IDENTITAS

ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1*1.!'Tl SAN Nomor: 109/V/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 109/Y7KIP-PS/2013 yang d ia jtikan oleh:

Nama

: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPOD1).

Alamat

: .11, Bambu Hitam No. 28 A. Kelurahan Bambu Apus. Kecamatan Cipayung. Jakarta Timur.

Dalam persidangan diwakili oleh Parta Timbo selaku Ketua lamun LSM Sarvodaya KPODL Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama

: Komisi Pemilihan l'mum Cq Ka Biro Umum Komisi Pemilihan Umum

Alamat

: Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Dalam persidangan dikuasakan kepada Ida Budhiati Sll M1I, Dyah Arniasita SU, Sinar Basuki SH dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 159/KPU/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.21 Telah membaca surat permohonan Pemohon: Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon: lelah memeriksa surat-surat dari Pemohon: 1elalr memeriksa surat-surat dari 1ermohon.

2. 1)1 DPK PURKARA

A. Pendahuluan

[2.1 | Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penvelesaian Sengketa Inioimasi Publik pada tanggal 25 April 2013 yang diterima pada tanugal 25 April 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 1'N V KIP-PS 2i) 13.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Ka.Biro llmum Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor: 015/1.) PP. LS M.S.KPOI) UI I/2013.

teitanggal 19 febiuaii 201.1 yang pada pokoknya meminta salinan informasi dokumen: 1) Realisasi Anggaran 'Tahun 20ll sebesar Rp.243.860.070.000 dan Tahun 2012 sebesar Rp.220.350.175.000 meliputi: a. Daltar dan Pagu setiap kegiatan, lokasi. Pelaksana dan/atau penyedia jasa: b. Bukti pengembalian sisa anggaran kegiatan dari Kas Negara: 2) RKAL Tahun Anggaran 2013

[2.3] bahwa Karena Ka.Biro Umum Komisi Pemilihan Umum tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi.

Pemohon kemudian mengajukan Surat

Kebetatan kepada atasan Biro Umum Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor: 024/DPP.I.SM.S.KPODI/111/2013. terlan O il 7 Maret 2013.

[2.4] bahwa karena Ka.Biro Umum Komisi Pemilihan Umum tidak memberikan tanggapan atas kebeiatan Pemohon. Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 April 2013 yang diterima pada tanggal 25 April 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: HW/V/KIP-PS/20I3.

Alasan Permohonan [2.6JPemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi tidak mendapat tanggapan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7]Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Petitum

12.8]Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon

[2d)! Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan lega! standing pemohon sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan sengketa informasi. 2. Bahwa Pemohon dalam menyampaikan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

Surat-Surat Pemohon

1.2,10] Bahwa Pemohon mengajukan suratsebagai berikut: Surat P-l

Salinan

Surat

Permohonan

Informasi

Surat

Nomor:

015 / DPP.LSM.S.KP(.) I) I/11/201 3, tertanggal 10 Februari 201.1 yang ditujukan kepada Ka.Biro Umum Komisi Pemilihan l mum. Surat P-2

Salinan Surai Pengajuan Surat Nomor: 024 DPlM.SM.S.KPOmdll'201.1. tertanggal 7 Maret 2013. yang ditujukan kepada atasan Biro Umum Komisi i Pemilihan Umum.

Surat P-3 j Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan tertanggal 23 April 2013.

Surat P-4

Salinan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodava Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 yang dibuat dihadapan Notaris Jauhar Arifm tertanggal 14 Agustus 2004.

Surat P-5

Salinan Surat Keputusan Dewan Pendiri LSM Sarvodaya KPOD1 Nomor: 001 /DP/LSM.SdvPODL 111/2012 tertanggal 25 Maret 2012.

Keterangan Termohon

[2.1 1| Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa '1ermohon menerima permohonan informasi tapi tidak sampai kepada pengelola informasi. 2. Bahwa Termohon akan menelusuri berkas permohonan informasi Pemohon di kantor karena selaku penerima kuasa belum mendapatkan dokumen tersebut. 3. Untuk surat keberatan permohonan informasi diterima oleh 1ermohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan suratsehagai berikut: Surat T-! j Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor: : I5‘t/kPL;/lll/2014 tertanggal 14 Maret ! 2014 1.... ..............i............ .............. .

.

.......

.

.......

3. PKRT 1M BA N(, A N ill l K l M

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5.Pasal 35 ayat (l) huruf c. dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K1P) junelo Pasal 5 huruf b. Pasal 13 huruf'b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 lahun 2013 lentanu Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. ! Tahun 2013 ).

[3.21Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 lahun 2015 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi

Informasi

Pusat

permohonan a quo.

4

untuk memeriksa dan memutus

2. kedudukan hukum (legai sianJing) Pemohon unluk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum (lega! stumling) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

1erhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[o.aj Menimbang bahwa Komisi Inlormasi (Kl) Pusat mempunvai dua kewenanuan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

|3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri \ang berfnnesi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa inlormasi publik melalui mediasi dan.'atau ajudikasi nonliligasi. [3.3j Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP jundo Pasal 1 angka 3 Perki 1 'Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjaili antara Badan Publik dengan Pemohon Inlormasi Publik dan,atau Pengguna Informasi Publik yanu betkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1-3-6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa InformasiPuhlik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UI. t KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Alasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Inlormasi Publik dalam jangka waktu paling lambai .■>() (tiga puluh) hari keija sejak dilerimanva keberatan secant tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Iniormasi Publik diajukan dalam waktu palinu lambai 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 avat (1) l'l KIP

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten kota harus mulai mengupayakan peu\elesaian Senuketa Iniormasi Publik melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambai 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penvelesaian Sengketa Informasi Publik. (3.71 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Iniormasi Publik melalui komisi Iniormasi dapatditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PP11): atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan vang telah diajukan kepada atasan PP1D dalam jangka waktu 30 (tiga puiuhfhari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [j.8j Menimbang bahwa berdasarkan lakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Iniormasi kepada Ku.liiro Umum Komisi

Pemilihan

Um uni

melalui

Surat

Nomor:

015/ DPP.KS M.S.K PO D1/11'2013. tertanggal 10 februan 2013 yang pada pokoknya meminta salinan informasi dokumen: 1)

2)

Realisasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.242.860.070.000 dan 1alum 2012 sebesar Rp.220.350.1 73.000 meliputi: a.

Daftar dan Pagu setiap kegiatan. lokasi. Pelaksana dan atau penyedia jasa:

b.

Bukti pengembalian sisa anggaran kegiatan dari Kas Negara;

RKAI, I abun Anggaran 2013 6

2. bahwa Karena Ka.Hiro l ’inum Komisi Pemilihan Umum lidak memberikan tanggapan alas permohonan informasi. Pemohon kemudian mengajukan Surat Kebeialan kepada atasan Biro I muni Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor: 024/DPP.I.SiM.S.KP()l)I/IlI/20l3. tertanggal 7 Maret 2013, 3. bahwa karena Ka.liiro Umum Komisi Pemilihan Umum tidak memberikan tanggapan atas keberatan

Pemohon.

Pemohon

kemudian mengajukan

Peimohonan Penyelesaian Sengketa Inlormasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 April 2013 yang diterima pada tanggal 25 April 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 109/V/K1P-PS/2013.

|A.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragral |3.4) sampai dengan paragral [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunvai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif

|3.IQ) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayal (2) UU K1P dinyatakan: Kewenangan Komisi Inlormasi Pusat meliputi kewenangan penvelesuian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kahupalcn/kota selama Komisi Inlormasi di provinsi alauKomisi inlormasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk, |3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (I) Perki 1 Talmn 2013. dinyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. |3.12| Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayal ( 1) Perki i l aliun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat darisuatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian. MPR. DPR,Mahkamah Agung. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar 1entara Nasional Indonesia, Partai Politiktinekat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat. BU'VIN. atau lembaga neuara lain di tingkat pusat.

7

[j .I j ] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal I angka 6 Undang-l Indang Republik Indonesia Nomor 15 lahun 201 1 lentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15 tahun 201 1 tentang Penyelenggaran Pemilu) [a. 14j Menimbang bahwa kedudukan KPU di Ibu Kota Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1} UU 15 tahun 201 1 tentang Penvelcnggaran Pemilu Im 15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragral [a. 14] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di ibu kota negara merupakan Badan Publik pusat.

Lo •16 ] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf' [5.15| Majelis berpendapat Komisi Inlormasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memulus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.17]Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Inlormasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan inlormasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 l ahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Inlormasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l l ahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah. yaitu: 1. fotokopi Kartu landa Penduduk. Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tereatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. o. Surat kuasa dan lotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. 8

|3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No,l Tahun 201 d yang menyalakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Inlurmasi dapatditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan van n diberikan oleh atasan PPID: atau ^ b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telahdiajukan kepada atasan PP1D dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. ' [u.lOJ Menimbang bahwa berdasarkan lakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf ("3.8 ]. [3.20]Menimbang bahwa permohonan yang diajukan selain Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragral [3.19] Pemohon wajib menyertakan Aimuarnn dasar yang telah disahkan oleh Menteri Ilukum dan Hak .Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan I lukum. |n.21|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

1angga Pemohon bernama Lembaga Swadaya Masyarakat

Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPOD!) berdasarkan Surat P-4.

[o — J Menimbang bahwa dalam persidangan. Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon tidak dijelaskan jenis status badan luikum-nya dan juga bukan merupakan perkumpulan sebaeaimana keterangan Pemohon dalam paragraf [2.91poin 1.

|3.23| Menimbang bahwadahim hal Pemohon adalah Badan Hukum herbentuk I eikumpulan maka berdasarkan ketentuan mengenaihadan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Ilukum Perdata ("KUIIPer") Buku 111 bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 16x3 dengan StaaisbUu/ 1870 No. 64.

9

Pasal

1665. kemudian diperbaiki

[3.24] Menimbang bahwa suatu perkumpulan berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 suatu perkumpulan untuk mendapat status badan hukum maka harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hai ini adalah Menteri kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, akta pendirian Pemohon sebagaimana dalam Surat P-4. telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan

Register Nomor: 34'Leg Id .. 2004 tertanggal 16 September

2004.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan komisi Informasi Pusat Nomor: 105/Y7KIP-PS-A/2013antara

Pemohon

LSM

Sarvodayn

dengan

Termohon

Kementerian agama yang diputus pada tanggal 13 Maret 2014. pada pokoknya dinvatakan Pemohon tidak mempunyai syarat /ego/ standing sehingga dalam sengketa a quo dalam amar putusannya dinyatakan permohonan Pemohon ditolak.

[3.271 Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.261 Majelis berpendapat meskipun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor: 34/Leg/U./2004 tertanggal 16 September 2004 bukan berarti memiliki status Badan Hukum.

[3.28JMenimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf |3.27| Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (/ego/ standing) dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Lega/ Standing) Termohon

[3.2D| Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Dndang-l dulang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif. \udikatif. dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danan\a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 10

l-, --10| Menimbang bahwa ! crmohon adalah Komisi Pemilihan Umum. selanjutnya disingkat KPU. adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 angka 6 Undang-Undanu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 201 I d entang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15 tahun 201 1 tentang Penyelenggarun Pemilu) |3.31] Menimbang bahwa kedudukan KPU di Ibu Kota Negara Republik Indonesia I asal 4 ayat (1 ) UU 15 tahun 201 1 tentang Penvelcnugarun Pemilu

[3.321 Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf |3.20| sampai dengan paiagiat

[_i.nl]

Majelis berpendapat

bahwa

I ermohon vang memiliki

tunas

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia memenuhi syarat kedudukan hukum {/ayo/

dalam

sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[.1 .J..1 1 Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan inlormasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 0 1()/i)PP.I.SM.S.KPOJJ1 111 20 13 tertanggal 1 Maret 2013 vang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Inlormasi dan Dokumentasi (PPID) 1elaksana Diieklui Jaminan Sosial Keuienlenan Sosial dan diterima pada tanggal 1 VIa re t 2013: 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Diiektorat Jaminan Sosial

Kementerian Sosial

melalui

Surat

Nomor:

OM DIMM SM.S.KPODI 111 2'H 5 tertanggal 10 Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 20 Maret 2013 a. 1emohon lelah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Inlormasi Publik

tertanggal

06

Mei

2013

yang

diterima

dan

terdaftar

di

KepanileraanKomisi Informasi Pusat tertanggal 08 Mei 2013 denean renistrasi sengketa Nomor: 109/V/K1P-PS/2013.

13.34] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) l lt K)P

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggupanatas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. ' Pasal 37 ayat (2) l U KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja selelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 aval (2). [3.35 j Menimbang balnea berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Perki No. I Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari kerja sejak: tanggapan leitulis atas keberatan dari atasan PPM) diterima olehPemohon: • '■ w' ' Menimbang bahwa berdasarkan (akta persidangan. Pemohon telah meimajukan keberatan kepada I ermohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf 13.33 j poin 2.

(3.37j Menimbang

bahwa

berdasarkan

lakta

persidangan.

Termohon

tidak

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.33] poin 3.

|a.o8| Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf | 3.55 j sampai pameraf [3.57| Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KAV jwicto 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013. [o.o9| Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 aval (2) Perki No. 1 Tahun 2013. mengatur: Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [e.40J

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada pnmural' j 3.39 j Majelis

memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a c / u o .

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Ylajelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memulus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [icqul standing) untuk mengajukan

permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan

hukum t/egn/ siandijuq) sebagai Termohon

dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan 14' KIP dan Perki Mo. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan.

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota. Vhanmi Setyawan dan Kunuidi masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon klan Termohon.

Ketua Majelis

John Fresly)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

14

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan [’asal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta.02 April 2014 Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)