IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 078/IV/KIP-PS-A/2013

ASLI

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 078/IV/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama

: Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari

Alamat

: Lorong Damai III, Jl. Sao-Sao No. 5 Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

yang dalam persidangan diwakili oleh: Nama

: Suryono Achmat Djiwa

Alamat

: Jl. Dr. Sutomo RT/RW 010/004 Kelurahan Laiodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 012/KARATEKER/06/1435 kepada Suryono Achmat Djiwa tertanggal 6 Sya’ban 1435 H/ 4 Juni 2014 M dari Andi Muhammad Hasgar AS selaku Karateker Pengurus Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama

: Dinas Pendidikan Kota Kendari

Alamat

: Jl. Balai Kota III No 44 Kendari

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 078/IV/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 07/B/SEK/03/1434H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari. Adapun informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon yaitu: Salinan otentik RKA (Rencana Kegiatan dan Aggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Pendidikam Kota Kendari 2012-2013. [2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 20 Januari 2013 tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 012/B/SEK/03/1434H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari.

[2.4] bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Pusat tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar

di

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 078/1V/KIP-PS/2013.

U.5] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan persidangan pertama pada tanggal 4 Juni 2014 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan pada

2

persidangan kedua pada tanggal 5 Juni 2014 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tanpa disertai dengan Surat Kuasa dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari.

Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa rnformasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena permintaan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik a quo.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon sebagai penerima kuasa dari care taker Pengurus HMI Cabang Kendari. 2. bahwa kewenangan care taker adalah menyelenggarakan konfercab dan melakukan pengambilalihan tugas-tugas dari kepengurusan sebelumnya. 3. bahwa penerima kuasa menyatakan karateker bertugas sebagai pelaksana Ketua HMI sampai pemilihan ketua baru yang dilantik.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Foto

copy

Surat

Permohonan

Informasi

Nomor:

07/B/SEK/03/1434H

tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari. Surat P-2

Foto copy Surat Keberatan Nomor: 012/B/SEK/03/1434H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari

3

Surat P-3

Foto copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Pusat tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 078/1V/KIP-PS/2013.

Surat P-4

Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam

Surat P-5

Foto copy Surat Keputuan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: 128/KPTS/A/03/1435 tentang Pengesahan Caretaker Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tertanggal 09 Rabiul Awal 1435 H/ 11 Januari 2014 M yang ditandatangani oleh M. Arief Rosyid Hasan dan Mulyadi P.Tamsir yang masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.

Surat P-6

Surat Kuasa Nomor: 012/KARATEKER/06/1435 kepada Suryono Achmat Djiwa tertanggal 6 Sya’ban 1435 H/ 4 Juni 2014 M dari Andi Muhammad Hasgar AS selaku Karateker Pengurus Himpunan Mahassiwa Islam (HMI) Cabang Kendari.

Surat P-7

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryono Achmat Djiwa dengan Nomor Induk Kependudukan 7471072003930001

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon tidak hadir pada persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 setelah dipanggil secara patut oleh Panitera Pengganti.

3.

KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] bahwa pemohon dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan baik tertulis maupun lisan.

4.

PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang- ' . Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU/KIP) 4

I

juncm Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.2]

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36

ayat (I) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum {lega! standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (Kl) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Kl? jimcto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik'" berdasarkan peraturan perundang-undangan. .v A '

5

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: - ‘/ S

6

D

'

■

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat 07/B/SEK/03/I434 H yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari pada tanggal 20 Januari 2013. 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan nomer 0I2/B/SEK/03/1434 H yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari pada tanggal 10 Februari 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 078/IV/KIP-PS/2013. [4.9]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan

paragraf [4.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten /kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Daerah adalah: Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan . masyarakat, dan/atau luar negri. , '

7

[4.13]

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah yang menyebutkan: Pasal 120 (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pasal 124 (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 155 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan Kota Kendari yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007), yang dinyatakan: Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.

[4.15] Menimbang bahwa tugas dinas daerah berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP No. 41 Tahun 2007, disebutkan; Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. ,i' ' , 1 I.

8

'

' ;

[4.16] Menimbang bahwa pertanggungjawaban dinas daerah berdasarkan Pasal 13 (5) PP No. 41 Tahun 2007, disebutkan; Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.10] sampai dengan paragraf

[4.16]

Majelis

berpendapat

bahwa

Termohon

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di Kabupaten/kota merupakan Badan Publik Daerah.

[4.18] Menimbang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum terbentuk. [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.17] dan paragraf [4.18] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ij^K Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik,Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi'''kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. ; '' 9

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [4.8]. [4.23] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang yang terhimpun dalam suatu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471072003930001 atas nama Suryono Achmat Djiwa sebagaimana termuat dalam Surat P-7 selaku kuasa Surat Kuasa Nomor: 0I2/KARATEKER/06/I435 kepada Suryono Achmat Djiwa sebagaimana termuat dalam surat P-6.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.23] Majelis berpendapat Pemohon merupakan kelompok orang yang mempunyai tujuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kota Kendari sebagai bentuk partisipasi mewujudkan tatanan berkeadilan dan menyejahterakan rakyat, Karenanya majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.25] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan ' Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, a(au organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. : 10

[4.26] Menimbang bahwa Termohon adaiah Dinas Pendidikan Kota Kendari yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasai 14 ayat 1 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007), yang dinyatakan: Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. [4.27] Menimbang bahwa tugas dinas daerah berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP No. 41 Tahun 2007, disebutkan; Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. [4.28] Menimbang bahwa pertanggungjawaban dinas daerah berdasarkan Pasal 13 (5) PP No. 41 Tahun 2007, disebutkan; Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. [4.29] Menimbang Termohon adalah dinas daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.25] sampai dengan paragraf

[4.29]

Majelis

berpendapat

bahwa

Termohon

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah yang berkedudukan Kota Kendari memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.31] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat' 07/B/SEK/03/1434 H yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari pada tanggal 20 Januari 2013.

;

2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan nomer 012/B/SEK/03/1434 H yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari pada tanggal 10 Februari 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 078/IV/KIP-PS/2013. [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 10 Februari 2013 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.31] poin 2.

[4.35] Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

persidangan,

Termohon

tidak

memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.31] poin 2, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.31] poin 3.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.31] sampai paragraf [3.3.5] ,. Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP dan Pasal 13 huruf a Perki No. I Tahun 2013 dalam sengketa a quo. 12

E. Pokok Permohonan [4.37] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon serta bukti surat. Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; b. Pemohon

telah

menempuh

upaya

keberatan

kepada

Termohon

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; c. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; 2. Bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kendari 2012­ 2013.

F. Pertimbangan Majelis [4.38] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kendari 2012-2013.

[4.40] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; [4.41] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP menyebutkan: Pasal 11 ayat (1) huruf f Perki SLIP Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik-'; yang sekurang-kurangnya terdiri atas: . - -f-k' ■/ f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: ] . ‘ 13

1. daftar rancangan dan tahapan pembentukan peraturan prundangundangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas; b. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas; 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan, dan atau kebijakan tersebut 5. tahapan perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 6. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; [4.42] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan; Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. [4.43] Menimbang bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2012-2013 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf b dan c UU KIP yang berbunyi; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: d. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; e. Informasi mengenai laporan keuangan [4.44] menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b angka 5 dan penjelasannya Perki SLIP menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekuang-kurangnya terdiri atas: .. 5- Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.. - Penjelasannya: . Angka 5 '• ' Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasn [informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dokumen 'anggaran 14 " '

lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. [4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal II

ayat (1) huruf d UU KIP

menyebutkan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik. [4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf I Perki SLIP menyebutkan: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. [4.47] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyebutkan: Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

kepada

lembaga

[4.48] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan. [4.49] Menimbang bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 4 ayat(7)

_

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

15

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. ’ [4.51] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang menyebutkan: Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyeselaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. [4.52] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat telah menyatakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sebagai informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik

melalui Putusan Komisi

Informasi Pusat atas sengketa informasi dengan Nomor 066/IV/K1P-PS-A-M/2013 tertanggal 15 November 2013, 067/IV/KIP-PS-A/2013 tertanggal 14 November 2013, dan 075/IV/KIP-PS-A/2013 tertanggal 14 November 2013.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf [4.38] sampai dengan paragraph [4.52] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien.

[4.54] Menimbang Pasal 31 PPSIP menyebutkan Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

16

[4.55] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Termohon hadir pada persidangan kedua tanggai 5 Juni 2014 namun tidak dapat menunjukkan surat kuasa atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan diri sebagai penerima kuasa Termohon maka Majelis berpendapat bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir.

[4.56] Menimbang bahwa Panitera Pengganti telah memanggil 2 (dua) kali secara layak dan patut kepada Termohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang ajudikasi maka mempertimbangkan sebagaimana dalam paragraf [4.54] sampai paragraph [4.56] maka Majelis Komisioner memeriksa dana memutus tanpa kehadiran Termohon.

5.

KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP jo Perki No. I Tahun 2013.

6.

AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kendari 2012-2013" adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses publik.

17

.‘

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Dyah Aryani P selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo D dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Dyah Aryani P) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Henny S. Widyaningsih) (Evy Trisulo D) Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

18

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

19