LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PUSAT STATISTIK 2015

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara dibuat berdasarkan Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Tapanuli Selatan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dalam bidang statistik baik dengan pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya sesuai perundangundangan yang berlaku. Kepada semua pihak yang telah memebantu dan berpartisipasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Padangsidimpuan, 22 Pebruari 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan

INTAN MENGGALAWATI HARAHAP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

i

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan tujuan 1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 1.4 Sumber Daya Manusia 1.5 Potensi dan Permasalahan 1.6 Sistematika Penyajian Bab II Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2015-2019 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja 2015 terhadap 2014 3.3 Capaian Kinerja 2015 terhadap terhadap Renstra 20152019 3.4 Prestasi yang dicapai tahun 2015 3.5 Realisasi Anggaran 2015 3.6 Kegiatan Prioritas 2015 Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Permasalahan dan Kendala Utama 4.3 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran : 1 Struktur Organisasi 2 Peta Wilayah Administrasi 3 Rencana Strategis (RS) 4 RKT 2015 5 Perjanjian Kinerja 2015 6 Pengukuran Capaian Kinerja 2015 7 Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Kegiatan Prioritas 2015 9 Mailling List Publikasi


i ii 1 5 5 6 6 15 16 18 20 20 49 51 51 54 59 60 60 70 74 74 74 75 76 76 77 78 99 102 104 107 112 115

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Dengan demikian tugas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan amanat tersebut maka Visi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)” merupakan harapan dan tekad yang ingin dicapai untuk menjadikan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai sumber data yang objektif dan terpercaya. Ketersediaan ragam data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi tantangan dan peluang BPS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggara kegiatan statistik di indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada khususnya. Visi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Visi BPS Republik Indonesia tersebut diharapkan dapat tercapai dengan menerapkan tiga misi yang meliputi : 1).Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2).Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik; 3).Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan; Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi diatas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat suatu rencana yang terarah dan sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi dan dikembangkan sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi mewujudkan good governace dan clean government.


1


Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan 3 (tiga) program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu : 1. Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL) BPS ; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) ; dan 3. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 NOMOR : DIPA054.01.2.019894/2015 dengan nilai DIPA awal sebesar: Rp. 3.516.601.000,- dan DIPA Akhir sebesar Rp. 4.943.520.000; yang merupakan Revisi DIPA ke 4, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 4.438.343.123,- atau sebesar 89,78 persen. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengakibatkan keterlambatan namun tidak mengakibatkan tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran, secara umum disebabkan oleh: A. Teknis -

Masih terbatasnya Kuantitas sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga Staf dan petugas lapangan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dari 14 Kecamatan yang ada hanya 7 (tujuh) KSK pada Tahun 2015 , disamping kesulitan mencari tenaga nonorganik BPS sebagai mitra statistik.

-

Kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian menimbulkan hambatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data pada jam kerja sehingga cenderung dilaksanakan pada sore hingga malam hari.

-

Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

-

Adanya persepsi masyarakat bahwa pengumpulan data berkaitan dengan pajak dan bantuan.

-

Masih belum memadainya jumlah sosialisasi tentang pentingnya arti pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan.


2


B. Anggaran - Kurang terserapnya anggaran pada tahun anggaran 2015 disebabkan adanya self blocking pagu Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dalam rangka penghematan anggaran. Realisasi belanja modal (53) tahun anggaran 2015 tercatat sebesar Rp.28.711.250,- atau sebesar 80,04 persen dari anggarannya sebesar Rp. 35.870.000,-atau terdapat efisiensi sebesar 19,96 %. - Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. Sesuai dengan visi-nya BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melayani informasi statistik yang berkualitas yang dicerminkan dari data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten dan lengkap. Ketersediaan data yang dihasilkan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut BPS Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai dan menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan statistik, yaitu : Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik. Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic. Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Ketiga tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, dan pada periode tahun 2015 ditandai dengan pencapaian target tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi.


3


Tabel 1. Rata-rata pencapaian tujuan strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015 Indikator Kinerja Tujuan Peningkatan kualitas data statistik Peningkatan

pelayanan

prima

hasil

Satuan

Target

Realisasi

Persen

80

84

Tingkat Capaian 105

84

87

103,57

70

70

100

Persen

kegiatan statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Persen

Rata-rata Tingkat Capaian

102,85

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visinya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan tingkat keberhasilan sangat baik. Simpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 102,85 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan.


4


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Tata

kepemerintahan

yang

baik

merupakan

suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: -

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

-

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

-

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

-

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

-

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

-

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah

-

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap

instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu menghadapi hambatan yang timbul dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

5


1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Sebagai sarana bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyampaikan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja selama tahun 2015 kepada seluruh stakeholders (Instansi Pemerintah dan kepada publik). Capaian kinerja yang dilaporkan adalah penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2019. 2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, LKIP Tahun 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 1. Kedudukan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, a. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Propinsi Sumatera Utara; b. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala.


6


2. Tugas Pokok BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Tapanuli Selatan; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten; c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Tapanuli Selatan; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. 4. Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai kewenangan: a. Penyusunan rencana daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan secara makro di bidang statistik; b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan; c. Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten Tapanuli Selatan; d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan; e. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

7


Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Statistik Sosial; d. Seksi Statistik Produksi; e. Seksi Statistik Distribusi; f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 dapat di lihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 Kepala Kantor

IntanM.Harahap,SE,M.Si Kasubbag TU

Ishak Hrp Bendahara

A.Hasan

Staf

Staf

Hj. Lenggam B.

Mahyuly

Hrp Kasi Sosial

Kasi Distribusi

Kasi Produksi

Deltha Airuzsh Staf Sosial

Kec.Batang Angkola

Nasaruddin

Joel Roy Perangin

Kec. Sayur Matinggi

Asnan

Kec.Sipirok

Kec.

Mindo Mora

-

Arse

Joko Muchlistiono

Kasi IPDS Canni Ly Saragih

Staf Distribusi

Staf Produksi

Komaria

Legini

Kasi Nerwilis

H.Hasnan Siregar Wenny S Tarigan

Kec. Angkola Timur

Kec. Angkola Selatan

M. Nasir

Hasanuddin Hrp

Kec. SDH -


Kec. A Bilah -

Kec. Angkola Barat M Nawi

Muara Btoru -

Kec. Batang Toru

Kec. Marancar

-

-

Tantom A Burhanuddin

A.Sangkunur -

8


1. Wilayah Administrasi Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah 14 Kecamatan, yang mencakup 248 desa/kelurahan yaitu : I. Kecamatan Batang Angkola terdiri dari 30 Desa 6 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Sorik Padang Kahombu Huta Padang Sorimadingin PP Hurase Sigulang Losung Pasar Lama Kelurahan Sigalangan Janji Manaon Bargot Topong Sidadi Jae Sidadi Julu Janji Mauli Mt Muara Tais III Pargumbangan Pangaribuan Aek Nauli Muara Tais I Kelurahan Bintuju Huta Holbung Muara Tais II Basilam Baru Sipangko Benteng Huraba Kelurahan Pintu Padang Raya I Kelurahan Pintu Padang Raya II Kelurahan Bangun Purba Sitampa Pasir Matogu Sibulele Muara Aek Gunung Sorimanaon Tatengger Muara Purba Mauli Kelurahan Huta Tonga Tahalak Ujung Gading

II.

Kecamatan Sayur Matinggi terdiri dari 18 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu :


9


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Huta Pardomuan Aek Badak Julu Aek Badak Jae Sane-sane/Aek Libung Bulu Gading Bange Tolang Jae Mondang Janji Mauli Baringin Tolang Julu Sipange Godang Sipange Julu Sialang Somanggal Parmonangan Lumban Huayan Kelurahan Sayur Matinggi Silaiya Silaiya Tanjung Leuk Sipange Siunjam

III.

Kecamatan Tano Tombangan Angkola yang terdiri dari 16 Desa dan 1

Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Simaninggir Kota Tua Harean Lumban Ratus Sisoma Ingul Jae Lumban Jabi-jabi Purba Tua Hutaraja Kelurahan Panabari Huta Tonga Situmba Batu Horpak Aek Kahombu Tanjung Medan Aek Parupuk Panindoan Aek Uncim

IV. Kecamatan Angkola Timur terdiri dari 13 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Pargarutan Jae Sijungkang Huraba Huta Ginjang


10


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Pargarutan Julu Pargarutan Tonga Panompuan Jae Lantosan Rogas Kelurahan Pasar Pargarutan Pargarutan Dolok Pal XI Magabe/Marisi Panompuan Kelurahan Batang Tura Sirumambe Sanggapati

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan Angkola Selatan terdiri dari 14 Desa dan 3 Kelurahan, yaitu :

Kelurahan Pardomuan Sihuik Kuik Aek Natas Gunung Baringin Dolok Godang Kelurahan Simarpinggan Tapian Nauli Tandihat Sihopur Perk Simarpinggan Siamporik Dolok Sibongbong Siamporik Lombang Kelurahan Napa Pintu Padang Sinyior Situmbaga

VI. Kecamatan Angkola Barat terdiri dari 12 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Siuhom Sisundung Parsalakan Sialogo Lembah Lubuk Raya Sitaratoit Lobu Layan Sigordang Aek Nabara Sibangkua Sigumuru Kelurahan Sitinjak Kelurahan Simatorkis Sisoma


11


13. Panobasan 14. Panobasan Lombang

VII. Kecamatan Angkola Sangkunur terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Malombu Kelurahan Rianiate Kelurahan Sangkunur Tindoan Laut Simataniari Batu godang Aek Pardomuan Bandar Tarutung Perkebunan Simatohir

VIII. Kecamatan Batang Toru terdiri dari 19 Desa dan 4 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Hapesang Lama Perk. Hapesang Padang Lancat Sianggunan Hutabaru Sipenggeng Hapesong Baru Sigala-Gala Kelurahan Perk. Batang Toru Telo Kelurahan Wek III Batang Toru Kelurahan Wek II Kelurahan Wek I Wek IV Batang Toru Napa Aek Pining Sumuran Batu Hula Huta Godang Garoga Batu Horing Aek Ngadol Nauli Sisipa

IX. Kecamatan Marancar terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu : 1. Huraba 2. Mombang Baru 3. Marancar Godang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

12


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Simaninggir Marancar Julu Haunatas Aek Nabara Gapuk Tua Kelurahan Pasar Sempurna Aek Sabaon Sugi Tanjung Dolok

X. Kecamatan Muara Batang Toru terdiri dari 6 Desa dan 3 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Muara Upu Bandar Hapinis Kelurahan Huta Raja Kelurahan Muara Manompas Pardamean Terapung Raya Muara Huta Raja Kelurahan Muara Ampolu Simarlelan

XI. Kecamatan Sipirok terdiri dari 34 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Tolang Janji Mauli Kelurahan Baringin Kelurahan Parau Sorat Siala Gundi Barnang Koling Pargarutan Panaungan Pangaribuan Padang Bujur Simaninggir Paran Padang Kelurahan Pasar Sipirok Pangurabaan Bagas Lombang Paran julu Bulu Mario Batu Stail Ramba Sihosur Sibadoar Hasang Marsada


13


22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Kelurahan Bunga Bondar Sampean Sialaman Kilang Papan Saba Batang Miha Situmba Situmba Julu Batang Tura Julu Batang Tura Paran Dolok Mardomu Sarogodung Dolok Sordang Dolok Sordang Julu Kelurahan Hutasuhut Kelurahan Sipirok Godang Aek Batang Paya Marsada Luat Lombang Pahae Aek Sagala

XII. Kecamatan Arse terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sipogu Dalihan Natolu Pardomuan Kelurahan Arse Nauli Pinagar Nanggar Jati Aek Haminjon Nanggar Jati Huta Padang Natambang Roncitan Kelurahan Lancat

XIII. Kecamatan Saipar Dolok Hole terdiri dari 12 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pintu Padang Mandalasena Silangkitang Tambiski Parau Sorat Sitabo tabo Sunge Sigiring giring Ulu Mamis Situnggaling Kelurahan Sipagimbar Kelurahan Sidapdap Simanosor Aek Simotung Saut Banua Simanosor Batang Parsuluman Damparan Hau Natas Simangambat


14


13. Somba Debata Purba 14. Padang Mandailing Garugur

XIV. Kecamatan Medang Deras terdiri dari 12 Desa dan - Kelurahan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tapus Godang Lobu Tayas Sigolang Biru Sihulambu Aek Urat Huta Baru Aek Latong Tapus Sipagabu Tolang Silangkitang Gorahut

Batas area di sebelah Utara adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Secara rinci Peta Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat pada gambar berikut : Gambar 1.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN TAPANULI SELATAN


15



16


1.4 SUMBER DAYA Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Profesional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan Profesional, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan terus memotivasi pegawainya untuk meningkatkan pengetahuannya baik melalalui pendidikan formal maupun non formal. Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 berjumlah 21 orang dengan tingkat pendidikan seperti gambar grafik di bawah ini : Gambar 2. JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015 6

JUMLAH PEGAWAI

5 4 3 2 1 0

Kepala

Subbagian Seksi Tata Statistik Usaha Produksi

Seksi Statistik Distribusi

Seksi Statistik Sosial

Seksi Nerwilis

Seksi IPDS

KSK

AXIS TITLE S2


S1/DIV

D III

SMA

17


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015 3

Jumlah Pegawai

2,5 2 1,5 1 0,5 0

S3

S2

S1/ DIV

DIII

D1/ SLTA

SLTP

SD

Secara rinci gambaran SDM BPS Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat pada Lampiran 7. 1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN a. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan bagian dari BPS Provinsi Sumatera Utara dan bagian integral dari BPS Republik Indonesia merupakan instansi vertikal sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

18


Statistik Nasional baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi instansi yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Tapanuli Selatan seiring berjalannya waktu sarana dan prasarana terus ditingkatkan , merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik. Dewasa ini, data dan informasi statistik dari BPS secara resmi digunakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, secara regional kepedulian dan apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang harus dapat dipenuhi. Menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam RPJMD Tahun 2015-2019 memuat sistem data dan informasi statistik adalah sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan regional. b. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain : 1. Kondisi Masyarakat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

19


Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang bekerja disektor pertanian dimana masyarakat akan bekerja pagi hari sampai sore bahkan sampai malam menjelang panen. Hal ini menjadi kesulitan bagi petugas lapangan dalam pengumpulan data, selain itu kondisi tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah akan menyulitkan memberikan jawaban yang benar serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya data dan informasi statistik. 2. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih sangat kurang yaitu dari 14 (empat belas) Kecamatan hanya 7 (tujuh) kecamatan yang ada KSK. 3. Masih terdapat keterlambatan pemasukan dokumen lapangan, khususnya dokumen keuangan daerah dan desa, yang berakibat pada pengiriman ke BPS Provinsi, dan akhirnya pengiriman data ke BPS Pusat menjadi lambat. Kondisi demikian menjadi perhatian BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang utamanya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat/pemerintah dan sebagian pengusaha untuk memberikan informasi yang dituangkan dalam kuesioner, termasuk kebenaran data, dan data apa adanya kepada petugas pengumpul data.

c. Strategi Mengatasi Masalah Dalam pelaksanaan kegiatan statistik segala permasalahan dan kendala menjadi penghambat terlaksananya program yang telah dicanangkan untuk itu melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat meminimalisasi kesalahan akibat dari kendala kendala tersebut dengan berbagai strategi : 1. Untuk menghadapi kondisi masyarakat kita melakukan briefeng kepada petugas sebelum bertugas dan diupayakan mendata di sore hari atau di hari libur atau hari tertentu masyarakat sedang tidak bekerja dengan kemungkinan mendata sampai malam hari.


20


2. Untuk mengisi kekosongan KSK di Kecamatan setiap ada kegiatan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mangangkat Mitra Statistik untuk melaksanakan tugas Statistik dan diutamakan yang sudah berpengalaman dalam kegiatan Statistik. 3. Untuk

segala keterlambatan diupayakan sebelum jadwal berakhir akan

dilaksanakan bentuk tim membantu petugas yang terlambat. 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance result) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dimungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas, Fungsi, dan Susunan organisasi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja, Perkembangan Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Prestasi yang dicapai sealam tahun 2015, Kegiatan Prioritas dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015, Tinjauan umum, dan tindak lanjut yang menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

21


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

22


Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 mengacu Renstra BPS Pusat 2015-2019. Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019.

A. Visi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam suatu organisasi (d) memiliki orientasi terhapap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.


23


Visi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Visi BPS RI Tahun 2015-2019 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kondisi internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. Visi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019 mengacu pada visi BPS sebagai berikut : “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (“The agent of trustworthy statistical data for all”) BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial). Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.


24


Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.

B. Misi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan. Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan regional statistik daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup : 1).Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2).Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik; 3).Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan; Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 – 2019 mengandung arti : 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; Menyediakan data statistik ... “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007)” ... berkualitas ...


25


“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”. ... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ... “Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997)”. ... dan berstandar nasional maupun internasional ... “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam fundamental principle of official statistics”. 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ... “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. ... melalui pembinaan dan koordinasi ... “Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan

sistem

rujukan

informasi

statistik

nasional

pada

khususnya,

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No. 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik). Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kejasama


26


pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Membangun insan statistik ... “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”. ... yang profesional ... “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. ... berintegritas ... “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban). Disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”. ... amanah ... “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengdepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”. Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi diatas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat suatu rencana yang terarah dan sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi dan dikembangkan sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi mewujudkan good governace dan clean government. C. Tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama dalam pembangunan daerah di bidang statistik lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas data statistik yang berkualitas, peningkatan pelayanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

27


prima hasil kegiatan statistik dan peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk itu, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta Dinas/instansi/SKPD terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistic). Tiga pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 20152019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data statistik, (ii). Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,dan (iii). Peningkatan birokrasi yang akuntabel Tujuan diartikan sebagai kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Rumusan tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019 MISI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN 2015-2019 VISI 20152019

1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional Statistik 2) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang Terpercaya untuk berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik Semua 3) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Pelopor Data

TUJUAN1. Peningkatan kualitas data statistik statistik 2019 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

28


3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Adapun keterkaitan tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap misi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mencapai visi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019 adalah : 1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan : 1.1.

Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

1.2.

Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional,berintegritas,dan amanah untuk kemajuan perstatistikan;

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic, terkait dengan : 2.1.

Misi ke 2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik

2.2.

Misi ke 3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

3. Tujuan 3 : Peningkatan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan : 3.1.

Misi ke 3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistic in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.


29


Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan BPS kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari stiap tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019

No (1) 1

2

3

Tujuan Uraian (2)

Target 2015 (4)

2016 (5)

2017 (6)

2018 (7)

2019 (8)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

80%

80%

85%

87%

90%

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

84%

84%

86%

88%

90%

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

65%

65%

65%

65%

65%

Peningkatan kualitas data statistik statistik

Indikator (3)


30


A. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara ringkas tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan seperti tabel 3 berikut : Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan TUJUAN

SASARAN STRATEGIS SS.1.

T1. Peningkatan kualitas data statistik

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan kegiatan statistik dengan pengguna data (user engagement) SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS T.3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik, meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data BPS,meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS, meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan Kemutakhiran data BPS, meningkatnya pemasukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

31


dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga,meningkatnya pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha, meningkatnya pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha, meningkatnya Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS, meningkatnya pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama, meningkatnya pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS, meningkatnya Konsumen yang puas terhadap akses data BPS, dan meningkatnya pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. B. Nilai-nilai inti BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Nilai inti merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang di perlukan untuk menuju masa depan. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 20152019. Nilai-nilai inti (Core Values) tersebut adalah seabagai berikut : 

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, inovatif dan sistemik)



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel)



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil)

Nilai-nilai inti ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun prilaku setiap insan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai inti BPS Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah sebagai berikut : 1.

Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan profesi/tugasnya dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a.

Kompeten Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b.

Efektif Memberikan hasil maksimal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

32


c.

Efisien Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,

d.

Inovatif Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus,

e.

Sistemik Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2.

Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Dedikasi Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi, b. Disiplin Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, c. Konsisten Selarasnya kata dengan perbuatan, d. Terbuka Menghargai ide, saran, pendapat, masukan dan kritik dari berbagai pihak, e. Akuntabel Bertanggung jawab dan langkahnya terukur, 3.

Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur :

a. Terpercaya Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh mental spiritual, b. Jujur Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, c. Tulus


33


Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok dan golongan) serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa, d. Adil Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN C.1 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah C.1.1 Agenda Prioritas Penyusunan arah kebijakan dan strategi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Tahapan RPJPN 2005-2025 dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 3. Tahapan RPJPN 2005-2025 RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai,yang adil dan demokratis,dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek,memperkuat daya saing perekonomian.

RPJM 3 (2015-2019 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.

RPJP (2005-2024)

RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang yakni mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan Sejahtera Berjaya RPJP 2005-2025 mengamanatkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

34


pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daereh dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasinsosial indonesia. Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS Kabuapten Tapanuli Selatan, antara lain : 1. Nawacita kesatu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga”.Dukungan BPS Kabupaten Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

35


Tapanuli Selatan untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan. 2. Nawacita kedua “Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”. Untuk maksud tersebut BPS Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008. 3. Nawacita ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daereh dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala. 4. Nawacita keempat ” Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. BPS kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK),Penerapan Zona Integritas. 5. Nawacita kelima “Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia”. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 6. Nawacita keenam “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya”. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor dan lain sebagainya. 7. Nawacita ketujuh “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

36


mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya. 8. Nawacita kedelapan “Melakukan revolusi karakter bangsa”. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). 9. Nawacita

kesembilan

“Memperteguh

kebhineka-an

dan

memperkuat

restorasinsosial indonesia”. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data statistik ketahanan sosial, seperti statistik sosial, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya. C.1.2 Quickwins dan Program Lanjutan Quickwins dan Program Lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program kegiatan daerah dalam RPJMD 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Quickwins BPS kabupaten Tapanuli Selatan adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. Sedangkan program lanjutan untuk BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kegiatan publikasi hasil kegiatan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbit tepat waktu. a.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan

rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

37


Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional dan Daerah . Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, selama lima tahun ke depan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya timelines penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data. Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik ekonomi, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen

survei,

meningkatnya

metodologi

survei,

meningkatnya

dan

berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (business process review), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi.Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah.


38


Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis perstatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik baik di Pusat maupun Daerah termasuk BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang memungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Statistik Daerah yang andal, efektif dan efisien, maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik terpercaya yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kegiatan statistik di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, saat ini juga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Untuk mengimplementasikan Statistik Derah dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan, khususnya di tingkat Kecamatan dan hal ini adalah menjadi suatu kondisi yang harus dapat diatasi di Daerah menunggu adanya peningkatan SDM tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas.


39


Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM berdampak kepada kondisi kelembagaan.Oleh karena itu kelembagaan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan daerah di bidang statistik dalam RPJM , maka BPS Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran sasaran proses. Adapun Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diuraikan di bawah ini: 1) Untuk mencapai sasaran-1 “ Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut : a. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas seperti :  Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk kurun waktu 2015-2016  Survei Kepuasan Konsumen  Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018  Pendataan Potensi Desa 2018 b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik. c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional. 2) Untuk mencapai sasaran-2: “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)” ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan response rate”, dengan strategi sebagai berikut : a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS;


40


3) Untuk mencapai Sasaran-3: “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”. Ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat, Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS dan Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, dengan strategi sebagi berikut : a.

Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;

b. Meningkatkan customer relationship management; c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik; d.

Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;

e.

Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik;

f.

Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan dan dukungan operasional kegiatan statistik;

g. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; 4)

Untuk mencapai sasaran-4 : “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Managemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut : a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, b. Mengoptimalkan pembangunan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru,


41


5) Untuk mencapai sasaran-5 : “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”,dengan strategi sebagai berikut : a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

C.2 Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai satu program pendukung dan dua Program teknis yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain kenyamanan dan kelangkapan fasilitas ruang kerja, dan sarana trasportasi untuk pegawai.


42


3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) BPS. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) BPS yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (Pusat), yang menyangkut belanja oprasional, belanja honor, dan belanja perjalanan dinas. Seluruh program BPS Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada : 1.

Amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni penyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013 dan persiapan Sensus Ekonomi 2016.

2.

Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Daerah, meliputi kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data dan informasi statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup dan Survei Diagram Timbangan Nilai tukar Petani 2012, serta Sensus Potensi Desa 2013. Gambar 4. Salah satu kegiatan statistik dalam pengumpulan data produksi padi


43


C.3 KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan statistik di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen UU Statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan statistik. Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi yang mengatur tentang struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik dan Peraturan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

44


Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai

struktur

organisasi

BPS

utamanya

adalah

untuk

mendukung

penyelenggaraan statistik sebagai amanat UU. Kedua kelompok regulasi yang mengatur BPS itu adalah : (1). Regulasi mengenai struktur organisasi BPS a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005) tentang kedudukan, Tugas,Fungsi,Kewenangan, Susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Perwakilan BPS di Daerah e. Keputusan Kepala BPS No.3 tahun 2002 tentang uraian tugas bagian, bidang,subbagian, dan seksi perwakilan BPS di daerah f. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Oganisasi dan Tata Kerja BPS g. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS h. Peraturan Kepala BPS No. 116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No. 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata laksana i. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.Pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS (2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik a. UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

45


c. Peraturan Kepala BPS No. 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah Terkait dengan UU No. 16 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut : 

Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas statistik sektoral perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal ini telah mengatur mengenai masalah koordinasi. Namun demikian, belum ada ketentuan secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.



Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1997 Partisipasi responden relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. Pasal ini sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Di sisi lain belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut. Disamping itu terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dengan instansi lain.


46


C.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan adalah perangkat kemterian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian /lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJM nasional. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas serta kebutuhan fungsi dan struktur organisasi. Keinginan masyarakat terhadap datakualitas, mendorong BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, penataan organisasi, tata laksana penyediaan data dan informasi dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan tekhnik statistik semata, namun juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data. C.4.1 Kebutuhan Tata Laksana Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut : 1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat. Pendekatan fungsional berarti alur proses dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

47


akuisisi kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data. 2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS. 3. Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar dan prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan statistik dengan kementerian/lembaga. 4. Perlunya penelaahan mendalam atas standar operating procedure di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan statistik. C.4.2 Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia BPS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut : 1. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan Renstra BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi strategic business partner). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, maka BPS Kabupaten Tapanuli Selatan perlu membangun standar kompetensi bagi statistisi dan pranata komputer, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan. 3. Untuk meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), perlu peningkatan kompetensi petugas survei (enumerator).


48


Gambar 5. Pelatihan Petugas Pengumpul data untuk menghasilkan data berkualitas

C.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dengan mengakomodir perubahan dinamika baik internal maupun eksternal melalui penguatan kelembagaan. Tujuan penguatan kelembagaan yang akan dilakukan tahun 2015-2019 adalah : 1. Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses bisnis. 2. Penguatan UU Statistik No. 16 Tahun 1997 dan rancangan aturan sistem statistik Nasional (SSN), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

49


3. Meningkatkan peran BPS kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola statistik daerah maupun nasional. Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan lingkungan kerja ke depan, yaitu : 1. Desain organisasi Pada tahap awal akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini. Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian terhadap kerangka tatakelola institusi dan tatakelola struktur organisasi. Hasil evaluasi menjadi landasan pengembangan model organisasi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan ke depan. 2. Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan di masa depan yang merubah silo oriented menjadi functional oriented menyebabkan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan harus melakukan penyesuaian organisasi. Perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif dan efisien bila disertai penguatan hukum dan perundang-undangan yang memayungi perubahan ini.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN D.1 Target Kinerja Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. D.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis


50


Indikator Sasaran Strategis BPS kabupaten Tapanuli Selatan untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019 disertai target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 6 lampiran. D.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015-2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) BPS Provinsi, dengan kegiatan :                

Penyediaan dan pelayanan informasi Statistik BPS Provinsi Pengembangan metodologi sensus dan survei Pelayanan dan pengembangan Diseminasi Informasi Statistik Pengembangan sistem informasi statistik Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan Penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat Penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan sosial Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan,perikanan dan kehutanan Penyediaan dan pengembangan statistik industri,pertambangan dan penggalian,energi dan konstruksi Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi Penyediaan dan pengembangan statistik harga Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata Penyediaan dan pengembangan statistik neraca produksi Penyediaan dan pengembangan statistik pengeluaran Pengembangan dan analisis statistik

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan : 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

51




Layanan Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 

Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Negara BPS Provinsi Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). D.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Selama periode tahun 2015 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan Perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik

Indikator Kinerja (2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik


Satuan

Target

(3) Persen

(4) 95

52


Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

(3) Persen

(4) 95

Persen

95

Persen

98

Aktivitas

-

Publikasi

40

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

95

Persen

95

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

95

Persentase Kepuasan Persen Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase Kepuasan Persen Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang Persen puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan Persen yang merasa puas terhadap


95 95 3000

95 95

53


Tujuan/Sasaran Strategis (1) 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Indikator Kinerja (2) pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Program 1. 2. 3.

Satuan

Target

(3)

(4)

Persen

65

Persen

33,33

Persen

38,09

Persen

65

Anggaran

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Rp.2.520.279.000; Rp. 35.780.000; Rp. 2.387.371.000;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2015 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerahdaerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

54


Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II. Secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan tingkat keberhasilan sangat baik. Simpulan ini tercermin dari angka ratarata pencapaian kinerja sasaran sebesar 117,33 persen dan angka rata-rata pencapaian kinerja tujuan sebesar 98,19 persen. Pencapaian tersebut diukur terhadap Indikator Tujuan Strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Dari keempat tujuan yang mengarah pada pengembangan kegiatan statistik yang berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6. Tingkat Capaian Kinerja BPS Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Indikator Kinerja Utama (2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat


Satuan

Target

(3) Persen

(4) 95

Persen

Realisasi Capaian Kinerja 97,02

102,126

95

97,02

102,13

Persen

95

95

100

Persen

98

100

102,04

Aktivitas

0

0

0 55


Tujuan/Sasaran Strategis (1)


2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Indikator Kinerja Utama (2) waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Realisasi Capaian Kinerja

Satuan

Target

(3)

(4)

Publikasi

40

40

100

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Publikasi

0

0

0

Persen

95

98,87

104,07

Persen

95

99,82

105,07


Persen

95

100

105,26

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data

Persen

90

93,20

103,55

Persen

95

93,20

103,55


56


Tujuan/Sasaran Strategis (1)

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Rata-rata Capaian Sasaran Rata-rata Capaian Tujuan

Indikator Kinerja Utama (2) BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat


Satuan

Target

(3)

(4)

Pengunjung 3000

Realisasi Capaian Kinerja 3100

103,33

Persen

95

97

102,10

Persen

90

94

104,44

Persen

65

65

100

Persen

33,33

33,33

100

Persen

38,09

38,09

100

Persen

65

65

100

102,88 102,58

57


Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.2 PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2014 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan 1. Tahun 2014 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas, sampai dengan Desember 2014 pencapaian target tersebut sebesar 92,86 %, diukur dengan indikator Persentase Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS. Tujuan 1. Tahun 2015 Peningkatan kualitas data statistik Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Peningkatan kualitas data statistik, sampai dengan Desember 2015 pencapaian target tersebut sebesar 102,58 %, diukur dengan indikator Persentase Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Indikator Kinerja Tujuan Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

Capaian Kinerja tahun 2014


92,86 %

102,58 %

Tujuan 2. Tahun 2014


58


Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan Efisien. Tingkat pencapaian tujuan 2 dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan tingkat capaian indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS sebesar 93,75 %. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tujuan 2. Tahun 2015 Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan statistik. Tingkat pencapaian tujuan 2 dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan tingkat capaian indikator Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS sebesar 105,85 %. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 11. Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan Efisien Indikator Kinerja Tujuan Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS



93,75 %

105,84 %

Tujuan 3. Tahun 2014 Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja Tingkat pencapaian tujuan 3 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pencapaian indikator jumlah satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 15. Tingkat Pencapaian Kinerja Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja Indikator Kinerja Tujuan

Target 2014

Realisasi 2014

Ket.

Jumlah satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

Tingkat Capaian 2014

1

1

100 %

IKU


59


Tujuan 3. Tahun 2015 Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Tingkat pencapaian tujuan 3 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pencapaian indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 16. Tingkat Pencapaian Kinerja Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja Indikator Kinerja Tujuan

Target 2015

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

65%

Realisasi 2015 65%

Capaian Kinerja 2015 100 %

Tujuan 4. Tahun 2015 Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan Tingkat pencapaian tujuan 4 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pencapaian indikator Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 100 %. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 17. Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan Indikator Kinerja Tujuan

Target 2015

Realisasi 2015

Ket.

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 di BPS Kabupaten Batu Bara

Tingkat Capaian 2015

31,09 %

31,09 %

100 %

IKU

a. Masalah/Kendala Dari tujuan yang dicapai pada tahun 2015 diatas kita mengahadapi berbagai masalah dan kendala antara lain yaitu : 1.

Kondisi Masyarakat Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang bekerja disektor pertanian dimana masyarakat akan bekerja pagi hari sampai sore bahkan sampai malam menjelang


60


panen. Hal ini menjadi kesulitan bagi petugas lapangan dalam pengumpulan data, selain itu kondisi tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah akan menyulitkan memberikan jawaban yang benar serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya data dan informasi statistik. 2.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih sangat kurang yaitu dari 14 (empat belas) Kecamatan hanya 7 (tujuh) kecamatan terpenuhi KSK.

3.

Masih terdapat keterlambatan pemasukan dokumen lapangan, khususnya dokumen keuangan daerah dan desa, yang berakibat pada pengiriman ke BPS Provinsi, dan akhirnya pengiriman data ke BPS Pusat menjadi lambat. Kondisi demikian menjadi perhatian BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang utamanya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat/pemerintah dan sebagian pengusaha untuk memberikan informasi yang dituangkan dalam kuesioner, termasuk kebenaran data, dan data apa adanya kepada petugas pengumpul data.

b. Strategi Mengatasi Masalah Dalam pelaksanaan kegiatan statistik segala permasalahan dan kendala menjadi penghambat terlaksananya program yang telah dicanangkan untuk itu melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat meminimalisasi kesalahan akibat dari kendala kendala tersebut dengan berbagai strategi : 1. Untuk menghadapi kondisi masyarakat kita melakukan briefeng kepada petugas sebelum bertugas dan diupayakan mendata di sore hari atau di hari libur atau hari tertentu masyarakat sedang tidak bekerja dengan kemungkinan mendata sampai malam hari. 2. Untuk mengisi kekosongan KSK di angkat Mitra Statistik di Kecamatan. 3. Untuk segala keterlambatan diupayakan sebelum jadwal berakhir akan dilaksanakan bentuk tim membantu petugas yang terlambat.

3.2.1 EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA


61


Sebagai penyedia data untuk pemerintah, kalangan pengusaha swasta dan masyarakat umum, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai komitmen untuk menyediakan data berkualitas untuk semua. Untuk mengetahui dan mengukur data yang berkualitas telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Dibawah ini akan diuraikan kaitan Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dimensi data berkualitas yaitu : 1) Relevansi Data dikatakan mempunyai relevansi jika memenuhi kebutuhan pengguna. 2) Akurat Akurat adalah kedekatan antara nilai perkiraan dengan nilai populasi sebenarnya (yang tidak diketahui). 3) Ketepatan Sebagian besar pengguna ingin data terkini yang secara periodik disajikan dan tepat waktu sesuai jadwal. 4) Mudah diakses Data statistik nilainya jika mudah diakses dalam bentuk yang diinginkan pengguna, dan dokumentasi yang baik untuk dapat memahami data tersebut. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, selain menyajikan publikasi dalam bentuk buku dan soft copy, diseminasi data dan informasi statistik juga ditayangkan dalam website BPS baik pusat maupun daerah. 5) Ketebandingan Statistik karakteristik tertentu sangat bermanfaat jika nilainya dapat dibandingkan dengan karakteristik antar waktu dan antar tempat. 6) Konsistensi Data statistik dapat dikatakan konsisten apabila dapat digabubg secara reliabel dengan cara berbeda untuk tujuan berbeda, tanpa harus melihat apakah berasal dari satu sumber. 7) Kelengkapan Kelengkapan statistik adalah ketersediaan data dan informasi dengan statistik yang seharusnya tersedia menurut keperluan pengguna.


62


3.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019 Capaian Kinerja Tahun 2015 Terhadap Target RENSTRA 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 18. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2019 No (1)

Tujuan Uraian (2)

Target Indikator (3)

2015 (4)

2016 (5)

2017 (6)

2018 (7)

2019 (8)

1



80%

80%

85%

87%

90%

2

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


84%

84%

86%

88%

90%

3



65%

65%

70%

70%

75%

Tabel 19. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015

No (1)

Capaian Kinerja 2015

Tujuan Uraian (2)

Indikator (3)

1



2

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap


2015 (4) 105%

103,57%

63


3

3.4

statistik

pelayanan data BPS



100%

PRESTASI KINERJA BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 Pada tahun 2015 BPS Kabupaten Tapanuli Selatan belum pernah menerima penghargaan namun BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berusaha mengerjakan semua Laporan agar lebih baik dimasa datang.

3.5

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

Realisasi Belanja Negara Rp.4.564.061.289,-

A. BELANJA NEGARA Realisasi belanja BPS Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2015 merupakan realisasi belanja dari 3 (tiga) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPT2L) (054.01.01), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (054.01.02), Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) (054.01.06) sebesar Rp. 4.438.343.132,- atau 89,74 persen dari anggarannya yang sebesar Rp.4.943.520.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 per program dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini : Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi per Program Tahun Anggaran 2015


64


Kode Jenis Program

Uraian Jenis Program

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

054.01.01 DMPT 2L 054.01.02 PSPA

2.520.279.000

2.481.430.577

98,46

35.870.000

28.711.250

80,04

054.01.06 PPIS

2.387.371.000

1.926.201.305

80,68

Total Belanja Kotor

4.943.520.000

4.436.343.132

89,74

4.943.520.000

4.432.331.499

Pengembalian Belanja Jumlah Netto

4.011.633 89,66

Dari Tabel 20 terlihat bahwa realisasi Program DMPT2L sebesar 98,46 persen, Program PSPA sebesar 80,04 persen dan program PPIS sebesar 80,68 persen. Terlihat bahwa program PPIS memiliki persentase realisasi terendah dibanding dengan dua program lainnya. Hal ini disebabkan karena ada pagu self blocking sebesar Rp.373.877.000 atau sebesar 7,23 persen dari pagu anggaran sehingga realisasi yang sebenarnya terlihat lebih rendah 7,23 persen. Pada Tabel 20 diatas terlihat realisasi belanja kotor sebesar Rp.4.436.343.123,- atau sebesar 89,74 persen dari anggarannya Rp.4.943.520.000,-. Setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp.4.011.633,- maka realisasi belanja netto sebesar Rp.4.432.331.499,- atau sekitar 89,66 persen. Pengembalian belanja ini terdiri dari pengembalian belanja pegawai dan honor output kegiatan sebesar Rp.554.555,-. Pengembalian belanja pegawai terdiri dari pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp.9.355,-, pengembalian Uang makan PNS sebesar Rp.545.200,Untuk rincian Anggaran dan Realisasi anggaran per sumber dana dapat dilihat pada Tabel 21 sebagai berikut: Tabel 21 Rincian Anggaran per Sumber Dana Tahun Anggaran 2015


65


No

Sumber Dana

Program dan jenis belanja

[1]

[2]

1 DMPT2L Belanja Pegaw ai

RM

HL

[3]

[4]

%

[5]

[6]

[7]

[8]

2.520.279.000

2.481.430.477

38.848.523

98,46

2.144.470.000

-

2.144.470.000

2.129.182.958

15.287.042

99,29

375.809.000

-

375.809.000

352.247.519

23.561.481

93,73

-

-

-

-

-

-

35.870.000

-

35.870.000

28.711.250

7.158.750

80,04

-

-

-

-

-

-

35.870.000

-

35.870.000

28.711.250

7.158.750

80,04

2.387.371.000

-

2.387.371.000

1.926.201.305

461.169.695

80,68

2.387.371.000

-

2.387.371.000

1.926.201.305

461.169.695

80,68

-

0

-

0

-

4.943.520.000

4.436.343.032

507.176.968

2 PSPA Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Modal Pagu DIPA

Sisa Dana

-

Belanja Modal

Belanja Barang

Jumlah Realisasi

2.520.279.000

Belanja Barang

3 PPIS

Total Dana

4.943.520.000

89,74

Secara pagu dana dalam DIPA tercatat dana yang bersumber rupiah murni sebesar Rp.4.943.520.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.4.436.343.032,-. Untuk rincian realisasi per belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 22. Rincian Anggaran dan Realisasi per Belanja Tahun Anggaran 2015

Kode Jenis Uraian Jenis Belanja Belanja

[3]

Realisasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto [4]

[5]

[6]

(% )

[1]

[2]

51

Pegawai

2.144.470.000

2.128.628.403

554.555

2.128.073.848

99,24

52

Barang

2.763.180.000

2.278.989.824

3.457.108

2.275.532.716

82,35

53

Modal

35.870.000

28.711.250

-

28.711.250

80,04

4.943.520.000

4.436.329.477

4.011.663

4.432.317.814

89,66

Jumlah -

Anggaran

[7]

Realisasi belanja pegawai (51) Satker BPS Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun anggaran 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai sebesar 99,24 persen atau sebesar Rp.2.128.628.403,- dari anggarannya sebesar Rp.2.144.470.000,-.


66


Realisasi belanja barang (52) pada tahun anggaran 2015 setelah dikurangi

-

pengembalian belanja periode sampai dengan tanggal per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp.2278.989.824,- atau sebesar 82,35 persen dari anggarannya sebesar Rp.2.763.180.000,-. Realisasi belanja modal (53) tahun anggaran 2015 tercatat sebesar Rp.28.711.250,-

-

atau sebesar 80,04 persen dari anggarannya sebesar Rp.35.870.000,-. Realisasi per Belanja setelah dikurangi pengembalian belanja pada tahun anggaran 2015 menurut sumber dana sebagai berikut : Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi per Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2015 No

Pagu dalam DIPA per jenis Belanja

Sumber dana

Pegawai

Barang

[2]

[3]

[4]

[1] 1

RM

2

HL

Jumlah per Belanja

Realisasi per Jenis Belanja

Pagu dana

Modal

dalam DIPA

Pegawai

Barang

Modal

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Jumlah Belanja

%

[10]

[11]

2.144.470.000 2.763.180.000 35.870.000 4.943.520.000 2.129.182.958 2.278.448.824 28.711.250 4.436.343.032

89,74

2.144.470.000 2.763.180.000 35.870.000 4.943.520.000 2.129.182.958 2.278.448.824 28.711.250 4.436.343.032

89,74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam gambar berikut ini : Gambar 6. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015

Komposisi Anggaran dan Realisasi 2.871.966.000 3.000.000.000

2.383.164.900

2.500.000.000

1.521.006.000 1.495.989.389

2.000.000.000

756.115.000

1.500.000.000

684.907.000

1.000.000.000 500.000.000 0

Belanja Pegawai

Belanja Barang Anggaran


Belanja Modal

Realisasi

67


Pada Tabel 24 perbandingan realisasi belanja (bersih) pada tahun anggaran 2015 dan TA. 2014 terlihat pada tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar 65,82 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA.2014. Hal ini disebabkan karena kegiatan besar seperti kegiatan SUPAS 2015 dan PBDT 2015 sebagian besar sudah direalisasikan pada tahun anggaran 2015 dan Belanja Modal

pada

TA.2015 ada dianggarkan

sedangkan TA 2014 tidak dianggarkan. Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA.2015 dan TA.2014

Kode Jenis Uraian Jenis Belanja Belanja [1]

[2]

Rp.2128.648.403.,-

TA.2015

TA.2014

[3]

[4]

Kenaikan/Penurunan

51

Belanja Pegawai

2.129.182.958

1.841.112.412

52

Belanja Barang

2.278.448.824

834.239.388

53

Belanja Modal

28.711.250

0

Jumlah

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja (Rp)

4.436.343.032

2.675.351.800

Rp

%

[5]

[6]

288.070.546

15,65

1.444.209.436 173,12 28.711.250 1.760.991.232

65,82

B. Belanja Pegawai Belanja Pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja lembur dan belanja tunjangan khusus (tunjangan kinerja) yang rinciannya seperti Tabel 25 di bawah ini. Realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2015 dan TA.2014 netto (setelah dikurangi

pengembalian)

masing-masing

sebesar

Rp.2.128.648.403,-

dan

Rp.1.839.444612,-. Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2015 terjadi kenaikan dibandingkan dengan TA.2014 sebesar Rp.289.203.791,- atau 15,72 persen. Secara rinci perbandingan belanja pegawai tahun anggaran 2015 dan TA.2014 disajikan dalam tabel 25 berikut ini:


68


Tabel 25 Perbandingan Belanja Pegawai tahun anggaran 2015 dan TA.2014

Kenaikan/

Realisasi Belanja (Rp)

Penurunan

No. Uraian Jenis Belanja TA.2015 [1]

[2]

1

Gaji Pokok PNS

2

TA.2014

[3]

[4]

Rp

%

[5]

[6]

912.081.960

838.014.200

74.067.760

8,84

Pembulatan Gaji PNS

26.254

22.358

3.896

17,43

3

Tunj. Suami/Istri PNS

60.953.750

58.391.530

2.562.220

4,39

4

Tunj. Anak PNS

18.789.564

17.708.378

1.081.186

6,11

5

Tunj. Struktural PNS

51.480.000

47.160.000

4.320.000

9,16

6

Tunj. Fungsional PNS

30.160.000

27.280.000

2.880.000

10,56

7

Tunj. PPh PNS

19.797.659

18.442.762

1.354.897

7,35

8

Tunj. Beras PNS

50.557.320

47.881.400

2.675.920

5,59

9

Uang Makan PNS

141.456.000

114.508.000

26.948.000

23,53

10 Tunj. Umum PNS

21.145.000

26.465.000

(5.320.000)

(20,10)

0

0

-

822.755.451

645.238.784

177.516.667

27,51

2.129.202.958

1.841.112.412

288.090.546

15,65

554.555

1.667.800

(1.113.245)

(66,75)

2.128.648.403

1.839.444.612

289.203.791

15,72

11 Lembur 12 Tunjangan Kinerja Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Untuk realisasi pengembalian belanja tahun anggaran 2015 jika dibandingkan dengan TA.2014 terjadi penurunan sebesar 66,75 persen. Pengembalian belanja pada tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp.554.555,- terdiri dari pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp.9.355 dan pengembalian belanja uang makan PNS sebesar Rp.545.200,-


69


C. BELANJA BARANG Belanja Barang Rp.2.278.989.215,-

Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2015 dan TA.2014 bersih masing-masing sebesar Rp.2.278.989.215,- dan Rp.834.302.388,-. Secara umum realisasi belanja barang tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.446.145.927,- atau 173,34 persen dibandingkan TA.2014. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada belanja barang non operasional, belanja jasa serta belanja perjalanan dinas dalam negeri yang masing-masing naik sebesar 184,34 persen, 297,06 persen dan 176,27 persen. Belanja barang non operasional berupa belanja bahan konsumsi untuk pelatihan dan honorhonor non operasional seperti honor SUPAS, PBDT dan lain-lain. Belanja jasa terdiri dari honor narasumber, belanja jasa konsultan Survei Kepuasan Konsumen dan belanja langganan daya dan jasa. Untuk belanja perjalanan dalam negeri berupa kegiatan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam kegiatan SUPAS 2015 dan kegiatan PBDT 2015 serta survei-survei lainnya. Belanja ini merupakan kegiatan pelatihan petugas SUPAS 2015, pelatihan petugas PBDT 2015 dan perjalanan dinas pengawasan kabupaten ke kecamatan. Rincian belanja barang disajikan dalam tabel 26 berikut ini :


70


Tabel 26 Perbandingan Belanja Barang tahun anggaran 2015 dan TA.2014

Realisasi Belanja (Rp) No.

Kenaikan/Penurunan

Uraian Jenis Belanja

[1]

[2]

1 Belanja Barang Operasional

TA 2015

TA 2014

Rp

%

[3]

[4]

[5]

[6]

178.838.178

-

178.838.178

1.350.896.705

475.106.225

875.790.480

184,34

3 Belanja Barang Persediaan

43.620.000

-

43.620.000

-

4 Belanja Jasa

66.828.432

16.830.663

49.997.769

297,06

143.255.000

162.468.500

(19.213.500)

(11,83)

497.010.000

179.897.000

317.113.000

176,27

2.280.448.315

834.302.388

1.446.145.927

173,34

3.459.100

-

-

2.276.989.215

834.302.388

1.446.145.927

2 Belanja Barang Non Operasional

5 Belanja Pemeliharaan 6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

173,34

3.5.3. Belanja Modal Belanja Modal Rp.28.711.250,-

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2015 dan TA.2014 masing-masing sebesar Rp.28.711.250,- dan Rp.0,-. Belanja Modal pada tahun anggaran 2015 terdiri dari pengadaan CCTV, pengadaan UPS, pengadaan Tangga, pengadaan Dispenser, dan pengadaan AC, sedangkan tahun anggaran 2014 Belanja Modal Nihil. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel 27 berikut ini :

Tabel 27 Perbandingan Belanja Modal tahun anggaran 2015 dan TA.2014 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

71


No. Uraian Jenis Belanja [1] [2] 1 T anah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Belanja

Realisasi Belanja (Rp) TA.2015 TA.2014 [3] [4] 28.711.250 0 28.711.250 0 28.711.250

Kenaikan/Penurunan Rp % [5] [6] 28.711.250 0,00 0,00 28.711.250 0,00

0

28.711.250

0,00

3.5.4. Belanja Modal Tanah

Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2015 dan TA.2014 BPS Kabupaten Rp.0,-

Tapanuli Selatan tidak ada, seperti pada tabel 28 berikut ini : Tabel 28

Belan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 No. Urut

Rincian Kegiatan Pengadaan

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Pengadaan Tanah Rumah Dinas Jumlah

Persentase KET [5]

[6]

0

-

0,00

0

0

0,00

Belanja

3.5.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Modal

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 dan TA.2014 masing-

Peralatan

masing sebesar Rp.28.711.250,- dan Rp.0,-.

dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.28.711.250,-

Rp.28.711.250,- terdiri dari pengadaan peralatan dan Mesin sebesar Rp.16.502.000,- ;

Belanja

dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebesar Rp.12.209.250,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 sebesar 80,04 persen dengan rincian seperti pada tabel 29 berikut ini : Tabel 29 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015


72


No. Urut

Rincian Kegiatan Pengadaan

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

[1]

[2]

[3]

[4]

Persentase KET [5]

[6]

1

Pengadaan CCTV dan UPS

18.600.000

16.502.000

88,72

2

Pengadaan Tangga, Dispenser dan AC

17.270.000

12.209.250

70,70

35.870.000

28.711.250

80,04

Jumlah

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya menampung kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggaranya seluruh kegiatan di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan atau dapat dikatakan untuk pelaksanaan penunjang kegiatan pokok di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelenggarakan kegiatan bidang statistik. 3.6. KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 dirinci pada tabel 30 berikut ini :

Tabel 30. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Kegiatan 1 2 3 4 5 6

7

Sakernas Semesteran Sakernas Tahunan Susenas KOR dan Konsumsi 2015 Susenas Panel Susenas Konsumsi dan MSBP Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Survei Perilaku

Pelaksanaan Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop


Des

73


8 9

10

11

12 13

14

15

16 17

18

19

20

anti korupsi(SPAK)2015 SUPAS 2015 Pemutakhiran Basis Data Terpadu Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan Survei luas panen dan luas lahan tanaman pangan Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI/PP Survei Perusahaan Kehutanan Survei Industri Besar/Sedang Tahunan Survei Industri Besar/Sedang Bulanan Survei Pertambangan dan Energi Survei Konstruksi Survei Penggalian IMK Triwulanan dan Tahunan

Kegiatan 21 22

23 24

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop

Des

Kompilasi Data Transportasi Pengadaan data IKK 2014 dalam rangka kebijakan Dana Perimbangan 2015 Statistik Harga Pedesaan Survei Statistik Keuangan


74


33

Pemerintah Daerah Survei Bidang Jasa dan Pariwisata Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan SKKRT Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan SKLNPRT Penyusunan Neraca Rumah tangga dan institusi nirlaba SKTNP

34

SMAK

35

Matriks PMTB

36

Penyusunan Statistik Daerah

37

Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar,sektoral dan khusus

38

Pengolahan SUPAS 2015 Penggambaran Peta BS bermuatan kegiatan ekonomi Pembentukan master frame BS

25 28

29

30

31

32

Kegiatan

39

40

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop


Des

75


41

SE2016 Pengadaan Belanja Modal

BAB IV PENUTUP 4.1

TINJAUAN UMUM Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2015 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

76


kedalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2015, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan, 5 (lima) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyedia data statsitik berkualitas, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Dari ketiga tujuan strategis yang telah ditetapkan, rata-rata pencapaian sebesar 98,19 persen. Pencapaian ini sangat menggembirakan dan sesuai dengan yang diharapkan.

4.2

PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakan hasil yang didapat. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : a. Waktu pengumpulan data yang relatif singkat dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi. b. Respon dari pemberi data yang kurang. c. Munculnya anggapan yang beredar di masyarakat yang menganggap pengumpulan data berkaitan dengan pajak dan bantuan. d. Akurasi, ketersediaan, dan kelengkapan data terutama untuk data sekunder yang tersedia di lembaga pemerintah masih sangat terbatas. e. Sumber daya manusia untuk petugas lapangan yang masih kurang, terutama untuk tenaga koordinator statistik kecamatan (KSK).

4.3

SARAN TINDAK LANJUT

a. Optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf

melalui

berbagai

kegiatan

pelatihan

dan

seminar

atau

pengembangan diri. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

77


izin belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 guna pencapaian peningkatan kompetensi. b. Optimalisasi mitra terbaik berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap mitra. c. Peningkatan kegiatan sosialisasi statistik pada media resmi maupun melalui setiap kegiatan/pertemuan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. d.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan survei dan sensus dilapangan.


78

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 Kepala Kantor

IntanM.Harahap,SE,M.Si Kasubbag TU

Ishak Hrp Bendahara

A.Hasan

Staf

Staf

Hj. Lenggam B.

Mahyuly

Hrp Kasi Sosial

Kasi Distribusi

Kasi Produksi

Deltha Airuzsh Staf Sosial

Kec.Batang Angkola

Nasaruddin

Joel Roy Perangin

Kec. Sayur Matinggi

Asnan

Kec.Sipirok

Kec.

Mindo Mora

-

Arse

Kasi IPDS Canni Ly Saragih

Staf Distribusi

Staf Produksi

Komaria

Legini

Kasi Nerwilis

Joko Muchlistiono

H.Hasnan Siregar Wenny S Tarigan

Kec. Angkola Timur

Kec. Angkola Selatan

M. Nasir

Hasanuddin Hrp

Kec. SDH -


Kec. A Bilah -

Kec. Angkola Barat M Nawi

Muara Btoru -

Kec. Batang Toru

Kec. Marancar

-

-

Tantom A Burhanuddin

A.Sangkunur -

76


Lampiran 2

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN TAPANULI SELATAN


77



78

Lampiran 3

RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 - 2019 Instansi

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi

: BPS Kabupaten Batu Bara “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)” :

Misi

1). Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2). Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik; 3). Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan;


78


Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Tujuan

Sasaran Strategis

T1. Peningkatan kualitas SS.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna data statistik terhadap kualitas data BPS

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) T2.Peningkatan pelayanan prima kegiatan statistik

hasil

T.3.Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Arah Kebijakan

Strategi

1. Peningkatan ketersediaan 1. Meningkatkan publikasi survei yang data dan informasi statistik mencantumkan ukuran kualitas yang berkualitas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik. 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasioanal dan internasional. 1. Peningkatan response rate

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS

SS.3. Meningkatnya kualitas 1. Peningkatan kualitas dan 1. Meningkatkan diseminasi hasil hubungan dengan kuantitas penyebaran data kegiatan statistik; pengguna data (user dan informasi statistik kepada 2. Meningkatkan customer relationship engagement) masyarakat management; 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik; SS.4. Meningkatnya kualitas 1. Penguatan fungsi yang terkait 1. Mengoptimalkan pembangunan manajemen sumber daya dengan Sistem Managemen keseluruhan sistem manajemen SDM manusia BPS SDM yang komprehensif dan aparatur yang terintegrasi dan terintegrasi berbasis komprehensif, kompetensi 2. Mengoptimalkan pembangunan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,


79


SS.5.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja

3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru 1.Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Batu Bara Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi Program T1. Peningkatan SS.1.Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Meningkatkan publikasi Program kepercayaan kualitas ketersediaan survei yang mencantumkan PPIS pengguna data data dan ukuran kualitas terhadap statistik informasi 2. Meningkatkan sarana dan kualitas data melalui statistik yang prasarana untuk BPS kerangka berkualitas pengumpulan serta penjamina pengolahan data dan n kualitas informasi statistik. 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

80

  



Kegiatan Penyediaan dan pelayanan informasi Statistik BPS Provinsi Pengembangan metodologi sensus dan survei Pelayanan dan pengembangan Diseminasi Informasi Statistik Penyediaan dan


nasional dan internasional.












81

pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan Penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat Penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan sosial Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan,perikana n dan kehutanan Penyediaan dan pengembangan statistik industri,pertambang an dan penggalian,energi


  





 SS.2.Meningkatnya 1. Peningkatan kualitas response rate hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

1. Meningkatkan komunikasi Program dengan penyedia data; PPIS 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS





82

dan konstruksi Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi Penyediaan dan pengembangan statistik harga Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata Penyediaan dan pengembangan statistik neraca produksi Penyediaan dan pengembangan statistik pengeluaran Pengembangan dan analisis statistik Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan Penyediaan dan pengembangan










 


83

statistik kesejahteraan rakyat Penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan sosial Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan,perikana n dan kehutanan Penyediaan dan pengembangan statistik industri,pertambang an dan penggalian,energi dan konstruksi Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi Penyediaan dan pengembangan








 T2. Peningkatan SS.3.Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Meningkatkan diseminasi pelayanan kualitas kualitas dan hasil kegiatan statistik; prima hasil hubungan kuantitas 2. Meningkatkan customer kegiatan dengan penyebaran data relationship management; statistik pengguna dan informasi 3. Meningkatkan sosialisasi data (user statistik kepada kegiatan statistik; engagement) masyarakat SS.4.Meningkatnya 1. Penguatan fungsi 1. 1. Mengoptimalkan kualitas yang terkait pembangunan keseluruhan T.3.Peningkatan manajemen dengan Sistem sistem manajemen SDM birokrasi sumber daya Managemen aparatur yang terintegrasi yang manusia BPS SDM yang dan komprehensif, akuntabel komprehensif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

84

Program PPIS

Program DMPTTL





statistik harga Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata Penyediaan dan pengembangan statistik neraca produksi Penyediaan dan pengembangan statistik pengeluaran Pengembangan dan analisis statistik Pelayanan dan pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi


dan terintegrasi 2.Mengoptimalkan berbasis pembangunan kompetensi kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru

fungsi 1.Mengoptimalkan pengawasan SS.5.Meningkatnya 1.Penguatan yang terkait dengan penggunaan anggaran dalam pengawasan sistem manajemen rangka meminimalkan dan SDM aparatur, penyimpangan penggunaan akuntabilitas pengawasan, anggaran, kinerja akuntabilitas kinerja” aparatur BPS 2.Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja


2.Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

85

Program DMPTTL



Layanan Perkantoran



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi



Layanan Perkantoran


Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Kinerja (2019)

T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

SS.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

IKSS 1.1 Persentase Konsumen yang merasa puas

90 %

dengan kualitas data BPS

IKSS 1.2 Persentase Konsumen yang selalu

62 %

menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

IKSS 1.3 Persentase Pemutakhiran data MFD dan

IKSS 1.4 Jumlah publikasi/Laporan yang terbit

100 %

40 Publikasi

tepat waktu

IKSS 1.5 Jumlah publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu


86

0%


SS.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen engagement) (response rate) survei dengan pendekatan

97,9 %

rumah tangga

IKSS 2.2 Persentase pemasukan dokumen

100 %

(response rate) survei dengan pendekatan usaha

IKSS 2.3 Persentase pemasukan dokumen

100 %

(response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan

SS.3.Meningkatnya kualitas

IKSS 3.1 Jumlah pengunjung eksternal yang

hubungan dengan pengguna data

mengakses data dan informasi statistik

(user engagement)

melalui website BPS

IKSS 3.2 Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS


87

3500 pengunjung

78 %


IKSS 3.3 Persentase pengguna layanan yang

65 %

merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS


SS.4.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

IKSS 4.1 Persentase pegawai yang menduduki

36,36 %

jabatan fungsional tertentu

IKSS 4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan

46 %

minimal Diploma IV atau Strata I

SS.5.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


IKSS 5.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

88

70 point


Matriks Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan BPS Kabupaten Batu Bara

Tujuan

T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

Sasaran Program(outcome)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator

Target Kinerja Pelaksana

2015

2016

2017

2018

2019

SS.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

IKSS 1.1 Persentase Konsumen yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

80%

80%

85%

89

87%

90%



Subbag Tata Usaha






Seksi Statistik Produksi






Seksi Nerwilis



Seksi IPDS



Subbag


merasa puas dengan kualitas data Statistik

IKSS 1.2 Persentase Konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama


Tata Usaha

50%

53%

56%

90

59%

62%












Seksi Nerwilis



Seksi IPDS



Subbag Tata Usaha









Seksi


Statistik Distribusi

IKSS 1.3 Persentase Pemutakhiran data MFD dan MBS



Seksi Nerwilis



Seksi IPDS

100%

100%

100%

100%

100%

Seksi IPDS

IKSS 1.4 Jumlah Release Data yang waktu

0

0

0

0

0

Seksi IPDS

IKSS 1.5 Jumlah publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

40 publikasi

40 publikasi

40 publikasi

40 publikasi

40 publikasi



Subbag Tata Usaha









Seksi Statistik


91


Distribusi

IKSS 1.6 Jumlah publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

40

40

40

SS.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

92

40

40



Seksi Nerwilis



Seksi IPDS



Subbag Tata Usaha












Seksi Nerwilis



Seksi IPDS



Subbag Tata Usaha


(respondent engagement)

IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga


98,87%

100%

100%

93

100%

100%












Seksi Nerwilis



Seksi IPDS



Subbag Tata Usaha









Seksi


Statistik Distribusi

IKSS 2.2 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

IKSS 2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

99,82%

100%

99,96%

100%

99,96%

100%

94

99,96%

100%

99,96%

100%



Seksi Nerwilis



Subbag Tata Usaha












Seksi Nerwilis



Subbag Tata Usaha



Seksi Statistik


non usaha

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan

Sosial

SS.3.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)


95









Seksi Nerwilis



Subbag Tata Usaha












Seksi Nerwilis




Seksi IPDS

Seksi IPDS

IKSS 3.1 Persentase kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS

84%

84%

86%

88%

90%



IKSS 3.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

3100 pengunjung

3200 pengunjung

3300 pengunjung

3400 pengunjung

3500 pengunjung

Seksi IPDS

IKSS 3.3 Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS

70%

72%

74%

76%

78%

Seksi IPDS

IKSS 3.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

95%

95%

95%

98%

98%

Seksi IPDS


96



SS.4.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS



Subbag Tata Usaha












Seksi Nerwilis



Seksi IPDS

IKSS 4.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

33,33%

38,09%

40,90%

40,90%

40,90%

Subbag Tata Usaha

IKSS 4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV

31,09%

38,09%

40,90%

43,47%

50%

Subbag Tata Usaha


97


atau Strata I

SS.5.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS IKSS 5.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat


Subbag Tata Usaha 65 Persen

65 Persen

65 Persen

98

65 Persen

65 Persen

Subbag Tata Usaha


Lampiran 4.

RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 merupakan Rencana Kinerja yang terukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tahun 2015. Adapun Rencana Kinerja Sasaran dan Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2015 disertai target kinerjanya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Rencana Kinerja Sasaran Bps Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

(3) Persen

(4) 80

Persen

80

Persen

62

Persen Aktivitas Publikasi

100 0 40

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

0

Persen

98,87

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 99


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

99,82


Persen

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


Persen

84

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)


Persen

84

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Pengunjung

3.100

Persen

70

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

93

Poin

65

Persen

33,33

Engagement)

(1) -

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha -

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional 100


Tujuan/Sasaran Strategis (1) sumber daya manusia BPS

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

31,09

Persen

65

tertentu

101


Lampiran 5

PERJANJIAN KINERJA BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3) Persen

(4) 80

Persen

80


Persen

62

Persen Aktivitas Publikasi

100 40

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

98,87

Persen

99,82


Persen

100


Persen

84

102



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)


Persen

84

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Pengunjung

3.100

Persen

70

Persen

93


Persen

65

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

33,33

Persen

31,09

Persen

65


3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat aparatur BPS


103


Lampiran 6

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Capaian Kinerja

Satuan

Target


(3) Persen

(4) 80

87,02

108,775

Persen

80

87,02

108,775

Persen

50

50

100

Persen

100

100

100

Aktivitas

0

0

0

Publikasi

40

40

100

Publikasi

0

0

0

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu


Realisasi

Indikator Kinerja Utama

104



Realisasi

Capaian Kinerja


Satuan

Target

(2) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

(3) Persen

(4) 98,87

98,87

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

99,82

99,82

100


Persen

100

100

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


Persen

84

87,20

103,81



Persen

84

87,20

103,81

3.000

3.100

100

70

78,67

112,39

80

84

105

(1) 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas Persen terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan Persen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

105




(1)

(2) yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan Hasil Penilaian SAKIP oleh birokrasi yang akuntabel Inspektorat 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber Persentase pegawai yang daya manusia BPS menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas Hasil Penilaian SAKIP oleh kinerja aparatur BPS Inspektorat Rata-rata Capaian Sasaran Rata-rata Capaian Tujuan


106

Realisasi

Capaian Kinerja

Satuan

Target

(3)

(4)

Persen

65

65

100

Persen

33,33

33,33

100

Persen

31,09

31,09

100

Persen

65

65

100 102,88 105,84

Lampiran 7

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN ESELON TAHUN 2015

KELOMPOK UMUR ESELON

<=20

21 – 24

25 -29

30 - 34

35 -39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55

56

56+

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

III

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

IV

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

5

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

6

Jumlah

II

Jumlah


-

107


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2015 No.

Pangkat

Golongan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Juru Muda Tk I

I/b

-

2.

Juru

I/c

-

3.

Juru Tk I

I/d

-

4.

Pengatur Muda

II/a

-

5.

Pengatur Muda Tk I

II/b

-

6.

Pengatur

II/c

4

7.

Pengatur Tk I

II/d

1

8.

Penata Muda

III/a

2

9.

Penata Muda Tk I

III/b

7

10.

Penata

III/c

-

11.

Penata Tk I

III/d

6

12.

Pembina

IV/a

-

13.

Pembina Tk I

IV/b

1

14.

Pembina Utama Muda

IV/c

-

15.

Pembina Utama Madya

IV/d

-

16.

Pembina Utama

IV/e

-

Jumlah


21

108


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT JENIS JABATAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2015 Jenis Jabatan Eselon IV

Fungsional

-

1

-

-

7

8

2.

Sub Bagian Tata Usaha

-

-

1

-

3

4

3.


-

-

-

2

-

2

4.


-

-

1

1

1

3

5.


-

-

1

1

-

2

6.

Seksi IPDS

-

-

1

-

-

1

7.

Seksi Statistik Nerwilis

-

-

1

-

-

1

-

1

5

4

11

21

Jumlah


Staf/KSK/

Eselon III

Kepala BPS Kabupaten

Unit Organisasi

Fungsinal

Eselon II

1.

No.

Jumlah

109


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUATEN TAPANULI SELATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015

No.

Unit Organisasi

S3

S2

S1/ DIV

DIII

D1/ SLTA

SLTP

SD

Jumlah

Jenjang Pendidikan

1.


-

1

-

-

-

-

-

1

2.


-

-

-

1

3

-

-

4

3.


-

-

1

-

1

-

-

2

4.


-

-

2

-

1

-

-

1

5.


-

1

-

-

1

-

-

2

6.

Seksi IPDS

-

-

1

-

-

-

-

1

7.


-

-

1

-

-

-

-

1

8.

KSK

-

1

-

-

6

-

-

7

-

3

5

1

12

-

-

21

Jumlah


110


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2015 No.

Unit Organisasi

Golongan IV

III

II

I

Jumlah

1.


1

5

2

-

8

2.


-

3

1

-

4

3.


-

1

1

-

2

4.


-

3

-

-

3

5.


-

1

1

-

2

6.

Seksi IPDS

-

1

-

-

1

7.


-

1

-

-

1

1

15

5

-

21

Jumlah


111


Lampiran 8. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Kegiatan 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

12 13

14

15

16 17

18

19

20

Sakernas Semesteran Sakernas Tahunan Susenas KOR dan Konsumsi 2015 Susenas Panel Susenas Konsumsi dan MSBP Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Survei Perilaku anti korupsi(SPAK)2015 SUPAS 2015 Pemutakhiran Basis Data Terpadu Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan Survei luas panen dan luas lahan tanaman pangan Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI/PP Survei Perusahaan Kehutanan Survei Industri Besar/Sedang Tahunan Survei Industri Besar/Sedang Bulanan Survei Pertambangan dan Energi Survei Konstruksi Survei Penggalian IMK Triwulanan dan Tahunan

Pelaksanaan Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul


Agu Sep Okt Nop Des

112


Kegiatan 21

33

Kompilasi Data Transportasi Pengadaan data IKK 2014 dalam rangka kebijakan Dana Perimbangan 2015 Statistik Harga Pedesaan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Survei Bidang Jasa dan Pariwisata Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan SKKRT Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan SKLNPRT Penyusunan Neraca Rumah tangga dan institusi nirlaba SKTNP

34

SMAK

35

Matriks PMTB

36

Penyusunan Statistik Daerah

37

Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar,sektoral dan khusus

22

23 24

25 28

29

30

31

32

Jan Peb Mar Apr Mei Jun


Jul

Agu Sep Okt Nop Des

113


Kegiatan 38 39

40

41

Jan Peb Mar Apr Mei Jun

Jul

Agu Sep Okt Nop Des

Pengolahan SUPAS 2015 Penggambaran Peta BS bermuatan kegiatan ekonomi Pembentukan master frame BS SE2016 Pengadaan Belanja Modal


114


Lampiran 9

MAILING LIST PUBLIKASI BPS KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 No (1) 1

Judul Publikasi (2)

Tapanuli Selatan Dalam Angka 2014

Distribusi Internal Eksternal BPS BPS (3) (4) 3 27

Jumlah (5) 30

2

Statistik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2014

4

1

5

3

PDRB Menurut Lap. Usaha Kab. Tapanuli Selatan 2010-2014

4

-

4

4

Laporan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan 2014

4

-

4

5

Statistik Tanaman Padi Palawija Kab. Tapanuli Selatan 2014

4

-

4

6

Statistik Penggunaan Lahan Sawah Kab.Tap. Selatan 2014

4

-

4

7

Laporan Studi Penyusunan PDRB Kab. Tapanuli Selatan 2014

3

-

3

8

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Tapanuli Selatan 2014

4

-

4

9

Indeks Harga Konsumen Kab Tapanuli Selatan 2014

4

-

4

10

Beberapa Indikator Penting Kab Tapanuli Selatan 2014

5

-

5

11

Statistik Tenaga Kerja Kab. Tapanuli Selatan 2014

4

-

4

12

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tapanuli Selatan 2014

4

-

4

13

Statistik Daerah Kecamatan Batang Angkola 2015

2

1

3

14

Statistik Daerah Kecamatan Sayur Matinggi 2015

2

1

3

15

Statistik Daerah Kecamatan Angkola Timur 2015

2

1

3

16 17

Statistik Daerah Kecamatan Selatan 2015 Statistik Daerah Kecamatan Angkola Barat 2015

2 2

1 1

3 3

18

Statistik Daerah Kecamatan Batang Toru 2015

2

1

3

19

Statistik Daerah Kecamatan Marancar 2015

2

1

3

20

Statistik Daerah Kabupaten Sipirok 2015

2

1

3

21

Statistik Daerah Kabupaten Arse 2015

2

1

3

22

Statistik Daerah Kabupaten Saipar Dolok Hole 2015

2

1

3

23

Statistik Daerah Kabupaten Aek Bilah 2015

2

1

3

24

Statistik Daerah Kabupaten Muara Batang Toru 2015

2

1

3

25

Statistik Daerah Kabupaten Tano Tombangan Angkola 2015

2

1

3

26

Statistik Daerah Kabupaten Angkola Sangkunur 2015

2

1

3

27

Kecamatan Batang Angkola Dalam Angka 2015

3

1

4

28

Kecamatan Sayur Matinggi Dalam Angka 2015

3

1

4

29

Kecamatan Angkola Timur Angka 2015

3

1

4

30

Kecamatan Angkola Selatan Dalam Angka 2015

3

1

4


115


31

Kecamatan Barat Dalam Angka 2015

3

1

4

32

Kecamatan Batang Toru Dalam Angka 2015

3

1

4

33

Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2015

3

1

4

34

Kecamatan Arse Dalam Angka 2015

3

1

4

35

Kecamatan Saipar Dolok Hole Dalam Angka 2015

3

1

4

36

Kecamatan Aek Bilah Dalam Angka 2015

3

1

4

37

Kecamatan Muara Batang Toru Dalam Angka 2015

3

1

4

38

Kecamatan Tano Tombangan Angkola Dalam Angka 2015

3

1

4

39

Kecamatan Angkola Sangkunur Dalam Angka 2015

3

1

4

40

Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2015

3

1

4


116

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents