KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN
fASOl
Nomor: 006/I/KIP-PS-M-A72013
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1]
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 006/1/ KIP-PS-M-A/2013 yang diajukan oleh: Nama
: Bangkalan Corruption Watch
A!amat
: Jl. Bromo Nomor 57 Kelurahan Mlajah, Bangkalan
Yang dalam persidangan dihadiri oleh Muhammad Tofan, SE berdasarkan surat kuasa Nomor: 351 /B-2/BCW/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Syukur selaku Direktur Bangkalan Corruption Watch, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
Terhadap
Nama Alamat Kantor
: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cq PT Jawa Timur Area Pamekasan : Jl. Embong Trengguli 19-21 Surabaya.
Yang di dalam persidangan diwakili: 1. Suhatman 2. Abbas Santoso 3. Arkad Matulu 4. Pinto Raharjo 1
5. Dwi Aryani 6. Untung Rahman 7. Aryo Nugrohotomo 8. Alina Nurul Pawitrasari 9. Indah Sari Puspita Semuanya adalah Pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berdasarkan dengan Surat Kuasa Nomor: 0011 .SKU/432/DIST-JATIM/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IBG Mardewa Padangratha selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0013.K/426/DIR/2014 tanggal 9 Januari 2014 jo. Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 0041-2.SKU/432/DIR/2014 tanggal 24 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
2. DUDUK PERKARA A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, mengirimkan 800/002/KI.Prov-Jatim/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013, kepada Komisi In Republik Indonesia, Perihal: Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Informasi din*Pfli tersebut diterima dan diregister Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pai Januari 2013 dengan Nomor Register: 006/I/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan melalui Surat Nomor: 380/BCW/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada PPID Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pamekasan. Surat
2
tersebut dikirimkan melalui pos pada tanggal 24 Juli 2012 dan diterima pada tanggal 25 Juli 2012, Adapun Informasi yang dimohonkan yaitu: a.
Besaran pembayaran/ tagihan rekening listrik setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Bangkalan dari tahun 2005 s.d 2012, diantaranya: 1.
Dinas Pendidikan
2.
Dinas Kesehatan
3.
Dinas PU Bina Marga
4.
RSUD Syarambu Rato Ebu
5.
Dinas PU Cipta Karya
6.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
8.
Dinas Lingkungan Hidup
9.
Dinas Kependudukan dan Capil
10. Bapemas 11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12. Dinas Koperasi dan UMKM 13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14. Bakesbangpol Limnas 15. Sekretariat/ Kantor DPRD 16. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 17. Kantor Inspektorat 18. Kantor Pengelelolaan Pasar 19. Dinas Pendapatan Daerah 20. Badan Pertahanan Pangan 21. Dinas ke Arsipan 22. Dinas Pertanian dan Peternakan 23. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 24. Dinas Pertambangan dan Energi 25. Dinas Pariwisata 26. Dinas Kelautan dan Perikanan 27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 29. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 3
30. Kantor Kecamatan Bangkalan 31. Kantor Kecamatan Socah 32. Kantor Kecamatan Kamal 33. Kantor Kecamatan Labang 34. Kantor Kecamatan Modung 35. Kantor Kecamatan Kwanyar 36. Kantor Kecamatan Kwanyar 37. Kantor Kecamatan Tragah 38. Kantor Kecamatan Blega 39. Kantor Kecamatan Konang 40. Kantor Kecamatan Galis 41. Kantor Kecamatan Tanah Merah 42. Kantor Kecamatan Bumeh 43. Kantor Kecamatan Arosbaya 44. Kantor Kecamatan Geger 45. Kantor Kecamatan Kiampis 46. Kantor Kecamatan Tanjung Bumi 47. Kantor Kecamatan Sepuluh 48. Kantor Kecamatan Kokop b.
Berapa Pendapatan PLN pertahun dari tahun 2005 s.d 2012?
c.
Apakah ada tunggakan dari pelanggan untuk pembayaran dan dari mana saja?
d.
Berapa beban dan biaya yang di kenakan kepada pelanggan baru untuk pemasangan kilometer yang berdaya 450VA/900VA/1300VA/250VA?
e.
Data, nama-nama dan alamat rekanan yang menjadi mitra PLN?
[2.3] Menimbang bahwa karena tidak ada tanggapan atas permohonan i nt) Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Perusahaan Listrik Neg; Pamekasan melalui surat Nomor: 613/BCW/VIII/20I2 tertanggal 7 Agust tersebut dikirimkan melalui pos pada tanggal 10 Agustus 2012 dan diterima pa Agutus 2012.
[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: 188/052/AREA-PKS/2012 tertanggal 23 November 2012, Perihal: Permohonan data dan Informasi Publik. 4
[2.5] Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor: 623/BCW/X/2012 tertanggal 1 Oktober 2012. Permohonan penyelesaian sengketa diterima pada tanggal 2 Oktober 2012 dan diregister tertanggal 11 Oktober 2013 dengan Nomor: 127/X/KIProv.Jatim-PS/2012.
[2.6] Menimbang bahwa Majelis Pemeriksaan Pendahuluan KI Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor: 014/KI-ProvJatim-PNTP-MPP.B/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 menetapkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi ditolak karena Termohon merupakan Badan Publik Pusat yang bernaung dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga, Majelis menetapkan untuk menyampaikan proses penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
[2.7]
Menimbang bahwa sesuai
penetapan surat Nomor:
014/KI-ProvJatim-PNTP-
MPP.B/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengirimkan surat Nomor: 800/002/Kl.Prov-Jatim/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013, kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Perihal: Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Informasi.
[2.8] Menimbang bahwa Pelimpahan tersebut diterima dan diregister Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2013 dengan Nomor Register: 006/I/KIPPS/2013.
[2.9] Menimbang bahwa Majelis Pemeriksaan Pendahuluan KIP melalui s 004/PNTP-MPP.A/2013 tertanggal 28 Januari 2013, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi diterima dan akan diselesaikan terlebih dai mediasi.
[2.10] Menimbang bahwa Mediasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013 dan 25 Maret 2013 dengan hasil mediasi dinyatakan Mediasi gagal karena Pemohon menyatakan menarik diri dari proses mediasi dan meminta sengketa diselesaikan melalui Ajudikasi Non-Litigasi.
5
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.11] Bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk pengayaan data informasi (bank data) lembaga Pemohon dan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.12] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan dari Termohon.
Petitum [2.13] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Alasan Pemohon meminta informasi tagihan SKPD adalah karena SKPD dibiayai oleh Negara dan masih menginginkan data tersebut hingga saat ini.
2.
Bahwa Pemohon menyatakan paham dengan mediasi yang lalu, dan menanggapi bahwa Poin A dalam Kesepakatan Mediasi I mengenai permohonan tagihan listrik masing-masing SKPD, untuk diperjelas resiko-resiko yang mungkin muncul jika data dipublikasikan
3.
Bahwa informasi yang dimohonkan hanya dibuka kepada Pemohon dan bukan kepada masyarakat umum.
4.
Bahwa jika data-data yang diminta tidak dapat diberikan oleh Termohon, seluruh pelanggan PLN tidak dapat diminta pembayarannya, baik maupun Badan Publik.
5.
Bahwa Pemohon memahami bahwa infomasi yang dimohonkan berikut melalui website PLN. Informasi yang dimaksud antara lain, pendapatan PLN per tahun sejak tahun 2005 hingga 2012, apakah tunggakan pembayaran pelanggan serta beban dan biaya yang dikenakan pelanggan baru dengan pemasangan kilometer tertentu seperti yang dicantumkan dalam permohonan informasi.
6.
Bahwa data, nama dan alamat rekanan yang menjadi mitra PLN yang dimaksud Pemohon dalam permohonan informasi adalah data, nama dan rekanan pihak ketiga 6
yang melakukan pemasangan instalasi listrik, adapun alasannya adalah karena Pemohon mendapat keluhan dari masyarakat atas pelayanan pemasangan instalasi listrik dengan harga yang tidak sesuai. Ketika komplain disampaikan, rekanan mengalihkan komplain justru kepada PT PLN. 7.
Bahwa jika nama-nama rekanan tersebut Pemohon ketahui, maka Pemohon dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme komplain atas pelayanan pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai.
8.
Bahwa setelah Mediasi kedua, Pemohon tidak melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan Termohon.
9.
Bahwa Pemohon tidak menyampaikan surat jawaban dari Termohon tertanggal 23 November 2012 dalam berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dan mengakui mengetahui surat tersebut yang disampaikan oleh Termohon.
10. Bahwa Pemohon tidak pernah mencari informasi yang dimohonkan melalui website PLN, karena permohonan informasi yang dimohonkan hanya meliputi area Pamekasan saja. 11. Bahwa bagi Pemohon, informasi yang dimohonkan sangat penting untuk dimiliki oleh institusi /lembaga Pemohon untuk menyusun kajian dan sinkronisasi data dan laporan nyata. Dengan alasan bahwa Pemohon menerima banyak laporan dan masukan dari masyarakat mengenai keluhan terdapatnya perbedaan tindakan pelayanan yang diberikan Termohon kepada pelanggan privat dan SKPD. 12. Pemohon menyatakan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi langsung kepada pelanggan yaitu SKPD sehingga Pemohon langsung menya permohonan informasi kepada PT PLN. Dengan alasan bahwa Pemoh melakukan persidangan di kabupaten Bangkalan yang semuanya bera sengketa informasi di Komisi Informasi Kab. Bangkalan dan tidak dit; SKPD. Surat-Surat Pemohon [2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 380/BCW/VI1/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada PPID Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pamekasan
Bukti P-2
Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 613/BCW/VIII/2012 kepada 7
Atasan PPID tertanggal 7 Agustus 2012 ditujukan kepada PPID Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pamekasan. Bukti P-3
Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi
Informasi
Provinsi
Jawa
Timur
melalui
surat
Nomor:
623/BCW/X/2012 tertanggal 1 Oktober 2012. Bukti P-6
Salinan Surat Kuasa Nomor: 351/B-2/BCW/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Syukur selaku Direktur Bangkalan Corruption Watch.
Bukti P-7
Salinan Akta Pendirian LSM Bangkalan Corruption Watch Nomor 20 Tahun 22 Juli 2010 oleh Notaris dan PPAT HM. Hamdoen Hamsyousa SH, MH.
Bukti P-8
Salinan Identitas Diri Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3526090904770002.
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan pemyai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan hasil mediasi tahun lalu, Termohon mei lamanya jangka waktu ajudikasi sejak terakhir mediasi gagal, kemudian yang harusnya diambil setelah pemohon menarik diri dalam mediasi yang rangka ajudikasi saat ini. 2. Bahwa Termohon memiliki dan menyampaikan kepada Majelis, surat dari Sekretaris Perusahaan Nomor: 1346/054/SETPER/2014, tertanggal 7 Maret 2014 perihal informasi publik yang wajid disediakan dan yang dikecualikan, sebagai tindak lanjut
8
Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 027-1.K/DIR/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). Tim tersebut bertugas memilah jenis informasi yang dikecualikan dan dijadikan sebagai pedoman Termohon untuk menyampaikan informasi. 3.
Bahwa berkaitan dengan permohonan informasi Pemohon, beberapa informasi yang dimohonkan tidak dapat disampaikan karena bersifat informasi publik yang dikecualikan yang jika dipublikasikan mungkin muncul dampak. Namun ada juga informasi yang dimohonkan dapat ditemukan di website PT. PLN.
4.
Bahwa permohonan informasi mengenai pendapatan PT PLN per tahun mulai tahun 2005 hingga 2012 terdapat dalam laporan keseluruhan yang telah disampaikan ke PT PLN Pusat. Karena sejak tahun 2010, pengelolaan keuangan PT PLN menggunakan sistem pengelolaan sentral yang berada di pusat sehingga sulit memilah laporan tersebut. Namun, informasi yang dimohonkan telah tersedia dalam bentuk laporan keuangan atau neraca laba rugi yang disusun oleh PT PLN Pusat yang dapat diakses melalui website PT PLN.
5.
Bahwa permohonan informasi mengenai tunggakan pelanggan SKPD 2005-2012, termasuk dalam informasi yang dikecualikan yang menyangkut data induk langganan PLN, antara lain mencakup nama, alamat, ID pelanggan, daya tersambung, golongan tarif, bulan mutasi, tanggal sambung, UJL, PPJ, BP, tagihan pelanggan yang bersifat kontraktual. Sehingga untuk dapat dipublikasikan perlu mendapat persetujuan dari pihak kedua atau dapat diminta langsung kepada masing-masing SKPD.
6.
Bahwa permohonan informasi mengenai beban dan biaya yang dikenakan kepada pelanggan baru dengan pemasangan kilometer tertentu, terdapat dalam PLN yang dapat diakses pengguna.
7.
Bahwa permohonan informasi mengenai nama dan alamat re k a n a n /'^ digolongkan dalam jenis dokumen kontrak, yang mencakup M oU ll^ci maupun perjanjian jual beli tenaga listrik. Termohon meminta penjelasafcT' kepada mengenai rekanan mitra PLN seperti apakah yang dimohonkan Namun secara umum informasi tersebut bersifat kontraktual yang m em ilikT siJ kerahasiaan kontrak dengan izin pihak kedua.
8.
Bahwa Surat Sekretaris Perusahaan Nomor: 1346/054/SETPER/2014, tertanggal 7 Maret 2014 mulai berlaku pada 18 Januari 2013. Kemudian bahwa Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik bersifat lebih rinci dan merupakan tindak lanjut dari 9
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501/K/DIR/2012 tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) yang terbit tanggal 24 Oktober 2012 yang merupakan penggantian dari Keputusan Direksi tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi. 9.
Bahwa permohonan informasi Pemohon sudah disampaikan ke kantor Distribusi Jawa Timur, karena kantor area Pamekasan tidak mempunyai kewenangan
untuk
memberikan informasi kepada Pemohon. 10. Bahwa Termohon mengklarifikasi bahwa istilah rekanan yang dimaksud oleh Pemohon disebut dengan Rekanan Instalatir 11. Bahwa tidak ada peraturan pelaksana Surat Keputusan yang dikeluarkan Sekretaris Perusahaan. Sehingga masih berlaku ditingkatan pusat. 12. Bahwa Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001/TUK-KIP/2013 memuat susunan tim yang bertugas menganalisa macam-macam informasi yang dikecualikan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 027l.K/DIR/2013 tanggal 17 Januari 2013. 13. Bahwa Termohon tidak menggunakan ketentuan lain yang dijadikan acuan dalam mengkategorikan jenis informasi yang dikecualikan selain dari berita acara tersebut. 14. Bahwa surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 380/BCW/VII/2012 yang disampaikan Pemohon tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Pengajuan Keberatan Pemohon Nomor: 613/BCW/V1II/2012 tanggal 2 Agustus 2012 telah dijawab Termohon melalui surat Nomor: 1881/052/AREA-PKS/2012 tertanggal 23 November 2012 dengan isi yang tidak bertentangan dengan surat Sekretaris Perusahaan Nor 1346/054/SETPER/2014, tertanggal 7 Maret 2014. 15. Bahwa data pelanggan individu dan pelanggan SKPD diberlakukan sama oleh Termohon. 16. Bahwa area Pamekasan merupakan unit pelaksana dari Kantor Distribusi Termohon menjelaskan bahwa PLN tingkat pusat memiliki beberapa area^ Laporan keuangan dikumpulkan oleh kantor distribusi Jawa Timur dari area^ dibawahnya dan dikirimkan ke kantor PLN Pusat. 17. Termohon menjelaskan bahwa badan usaha yang memproduksi dan menjual listrik di area Pamekasan hanyalah PT PLN (Persero), sehingga semua SKPD yang disebutkan dalam permohonan informasi Pemohon termasuk pada PT PLN (Persero) area Pamekasan.
10
Surat-Surat Termohon [2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Salinan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501/K/DIR/2012 tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) tertanggal 24 Oktober 2012 beserta lampirannya.
Bukti T-2
Salinan Surat Sekretaris Perusahaan Nomor: 6297/060/SETPER/2012, tertanggal 2 November 2012, Perihal: Pengantar Keputusan Direksi tentang Pelayanan, Pengungkapan dan keterbukaan informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero).
Bukti T-3
Salinan Surat Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 027-
l.K/DIR/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi publik di Lingkungan PT PLN (Persero) Bukti T-4
Salinan Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001ATUKKIP/2013 serta daftar Tim Uji Konsekuensi Informasi publik
Bukti T-5
Salinan Surat Sekretaris Perusahaan Nomor:
1346/054//SETPER/2014,
tertanggal 7 Maret 2014, Perihal Informasi Publik yang wajib disediakan dan yang dikecualikan. Bukti T-6
Salinan Surat Nomor: 1881/052/AREA-PKS/2012 tertanggal 23 November 2013, Perihal: Permohonan Data dan Informasi sebagai jawaban Termohon atas
Surat
Permohonan
Informasi
Publik
Pemohon
Nomor:
80/BCW/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 dan Surat Pengajuan Keberatan Pemohon Nomor: 613/BCW/VIII/20I2 tanggal 2 Agustus 2012. Bukti T-7
Salinan Surat Kuasa Nomor: 001LSKU/432/DIST-JATIM/2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IBG Mardewa Padan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0013.K/426/DIR/2 Januari 2014 jo. Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) 2.SKU/432/DIR/2014 tanggal 24 Januari 2014, memberikan kuasa k c jS i! Suhatman; Abbas Santoso; Arkad Matulu; Pinto Raharjo; Dwi Aryan i; Untung Rahman; Aryo Nugrohotomo; Alina Nurul Pawitrasari; dan Indah Sari Puspita.
11
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2014 secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap meminta informasi yang di mohonkan.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2014.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (legal standing) Termohon. 3. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan putusan terhadap permohonan a quo. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, 12
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa pemohon merupakan Badan Hukum LSM Bangkalan Corruption Watch (vide Bukti P-1) 2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan melalui Surat Nomor: 380/BCW/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada PPID Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pamekasan. Surat tersebut dikirimkan melalui pos pada tanggal 24 Juli 2012 dan diterima pada tanggal 25 Juli 2012 (vide Bukti P-2) 3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pamekasan melalui surat Nomor: 613/BCW/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012, Surat tersebut dikirimkan melalui pos pada tanggal 10 Agustus 2012 dan diterima pada tanggal 11 Agutus 2012. (vide Bukti P-3) 4. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor: 623/BCW/X/2012 tertanggal 1 Oktober 2012. (vide Bukti P-4) 5. Bahwa Majelis Pemeriksaan Pendahuluan KI Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor: 014/KI-ProvJatim-PNTP-MPP.B/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 menetapkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi ditolak karena
6
.
Termohon merupakan Badan Publik Pusat (vide Bukti P-5). Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sesuai penetapan diatas, mengir surat Nomor: 800/002/KI.Prov-Jatim/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013, kepa Informasi Pusat, Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Informasi (vide Bukti
7. Bahwa Pelimpahan tersebut diterima dan diregister oleh Komisi Informasi Wijsat tanggal 11 Januari 2013 dengan Nomor Register: 006/I/KIP-PS/2013.
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
13
B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID.
[4.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan bahwa:
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.8] Menimbang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan: Angka 1 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Angka 2 Badan Usaha Milik Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Angka 10 Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal < Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya. [4.9] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu bagian dari perusahaami (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum di PLN (Persero) berdasarkan anggaran dasar PT PLN (Persero).
14
[4.10] sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Termohon dikenakan kewajiban sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] sampai dengan [4.10,] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
C. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.13] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik apabila permohonan penyelesaian sengketa inffomasi publik menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang merupakan PT PLN (Persero) dengan sebutan PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekaj
[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.12] sampai dengan [■ berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan m ^ S | putusan terhadap permohonan a quo. selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan poko permohonan.
15
D. Pokok Permohonan [4.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.
E. Pendapat Majelis Bahwa atas penolakan permohonan informasi oleh Termohon, Majelis Komisioner akan menguraikan berdasarkan pernyataan sebagai berikut:
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD1 adalah Badan Publik [4.18] Menimbang bahwa pada persidangan ajudikasi tanggal 12 Mei 2014, atas permohonan informasi pemohon sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2] Termohon me tanggapan bahwa atas permohonan informasi berupa a. Besaran pembayaran/ tagihan rekening listrik setiap Satuan Perangkat (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Bangkalan dari tahun 2005 s.d 2 b. Tunggakan dari pelanggan SKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 s.d 2'
Tidak diberikan dengan mendasarkan pada: Yuridis: 1.
Pasal 17 huruf h UU KIP
16
2.
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 027-1.K/DIR/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pembentukan TIM Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero)
3.
Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013.
4.
Surat Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501/K/DIR/2012
tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 24 Oktober 2012 angka 1.2.5, 1.2.6, dan 1.2.9 Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup: apabila dibuka akan mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi dapat disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangka waktu informasi yang dikecualikan: Mutlak tidak terbatas
[4.19] Menimbang Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan: (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pasal 1 angka 3 UU no 14 Tahun 2008, menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pej Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera/ masyarakat, dan/atau luar negeri.
[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraikan di paragraf [4.18] dan paragr Maka Majelis berpendapat bahawa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan 17
berjalan dengan baik maka SKPD merupakan badan publik sehingga informasi atas badan publik merupakan informasi terbuka. Sehingga uji kosekuensi yang dilakukan oleh Termohon sudah seharusnya di tolak karena menempatkan SKPD sebagai pribadi.
Daftar nama rekanan instalatir PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan [4.21] Menimbang bahwa pada persidangan ajudikasi tanggal 12 Mei 2014, atas permohonan informasi pemohon sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2] Termohon memberikan tanggpan bahwa atas permohonan informasi berupa: Daftar nama dan alamat Rekanan Instalatir yang menjadi mitra PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan. Yuridis: 1.
Pasal 17 huruf i UU KIP
2.
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 027-1.K/DIR/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero)
3.
Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013.
4.
Surat Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501/K/DIR/2012
tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 24 Oktober 2012 angka 1.2.6 Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup: apabila dibuka akan mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi dapat disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangka waktu informasi yang dikecualikan: Sesuai jangka waktu MoU Perjanjian Kerjasama, SPJBTL.
[4.22] Menimbang bahwa dalam persidangan alasan pemohon meminta data dan ketiga atau rekanan yang melakukan pemasangan instalasi listrik
adalah
membantu masyarakat apabila dalam mengalami keluhan atas pelayanan instalasi listrik yang tidak sesuai harus mengadu kepihak yang sesuai mekanisme di tempat Termohon.
18
[4.23] Menimbang Pasal 14 huruf h UU KIP Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah: h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; penjelasan Huruf h Yang dimaksud dengan: 1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; 2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat; 3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. [4.24] Menimbang berdasarkan uraian di paragraf [4.21] sampai dengan [4.23] Majelis Komisiner berpendapat bahwa uji konsekuensi yang dilakukan Termohon sudah seharusnya ditolak karena informasi yang dimohon pemohon bukan merupakan dokumen kontrak melainkan hanya nama-nama pihak pihak ketiga atau rekanan yang melakukan pemasangan instalasi listrik dan dengan alasan untuk mengetahui mekanisme komplain di Termohon. Cara Uji Konsekuensi Yang Dilakukan Termohon [4.25] Menimbang dalam fakta persidangan terkait dengan uji konsekuensi yang d) Termohon didasarkan pada: 1.
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 027-1.K/DIR/j 17 Januari 2013 tentang Pembentukan TIM Uji Konsekuensi Inform^ Lingkungan PT PLN (Persero)
2.
Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 001/TUK-KIP/20131! 18 Januari 2013.
3.
Surat Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501/K/DIR/2012 tentang
Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 24 Oktober 2012 angka 1.2.6
19
[4.26] Menimbang Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”
[4.27] Menimbang bahwa Pasal 8 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP, menyebutkan: Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas: a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik; b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik. [4.28] Menimbang bahwa Pasal 9 huruf b Perki Nomor I Tahun 2010 tentang SLIP, menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b; [4.29] Menimbang bahwa Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP, menyebutkan: Pasal 15 Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konse timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangl seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yaj besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 16 (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagailnformasi Publik yang dikecualikan. (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf jo Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang
20
secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 (1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik. (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan. [4.30] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.29] yang pada intinya Termohon tidak memberikan informasi karena merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 14 Tahun 2008 maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan tersebut sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan mekanisme uji konsekuesi yang di atur dalam UU Nomor 14 tahun 2008. Dimana majelis komisioner berpendapat bahwa seharusnya uji konsekuensi dalam bentuk surat keputusan PPID atas permohonan informasi pemohon bukan mendasarkan pada berita acara.
[4.31] Menimbang terkait dengan permohonan informasi Berapa Pendapatan PLN dari tahun 2005 s.d 2012? dan Berapa beban dan biaya yang di kenakan kepada baru untuk pemasangan kilometer yang berdaya 450VA/900VA/1300VA/250 termohon bersedia memberikan dengan mempersilakan pemohon untuk melihal website PT PLN (Persero).
[4.32] Menimbang dalam fakta persidangan terkait Berapa Pendapatan PLN pertahun dari tahun 2005 s.d 2012? Adalah pendapatan PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan saja, dimana menurut Termohon informasi atau data tersebut tersedia di website dalam
21
bentuk laporan keuangan keseluruhan PT PLN (Persero) bukan dalam bentuk atau terbagi dalam per wilayah distribusi atau area.
[4.33] Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.31] dan paragraf [4.32] Majelis Komisoner berpendapat untuk informasi: a. Berapa beban dan biaya yang di kenakan kepada pelanggan baru untuk pemasangan kilometer yang berdaya 450VA/900VA/1300VA/250VA dapat di akses sendiri oleh Pemohon melalui di website PT PLN (Persero). b. Pendapatan khusus PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan, informasi tersebut wajib diberikan secara langsung kepada Pemohon.
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Termohon infg perkara a quo. [5.4] Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi dengar! yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa informasi sebagaimana di maksud dalam paragraf [2.2] merupakan informasi yang terbuka. [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [2.2] meliputi: a. Besaran pembayaran/ tagihan rekening listrik setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Bangkalan dari tahun 2005 s.d 2012. 22
b. Tunggakan dari pelanggan SKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 s.d 2012 c. Pendapatan khusus PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan d. Daftar rekanan instalatir mitra PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon [6.4] Membebankan seluruh biaya penggandaan yang timbul atas diperolehnya informasi a quo kepada Pemohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Evy Trisulo D selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Yhannu Setyawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 13 Mei 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Mei 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Parlindungan sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
Ketua Majelis
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(John Fresly)
23
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 200B tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
24
