanian melebihi jumlah petani yang ada dimungkinkan menjadi sampel di Kab Klaten. Hal ini mempengaruhi target pencapaian. Beberapa diantaranya lewat ubinandikarenakan informasi panen dari petani tidak disampaikan dengan akurat karena kebanyakan panen tidak dilakukan petani sendiri melainkan ditebaskan.


8


2. Semakin meningkatnya pengunjung websiteBPS Kab Klaten, menuntut pengelolaan websitesecara lebih profesional. Pelayanan Statistik Terpadu yang merupakan quick win BPS memerlukan perhatian lebih dan pegawai khusus dengan keahlian tertentu, sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengunjung. 3. Keterbatasan jumlah pegawai seiring bertambah padatnya kegiatan BPS Kab Klaten menjadikan hal tersebut menjadi kendala. 4. Pada proses pengolahan data sering mengalami revisi program, kadangkala data yang sudah dientry ke media komputer tidak bisa digunakan dengan menggunakan versi terbaru. 5. Pengajuan penilaian angka kredit bagi pegawai yang memangku jabatan fungsional ahli cukup berat dan menuntut mereka untuk bisa menyusun kertas kerja dan membuat publikasi dalam rangka memenuhi angkakredit. Keterbatasan waktu dan kemampuan pembuatan publikasi menjadi permasalahan yang cukup berarti.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Penulisan

Laporan

Kinerja

BPS

Kab

Klaten

disusun

dengan

sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja disajikan dengan susunan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum tugas, fungsi dan susunan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BPS Kab Klaten.


9


Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini menguraikan Rencana Strategis BPS Kab Klaten tahun 200152019 serta ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini menyajikan capain kinerja dan realisasi anggaran BPS Kab Klaten, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kab Klaten tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: a.

Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan;

b.

Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

c.

Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target Renstra 2015-2019;

d.

Kegiatan prioritas di BPS Kab Klaten tahun 2015;

e.

Upaya efisiensi anggaran;

f.

Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran dan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPS Kab Klaten serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


10


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS BPS KAB KLATEN Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan

bahwa

penyelenggaraan

SAKIP

pada

Kementerian

Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud

tanpa

adanya

dukungan

kegiatan

administrasi

yang

mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

dan

mewujudkan

good

governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kab Klaten perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan


11


fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia. BPS Kab Klaten dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kab KlatenTahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Kab Klaten Tahun 20152019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS tahun 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kab Klaten akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kab Klaten adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kab Klaten yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019. 2.1.1. Visi BPS Kab Klaten “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (The Agent of trustworthy statistical data for all) 2.1.2. Misi BPS Kab Klaten Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kab Klaten yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

b.

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.1.3. Tujuan BPS Kab Klaten Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah:


12


Tujuan I:

Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; Tujuan III: Peningkatan

penyelenggaraan/pelaksanaan

birokrasi

yang akuntabel. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kab Klaten berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building–Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 2.1.4. Sasaran Pembangunan Statistik BPS Kab Klaten Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: Tujuan I : “Peningkatan kualitas data statistik” mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu a.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Persentase

konsumen

yang

merasa

puas

dengan

kualitas data statistik; 2)

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;

3)

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;

4)

Jumlah release data yang tepat waktu;

5)

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu; dan

6)

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.


13


b.

Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(respondent engagement), dengan indikator sasaran: 1)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga;

2)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha; dan

3)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.

Tujuan II : “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran: 1)

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS;

2)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;

3)

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS; dan

4)

Persentasepengguna

layanan

yang

merasa

puas

terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

Tujuan III : “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan

2)

Persentase

pegawai

yang

berpendidikan

minimal

Diploma IV atau Strata I.


14


b.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Renstra BPS Kab Klaten Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kab Klaten dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT),sedangkan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Selama periode tahun 2015 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran

keberhasilan

dalam

memenuhi

tugas

sebagai

lembaga

pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KAB KLATEN TAHUN 2015 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

80

1.1


Persen

80

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

80

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas

2

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


15


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

40

Jumlah publikasi/laporan hasil sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

-

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

99,70

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

84

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

84

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

480

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

70

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

80

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Poin

-

3.1

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

66

1.2

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS


16


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

3.2

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

47


Poin

-

Sebagai penyedia data dan informasi, maka fokus BPS Kab Klaten sebagai perwakilan BPS RI di daerah adalah menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas demi mendukung visi BPS sebagai

pelopor

data

statistik


terpercaya

untuk

semua.

17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kab Klaten merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kab Klaten. 3.1.

CAPAIAN KINERJA BPS KAB KLATEN TAHUN 2015

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Tujuan pertama yang ingin dicapai BPS Kab Klaten adalah peningkatan kualitas data statistik, pada tahun ini target tersebut sebesar 80,00 persen diukur dengan indikator yang ditetapkan, yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Realisasi persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik pada tahun 2015 adalah sebesar 86.13 persen yang merupakan gabungan dari aspek kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 107.66 persen. Indikator Kinerja

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS


Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

80 persen

84.23 persen

105.29 persen

IKU

18


Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Tingkat pencapaian sasaran strategis 1.1 diukur dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu: a.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dengan realisasi 84.23 persen dari target 80 persen, sehingga tingkat pencapaian indikator ini 105.29 persen.

b.

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama mencapai realisasi 71.25 persen dengan target 80 persen, sehingga tingkat capaian pada indikator kinerja ini adalah 89 persen.

c.

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS mencapai realisasi 100 persen dengan target 100 persen, sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini 100 persen.

d.

Jumlah release data yang tepat waktu ada 2 dari target 2, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100. Release data yang dimaksud adalah data PDRB dan IHK. Karena dilakukan paparan di Bappeda.

e.

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu mencapai realisasi 58 dari target yang ditetapkan 40 publikasi/laporan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 145 persen.

Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(respondent

engagement) Sasaran strategis 1.2 mencakup 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha, dan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.


19


Adapun hasil pencapaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: a.

Realisasi persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga sebesar 94.16 persen, atau mencapai 94.16 persen dari target awal 100 persen.

b.

Persentase

pemasukan

dokumen

(response

rate)

survei

dengan

pendekatan usaha mencapai realisasi 89,23 persen dari target 99 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 90.13 persen. c.

Capaian kinerja untuk persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha sebesar 100 persen, yaitu dari target 100 persen terealisasi 100 persen.

Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik BPS sebagai penyedia data berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen data. Pengukuran kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS menjadi sangat penting. Melalui survei kebutuhan data dapat diketahui konsumen yang merasa puas dengan layanan BPS. Realisasi untuk tujuan kedua ini mencapai 91,30 persen dengan target 80 persen, sehingga tingkat pecapaian tujuan ini adalah 114,12 persen. Indikator Kinerja

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

80%

92.65%

115.20%

IKU

Capaian kinerja ini merupakan rata-rata dari capaian dari beberapa aspek, yaitu: 1.

Akurasi / ketepatan data

2.

Kemutakhiran data

3.

Relevansi data

4.

Aksesbilitas data

5.

Komparabilitas data

6.

Koheren

7.

Interpretabilitas


20


8.

Kelengkapan data

9.

Aktualitas dan ketepatan waktu

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut: a.

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai realisasi 92.65 persen dari target 80 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 115.20 persen.

b.

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 9.058 pengunjung. Jumlah ini jauh lebih besar dari 480 pengunjung yang ditargetkan atau mencapai 1.887.08 persen.

c.

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 83.65 persen dari 80 persen yang ditargetkan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 104.56 persen. Akses data ini meliputi kepuasan akses data sosial, produksi, distribusi dan neraca.

d.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS diantaranya diukur dari ketersediaan fasilitas wifi. Indikator kinerja ini mencapai realisasi 95,65 persen, atau capaian kinerjanya 112,53 persen dibandingkan dengan target 85 persen.

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam era reformasi birokrasi. Indikator kinerja dari tujuan ketiga adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2015 di BPS Kab Klaten tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Indikator Kinerja



Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

NA

NA

-

-

21


Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Reformasi Birokrasi mengharuskan semua pihak yang di dalamnya untuk siap melakukan perubahan. Begitu pula dengan pegawai di BPS Kab Klaten yang berada di gerbong reformasi birokrasi harus siap untuk merubah pola pikir, sehingga bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan profesional dalam pekerjaannya

dengan

menjabat

sebagai

fungsional

tertentu,

sehingga

kinerjanya dapat mudah terukur. Ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian merupakan syarat terlaksananya kegiatan yang baik. Penguatan organisasi guna mencapai visi misi BPS memerlukan peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku utamanya. Berbagai upaya dilakukan BPS guna mewujudkan SDM yang berkualitas dan siap untuk melakukan perubahan. Sasaran strategis 3.1 meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1. a.

Persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu pada tahun 2015 ditargetkan 66 persen dari seluruh staf di BPS Kab Klaten memangku jabatan fungsional tertentu. Realisasi pada akhir tahun mencapai 61.09 persen, sehingga capain kinerjanya adalah 92.42 persen..

b.

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 mencapai 69 persen dari seluruh pegawai. Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian 146.81 persen dari target 47 persen..Karena adanya pindahan pegawai baru dengan tingkat pendidikan D IV /S1.


22


Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator kinerja dari sasaran strategis 3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Dikarenakan pada tahun 2015 di BPS Kab Klaten tidak ada penilaian, maka untuk indikator ini tidak bisa dinilai.

3.2.

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2013-2014

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Perkembangan capaian kinerja dari Tujuan I Peningkatan kualitas data statistik dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja


Tingkat Capaian 2015

2014

2013

105.29 %

100 %

99.89%

Ket

IKU

Capaian kinerja tahun 2015 mecapai 105.29 persen, atau naik sebesar 5.29 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 persen.

Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Perkembangan capaian sasaran strategis 1.1 yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah jumlah publikasi/laporan yang tepat waktu. Capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 145 persen, turun sebesar 27,50% bila dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 167.50%


23



kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(respondent

engagement) Perkembangan capaian sasaran strategis 1.2 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama). Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Perkembangan capaian kinerja dari Tujuan II Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja


Tingkat Capaian 2015

2014

2013

115.20 %

100 %

98.40 %

Ket

IKU

Capaian kinerja tahun 2015 mecapai 115.20 persen, atau naik sebesar 15.20 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 persen. Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut: a.

Capaian kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS tahun 2015 mencapai mecapai 115.20 persen, atau naik sebesar 15.20 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 persen.

b.

Capaian kinerja untuk indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 1.887.08 persen. Capaian ini jauh lebih besar dari tahun 2014 sebesar 132.50 persen, atau naik hampir 15 kali lipat.

c.

Capaian kinerja untuk indikator persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada tahun 2015 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU).


24


d.

Capaian kinerja untuk indikator persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2015 mencapai 112,53 persen.

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Pada tahun 2015 di BPS Kab Klaten tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Demikian juga keterbandingannya dengan tahun sebelumnya. Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS a.

Capaian kinerja indikator persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu pada tahun 2015 sebesar 92.42 persen, dibawah capaian pada tahun 2014 sebesar 100 persen. Dengan demikian pada indikator ini terjadi penurunan sebesar 7.58 persen.

b.

Capaian kinerja indikator persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 pada tahun 2015 lebih rendah dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 69 persen,karena target yang dipasang lebih tinggi dibanding tahun 2014.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator dari sasaran strategis 3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2015 di BPS Kab Klaten tidak ada penilaian dari Inspektorat. 3.3.

CAPAIAN KINERJA BPS KAB KLATEN TAHUN 2015 TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Capaian kinerja persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik tahun 2015 mencapai 105.29 persen menjadikan dasar penetapan target rencana strategis tahun 2015-2019 sebegai berikut:


25


Indikator Kinerja

Target Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

80 %

84.23 %

105.29 %

80 %

81 %

81 %

82 %


Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Target kinerja sasaran strategis 1.1 untuk masing-masing indikator kinerja yaitu: Indikator Kinerja

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

105,29%

80%

81%

81%

82%

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

71,25%

80%

85%

85%

90%

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

145%

54

54

60

60


kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(respondent

engagement) Target sasaran strategis 1.2 untuk tahun-tahun mendatang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha, dan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

94,16%

98%

98%

98%

98%


26

Badan Pusat Statistik Kab Klaten Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

90,13%

90%

96%

96%

96%

100%

96%

96%

96%

96%

Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Capaian kinerja peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tahun 2015 mencapai 114,12 persen menjadikan dasar penetapan target rencana strategis 2015-2019 sebagai berikut: Target Kinerja

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019


80%

92,65%

115,20%

80%

81%

81%

82%

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015, maka ditetapkan target untuk sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dengan indikator kinerja sebagai berikut: Indikator Kinerja

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

115,20%

80%

82%

82%

82%

1.887,08%

2500

3520

4000

5060

104,56%

82%

84%

86%

88%

112,53%

90%

95%

95%

95%


27


Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Pada tahun 2015 di BPS Kab Klaten tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Sedangkan untuk target 4 (empat) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Target Kinerja

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019


n.a

n.a

-

55

60

60

60

Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Sasaran strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1. Capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 sebesar 92,42 persen dan 146,81 persen. Sedangkan target sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1

3.4.

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

90,00%

45

45

45

45

92,86%

70

70

70

75

KEGIATAN PRIORITAS BPS KAB KLATEN TAHUN 2015 Kegiatan prioritas BPS Kab Klaten tahun2015 terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok yaitu Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.


28


1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) adalah survei yang tujuan utamanya mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi

diantara dua waktu sensus penduduk. Badan Pusat

Statistik (BPS) telah empat kali melakukan SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995 dan 2005. SUPAS2015 merupakan SUPAS yang kelima yang dilaksanakan BPS. SUPAS2015 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang dicakup adalah

40.750

blok

sensus

(BS) dengan

jumlah rumah tangga sampel sebanyak 652.000. Jumlah tim yang ada 15, jumlah blok sensus sampel 150 BS Anggaran Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 terdiri dari anggaran pelaksanaan dan anggaran pengolahan. a) Anggaran pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015

BPS

Kab

Klaten

tahun

2015

sesuai

pagu

adalah

Rp218.320.000,00 dan terserap Rp215.095.180.000,00 sehingga sisa dana adalah Rp7.150.000. Penyerapan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk upah pencacahan SUPAS dan transport pengawasan SUPAS (kortim). b) Anggaran pengolahan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar Rp18.475.000,00 dan hanya terserap Rp15.388.000,00. atau sebesar 83,29 persen. Sisa anggaran Rp3.087.000,00 sebagian besar berasal dari akun 521213 honor output kegiatan, berupa editing coding dan pengawas editing coding. 2) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah yang dikenal dengan ”Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai

peningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainlain.


29


Dalam

melaksanakan

program

tersebut

dibutuhkan

data

dan

informasi mengenai sasaran dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT). Pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik untuk membantu mengumpulkan dan mengolah data rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan ProgramPerlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS 2011. Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan individu anggota rumah tangga dalam kondisi tahun 2015 untuk dipergunakan sebagai data

informasi

mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program. Jumlah rumah tangga yang didata sejumlah 209.036 rumah tangga yang tersebar di 9.698 SLS. Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 sebesar Rp4566.239.000,00 dan dapat diserap Rp3.940.871.255,00 atau sekitar 86.30 persen. Penggunaan anggaran terbesar berasal dari akun 5214113 berupa belanja perjalanan dinas dalam kota

sebesar

Rp126.960.000,00. Penggunaan anggaran ini mencapai 99.25 persen dari anggaran yang disediakan. Sedang penyerapan terbesar dari seluruh anggaran yang terserap adalah dari akun 521213 yakni sebesar Rp 2.869.881.97 (73,42%) dari total anggaran yang terserap. Penyerapan dana ini sebagian besar digunakan untuk membayar honor petugas pendataan, honor petugas pengawas, dan honor fasilitator. Sisa anggaran sebesar Rp3.940.871.255,00 atau sekitar 13.87 persen merupakan efisiensi yang sebagian besar dari akun 521219 berupa belanja barang non operasional

lainnya (dana cadangan daerah)

sebesar Rp137.146.000,00.


30


3.5.

UPAYA EFISIENSI DI BPS KAB KLATEN Upaya penghematan anggaran dengan tetap tidak merubah target kinerja dilakukan sebagai bagian dari efisiensi yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah. Efisiensi dilakukan untuk jenis belanja barang khususnya belanja non operasional lainnya. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja (MAK) pada tahun 2015 di BPS Kab Klaten dapat dijelaska sebagai berikut: 1) Belanja

pegawai

mencapai

97.26

persen

dari

pagu

Rp4.359.146.000,00. 2) Belanja

barang

mencapai

87.84

persen

dari

pagu

mencapai

96.97

persen

dari

pagu

Rp6.451.115.000,00. 3) Belanja

modal

Rp407.450.000,00. REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) MENURUT JENIS BELANJA (MAK) BPS KAB KLATEN TAHUN 2015 Kode

Uraian

(1)

(2)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (RP)

Persen tase

(3)

(4)

(5)

(6)

51

Belanja Pegawai

4.359.146.000

4.238.822.129

120.323.871

97.24

52

Belanja Barang

6.451.115.000

5.666.957.010

784.157.990

87.84

53

Belanja Modal

407.450.000

395.086.150

12.363.850

96.97

11.217.711.000

10.301.930.476

916.945.711

91,82

Jumlah

Total

sisa

dana

hasil

efisiensi

untuk

seluruh

belanja

adalah

Rp916.945.711 atau sebesar 8.17 persen dari pagu anggaran seluruhnya Rp11.217.711.000,00. Efisiensi anggaran untuk belanja barang sebagian besar dilakukan untuk belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa profesi, belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

31


belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Rincian efisiensi anggaran untuk masing-masing belanja dapat disajikan sebagai berikut: EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BARANG (52) BPS KAB KLATEN TAHUN 2015 Kode

Uraian

(1)

(2)

521211

Belanja Bahan

521213

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (RP)

Persenta se

(3)

(4)

(5)

(6)

238.773.000

219.608.080

19.164.920

92.00

Honor yang terkait output kegiatan

3.475.492.000

3.228.478.975

247.013.025

92.90

521219

Belanja barang non operasional lainnya

201.666.000

57.355.130

144.310.870

28.40

521811

Belanja barang persediaan konsumsi

387.247.000

372.267.059

14.979.941

96.10

522151

Belanja jasa profesi

20.200.000

13.800.000

6.400.000

68.30

524111

Belanja perjalanan biasa

10.520.000

5.690.000

4.830.000

54.10

524113

Belanja perjadin dalam kota

566.970.000

540.990.000

25.980.000

95.40

524114

Belanja perjadin paket meeting dalam kota

56.775.000

54.483.000

2.292.000

96.00

6.647.315.000

6.181.528.291

465.789.709

92.99

6.451.115.000

5.666.957.010

784.157.990

87.84

Belanja lainnya Jumlah

1) Belanja bahan digunakan untuk mencatata pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang

habis

dipakai)

seperti:

konsumsi/bahan

makanan,

dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran,seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan. 2) Honor yang terkait output kegiatan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

32


terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris,

anggota

dan

staf

sekretariat),

Honor

Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor

Panitia

Pemeriksa

Penerima

Barang/Jasa,

untuk

pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. 3) Belanja barang non

operasional lainnya

digunakan untuk

pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biayaVbiaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. 4) Belanja barang persediaan konsumsi digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, dll. 5) Belanja jasa profesi honorarium

merupakan belanja untuk pembayaran

narasumber

yang

diberikan

kepada

pegawai

negeri/nonVpegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya. 6) Belanja perjalanan dinas biasa

digunakan untuk mencatat

perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai


33


perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 7) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 8) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggar dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta. 9) Belanja

lainnya

merupakan

belanja

barang

selain

yang

disebutkan di atas. Efisiensi anggaran dari belanja barang pada satker BPS Kab Klaten pada tahun 2015, mendapatkan sisa dana Rp784.157.990,00 atau sekitar 12.16 persen dari pagu anggaran belanja barang. 3.6.

REALISASI ANGGARAN 2015 Realisasi Keuangan: Kegiatan BPS Kab Klaten Tahun 2015 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp11.217.711.000,00. Rincian penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan BPS Kab Klaten dapat dijelaskan sebagai berikut : 1)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, realisasinya mencapai 96.69 persen, terdiri dari belanja pegawai 97,24 persen dan belanja barang 91.92 persen;

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasinya mencapai 96.97 persen berupa belanja modal;

3)

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), realisasinya sebesar 87.48 persen berupa belanja barang.

Nilai penyerapan rata-rata seluruh anggaran ini sebesar 91.82 persen.


34


REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) BPS KAB KLATEN TAHUN 2015 Realisasi Kode

Uraian

(1)

Pagu (Rp)

(2)

(3)

054.01.01

Program DMPTTL

054.01.02

Program PSPA

054.01.06

Program PPIS Jumlah

s/d Juni 2015 (Rp)

s/d Des 2015 (Rp)

(4)

(5)

4.894.780.000

2.736.729.787

4.731.195.504

407.450.000

107.978.650

395.086.150

5.915.481.000

3.367.821.093

5.174.583.635

11.217.711.000

6.212.529.530

10.300.865.289

Dari nilai rata-rata daya serap anggaran program di atas, bila dibandingkan dengan hasil kinerja masing-masing program lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Kode

Nama Program

Daya Serap Anggaran ( persen)

Hasil Capaian Kinerja ( persen)

Keterangan Kol 3>kol 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

054.01.01

Program DMPTTL

96.69

100

054.01.02

Program PSPA

94.97

100

054.01.06

Program PPIS

87.49

94.76

Total

91.82

98,25

Secara umum dapat dikatakan efektifitas dan efisiensi anggaran Tahun 2015 sudah terlaksana dengan baik.


35


BAB IV PENUTUP 4.1

TINJAUAN UMUM

Akuntabilitas kinerja BPS Kab Klaten merupakan perwujudan kewajiban BPS Kab Klaten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 Tahun 2015, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kab Klaten dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan yang meliputi 5 (lima) sasaran strategis. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kab Klaten sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua, hal ini dicerminkan dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan yaitu: Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik dengan indikator kinerja persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik peningkatan kualitas data statistik mencapai 84.23 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai 92.65 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, 1) Persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dengan capaian kinerja 92.42 persen, 2) Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 dengan capaian 69 persen. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat melebihi target yang ditetapkan karena mencapai 145 persen dari target. Dari 40 publikasi/laporan yang direncanakan, dapat terealisasi 58 publikasi/laporan yang terbit tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

36


Penerbitan publikasi Statistik Daerah Kab Klaten dan Statistik Daerah Kecamatan serta Kab Klaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka yang merupakan kewajiban dari instansi BPS di daerah harus tetap ditingkatkan kualitas maupun waktu penerbitannya. Kegiatan BPS Kab Klaten tahun 2015 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp11.217.711.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp10.302.804.476,00 atau sekitar 91.84 persen dari pagu total. Sisa dana 8.16 persen atau sebesar Rp916.845.711,- merupakan hasil efisiensi dari beberapa mata anggaran khususnya dari jenis belanja barang (52) Rp. 784.157.990,4.2 TINDAK LANJUT Capaian kinerja BPS Kab Klaten mencapai 98,25 persen, dengan daya serap anggaran 91.82 persen. Sedangkan capaian kinerja untuk program yang terkait dengan tujuan/sasaran strategis mencapai rata-rata 94,76 persen. Capaian kinerja terendah berasal dari indikator persentase pegawai yang menduduki JFT yaitu 61.09 persen, sedangkan capaian kinerja tertinggi berasal dari indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS sebesar 1.887.08 persen. Pegawai yang menduduki JFT dibawah target karena ada pegawai yang menduduki JFT pindah, sedangfkan beberapa pindahan dari luar yang berpendidikan DIV/S1 tdk menduduki JFT. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu mencapai realisasi 58 dari target yang ditetapkan 40 publikasi/laporan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 145 persen. Untuk indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100 persen adalah: 1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dengan capaian 105.29 persen. Hal ini perlu dipertahankan karena merupakan salah satu tujuan strategis sebagai penjabaran dari pernyataan

visi

dan

misi

BPS.

Target

untuk

tahun

2016-2019

sebagaimana tercantum dalam rencana strategis adalah 80 persen.


37


2) Persentase konsumen puas dengan pelayanan data statistik

dengan

capaian 115.20 persen. Realisasi indikator ini mencapai tingkat 92.65 persen. Sedangkan utuk target tahun 2016 ditetapkan sebasar 81 persen, hal ini disebabkan penilaian oleh responden bersifat subyektif tergantung situasi dan kondisi saat tersebut. 3) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS dengan capaian 1.887,58 persen. Capaian ini jauh melampui target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 400 pengunjung, dan realisasi 9.958 pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa website BPS semakin banyak dikunjungi, dan tentunya ke depan perlu antisipasi terhadap ketersediaan dan keragaman data dan informasi

statistik

yang

disajikan

demi

kepuasan

pengunjung.

Berdasarkan capaian kinerja ini, target tahun 2016 dinaikkan menjadi 2.500 pengunjung sesuai target renstra 2016

yang sudah ditetapkan

2.500 pengunjung. Selanjutnya guna mewujudkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”

dengan

rumusan

pernyataan

misinya,

BPS

Kab

Klaten

perlu

mengoptimalkan waktu serta upaya meningkatkan kualitas dan ragam publikasi/laporan

statistik kepada masyarakat luas terutama perusahaan-

perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya memberikan data kepada petugas BPS. Optimalasi

sumber daya

manusia juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan staf melalui pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi maupun seminar serta memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2, guna pencapaian peningkatan mutu. Koordinasi dan kerjasama antar lini juga perlu ditingkatkan untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugas. Disamping itu perlu juga dilakukan optimalasisai sarana pengolahan dan software yang ada dengan terus belajar mandiri melalui berbagai media yang ada, seperti buku-buku, media cetak maupun elektronik serta internet. Peningkatan kualitas program data entry (pengolahan) dari BPS diharapkan akan lebih meningkatkan kecepatan, keakuratan dan ragam data yang dihasilkan. Akhirnya semoga LAKIP BPS Kab Klaten ini menjadi salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Operasioanal (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran


38


(Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa yang akan datang.


39

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK KAB KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents